Menurut UU Sisdiknas, prodi PT diberi waktu 10 tahun untuk menyiapkan proses akreditas, waktu ini akan habis di akhir tahun 2012. Bila sampai batas akhir prodi belum bisa melaksanakan proses akreditasi, maka ijazah yang dikeluarkan prodi tidak akan diakui. Pada periode 2012-2013 akan dinilai prodi yang belum terakreditasi termasuk yang belum terlaksana proses akreditasi. Akan diseleksi, prodi yang sudah tidak berkualitas akan ditutup. Prodi yang masih memiliki potensi cukup baik hanya belum terpenuhi standar minimum akreditasi, akan dicarikan pengampu yang merupakan prodi serupa di PT lain yang akreditasnya A. Ijazah seterusnya akan diterbitkan prodi pengampu. Setelah dibina 1-2 tahun, prodi yang berada di bawah pembinaan pengampu dapat mengajukan re-akreditasi kembali, kalo berhasil terakreditasi, prodi tersebut bisa dilanjutkan dan lepas dari prodi pengampu, sebaliknya bila tidak terakreditasi harus ditutup.
>>>>
Produk hukum terkait akreditasi :
UU Sisdiknas
Pasal 61
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai PENGAKUAN terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang TERAKREDITASI.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 68
(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

-Pemendiknas no. 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Pasal 10
(1) Pelaksanan akreditasi pada program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukkan kurang dari 5 (lima) tahun apabila PT yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional dosen

Hal 5
Untuk perhitungan angka kredit ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT dengan ketentuan :
a) PT dalam Negeri
1) memiliki ijin pendirian dari Kemendiknas, untuk PT agama memiliki ijin pendirian dari Depag; dan
2) Prodi terakreditasi serendah-rendahnya B, atau prodi pada PT yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau dalam proses perpanjangan akreditasi prodi atau institusi yang sebelumnya sudah terakreditasi serendah-rendahnya B
Khusus untuk ijazah yang diperoleh sebelum dikeluarkannya pedoman ini dengan surat edaran 4565/.DI.3/C/2009 tanggal 24 Desember 2009, ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang memiliki ijin pendirian PT dan izin penyelenggara prodi yang sesuai dengan prodi yang dicantumkan dalam ijazah dari kemendiknas (dari Departemen Agama untuk Sekolah Tinggi Agama) atau dalam proses perpanjangan izin tersebut.

Permendiknas no 6 tahun 2010 tentang perubahan atas Permendiknas no 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Pasal 10 A
(1) Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh Perguruan Tingi untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa berlaku akreditasinya tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh P kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akan berakhir.

– Kepmendiknas no 004/U/2000 tentang akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi
http://www.dikti.go.id/Archive2007/kepmen004u2002.txt


– Kepmendiknas no 184/U/2001 tentang Pedoman WASDALBIN program Diploma, Sarjana , Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi
http://www.dikti.go.id/Archive2007/kepmendiknas184-2001.txt

>>>>

Eligibilitas Pengajuan Akreditasi Program Studi :
1 ) Memiliki Ijin Pendirian PS dari Dikti.
2 ) Memiliki Ijin Penyelenggaraan PS yang masih berlaku dari Dikti.
3 ) Prodi  memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

>>>
Cara mencari tahu status akreditasi PT :
Suatu PT/prodi dikatakan terakreditasi pemerintah apabila memiliki ijin penyelenggaraan dari Dikti dan sk akreditasi dari Ban-PT yang belum habis masa laku.
Langkah (I)
Mencari tahu status ijin pendirian PT dan masa laku ijin penyelenggaraan Prodi
Klik link ini setelah tampil masukkan nama PT (cukup sebagian nama, umpamanya mau lihat status STIE Harapan Medan isi aja Harapan ke dalam kotak nama Perguruan Tinggi yang tersedia), wilayah dan kota dikosongkan. Klik telusur, akan tampil beberapa perguruan tinggi yang namanya ada mengandung kata yang kita masukkan. klik tanda + di sebelah kanan nama PT yang kita telusuri akan tampil data PT tersebut. klik kode prodi akan tampil data prodi yang kita cari, di atas halaman akan nampak masa laku ijinnya.
Langkah (II)
Mencari hasil akreditasi BAN-PT
Klik link ini setelah tampil, masukkan sepotong nama dari PT ke dalam kotak nama perguruan tinggi, yang lain biarkan kosong, lalu klik cari akan tampil hasil akreditasi program studi dari semua nama PT yang namanya mengandung kata tersebut.

>>>

Baru-baru ini ternyata Program Studi PTN/PTS Kadaluarsa sudah bisa dipantau dari :
http://ban-pt.depdiknas.go.id/index.php?lang=in
Perhatikan web BAN-PT sudah dilengkapi submenu INFO untuk melihat : Program Studi yang akan habis masa akreditasinya di lingkungan Kopwil 1 s/s kopwil 12 ( termasuk PTN )

>>>>

Info Terbaru :

1 ) BAN PT untuk Lindungi Mahasiswa
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/27/121893/BAN-PT-untuk-Lindungi-Mahasiswa

27 Agustus 2010
SOLO – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dibentuk dan berfungsi untuk melindungi kepentingan mahasiswa, agar mendapatkan haknya sesuai dengan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Hal itu dikemukakan Asesor BAN PT Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH, menanggapi usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) agar dibentuk BAN PT Tandingan, karena dianggap tidak transparan. (SM, 25-26/8). ’’Saya justru menolak keras usulan itu. Sebab, BAN PT termasuk yang mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga terbersih yang tidak bisa disogok untuk menentukan akreditasi sebuah program studi (prodi),’’ katanya.
…dst
2 ) Dinilai Masih Kredibel
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/27/121898/Dinilai-Masih-Kredibel 

27  Agustus 2010
PURWOKERTO- Sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di Purwokerto tidak sepakat dengan usulan Aptisi untuk membentuk BAN PT di luar yang ditunjuk pemerintah.
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr H Syamsuhadi Irsyad MH mengatakan, jika memang ada BAN PT yang bukan berasal dari pemerintah, justru akan memberatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bisa jadi dengan adanya lebih dari satu BAN PT akan membuat mekanisme penilaian menjadi rancu. Selain itu, tim asesor yang ada di BAN PT juga merupakan orang yang ahli di bidangnya, sehingga jika ada lebih dari satu BAN PT malah membuat bingung standar mana yang akan digunakan. Meski begitu, dia berpendapat seharusnya Aptisi bisa memperjuangkan beberapa keberatan PTS terkait aturan akreditasi yang diterapkan.

…dst

3 ) Aptisi Usul BAN PT Tandingan
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/25/121615/Aptisi-Usul-BAN-PT-Tandingan

25 Agustus 2010
SEMARANG- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) lain selain yang ada saat ini. Sebab, BAN PT yang sekarang sudah dianggap tidak mampu lagi menangani akreditasi program studi di seluruh PT secara objektif, transparan, terbuka, dan komprehensif.

Sekretaris Aptisi Jateng Prof Y Sutomo mengatakan, seluruh perwakilan Aptisi di Indonesia sepakat menolak BAN PT sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi PT. Sebelum terbentuknya badan baru akreditasi PT yang didirikan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas Pasal 60, PP No 19 Tahun 2005 Pasal 86 ayat 1 dan Peraturan Mendiknas No 28 Tahun 2005 Pasal 13 ayat 1, maka Aptisi meminta kepada Mendiknas untuk mengevaluasi BAN PT baik terhadap proses maupun personalianya.

” Dalam praktiknya saat ini, banyak sekali syarat yang memberatkan perguruan tinggi swasta (PTS) terkait penilaian mulai 0-4, masa tunggu lulusan, hingga biaya operasional mahasiswa yang ditentukan Rp 18 juta/tahun. Hal ini jelas membawa dampak pada hasil akreditasi,” tuturnya didampingi Wakil Sekretarisnya Prof Bagus. Takut Berdasarkan data, dari 15.000 PTS di Indonesia, yang berakreditasi C sekitar 45%. Sementara di Jateng, dari 243 PTS dan 3.000 prodi, baru 60 PTS yang melakukan akreditasi, itu pun hanya empat yang mendapat nilai A, sedangkan sisanya berakreditasi B dan C. Dengan demikian, sesuai fakta tersebut, banyak PTS yang takut melakukan akreditasi, karena syarat-syarat yang tidak wajar.

…dst

4 ) Kedaluwarsa, 2.788 Prodi Perguruan Tinggi

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=151331

19 Agustus 2010 – Ribuan program studi (prodi) di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) belum melakukan reakreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mencatat dari 7.567 prodi yang terdaftar, sebanyak 2.788 prodi yang sudah kadaluarsa.

Menteri Pendidikan Nasional (mendiknas) M. Nuh mengakui, tidak semua prodi di PT disiplin melakukan reakreditasi. Nuh mengatakan, lama akreditasi setiap prodi berbeda-beda. Mulai dari tiga hingga lima tahun. “Tergantung kemampuan prodi untuk melakukan perbaikan dan merubah statusnya. Dari B ke A atau dari C ke B,” jelasnya. Kata Nuh, enam bulan sebelum masa akreditasi prodi berakhir seharusnya pihak fakultas dan penanggungjawab prodi aktif mengajukan reakreditasi. “Tapi kenyataannya banyak juga yang masih menunda,” ujar Nuh saat ditemui di Jakarta, kemarin. Mantan rektor ITS Surabaya itu menegaskan, sekitar 36 persen prodi yang tidak melakukan reakreditasi memang menjadi prioritas kedua. Pasalnya, kemendiknas lebih memprioritaskan prodi yang belum pernah mengantongi akreditasi sebelumnya. “Jadi kami utamakan prodi yang belum pernah memiliki akreditasi sama sekali,” terangnya.

…dst

5 ) AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Keluhan PTS Jadi Masukan
http://cetak.kompas.com/read/2010/08/19/03140797/keluhan..pts.jadi.masukan

Kamis, 19 Agustus 2010 | 03:14 WIB
Jakarta, Kompas – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan segera membahas keluhan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia terhadap standar akreditasi perguruan tinggi yang dinilai merugikan perguruan tinggi swasta. Secara terpisah, pengelola perguruan tinggi swasta meminta supaya akreditasi mengedepankan aspek pembinaan. “Masukan pengelola perguruan tinggi swasta akan kami bahas dalam rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pekan ini. Kami hanya memperoleh informasi mengenai pernyataan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dari media,” kata Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kamanto Sunarto di Jakarta, Senin (16/8).

…dst

6 ) Kementerian Percepat Akreditasi Sekitar 5.000 Program Studi
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/08/18/brk,20100818-272076,id.html

Rabu, 18 Agustus 2010 | 13:43 WIB
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Pendidikan Nasional, M.Nuh, mengatakan Kementrian Pendidikan Nasional telah meminta Dirjen Pendidikan tinggi untuk segera mengakreditasi program studi Pendidikan Tinggi yang belum terakreditasi. “Kita sudah meminta dirjen Dikti untuk mempercepat prosesnya akreditasinya,” ujar Nuh saat ditemui wartawan di kantor Kemendiknas, Rabu (18/8). Sebelumnya diberitakan bahwa terdapat setidaknya 5.000 program studi di perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Menurut Wakil Menteri Kemendiknas, Fasli Jalal, pada 2012 program studi yang belum terakreditasi maupun yang belum reakreditasi tidak dapat mengeluarkan ijazah. Untuk menyelesaikan hal itu, kata M. Nuh, Dirjen Dikti terlebih dahulu akan memetakan program studi apa saja yang belum dan atau masa akreditasinya habis. “Pertama dipetakan dulu programnya kemudian begitu sudah dipetakan status akreditasinya akan dikeluarkan lebih cepat,” katanya.

…dst

7 ) Kriteria Akreditasi BAN PT Bebani PTS
Soal Anggaran Jadi Dilema
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/19/120924/Kriteria-Akreditasi-BAN-PT-Bebani-PTS

Kamis, 19 Agustus 2010
SEMARANG- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jateng menilai pelaksanaan akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) belum sepenuhnya melihat kondisi PTS yang sesungguhnya. Padahal, masing-masing PTS memiliki kemampuan berbeda, khususnya berkaitan dengan dukungan finansial untuk penyiapan akreditasi sebuah program studi (prodi). Karena itu, hal ini akan menjadi beban bagi PTS untuk bisa berkembang. Sekretaris Aptisi Wilayah VI Jateng Prof Dr Y Sutomo MM mengungkapkan, penilaian akreditasi BAN-PT justru banyak merugikan PTS, karena jika standardisasinya dinaikkan cukup tinggi, maka yang terjadi PTS akan kesulitan khususnya dalam persyaratan tenaga pengajar. ”Situasi di lapangan itu berbeda antar-PTS. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Jika menuntut terlalu tinggi, seharusnya pemerintah juga perlu memikirkan apa yang bisa dilakukan bagi PTS. Prinsipnya, Aptisi sangat mendukung upaya Kemendiknas dan Dikti untuk meningkatkan daya saing lulusan, tetapi BAN juga harus melihat kondisi PTS di bawah seperti apa,” jelas Prof Sutomo, Rabu (18/8).

…dst

8 ) Lima Ribu Program Studi Belum Terakreditasi
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/08/17/brk,20100817-271791,id.html

Selasa, 17 Agustus 2010 | 11:36 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon mahasiswa baru yang akam memulai masa perkuliahan dianjurkan untuk waspada karena saat ini masih ada 5 ribu program studi yang belum terakreditasi. Demikian dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal usai upacara kemerdekaan di kantornya, Selasa (17/8). Padahal pemerintah sejak 2005 sudah meminta seluruh perguruan tinggi, baik swasta dan negeri, untuk mendaftarkan program studinya pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi. Kewajiban akreditasi termaktub dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.”Di dalamnya (peraturan pemerintah), ada sejak ditetapkan peraturan tersebut, selama tujuh tahun perguruan tinggi harus sudah terakreditasi semua,” kata bekas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

Maka GARIS BATAS di 2012 akan menentukan bahwa, program studi yang belum terakreditasi maupun yang belum re-akreditasi, kata Fasli, TIDAK BERHAK MENGELUARKAN IJAZAH.

…dst

9 ) Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Tandingan Bisa Dibentuk
http://kampus.okezone.com/read/2010/08/16/373/363623/badan-akreditasi-perguruan-tinggi-tandingan-bisa-dibentuk
Selasa, 17 Agustus 2010 – 12:14 wib
JAKARTA – Masyarakat bisa membuat badan pengevaluasi dan pemberi status akreditasi perguruan tinggi swasta sebagai pendamping Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang dianggap memonopoli pemberian akreditasi. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Dikti Kemendiknas) Djoko Santoso mengatakan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 disebutkan selain BAN PT, masyarakat bisa membentuk badan akreditasi lain yang pendiriannya mesti diajukan dulu ke Kemendiknas. Dengan peraturan itu, ujarnya, Kemendiknas akan menyusun peraturan entah dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) ataukah peraturan menteri (Permen) untuk mengakomodasi pembentukan badan akreditasi tandingan. “Kita akan lihat substansinya dulu, bagaimana kriteria badan akreditasi yang baik dan proses pemberian statusnya juga akan kami lihat juga,” katanya, di Jakarta, Senin (16/8/2010).

…dst

Berita lain media terkait akreditasi :
Empat PTS di Yogyakarta Diusulkan Tutup
Lampu Merah bagi PS yang Tak Terakreditasi
Deadline Akreditasi Makin Dekat, Tanpa akreditasi ijazah prodi tak diakui
Program Studi Tidak Terakreditasi Segera Ditutup

>PS: ada data yang kurang akurat di salah satu berita di atas yang memuat PERNYATAAN salah seorang Pejabat Dikti bahwa SEBAGIAN BESAR program studi yang belum terakreditasi itu ada di perguruan tinggi swasta. Hanya sebagian kecil program studi di perguruan tinggi negeri yang belum terakreditasi, kurang dari lima persen. Umumnya, yang belum terakreditasi pada PTN itu adalah program studi baru. PERNYATAAN TERSEBUT SAMA SEKALI KELIRU, bila kita coba check via direktori di situs BAN-PT jelas nampak JUSTRU banyak sekali prodi di PTN sudah kadaluarsa terutama di PTN/BHMN ternama.

Demikian yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat, mohon dilengkapi atau diluruskan bila terdapat data atau info yang kurang lengkap atau kurang tepat. Terima kasih.
Wassalam,
Fitri

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

1 Comment

  1. Fitri says:

    BAN Rugikan Perguruan Tinggi
    http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/12/16221932/BAN.Rugikan.Perguruan.Tinggi

    Kamis, 12 Agustus 2010 | 16:22 WIB
    JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyatakan diri menolak badan akreditasi nasional (BAN) sebagai satu-satunya lembaga yang memproses akreditasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. APTISI akan menggelar deklarasi penolakan tersebut di Jakarta, Jumat (12/8/2010). Ketua APTISI Suharyadi menegaskan, permasalahan tersebut sudah sedemikian kompleks dan dinilai terlalu merugikan pihak perguruan tinggi. “Pada dasarnya dengan BAN yang dulu kami tidak terlalu banyak protes dan mengalami resistensi karena saling mengerti kondisi di lapangan,” ujar Suharyadi
    kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (12/8/2010). Saat ini, reakreditasi yang diinginkan oleh BAN kepada perguruan tinggi dinilai tidak masuk akal. Banyak kriteria yang sangat memberatkan para pengelola perguruan tinggi karena dinilai seperti tidak tahu kondisi di lapangan.
    >
    …dst
    >
    25 Persen PTS Buruk
    http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/09/04121884/25.Persen.PTS.Buruk

    Senin, 9 Agustus 2010 | 04:12 WIB
    Medan, Kompas – Sebanyak 25 persen dari 327 perguruan tinggi swasta atau PTS yang ada di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam berkualitas buruk. Hal itu menjadi salah satu faktor banyaknya calon mahasiswa yang memilih kuliah di perguruan tinggi negeri daripada di PTS. “Masih ada rektor di sebuah PTS yang hanya lulusan strata 1 (S-1). Selain melanggar peraturan, hal itu menjadi indikasi buruknya kualitas PTS tersebut,” kata Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Sumut dan NAD Zainuddin di Medan, Minggu (8/8). Dia menjelaskan, baru sekitar 35 persen PTS di Sumut dan NAD yang kualitasnya bagus, sementara 40 persen PTS berkualitas sedang. Itu berdasarkan kajian yang dilakukan Kopertis I Sumut dan NAD. Ukuran bagus tidaknya sebuah PTS dilihat dari tiga faktor. Pertama, manajemen PTS. Rektor, direktur, dekan, dan dosen setidaknya telah mengantongi ijazah pascasarjana (S-2). Para dosen harus memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, bukan asal orang yang bisa mengajar mahasiswa.
    >
    …dst
    >

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.