Badan Layanan Umum & Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk PTN seluruhnya harus disetor ke kas negara, jika dibutuhkan, dana tersebut proses pencairannya melalui birokrasi keuangan cukup panjang dan ketat. Hal ini kadang mengambat kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik di PTN. Bila pengelolaan keuangan PTN mengacu pada konsep BLU (Badan Layanan Umum), maka tidak seluruh pendapatan PTN harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh PTN bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Usulan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) pada awalnya mendapat tantangan dari Dikti yang pada saat itu sangat berkeinginan untuk mewujudkan PT BHP. Dengan semakin banyaknya temuan penyimpangan penerimaan dan penggunaan PNBP di beberapa PTN dan tingginya resiko pelanggaran hukum, maka pada Rembuk Pendidikan Nasional pada tanggal 4-6 Februari 2008 di Jakarta dan beberapa pertemuan rektor PTN se-Indonesia, maka disepakati bahwa PTN dapat mengusulkan PK BLU.

Dasar Hukum BLU:

  • UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
  • UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
  • PP no. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  • PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Permenkeu no. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  • Permenkeu No.  08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
  • Perdirjen Perbendaharaan no. Per-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
  • Perdirjen Perbendaharaan no. PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
  • Perdirjen Perbendaharaan no. Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
  • Perdirjen Perbendaharaan no.83 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Perdirjen Perbendaharaan no. PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  • Perdirjen Perbendaharaan no. 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
  • Permendikbud No. 77 Tahun 2012: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PTN yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Permendiknas No 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum
  • Permendiknas No 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dasar Hukum PNBP:

  • UU No 19 Tahun 2004 tentang Menetapkan PP pengganti UU no 1 tahun 2004
  • UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
  • UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
  • UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
  • UU No 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • PP No 29 Tahun 2009: tatacara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terhutang
  • PP No 48 Tahun 2008: Pendanaan Pendidikan
  • PP No 38 Tahun 2008: perubahan atas PP no 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
  • PP No 08 Tahun 2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  • PP No 22 Tahun 2005: Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  • PP No 73 Tahun 1999: tatacara penggunaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
  • PP No 22 Tahun 1997: Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran IIA item 14 tentang Pendidikan) (offsite)
  • Kepmenkeu No 115/KMK.06/2001: tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada perguruan tinggi negeri
  • Kepmenkeu No S-465/MK.03/2000: Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
  • Permenkeu No. 83/PMK.05/2008 tentang Penggunaan anggaran yang dananya bersumbar dari setoran penerimaan Negara bukan pajak atas biaya seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2008
  • Surat Dirjen DIKTI No.500/D/T/2008, tanggal 19 Februari 2008 (situs asli)

Kendala dalam penerapan ketentuan tentang PNBP

 

1 ) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum (artikel: situs asli, mirror)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tidak sejalan dengan (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP (UU PNBP), (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Berdasarkan UU PNBP, PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMIK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PNBP dari PTN terdiri atas sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk PTN, dan hasil kontrak kerja sesuai peran dan fungsi perguruan tinggi. Adapun PNBP lainnya adalah hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan tinggi serta sumbangan atau hibah perorangan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan penerimaan dari masyarakat …
Menurut Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, jika tidak diserahkan sesuai dengan aturan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berat, sanksi bagi yang tidak menyetorkan PNBP ke kas Negara dinyatakan dalam Pasal 21, yaitu dipidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP yang terutang …
Mekanisme pengelolaan PNBP dengan sistem APBN sangat menyulitkan bagi sebuah PTN karena harus menunggu persetujuan melalui Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan dan DPR-RI. Proses revisi memerlukan waktu lama dan persetujuannya sering terjadi pada akhir tahun. Mekanisme dan prosedur seperti ini sangat tidak cocok dengan irama kegiatan perguruan tinggi yang harus melayani jasa pendidikan. Oleh sebab itu beberapa PTN telah mengambil langkah untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

2 ) Keuangan 58 Perguruan Tinggi masih dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (situs asli)

3 ) Kendala dalam penerapan ketentuan tentang PNBP dan penetapan aset tetap di UGM oleh Sofian Effendi

>>>

Usaha-usaha yang pernah dilakukan Pemerintah

1 ) Penetapan Surat Dirjen Dikti No.500/D/T/2008, tanggal 19 Februari 2008 (linknya tak ditemukan)
Isi surat tersebut terdiri dari butir penting:

a) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara tidak perlu memasukkan PNBP ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PT BHMN,

b ) Perguruan Tinggi Negeri yang lain diminta untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi Badan Layanan Umum.

2 ) Penyegaran PNBP (situs asli)

3 ) Rapat dengar pendapat Komisi x DPR-RI dengan Rektor UI, Rektor UGM, Rektor ITB, Rektor IPB dan Rektor UT (situs asli)

>>>

Contoh kasus PNBP yang pernah menimpa Rektor/Dekan

1 ) Kasus Pidana Sang Profesor (situs asli)

2 ) Ratusan Dokter dan Mahasiswa Jamin Pembebasan Dekan FK Unsri (situs asli)


Pertanyaan Tgl 18 Januari 2011

Subject : Kewenangan PT utk mengelola dana cadangan sendiri

— In DiktiGroup@yahoogroups.com, BSg <baxxxx@…> wrote:

Bapak Ibu sekalian,..
Mau tanya,..apakah mungkin sebuah PT mengelelola dana cadangan sendiri yang diperoleh dari PT itu sendiri, yang bukan dari dana masyarakat.
Dengan hilangnya Konsep BHMN,…Kemungkinan adanya PT yang agresif akan menjadi hilang.

Terima kasih,..

BSg

From: — In DiktiGroup@yahoogroups.com <fitrithxxxx@…> wrote

Date: Tue, 18 Jan 2011 05:46:23 +0000

Dear Pak  BSg,
Kalo PT ybs berstatus PTS tak masalah, karena pengelolaan keuangan PTS adalah sepenuhnya wewenang Yayasan (badan hukum nirlaba yang sah).
Kalo PT ybs adalah PTN, ada 3 kategori:
1) 8 PTN yang berstatus BHMN sebelum UU BHP dibatalkan
UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPN, UNAIR, UNHAN masih diberi waktu 3 tahun sejak UU BHP dibatalkan yaitu selambat-lamabatnya 31 Desmber 2012, untuk menyesuaikan pengelolaan keuangannya ke pola keuangan BLU. Selama masa transisi ini mereka masih memiliki otomomi mengelola keuangannya termasuk mengelola dana cadangan sendiri yang diperoleh dari kerjasama dgn pihak lain, hasil usaha sendiri, hibah tak terikat dll. Silakan baca :
PP No. 66 tahun 2010 pasal 208 dan 220
2) PTN yang mempergunakan pola pengelolaan keuangan BLU
PT dengan pola pengelolaan keuangan BLU boleh mengelola dana cadangan sendiri yang bersumber selain dari jasa layanan masyarakat dan APBN/APBD, juga hasil kerjasama dengan pihak lain, hasil usaha sendiri, hibah tidak terikat.
Kewenangan ini terdapat di :
PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan BLU pasal 14 ayat 1, 2 dan 4
3) PTN yang mempergunakan pola pengelolaan keuangan negara (Pola PNBP) TIDAK BOLEH mengelola dana cadangan sendiri baik yang diperoleh dari atau bukan dari dana masyarakat, pengelolaan keuangannya berpedoman kepada :
-UU no 20 tahun 1997 tentang penerimaan negera bukan pajak
-PP No 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran IIA item 14 tentang Pendidikan)
-PP no 73 tahun 1999 tentang tatacara penggunaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu.

Jadi kesimpulannya PT yang termasuk kategori 1 dan 2 boleh mengelola dana cadangan sendiri yang diperoleh dari usaha PT itu sendiri ( yang bukan dari dana masyarakat/jasa layanan masyarakat).

Salam, Fitri

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.