Re: Home Schooling
Dear Kolega, apa bisa mohon bantuan pencerahan tentang Home Schooling. Kabarnya di Jakarta sudah marak. Apakah memungkinkan dilaksanakan di Malang ? Bagaimana status legalitas ijasahnya dan siapa yang mengeluarkan ? Matur nuwun sak derengipun 🙂
>>>
Tanggapan :
Dear Bu Nuxxx,

Homeschooling termasuk Program Pendidikan Informal atau Nonformal. Bila berbentuk Informal tidak perlu ijin, namun jika berbentuk Nonformal wajib memperoleh ijin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Definisi Pendiidikan Informal dan Nonformal

P. Informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri.

P. Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Jadi bila homeschooling merupakan kegiatan mengajar anak keluarga sendiri dengan jumlah peserta yang sangat terbatas (tak sampai 5 orang) itu termasuk Program Pendidikan Informal namun bila sudah berkembang jadi satu komunitas yang tertata dengan badan pengurus yang terstruktur maka itu sudah masuk Program Nonformal.

Program Nonformal wajib peroleh ijin dari Diknas kabupaten atau propinsi, kewajiban ini terdapat di PP no. 17 tahun 2010 pasal 185 ayat 1 dan UU Sisdiknas pasal 62 ayat 1. Sanksinya terdapat di PP no. 17/2010 pasal 206 dan UU Sisdiknas pasal 62 ayat 3. Ijin spesial untuk homeschooling tak ada, namun Kemdiknas memberi 2 pilihan, mengantongi IJIN LEMBAGA PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) atau IJIN LEMBAGA KURSUS. Hasil dari pendidikan baik informal maupun nonformal bisa dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui ujian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemdiknas yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Penjelasan tentang lembaga kursus bisa baca di PP no. 17 tahun 2010 pasal 103, tentang PKBM ada di pasal 105, tentang ujian kesetaraan terdapat di pasal 115. Persyaratan pendirian terdapat UU Sisdiknas pasal 62 ayat 2 seperti standar pengelola, kualifikasi pendidik/pembimbing dan tenaga kependidikan (standar pembimbing), sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi dll, Program Nonformal baru bisa beroperasi setelah memiliki akta Notaris, NPWP, daftar susunan badan pengurus, sekretariat, ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Untuk membaca standar pengelola, standar pembimbing dan standar penguji lembaga Kursus bisa baca Permendiknas no. 40, 41, 42 terbitan tahun 2009. Kalo linknya tak bisa buka bisa unduh di koleksi Pak Djokoluk kita.

Standar Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan

>>>

Ini ada buku strategi dan konsep PKBM yang diterbit oleh Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM)Indonesia, bisa dibaca juga.

http://pkbm-indonesia.com/yahoo_site_admin1/assets/docs/Konsep_dan_Strategi_Pengembangan_PKBM_-_FK_PKBM_Indonesia_-_A4.116221521.doc

 
Sekian yang bisa saya sharing,

Wassalam, Fitri

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

2 Comments

  1. rini says:

    Terimakasih atas pencerahannya.

  2. lukman says:

    kalau ke Malang silahkan bisa sharing dengan kami tentang kegiatan anak-anak HS atau yang pingin alternatif belajar… ada banyak anak-anak yang menjadi mitra kami dalam belajarnya salam dahsyat

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.