Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing

Undang-Undang

  1. UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan (hal 50 tentang kerjasama Internasional, hal 90 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara asing)
  2. UU no. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional
  3. UU no. 37 tahun 1999: Hubungan Luar Negeri

Peraturan Pemerintah

  1. PP no. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
  2. PP no. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  3. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.

Peraturan Presiden

  1. Perpres no. 44 Tahun 2016: Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, lampiran 1, 2 dan 3 (mencabut Perpres no.39 Tahun 2014)
  2. Perpres no. 39 Tahun 2014: Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Mencabut Perpres no. 36 tahun 2010)
  3. Perpres No. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Membatalkan Perpres No. 77 Tahun 2007. (offsite)
  4. Perpres No. 77 Tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres 36 Tahun 2010. (offsite)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  1. Permendikbud no.14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.26 Tahun 2007)
  2. Permendikbud no. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  3. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
  4. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999) , telah dicabut Permendikbud no. 14 Tahun 2014.
  5. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (Ketentuan di web Dikti tertanggal 9 Sept 2009)
  6. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (offsite)
  7. Naskah Akademik Penyelenggara

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

  1. Permennaker No. PER.02/MEN/III/2008  tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Kemenkumham

  1. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing

Peraturan Kementerian Riset

  1. Foreign Research Permit, Procedure Foreign Research Permit ,

Workshop Joint Curriculum

20 Desember 2016

1.Pak Alam CREDIT TRANSFER PROGRAM BELMAWA
2.Azril.HASIL WORKSHOP ASEM BONN
3.Azril PROPOSAL JOINT CURRICULUM DESIGN Rev
4.Credit Transfer System
5.Workshop Credit Transfer (Pembelajaran)
6.Panduan Kerma PT
7.Format proposal usulan kerjasama

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.