AYO BELAJAR  PAJAK

1 ) Booklet Pajak Penghasilan

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no. 36 Tahun 2008. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi penghasilan, subjek PPh, objek PPh, tarif PPh, dan sebagainya.

 BookletPPh.pdf

2 ) Booklet Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 06 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu no. 5 Tahun 2008. Uraian mengenai KUP akan membantu Anda untuk memahami proses bisnis perpajakan di Indonesia. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi istilah-istilah perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan manfaatnya, tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP. pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas pembayaran pajak, dan masih banyak lagi.

BookletKUP.pdf

3 ) Booklet Pajak Pertambahan Nilai

Selasa, 20 Maret 2012 – 11:48
Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa berdasarkan Undang-Undang no. 08 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no.42 Tahun 2009. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengukuhan PKP, jenis-jenis penyerahan yang dikenakan PPN, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, dan sebagainya.

BookletPPN.pdf

Bendahara Mahir Pajak

Buku Bendehara Mahir Pajak bisa unduh di sini atau di sini

Sumber :  http://www.pajak.go.id/

Produk Hukum Terkait PPh, KUP dan PPN:

Undang-Undang

  1. 08 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, diubah dengan UU no. 11 Tahun 1994 18 Tahun 2000 dan 42 Tahun 2009
  2. 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan, diubah dengan UU no. 7 Tahun 1991, 10 Tahun 199417 Tahun 2000 dan 36 Tahun 2008
  3. 06 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah dengan UU no.09 Tahun 1994, 16 Tahun 2000 , 28 tahun 2007, Perpu no. 5 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah yang Terkait Pajak Penghasilan

  1. PP no. 20 tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
  2. PP no. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
  3. PP no. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
  4. PP no. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD
  5. PP no.38 Tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan
  6. PP no.29 tahun 2009 : Tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terhutang
  7. PP no.22 Tahun 2005: Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  8. PP no. 36 tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984
  9. Bunga Deposito dan tabungan: PP no.131 Tahun 2000
  10. Transaksi saham di bursa efek: PP no. 41 Tahun 1994, diubah oleh PP no. 14 Tahun 1997
  11. Bunga Obligasi: PP no. 16 Tahun 2009
  12. Hadiah Undian: PP no. 132 Tahun 2000, KEP-395/PJ/2001
  13. Persewaan Tanah dan/atau bangunan: PP no. 29 Tahun 1996, diubah oleh PP no. 5 Tahun 2002
  14. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: PP no.48 Tahun 1994 jo PP 27 Tahun 1996 jo PP no. 79 Tahun 1999 , PP no. 71 Tahun 2008
  15. Usaha Jasa Konstruksi: PP no. 51 Tahun 2008 jo PP no. 40 Tahun 2009
  16. Perusahan modal ventura: PP no. 4 Tahun 1995
  17. Pelayaran dan Penerbangan: 181/KMK.04/1995, 248/KMK.04/1995, 416/KMK.04/1996, 417/KMK.04/1996, 475/KMK.04/1996, KEP-667/PJ./2009
  18. PPh 21 tentang Penghasilan yang diterima pegawai, pensiunan: UU no. 36 Tahun 2008, PP no. 80 Tahun 2010 , 162/PMK.011/2012262/PMK.03/2010 , 252/PMK.03/2008, Per-31/PJ/2009 jo Per-57/PJ/2009
  19. PPh 22 tentang Pembelian barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD: UU no. 36 Tahun 2008 254/KMK.03/2001 jo 392/KMK.03/2001jo  236/KMK.03/2003 jo  154/PMK.03/2007, jo 08/PMK.03/2008 dan 210/PMK.03/2008
  20. PPh 23 tentang Dividen, bunga, Royalti, hadiah dsb: UU no. 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008
  21. PPh 26 tentang Dividen, bunga, royalti, hadiah dsb UU: UU No. 36 Tahun 2008, 624/KMK.04/1994, SE-25/PJ.4/1995

Peraturan Menteri Keuangan

  1. Permenkeu No. 192/PMK.011/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 130?PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan
  2. Permenkeu No. 166/PMK.011/2012  tentang Perubahan Ketiga atas PMK no. 215/PMK.3/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  3. Permenkeu No. 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
  4. Permenkeu No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak
  5. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
  6. Permenkeu No.154/PMK.03/2009 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan, mengubah 246/PMK.03/2008

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

  1. Pengumuman No.13/PJ.09/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Daftar Objek dan Tarif Pajak Penghasilan oleh ORTax ( Observation And Research Of Taxation ) http://www.ortax.org

Pajak Penghasilan  PNS

    1. PP no. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    2. Permenkeu no. 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
    3. Permenkeu No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
    4. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
    5. Permenkeu no.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
    6. Peraturan Dirjen Pajak no. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi atau di SINI
    7. Peraturan Dirjen Pajak no.Nomor PER-31/PJ/2012  (telah dibatalkan oleh PER-32/PJ/2015)
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.