Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

  1. Arbitrase
  2. Anggaran Belanja Negara dalam APBN
  3. Appraisal
  4. Azas Dekonsentrasi dan Azas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Negara
  5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  6. Bendahara dan Kewajibannya Memungut Pajak
  7. Efisiensi Operasional BUMN
  8. Gratifikasi
  9. Hak dan Kewajiban Pegawai BPK dalam Perpekstif Hukum
  10. Hibah Barang Milik Negara/Daerah
  11. Hutang Luar Negeri
  12. Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Nasional
  13. Indeks Persepsi Korupsi Hanya ‘Puncak Gunung Es’
  14. Jaminan Kesehatan Masyarakat
  15. Kekosongan Hukum
  16. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  17. Lembaga Penjamin Simpanan
  18. Money Laundring atau Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Pelayanan Impor Barang oleh Bea Cukai
  20. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
  21. Pembangunan Jembatan Selat Sunda
  22. Pemekaran Wilayah
  23. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  24. Pencegahan Tindak Kecurangan
  25. Pencermaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik
  26. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum
  27. Penetapan Formasi dan Pelaksaaan Pengadaan CPNS
  28. Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan
  29. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  30. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  31. Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan
  32. Pengelolaan dan Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga
  33. Penggunaan Surat Kuasa
  34. Pengujian Peraturan Daerah
  35. Perbedaan Gadai dan Fidusia
  36. Pertambangan Umum Batubara
  37. Pinjaman Dalam Negeri
  38. PNBP Perguruan Tinggi
  39. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
  40. Rekening Dana Investzsi (RDI)
  41. Rumah Negara
  42. Rumah Sakit Pemerintah Daedah sebagai Badan Usaha Layanan Umum
  43. Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Negara
  44. Seputar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
  45. Subsidi Perguruan Tinggi-BidikMisi
  46. Uang Pengganti
  47. Dan lain-lain di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.