Bantuan Pemerintah untuk PTN dan PTS Sesuai dengan Amanat UU

Jumat, 24/01/2014 – 08:48

Jakarta, Kemdikbud — Penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi terkait dengan pendanaan dan lain-lain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan amanat UU tersebut, maka bantuan dana yang diberikan pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) tidak sama.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Patdono mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 12 tahun 2012, pemerintah tidak berkewajiban memberikan biaya operasional untuk perguruan tinggi swasta serta membayar gaji dosen dan tenaga kependidikannya. Karena itulah maka jumlah bantuan yang diberikan pemerintah kepada PTS dan PTN berbeda.

Pasal 89 UU No.12 tahun 2012 menyatakan, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk tiga hal.

Pertama, untuk PTN, dapat menggunakannya untuk biaya operasional, gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Kedua, untuk PTS, dapat menggunakannya untuk bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Ketiga, untuk mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan tinggi.

“Makanya tidak bisa jumlah yang dibayar untuk pendanaan PTN dan PTS itu disamakan. Nggak boleh. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu,” ujar Patdono di kantornya, (22/1/2014).

Selain itu, kondisi keuangan negara juga menjadi salah satu faktor utama dalam perbedaan pendanaan PTN dan PTS. “Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, meskipun sekarang itu dananya sudah cukup besar, tetapi sangat tidak mencukupi kalau digunakan untuk memberikan bantuan pendanaan PTS yang sama dengan PTN,” jelasnya.

Patdono menambahkan, aset yang dimiliki PTN merupakan aset negara. Berbeda dengan aset PTS yang bukan merupakan aset negara. PTN juga memiliki konsekuensi untuk menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara, termasuk laporan pertanggungjawaban.

Untuk PTS, kata Patdono, PTS bisa mengajukan proposal bantuan pembiayaan ke Ditjen Dikti Kemdikbud. Selanjutnya, hibah pengembangan PTS yang diberikan Kemdikbud untuk PTS pun harus memiliki laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan negara, karena hibah tersebut berasal dari APBN. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id