Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN

Kanal Aduan: Lapor BKN

Undang-Undang

  1. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  2. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    1. Pokok-Pokok UU ASN bisa unduh di sini

Peraturan Pemerintah 

  1. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau di SINI

Keputusan Presiden

  1. Keputusan Presiden no. 53 Tahun 2014: Pemberian Kuasa Kepada Kepala BKN untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke atas
  2. Peraturan Presiden no. 177 Tahun 2014: Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya

Peraturan Presiden

  1. Peraturan Presiden No.120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bada Kepegawaian Negera
  2. Perpres No.58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Kepala BKN

  1. SKB Mendagri, MenpanRB, dan BKN No. 182/6597/SJ No. 15 TAHUN 2018 No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan di SINI
  2. Perka BKN No.14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
  3. Perka BKN no. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. D.26-30/V 54-4/99 terkait Perka no.2 Tahun 2018 di SINI
  4. Perka BKN no. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
  5. Perka BKN no. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
  6. Surat Kepala BKN Nomor D.26-30/V.79-5/99 tentang Penetapan 
  7. Perka Kepala BKN no.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
  8. Perka BKN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai ASN
  9. Perka BKN No.36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
  10. Perka BKN No.35 Tahun 2015 tentang Format Nomor Keputusan Kepala BKN untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda-Dudanya, serta Orang Tua dari PNS yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan PP No. 33 Tahun 2015
  11. Perka BKN No. 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  12. Perka BKN No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka BKN no.19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  13. Perka BKN No. 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang Menggunakan Ijazah Palsu
  14. Perka BKN No. 24 Tahun 2015 tentang Jabatan dan kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
  15. Perka BKN No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka No. 16 Tahun 2013 tentagn Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu PNS, Kartu Iteri PNS dan Kartu suami PNS.
  16. Perka BKN No. 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Ditjen Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
  17. Perka BKN No. 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
  18. Perka BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 atau di SINI
  19. Perka BKN No. 18 Tahn 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian
  20. Perka BKN No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
  21. Perka BKN No. 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kementerian Pertahanan yang Dipekerjakan pada UPN “Veteran” Jakarta, UPN “Veteran” Yogyakarta, dan UPN ” Veteran” Jawa Timur menjadi PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  22. Perka BKN No. 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan Ruang IV/C ke Atas dan Keputusan Kepala BKN tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan Ruang IV/C ke Stas Selain Kenaikan Pangkat bagi PNS yang Mendudki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama
  23. Perka BKN No. 3 Tahun 2015 tentang Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
  24. Perka BKN No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala BKN tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS Golongan ruang IV/C ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpingn Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat FUngisonal Keahlian Utama
  25. Perka BKN No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
  26. Perka BKN N0. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka BKN nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Analis Kepegawaaia
  27. Perka BKN No. 25 Tahun  2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/dudanya.
  28. Pebersama Mendikbud No. 4/VIII/PB/2014 dan KEPALA BKN NO. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB no.17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Permenpan & RB no46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  29. Peka BKN no. 20 Tahun 2013: Ketentuan Teknis Pelaksanaan PP 44 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS:
  30. Perka BKN no. 8 Tahun 2013: Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS
  31. Perka BKN no. 7 Tahun 2013: Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS atau SINI
  32. Perka BKN no. 3 Tahun 2013: Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
  33. Perka BKN no. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di sini ( membatalkan SE Kepala BKN no. 02/SE/1980 ) atau di sini
  34. Perka BKN no. 9 Tahun 2012: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan), Permenpan & RB Nomor 197 Tahun 2012 jo Permenpan & RB no. 233 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permenpan & RB no. 197 tahun 2012
  35. Perka BKN no. 37 Tahun 2011: Pedoman Penataan PNS
  36. Perka BKN no. 36 Tahun 2011: Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan
  37. Perka BKN no. 35 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Pola Karier
  38. Perka BKN no. 34 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan BKN
  39. Perka BKN no. 31 Tahun 2011: Kode Etik PNS BKN
  40. Perka BKN no. 30 Tahun 2011: Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Pemberhentian dan Pensiun PNS
  41. Perka BKN no. 29 Tahun 2011: Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Kompensasi PNS
  42. Perka BKN no. 28 Tahun 2011:  Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Mutasi Kepegawaian PNS
  43. Perka BKN no. 27 Tahun 2011: Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Perencanaan dan Pengembangan PNS
  44. Perka BKN no. 23 Tahun 2011: Pedoman Penilaian Kompetensi PNS
  45. Perka BKN no. 22 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja di Lingkungan BKN
  46. Perka BKN no. 21 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS
  47. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS atau di sini
  48. Perka BKN no. 19 Tahun 2011: Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS
  49. Perka BKN no. 18 Tahun 2011: Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS
  50. Perka BKN no. 17 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pelatihan Teknis Manajemen PNS
  51. Perka BKN no. 15 Tahun 2011: Pedoman Audit Kepegawaian
  52. Perka BKN no. 14 Tahun 2011: Pedoman Pengembangan Database PNS
  53. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  54. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  55. Perka BKN no. 11 Tahun 2011: Pakaian Seragam Kerja Bagi PNS di Lingkungan BKN
  56. Perka BKN no. 10 Tahun 2011: Perubahan Kedua Atas Perka BKN Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN Tentang Mutasi Kepegawaian PNS
  57. Perka BKN no. 4 Tahun 2011: Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  58. Perka BKN no. 2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi atau di sini
  59. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  60. Perka BKN no. 04 Tahun 2010: pedoman pemberian pertimbangan teknis formasi guru pns dilingkungan provinsi kab kota
  61. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 02/V/PB/2010, Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
  62. Perka BKN no. 20 Tahun 2008: pedoman Pemanfaatan SAPK
  63. Perka BKN no. 17 tahun 2008: Angka Pengenal Kepka BKN untuk Konversi NIP PNS/CPNS
  64. Perka BKN no. 7 Tahun 2008: Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  65. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS atau di SINI
  66. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
  67. Perka BKN no. 33 Tahun 2007: Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Perubahan Kepka BKN no. 67 Tahun 2006)
  68. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, penjelasan
  69. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
  70. Perka BKN no. 10 Tahun 2005: PNS yang menjadi calon kepala daerah/calon wakil daerah

Keputusan Kepala BKN

  1. Kepka BKN no.67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
  2. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
  4. Kepka BKN no. 70 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kapala Kanreg BKN untuk Menetapkan SK dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian PNS
  5. Kepka BKN no. 38 tahun 2003 tentang bentuk persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun
  6. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  7. Kepka BKN no. 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP no. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS0
  8. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  9. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  10. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau unduh di sini
  11. KepKa BKN No. 012 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.pdf
  12. KepKa BKN No. 11 Tahun 2001 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
  13. KepKa BKN No. 010 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS
  14. Kepka BKN no. 40 tahun 1996 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas PascaSajrana

Surat Edaran Kepala BKN

  1. Surat Kepala BKN Nomor D.26-30/V.79-5/99 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di SINI
  2. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di SINI
  3. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.105-3/99 tentang Wewenang Pemberhentian PNS di SINI
  4. Surat Kepala BKN No K.26-30 V.74-9 54 tentang Penegasan PNS Formasi JFT yg Diangkat dlm Jabatan Struktural Tanpa Mekanisme Pengangkatan Pertama di SINI
  5. Surat Kepala BKN No. D.26-30/V.1-5/99 tentang Perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS periode 1 April & 1 Oktober 2018 di SINI
  6. Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. D.26-30/V 54-4/99 terkait Perka no.2 Tahun 2018 di SINI
  7. Surat Deputi No. D.26-30/v. 102-8/99 tentang Penjelasan Masa kerja dan Pensiun
  8. Surat Kepala BKN No.K.26-30/V.1 I9-2/99 Tgl 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS yg Menduduki Jabatan Fungsional
  9. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 feb 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Aspek Kepegawaian
  10. Surat Kepala BKN no.K26-30/V2-1/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS
  11. SE BERSAMA Dirjen Perbendaharaan No.SE-19/PB/2014 dan Kepala BKN No. 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Berdasarkan UU no.5 Tahun 2014 tentan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah no.  21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional.
  12. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.100-2/99 tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian, Instruksi Mendagri no.820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah , Penjelasan tambahan: Penjabat Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pegawai
  13. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 10/SE/1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Memiliki /Menggunakan Ijazah Palsu/Aspal
  14. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.1-1/99 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungisonal 
  15. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.264-9/99 tentang Penetapan SK Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke Atas.
  16. Surat Kepala BKN no. D26-30/V71-5/99 tanggal 21 Mei 2014 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS
  17. Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.28-5/99 tentang Pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS
  18. Surat Kepala BKN no.K.26-30/V.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap PNS yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia lagi Melaksanakan Tugas
  19. Surat Balasan dari Kemenpan & RB tanggal 15 Agustus 2014 tentang Permohonan Surat Keputusan Tunjangan Tugas Belajar (SKTTB)
  20. Penjelasan tentang  Tunjangan Tugas Belajar bisa baca di SINI dan SINI
  21. Surat Kemenag tanggal 9 Desember 2013 tentang Permohonan Persetujuali Pemberian Tunjangan Tugas Belajar Program S2/S3 sebagai tindak lanjut dari Edaran Dirjen PTAI ke seluruh PTAIN
  22. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun PNS
  23. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di sini
  24. Surat Kepala BKN no. K.26-20/V.24-25/99 tentang Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas atau di SINI
  25. Surat Kepala BKN no.K.26.3/V.5-10/99 tentang Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Harian
  26. Surat Kepala BKN no. K26-30/V.201-1/99 : Pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
  27. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  28. SE Kepala BKN no. 8 tahun 1987: Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas PascaSarjana
  29. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  30. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan
  31. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
  32. SE Kepala BKN no. 03 Tahun 1980 tentang Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS
  33. SE Kepala BKN no.02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
  34. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977: Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
  35. SE Kepala BKN no. 03/SE/1976 tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara

Lain-Lain

  1. Pedoman CPNS/PNS
  2. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
  3. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
  4. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
  5. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan, PP no.38 Tahun 1964, PP no. 201 tahun 1961
  6. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
  7. Website Resmi BKN Pusat sini dan sini
  8. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 04 April 2014)
  9. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  10. Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) Update 10 Agustus 2013
  11. Daftar Tunjangan Jabatan Fungsional PNS dan Perpres Terkait
Jabatan PNS
– Jabatan Fungsional

Kumpulan Produk Hukum Kemenpan & RB 

Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan PNS (update 16 Desember 2015)

Bagikan :
  •  
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.