Ada pertanyaan dari salah satu anggota di Pojok Pendidikan:

Kenapa Pegawai BUMN, PNS non Dosen, Anggota Polri/TNI, Anggota Aktif Parpol dan Legislatif, Guru, Advokat, Pengacara, Notaris dan Apoteker tidak Bisa diangkat jadi Dosen Tetap yang diakui Dikti dengan pemberian  Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ? Apa rujukan hukumnya?

Pertanyaan ini muncul setelah adik itu  baca tulisan Prof. Rhenald Kasali yang berjudul Naiknya Harga Dosen

Ini pertanyaan Dik Saragih :
Dalam pandangan Prof. Renald Kasali ini antara lain disebutkan: “Lalu orang-orang yang mempunyai status sebagai pegawai BUMN, PNS pada kementerian /pemerintahan kota/ kabupaten, pegawai/anggota Polri/ TNI, anggota aktif parpol dan legislatif, konsultan hukum, pengacara, notaris dan apoteker pun tak bisa mendapatkan NIDN. Mereka harus fokus.” Mohon info, adakah regulasi yang terkait dengan pernyataan ini? thanks.

Saya rasa ada baiknya tanggapan saya diupload aja, karena mungkin masih ada adik-adik lain yang juga membutuhkan penjelasan ini:

Dik Saragih, Ini bukan pandangan Prof Rhenald Kasali, ini memang merupakan Larangan dalam pengusulan NIDN baru yang ada landasan hukumnya,  mari kita baca sejenak:

Persyaratan usulan Data Dosen yang terdapat di forlap.dikti.go.id
Persyaratan Usulan NIDN Baru:
5.  Tidak berstatus sebagai pegawai tetap pada instansi lain, meliputi :
– PNS Non Dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS Kementerian/Lembaga Negara selain PNS Dosen)
– Guru tetap/tidak tetap,
– Pegawai BUMN,
– Pensiunan PNS (dosen/non-dosen)
– Anggota aktif partai politik dan Legislatif( DPR/MPR/DPRD/DPD)
– Konsultan, Pengacara, Notaris,Apoteker

Diktendik Dikti membuat larangan ini tentu ada rujukan hukumnya, mari kita bedah:

Larangan bagi PNS Non Dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS Kementerian/Lembaga Negara selain PNS Dosen) diangkat jadi dosen tetap

Ini karena PP no. 29 Tahun 1997 jo PP no. 47 tahun 2005 melarang PNS memangku jabatan rangkap. Larangan ini di tindak lanjuti dengan Permendikbud no. 84 Tahun 2013  pasal 3 butir f : tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.

Larangan Guru diangkat jadi dosen tetap

Edaran Menpan no. SE/15/M.PAN/2004 dan Permendikbud no. 8 Tahun 2014 pasal 6

Larangan mengangkat Pegawai BUMN jadi dosen tetap

Dosen tetap menurut PP no. 37 Tahun 2009  pasal 1 butir 2 adalah dosen yang bekerja penuh waktu, sementara pegawai BUMN adalah tenaga tetap yang sudah ada ikatan kerja dengan pemerintah. Selain itu PP no. 29 Tahun 1997 jo PP no. 47 tahun 2005 dan Permendikbud no. 84 Tahun 2013  pasal 3 (f ) juga melarang mereka memangku jabatan rangkap.

Larangan bagi Pensiunan PNS (Dosen/Non Dosen)

Berhubung Pensiunan PNS bukan PNS lagi, maka padanya akan berlaku Permendikbu no.84 Tahun 2013 Pasal 3 butir 2 (a) yang akan terkena di batas usia dosen tetap non PNS adalah maksimal 50 tahun,  namun dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.

–  Larangan – Anggota aktif partai politik dan Legislatif( DPR/MPR/DPRD/DPD) diangkat jadi Dosen tetap, bahkan juga berlaku untuk para pejabat negara Non PNS seperti : Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan Wakil,  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatii dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Desa

Ini jelas dilarang oleh:

UU no. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
UU no. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU no. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
PP no.
37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 18
PP no.
37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik
PP no.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
PP no.
4 tahun 1976 tentang PNS yang diangkat jadi Pejabat Negara
Perka BKN no. 10 Tahun 2005: PNS yang menjadi calon kepala daerah/calon wakil daerah
Surat Edaran Menpan no. 81/M.PAN/6/2002 tentang PNS yang diangkat jadi Pejabat Negara
Surat Edaran Kepala BKN no.
03/SE/1976 tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara
Surat Sekjen Kemdikbud no.
23053/A4/KP/2013 tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara atau di SINI
Surat Kepala BKN no.
K.26-17/V.19-14/99  tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik atau di SINI

Larangan Advokat diangkat jadi dosen tetap terdapat di:

UU no. 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 20

Larangan Konsultan, Pengacara dan Notaris diangkat jadi dosen tetap karena Dosen tetap harus kerja full time dan melaksanakan tridharma PT dengan BKD minimal 12 sks, ini tidak mungkin terpenuhi oleh mereka.

Larangan mengangkat Apoteker jadi Dosen tetap

Apoteker memangku jabatan fungsional apoteker, tidak boleh merangkap jabatan fungsional dosen. Sama juga dengan dokter yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional dokter, tidak boleh diangkat lagi ke dalam jabatan fungsional dosen. Adapun Produk Hukum yang melarangnya adalah PP no. 29 Tahun 1997 jo PP no. 47 tahun 2005

Semoga bermanfaat, Fitri.

Update:

Yang di bahas di atas adalah untuk usulan NIDN barubagaimana dengan dosen tetap yang sudah memiliki NIDN namun ternyata berstatus Pensiunan PNS atau kemudian diangkat jadi Pejabat Negara atau Anggota Aktif  Partai Politik apakah NIDNnya (status dosen tetapnya) lantas akan Dicabut? atau Bila menjadi TEMUAN Team PDPT Dikti akan dikenai Sanksi Pembinaan terhadap PT asal sama seperti Sanksi Pembinaan untuk Dosen berstatus  Guru ( Double Status) ? Kan tidak adil masak Dikti hanya hukum dosen yang rangkap guru tak hukum yang rangkap pejabat negara atau anggota parpol, kan sama-sama melanggar Peraturan Perundangan ? 

Silakan baca pembahasan lanjutan terkait pertanyaan ini di SINI

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.