Pemerintahan Indonesia

Undang-Undang

    1. 7 Tahun 2017: Pemilihan Umum, Batang Tubuh 1 – 150 dan 151 – 317, Lampiran I, II, III, IV dan Penjelasan
    2. 11 Tahun 2016: Pengampunan Pajak
    3. 10 Tahun 2016: Perubahan Kedua atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
    4. 9 Tahun 2016: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistim Keuangan
    5. 10 Tahun 2015: Penetapan Perppu no. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU no.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
    6. 09 Tahun 2015: Perubahan kedua terhadap UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
    7. 08 Tahun 2015: Perubahan Pertama atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
    8. 02 Tahun 2015: Penetapan Perpu No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
    9. 01 Tahun 2015: Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
    10. 30 Tahun 2014: Administrasi Pemerintahan
    11. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, membatalkan UU no.32 Tahun 2004, diubah oleh Perpu no. 2 tahun 2014
    12. 22 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diubah oleh Perpu no. 1 Tahun 2014
    13. 17 Tahun 2014MPRDPRDPD, dan DPRD
    14. 7 Tahun 2014 tentang Desa
    15. UU No. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    16. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum
    17. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    18. 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, atau di sini
    19. 20 tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
    20. 42 tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
    21. 39 tahun 2008: Kementerian Negara
    22. 12 tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama
    23. 12 tahun 2006: Kewarganegaraan RI
    24. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah (dibatalkan oleh UU no.23 tahun 2014)
    25. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah

    1. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    2. 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP no. 43 Tahun 2014: Peraturan Pelaksanaan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa
    3. 102 Tahun 2014: Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.
    4. 43 Tahun 2014: Peraturan Pelaksanaan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa
    5. 18 Tahun 2013: Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
    6. 14 Tahun 2009: Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
    7. 60 Tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
    8. 38 Tahun 2007: Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    9. 04 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
    10. 51 Tahun 1963: Cadangan Nasional
    11. 43 tahun 1958: Penggunaan Lambang Negera
    12. 40 Tahun 1958: Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

    1. 1 Tahun 2015: Perubahan atas UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    2. 2 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, mengubah UU 23 Tahun 2014. (offsite)
    3. 1 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengubah UU 22 Tahun 2014. (offsite)

Keputusan Presiden

      1. KP 121/P TAHUN 2014: Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
      2. 12  Tahun 2014: Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang terkait sebutan Cina
      3. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, perubahan pertama oleh Keppres no.166 tahun 2000, kedua oleh Keppres no.173 tahun 2000 ketiga oleh Keppres no.42 tahun 2001 keempat oleh Perpres no. 64 tahun 2005 , ke7  oleh Perpres no. 3 Tahun 2013 dan Lampiran kedelapan Perpres  no.145 Tahun 2015

Peraturan Presiden

    1. Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
    2. Perpres No. 16 Tahun 2016: Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
    3. Perpres No. 7 Tahun 2015: Organisasi Kementerian Negara
    4. Perpres No.167 Tahun 2014 tentang Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota
    5. Perpres No.165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
    6. Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU no.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    7. Perpres no. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perubahan pertama 67 Tahun 2010 , perubahan kedua 92 Tahun 2011 perubahan ketiga 38 tahun 2013 , Perubahan keempat 56 Tahun 2013, perubahan kelima 14 Tahun 2014 , perubahan keenam 80 Tahun 2014 perubahan ketujuh Perpres No.135 Tahun 2014
    8. Peraturan Presiden no. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no. 76 Tahun 2011 , perubahan kedua Perpres no. 77 Tahun 2011 , Perubahan ketiga Perpres no. 91 Tahun 2011 ,Perubahan keempat 55 Tahun 2013 perubahan kelima 13 Tahun 2014 perubahan
    9. 65/M tahun 2012 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Periode 2009-2014
    10. 60 tahun 2012: Wakil Menteri, perubahan pertama 134 Tahun 2014
    11. 16 Tahun 2010: Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Pejabat Negara Lainnya

Instruksi Presiden 

    1. 03 Tahun 2015: Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga
    2. 02 Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
    3. 12 Tahun 1968: Keseragaman Mengenai Tata Urutan dan Rumusan Sila-Sila dalam Penulisan /Pembacaan/Ucapan Pancasila

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

  1. PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  2. Permenpan & RB no.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.