Hak Royalti Peneliti Dijamin, DPR Setujui Revisi UU Paten

images

29 Juli 2016
JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten disahkan menjadi undang-undang. Regulasi yang adalah revisi UU sebelumnya ini menjamin hak royalti bagi individu peneliti atas inovasinya, termasuk bagi yang bekerja di instansi pemerintah.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, peneliti berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama ini tak bisa menerima royalti langsung dari paten hasil inovasinya karena terikat ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peneliti ASN bekerja di lembaga riset pemerintah, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta badan riset dan pengembangan di kementerian.

“Dulu tak bisa dikeluarkan untuk inventornya. Jika dikeluarkan, tidak sesuai pedoman PNBP, dianggap memperkaya seseorang sehingga diusut,” kata Nasir seusai pembahasan RUU Paten menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR ke-35 masa persidangan V tahun 2015-2016, Kamis (28/7), di Jakarta. Kini individu peneliti mendapat 40 persen royalti dan institusinya 60 persen.

Dalam rapat paripurna, tak ada kendala penetapan RUU Paten inisiatif pemerintah itu menjadi UU. Semua anggota DPR setuju setelah dua kali dipastikan Ketua DPR Ade Komarudin. UU itu menggantikan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang perlu penyempurnaan, termasuk menjamin skema pembagian royalti peneliti instansi pemerintah agar peneliti lokal termotivasi karena imbalan layak.

Nasir menggambarkan, ada peneliti ASN menghasilkan royalti Rp 1,6 miliar per tahun sehingga bisa mendapat Rp 600 juta tiap tahun. Padahal, gaji ASN berposisi tinggi Rp 4 juta sebulan atau Rp 50 juta per tahun. “Para peneliti akan bergairah, industri berkembang, negara mendapat penghasilan dari pajak royalti dan bagian royalti,” ujarnya.

Sosialisasi regulasi

Ketua Panitia Khusus RUU Paten, anggota DPR fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, menyebutkan, kekayaan intelektual di Amerika Serikat berkontribusi 34,8 persen terhadap pendapatan total negara itu, sedangkan di Uni Eropa 39 persen. Ia meminta UU Paten yang baru disosialisasikan ke instansi pemerintah dan swasta agar investasi riset bergairah.

Perusahaan IBM di AS, misalnya, pada 2015 menghabiskan 5,2 miliar dollar AS (Rp 684,16 triliun) untuk litbang (www.statista.com).
Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, UU Paten yang baru adalah bagian perbaikan iklim riset di Indonesia. Sebab, Indonesia tak bisa mengandalkan sektor sumber daya alam untuk penghasilan negara, apalagi harga komoditas, seperti minyak bumi dan batubara, turun. “Kita harus bertumpu pada SDM (sumber daya manusia). Ini pertaruhan kita dengan negara lain,” ucapnya.

Menurut Laporan Indeks Daya Saing Global 2015-2016, Indonesia di posisi ke-37 dari 140 negara, turun tiga peringkat dibanding 2014, di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (18), dan Thailand (32). Inovasi jadi salah satu komponen penilaian.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek dan Dikti Muhammad Dimyati mengatakan, skema pembagian royalti sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor. Namun, peneliti jadi lebih terjamin karena UU ialah payung hukum berkedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri.

Namun, menurut Kepala Pusat Inovasi LIPI Nurul Taufiqu Rochman, LIPI belum menerapkan skema pembagian royalti bagi peneliti. Sebab, belum ada petunjuk pelaksanaan agar peneliti bisa mengambil royalti bagiannya. (JOG/YUN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2016, di halaman 14 dengan judul “Hak Royalti Peneliti Dijamin”.

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.