Indonesia Menolak Permintaan Turki
Sembilan Sekolah Dilindungi

30 Juli 2016

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia tidak akan menutup sejumlah sekolah swasta yang disebutkan Kedutaan Besar Turki di Jakarta terkait kelompok Fethullah Gulen. Sekolah tersebut bahkan akan dilindungi karena berada di wilayah Indonesia dan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum RI.

”Indonesia tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Demikian pula sebaliknya. Negara lain juga harus menghormati urusan dalam negeri Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dengan tegas saat dihubungi, Jumat (29/7) sore.

Pernyataan Retno menanggapi siaran pers dari Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia yang menuding ada sembilan sekolah di Indonesia yang terkait kelompok Fethullah Gulen, musuh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan dituduh sebagai dalang kudeta yang gagal, 15 Juli lalu.

Melalui siaran pers dalam laman resminya, Kamis, Kedubes Turki untuk Indonesia mengatakan, kesembilan sekolah itu terkait dengan gerakan Gulen, yang mereka nyatakan sebagai organisasi teroris. Sembilan sekolah itu adalah Pribadi Bilingual Boarding School di Depok dan Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School Kalimantan Selatan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan tak akan menutup sekolah-sekolah swasta yang disebutkan Kedubes Turki itu. ”Sekolah itu memakai kurikulum nasional. Siswa mereka juga warga negara Indonesia. Tentu akan dilindungi pemerintah,” ujarnya.

Muhadjir menyatakan, sistem pendidikan Indonesia tidak ikut campur atau terpengaruh dengan kondisi politik negeri lain. Oleh karena itu, permintaan Kedubes Turki agar Pemerintah Indonesia menutup sembilan sekolah itu dinilainya sudah berlebihan.

Sekolah afiliasi merupakan sekolah swasta yang bekerja sama dengan organisasi pendidikan luar negeri. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menjelaskan, kerja sama sembilan sekolah itu dengan Pasiad, seperti disebutkan dalam siaran pers Kedubes Turki, berakhir sejak November 2015.

content

”Indonesia negara demokratis. Indonesia menjunjung tinggi dan mengedepankan politik bebas aktif. Pemerintah tidak mau urusan dalam negeri dicampuri siapa pun,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Bukan lembaga asing

Menanggapi siaran pers Kedubes Turki itu, sembilan sekolah itu membantah terlibat kelompok Gulen. Juru bicara yang mewakili Pribadi Bilingual Boarding School Depok, Ari Rosandi, menjelaskan, sembilan sekolah itu ada di bawah yayasan lokal, bukan lembaga asing, sehingga pengelolaannya mengikuti ketentuan Kemdikbud.

”Pernah ada kerja sama lebih kurang 20 tahun dengan Pasiad. Ini diketahui dan dapat rekomendasi dari Kemdikbud serta berakhir pada 1 November 2015,” ujarnya.

Ia menegaskan juga, sekolahnya tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi terorisme. Tudingan Kedubes Turki tak berdasar dan tidak beretika karena menyebut nama-nama sekolah kami. ”Itu fitnah keji dan jauh dari norma hukum serta merusak citra sekolah,” katanya.

Wakil Kepala Sekolah dan Humas SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School Ari Mayang menjelaskan, kerja sama Pasiad dihentikan pemerintah pusat karena Pasiad melakukan pelanggaran. Pasiad ternyata organisasi nonpemerintah dan bukan lembaga pendidikan asing yang boleh menjalin kerja sama pengelolaan pendidikan dengan sekolah berstatus satuan pendidikan kerja sama.

Murid-murid SMA Kesatuan Bangsa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menjalani kegiatan belajar seperti biasa, Jumat (29/7), meski muncul permintaan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Indonesia agar sekolah itu ditutup. Kedubes Turki menuduh sekolah itu memiliki kaitan dengan organisasi yang dipimpin Fethullah Gulen, tokoh Turki yang dituduh mendalangi kudeta di negara itu. Namun, manajemen Sekolah Kesatuan Bangsa membantah tuduhan itu.
KOMPAS/HARIS FIRDAUSMurid-murid SMA Kesatuan Bangsa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menjalani kegiatan belajar seperti biasa, Jumat (29/7), meski muncul permintaan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Indonesia agar sekolah itu ditutup. Kedubes Turki menuduh sekolah itu memiliki kaitan dengan organisasi yang dipimpin Fethullah Gulen, tokoh Turki yang dituduh mendalangi kudeta di negara itu. Namun, manajemen Sekolah Kesatuan Bangsa membantah tuduhan itu.

 

Meski secara kelembagaan sudah tidak ada kerja sama, sekolah yang ada di daftar Kedubes Turki itu rata-rata masih mempekerjakan guru asal Turki. Namun, statusnya pribadi, bukan lembaga Pasiad. Seperti Kharisma Bangsa, misalnya, masih mempekerjakan sembilan pengajar Turki. Mereka mengajar Sains, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi dengan memakai bahasa Inggris.

”Di awal berdiri, ada 20 persen guru Turki, tetapi sekarang sedikit,” kata Ketua Yayasan Kharisma Bangsa Edfian Noerdin.

Kepala SMP dan SMA Pribadi Bandung Ahmad Fauzi menambahkan, sekolahnya mengajarkan pendidikan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Fauzi menegaskan, sekolahnya bukan sekolah agama dan sama sekali tidak mengajarkan terorisme seperti yang dituduhkan.

Budayawan Emha Ainun Nadjib, yang menyekolahkan kedua anaknya di sekolah Kesatuan Bangsa Yogyakarta, mengatakan, ia sudah mempelajari sekolah itu sebelum menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. ”Pernyataan yang digambarkan dalam siaran pers Kedubes Turki itu jauh dari kenyataan tentang sekolah ini. Menurut saya, tidak ada alasan menuruti permintaan Pemerintah Turki,” ujar Emha.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Amka didampingi Kepala SMA Negeri Banua Kalsel Bilingual Boarding School Zainuddin di Banjarmasin menegaskan, sekolahnya sesungguhnya adalah sekolah negeri yang dikelola Pemprov Kalsel. Sejak beroperasi 2012, sekolah milik Pemprov Kalsel itu dibiayai dengan APBD Provinsi Kalsel.

Sejumlah orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah- sekolah yang bekerja sama dengan Yayasan Pasiad tidak akan memindahkan anak mereka. Hal ini karena sekolah itu mengajarkan budi pekerti yang baik dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan terorisme.(LUK/C03/DNE/IVV/HRS/RWN/WHO/SEM/JUM/JOS/NDY/DHF)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 1 dengan judul “Indonesia Menolak Permintaan Turki”.

Baca juga :

Permintaan Kedubes Turki, UIN Syarif Hidayatullah Stop Kerja Sama dengan “Fethullah Gulen Chair”

Jumat, 29 Juli 2016 | 11:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghentikan kerja sama dengan lembaga pendidikan dari Turki, “Fethullah Gulen Chair” sebelum Ramadhan yang lalu.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Dede Rosyada MA mengatakan, kerja sama itu dihentikan sejak Ramadhan lalu.

“Pemutusan kerja sama ini berdasarkan berbagai pertimbangan mendasar,” kata Dede kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Terkait adanya tuduhan sementara pihak bahwa pemutusan kerja sama itu berdasarkan tekanan dari Duta Besar Turki untuk Indonesia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah tidak menampik.

“Tepatnya bukan tekanan, tapi pihak Dubes Turki di Jakarta memberi saran ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI agar kerja sama dengan pihak Fethullah Gulen Chair ditinjau ulang,” kata Dede.

Bagi Dede Rosyada, kerja sama dengan pihak manapun tidak jadi masalah demi membangun pendidikan yang lebih baik di perguruan tinggi Islam.

Sisi yang menjadi masalah adalah jika kerja sama tersebut akan mempengaruhi iklim pendidikan itu sendiri.

(Baca: Turki Sebut 9 Lembaga Pendidikan di Indonesia Terkait Kelompok Fethullah Gulen)

“UIN Jakarta ingin bekerja sama dengan berbagai pihak yang tidak terkait dengan persoalan di luar pendidikan. Jika nuansa politis atau non pendidikan terlalu dominan, efek bagi kerja sama adalah lahirnya berbagai prasangka,” ujarnya.

Fethullah Gulen dituding sebagai “aktor intelektual” di balik aksi kudeta militer di Turki yang gagal. Tetapi Gulen sebagai tokoh “Gerakan Hizmet” menampik tuduhan tersebut.

Aksi kudeta militer di Turki itu antara lain berpengaruh tidak baik terhadap kerja sama yang dibangun Fethullah Gulen Chair di bidang pendidikan dan sosial dengan sejumlah pihak.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sebelumnya membangun kerja sama bidang pendidikan dengan Fethullah Gulen Chair.

Baca juga :

Diminta Tutup Sekolah, Istana Minta Turki Tak Campuri Urusan Indonesia

Menerima Tekanan dari Kedubes Turki, Fethullah Gulen Chair UIN Berhenti

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.