Jabatan Struktural atau Tugas Tambahan ?

03 Februari 2017

Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, khususnya pasal 5 butir 1 sampai hari ini sudah beberapa kali ditanya oleh dosen yang kebetulan menjabat pimpinan di kampus.

Pertanyaan mereka sama : 

Apakah kami termasuk yang disebut pasar 5 butir 1 ? sehingga tunjangan profesi harus diberhentikan ?

Pasal 5
(1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara
apabila:
a. menduduki jabatan struktural;
b. diangkat sebagai pejabat negara;

Jawaban saya kalo menjabat di kampus sendiri sampai tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, atau ditugasi menteri sesuai pasal 8 ayat 3, 4 dan pasal 10 ayat 5 PP no. 37 tahun 2009 tentang dosen, tetap berhak tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan GB bagi Profesor, karena yg mereka jabat oleh PP dosen dan Perpres Jafung diakui sebagai TUGAS TAMBAHAN bagi dosen, sehingga tidak termasuk menjabat jabatan struktural. Tentunya saat ini juga wajib memenuhi persyaratan khusus publikasi ilmiah GB dan LK.

Begitu juga para KOORDINATOR KOPERTIS yg mereka jabat saat ini adalah TUGAS TAMBAHAN yg dibenarkan terima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan GB, tidak kena pasal 5 butir 1 Permen 20 tahun 2017.

Itu dijelasi dalam pasal 1 butir 4:
Permendikbud nomor 1 tahun 2013 tentang OTK kopertis dgn perubahannya Permendikbud no. 42 tahun 2013