Wacana Badan Riset Negara Bergulir, Pengamat Nilai Akan Membebani APBN

Oleh: Dhita Seftiawan 12 September, 2018 – 16:01


Menristekdikti/DOK HUMAS KEMENRISTEK DIKTI

JAKARTA, (PR).- Wacana pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) terus bergulir. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengklaim, Presiden RI Joko Widodo menyambut positif rencana tersebut. Kendati demikian, pembentukan BRN tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Nasir mengatakan, pembentukan BRN belum tentu dengan melebur sejumlah lembaga riset yang sudah ada. Seperti kemungkinan menyatukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Menurut dia, BRN didesain untuk mengontrol penggunaan biaya riset yang digelontorkan pemerintah berjalan tepat sasaran.

“(Membentuk) BRN itu penting karena saat ini riset yang dilakukan litbang-litbang di kementerian dan lembaga kerap terjadi duplikasi dengan riset-riset yang lain. Terjadi tumpang tindih riset. Saya mengusulkan kepada presiden, bagaimana litbang itu jadi satu dengan membentuk badan riset nasional,” kata Nasir kepada “PR” di Jakarta, Rabu 12 September 2018.

Ia menjelaskan, pembentukan BRN menunggu selesainya pembuatan Undang-Undang Sistem Nasional yang sedang digodok di DPR. Menurut dia, jika UU tersebut bisa selesai pada 2019, maka BRN akan dibentuk pada 2020. “Saya belum tahu, nanti lembaga apa saja yang akan dilebur, tapi harus ada badan yang mengendalikan lembaga-lembaga riset ini,” ujar Nasir.

Pengamat Pendidikan Tinggi Said Hamid Hasan berpendapat, pembentukan BRN tidak perlu. Menurut dia, pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran LIPI, BPPT dan juga Kemenristekdikti. Ia mengatakan, adanya lembaga tunggal semacam BRN akan menghambat kegiatan riset yang telah berjalan.

Ia menegaskan, daripada mewacanakan pembentukan BRN, pemerintah lebih baik membenahi kualitas dan pengembangan riset di perguruan tinggi. “Riset baru bisa berkembang jika terjadi diversifikasi atau berdasarkan keahlian peneliti dan minatnya. Biarkan perguruan tinggi yang mengorganisasikan sendiri riset karena perguruan tinggi memiliki kewajiban menegakkan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian,” ucap Said.

Beban baru APBN

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menilai, pembentukan badan baru hanya akan menambah beban APBN dan tidak akan mendorong adanya peningkatan inovasi dan teknologi di bidang riset. Menurut dia, menyelesaikan persoalan kualitas riset tidak akan efektif dengan membuat badan baru.

Apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat pemerintah ingin membentuk badan riset nasional? Kita sudah punya Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemenkominfo dan LIPI juga lembaga lain yang terkait. Lembaga-lembaga ini sudah menjalankan tugasnya masing-masing terkait pendidikan, penelitian, pengawasan dan pengembangan riset,” kata Hizkia.

Menurut dia, pemerintah lebih baik mengevaluasi kinerja semua lembaga penelitian tersebut dan memastikan kewenangannya tidak tumpang tindih satu sama lain. Ia menegaskan, penggunaan anggaran riset yang optimal seharusnya menjadi fokus yang harus dikejar pemerintah, bukan mewacanakan membentuk BRN.

Salah satunya adalah dengan menjembatani riset dengan pihak industri. Dengan adanya hubungan baik antara keduanya, kegiatan riset di tanah air dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan industri nasional. Hal ini akan bermanfaat terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Sumber: Pikiran Rakyat

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.