1 ) Karya RHENALD KASALI
-Open your mind
http://kampus.okezone.com/read/2010/07/29/95/357650/open-your-mind
-Sesuatu yang hilang
http://kampus.okezone.com/read/2010/07/24/95/356158/95/sesuatu-yang-hilang
-Encouragement
http://kampus.okezone.com/read/2010/07/15/95/353132/95/encouragement

>>>

2 ) INFORMASI KELEMBAGAAN
– Download File: Pemberitahuan
– Download File: Hasil Seminar Universitas del Norte di Kota Barranquilla
– Download File:
Undangan Konferensi Internasional Pendidikan 8 s.d 10 Nopember 2010
– Download File: Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar atau Mahasiswa Asing

>>>

3 ) INFORMASI KEPEGAWAIAN
– Download File:
Penyelenggaraan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) -XVII LEMHANNAS RI TA. 2011 ( Batas akhir pendaftaran 31 Oktober 2010)

>>>

4 ) Mendiknas Minta Perguruan Tinggi Tingkatkan Kualitas Dosen
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/beasiswa/10/08/09/129172-mendiknas-minta-perguruan-tinggi-tingkatkan-kualitas-dosen

Senin, 09 Agustus 2010, 20:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar minimal pada jenjang strata tiga sehingga mampu menghasilkan lulusan berkualitas. “Perguruan tinggi kuncinya itu pada dosen. Kalau fasilitasnya lengkap, gedungnya bagus namun bila dosennya kurang berkualitas maka akan mengurangi mutu PTS tersebut,” kata Nuh saat peresmian Universitas Techopreneur Bakrie di Jakarta, Senin. Saat ini, terdapat sebanyak 270 ribu dosen di tanah Air namun hanya sekitar 10 persen saja atau 23 ribu dosen yang telah bergelar strata 3. Untuk itu, Mendiknas meminta agar Universitas Bakrie memperbanyak jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi strata 3 namun tidak berarti menolak lulusan strata 2. “Ibu rektor dapat tetap menerima dosen strata 2. selanjutnya nanti bisa disekolahkan hingga meraih S3?.

…dst

5 ) Indonesia Targetkan Lahirkan 5.000 Doktor per Tahun
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/08/27/132283-indonesia-targetkan-lahirkan-5000-doktor-per-tahun

Jumat, 27 Agustus 2010, 21:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR–Indonesia menargetkan dapat melahirkan 5.000 doktor per tahun sehingga pada 2014 diharapkan memiliki sedikitnya 50.000 doktor. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional, Prof Djoko Santoso, Jumat (27/8) di Bogor mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kemdiknas, Indonesia baru mampu melahirkan sebanyak 3.500 doktor per tahun. Rinciannya sebanyak 2.500 doktor merupakan lulusan kampus-kampus di Tanah Air, sedangkan 1.000 doktor lainnya lulusan berbagai perguruan tinggi di mancanegara. “Ke depan, kami menargetkan mampu melahirkan 5.000 doktor per tahun,” ujar Prof Dr Djoko Santoso.
Dengan begitu, terdapat penambahan 1.500 doktor per tahun dari sebelumnya yang hanya 3.500 orang. Ia menambahkan Indonesia manargetkan sedikitnya terdapat sekitar 50 ribu warga bangsa yang bergelar doktor pada 2014.”Kami berharap setiap tahun terdapat peningkatan jumlah doktor. Pada 2014 jumlah doktor yang kita miliki diharapkan mencapai 50 ribu orang,” tuturnya. Menurut Prof Djoko Santoso, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 270 ribu dosen yang tersebar di penjuru Nusantara mulai Sabang hingga Merauke. “Pada 2014 minimal jumlah dosen bergelar doktor sebanyak 50 ribu orang. Kami optimistis hal ini akan terwujud,” demikian Djoko Santoso. Peningkatan jumlah dosen yang bergelar doktor diharapkan dapat memacu kebangkitan sektor pendidikan nasional dan pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa.

…dst

6 ) Uji Kompetensi Dokter
Rektor UI: Kenapa Ragu dengan UKDI?
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/27/13562639/Rektor.UI:.Kenapa.Ragu.dengan.UKDI

Jumat, 27 Agustus 2010 | 13:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dibutuhkan oleh dokter-dokter muda lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Kualitas tiap dokter setiap perguruan tinggi berbeda sehingga perlu ada standardisasi secara nasional. “UKDI itu merupakan hal baru dengan tujuan memacu belajar dan pemerataan kualitas dokter,” ujar Rektor Universitas Indonesia, Gumilar R Somantri, Jumat (27/8/2010), di Depok. Menurut dia, tiap universitas yang memiliki fakultas kedokteran pasti memiliki kualitas calon dokter yang berbeda-beda. Upaya pengadaan UKDI ini untuk dijadikan sebagai pengendali mutu agar kualitas calon dokter bisa disamakan serta untuk menghindari malapraktik. Gumilar mengatakan, UKDI tidak semata hanya mengejar karier. Profesi dokter, kata dia, taruhannya adalah nyawa manusia.

…dst

7 ) IDI: Tanpa UKDI, Bermimpilah Jadi Dokter
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/27/17340149/IDI:.Tanpa.UKDI..Bermimpilah.Jadi.Dokter

Jumat, 27 Agustus 2010 | 17:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ikatan Dokter Indonesia menegaskan, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia atau UKDI wajib ditempuh oleh mahasiswa kedokteran yang ingin meneruskan profesinya sebagai dokter. “UKDI itu jelas sekali sudah tertulis di UU Kedokteran, yang dibuat bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pasien dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan diri sendiri,” ujar Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Prijo Sidipratomo, Jumat (27/8/2010) di Jakarta. Prijo mengatakan, penilaian UKDI di Indonesia masih sangat sederhana. Soal-soal yang diujikan pun berasal dari fakultas kedokteran tempat calon dokter itu belajar. Maka dari itu, kata dia, universitas yang memiliki fakultas kedokteran tempat mahasiswa belajar juga berkontribusi dalam membuat soal UKDI.

…dst

8 ) Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Beasiswa Dosen
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/beasiswa/10/09/01/132895-pemerintah-siapkan-rp-2-triliun-untuk-beasiswa-dosen

Rabu, 01 September 2010, 08:50 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyiapkan Rp 2 triliun. Dana ini dialokasikan untuk beasiswa dosen Indonesia.”Para dosen tersebut bisa melanjutkan ke jenjang S3 dalam dan luar negeri,” ujar Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas, Joko Santoso, Selasa malam (31/8) usai menandatangani nota kesepahaman dengan Korean International Cooperation Agency (Koica) tentang kerjasama penanganan limbah industry pengolahan kelapa sawit dan produksi bio energy dan bio fertilizer di Kemendiknas. Mulai tahun depan, Kemendiknas berharap dengan uang triliunan itu akan ada 5.000 dosen yang menempuh pendidikan S3 dengan beasiswa di dalam dan luar negeri.
Saat ini sebanyak 4.000 dosen disekolahkan. Dengan rincian 2.500 belajar di perguruan tinggi dalam negeri dan 1.500 dosen menempuh pendidikan di luar negeri. ”Kami akan meningkatkan beasiswa dosen ke luar negeri pada tahun depan,” jelas Joko. Selain pemberian beasiswa S3 bagi para dosen, kata Joko, Kemendiknas akan memberikan dana untuk membuat penelitian senilai Rp 400 miliar lebih. Mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, walaupun jumlah penerima beasiswa ke luar negeri sedang digenjot namun ada kendala bahasa. ”Banyak calon yang tidak menguasai bahasa Inggris. Syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Kalau itu tidak bisa bagaimana mau dites kualifikasi akademik,” cetusnya.

…dst

9 ) Semua Perguruan Tinggi Wajib Akreditasikan Program Studinya
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/16/134927-semua-perguruan-tinggi-wajib-akreditasikan-program-studinya

Kamis, 16 September 2010, 07:26 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Semua perguruan tinggi wajib akreditasikan program studi yang dibukanya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memberi batas waktu bagi seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk mengakreditasi seluruh program studinya pada 2012. ”Jika tidak, mereka tak diperkenankan mengeluarkan ijazah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, Rabu (16/9). Kewajiban untuk mengakreditasi program studi memang belum diberlakukan dengan tegas pada tahun ini. Sebab, kata Fasli, akreditasi perlu diberlakukan secara bertahap, dan pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada seluruh perguruan tinggi ….cut… Dengan demikian, sebelum 2012 nanti, seluruh program studi sudah terakreditasi. “Dananya 22 juta rupiah untuk akreditasi satu program studi,” jelasnya. Melihat antusiasme PT, Fasli yakin akreditasi itu akan selesai pada 2012. Keyakinan itu juga dilihatnya dari kesiapan dana dan kinerja BAN PT sendiri.
Sementara itu, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan revisi PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) masih di tangan wakil presiden. Mantan Menkominfo itu mengatakan draf tersebut telah dipegang Wapres Boediono sejak Agustus lalu. Namun, pembahasan revisi masih ditunda karena jadwal keduanya padat. ”Kami sangat sibuk mengurus hari raya kemerdekaan kemarin,” jelasnya. Selain meminta persetujuan Wapres, menurut Nuh, ia akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

>>>

10 ) Daya Saing Pendidikan Indonesia Naik
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/17/22040792/Daya.Saing.Pendidikan.Indonesia.Naik

Jumat, 17 September 2010 | 22:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Daya saing pendidikan dasar dan tinggi Indonesia secara global pada tahun ini meningkat. Pencapaian ini diharapkan akan terus mendorong peningkatan kondisi dan kualitas pendidikan yang dapat semakin meningkatkan daya saing bangsa dalam kancah internasional. Laporan dalam The Global Competitiveness Report 2010-2011 yang dilucurkan Forum Ekonomi Dunia pekan lalu menyebutkan, indeks daya saing global atau global competitiveness index (GCI) Indonesia meningkat. Pada tahun ini, GCI Indonesia berada di posisi ke-44 dari 139 negara, sedangkan tahun lalu di peringkat ke-54 dari 133 negara. Adapun sejumlah negara tetangga Indonesia berada pada peringkat yang lebih baik. Singapura berada di posisi ke-3, Malaysia di posisi ke-26, Brunei Darussalam di peringkat ke-28, dan Thailand di posisi ke-38.

…dst

11 ) Mendiknas: Pendidikan Indikator Daya Saing Indonesia
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/17/373/373116/mendiknas-pendidikan-indikator-daya-saing-indonesia

Jum’at, 17 September 2010 – 15:06 wib
JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengklaim, sektor pendidikan turut andil dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dunia. Buktinya, peningkatan daya saing Indonesia salah satunya ditopang dari indikator pendidikan. Nuh memaparkan, berdasarkan data Growth Competitiveness Index (GCI) 2010, Indonesia menempati posisi ke-44 dari 139 negara atau naik sepuluh peringkat dibandingkan tahun lalu. “Perbaikan peringkat tersebut terutama disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang lebih sehat dan indikator-indikator pendidikan yang lebih baik,” jelas Nuh kepada wartawan di gedung Kemendiknas, Jumat (17/9/2010).
Kenaikan yang dimaksud Nuh terlihat pada pilar Kesehatan dan Pendidikan Dasar dari rangking 82 dengan skor 5,2 pada 2009-2010 meningkat menjadi rangking 62 dengan skor 5,8 pada 2010-2011. Sementara pada pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan rangking Indonesia naik dari 69 dengan skor 3,9 pada 2009-2010 menjadi rangking 66 dengan skor 4,2 pada 2010-2011. Kenaikan juga terlihat pada pilar Inovasi yaitu dari rangking 39 dengan skor 3,9 pada 2009-2010 menjadi rangking 36 dengan skor 3,7 pada 2010-2011. “Tiga bidang yang tercakup dalam pilar inovasi adalah kualitas lembaga penelitian, kerja sam penelitian industri dengan perguruan tinggi, serta ketersediaan ilmuwan dan ahli teknologi,” imbuh Nuh.(rhs)

>>>

12 ) Indonesia Bisa Raih Rangking Tinggi, Asalkan…
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/18/373/373390/indonesia-bisa-raih-rangking-tinggi-asalkan

Sabtu, 18 September 2010 – 14:56 wib
JAKARTA – Baru-baru ini, lembaga pemeringkat internasional, QS World University Ranking, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik di dunia. Di peringkat pertama ada Cambridge University yang mendepak Harvard University sebagai pemegang posisi puncak sejak 2004. Sementara, Universitas Indonesia meraih posisi ke-236 dan tercatat sebagai perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Universitas Gadjah Mada (UGM) bertengger di peringkat 321, Institut Teknologi Bandung (ITB) 421, serta Universitas Airlangga (Unair) 466.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menyatakan, pada dasarnya perubahan posisi dalam pemeringkatan tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, tidak ada institusi yang ingin tetap pada posisinya dlama rangking dunia. “Semua serba dinamis. Harvard memang tidak ingin terlempar sebagai pemegang posisi pertama, tapi Cambridge pun tidak ingin tetap berada di bawah Harvard,” ujar Nuh kepada okezone di Gedung Kemendiknas, Sabtu (18/9/2010). Karena kedinamisan itulah, menurut Nuh, semua kegiatan pendidikan yang dilakukan suatu perguruan tinggi tidak bersifat lari jarak pendek (sprint), tetapi maraton. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mengelola sumber daya yang mereka miliki secara terarah. Hal ini dimaksudkan agar prestasi suatu perguruan tinggi tidak melesat naik untuk kemudian turun drastis. “Semua harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten,” imbuh Nuh. Nuh optimistis, jika hal tersebut dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, maka Indonesia pun akna mendapat tempat di rangking terbaik dunia. “Kesempatan itu terbuka lebar untuk semua,” pungkasnya.(rhs)

>>>

13 ) Kemendiknas Abaikan Pemeringkatan PTN
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/351800/

Monday, 20 September 2010
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menilai, pemeringkatan perguruan tinggi oleh lembaga internasional tidaklah penting. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas Joko Santoso mengatakan, pemeringkatan itu bukanlah sesuatu yang valid dan diperhitungkan. Sebab,menurut dia, banyak penilaian yang tidak adil. Misalnya, ada perguruan tinggi yang hanya kuat di tiga bidang,tapi item penilaian yang dipakai ada lima. “Ini menyebabkan poin penilaian tidak mencerminkan diversitas perguruan tinggi yang dimaksud. Pemeringkatan itu hanya suatu trik dagang. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas perguruan tinggi sesuai keunggulan masing-masing,” tegas Joko di Jakarta kemarin.
Senada diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Edi Suandi Hamid. Menurut dia, hasil pemeringkatan itu bukanlah patokan utama untuk melihat mutu perguruan tinggi di Indonesia.
Hasil pemeringkatan yang dilakukan QS World University, ujarnya, memang menandakan sinyal merah adanya kemerosotan peringkat kampus unggulan di Indonesia. Namun, bukan berarti kualitas perguruan tinggi negeri tanah air merosot. Edi pun meyakini, ada peningkatan mutu, namun kalah cepat dibanding perguruan tinggi luar negeri.”Jadi,harus dilihat mengapa Indonesia kalah cepat agar bisa memperbaiki posisi dengan baik,” tegas Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

…dst

1 4 ) Target Kemdiknas, 10 Persen Siswa Miskin Masuk Perguruan Tinggi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/15/134863-target-kemdiknas-10-persen-siswa-miskin-masuk-perguruan-tinggi

Rabu, 15 September 2010, 19:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menargetkan, 10 persen siswa dari kelompok keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (PT). Target ini sekaligus menaikkan angka partisipasi kasar (APK). Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, ada tiga skenario yang telah dipersiapkan Kemdiknas. Pertama, untuk meningkatkan akses siswa miskin dilakukan dengan memberikan beasiswa BIDIK MISI bagi 20 ribu calon mahasiswa. Kedua, meminta PT–terutama negeri– untuk memberikan tempat khusus bagi siswa miskin. Ketiga, mengajak perusahaan memanfaatkan corporate social responsibility (CSR). ”Pemanfaatan dana CSR untuk memotong mata rantai terlemah,” kata Mendiknas usai silaturahmi bersama staf Kemdiknas pasca Hari Raya Idul Fitri 1431 H di Gedung Kemdiknas, Rabu (15/9). Jumlah siswa miskin yang bisa masuk ke PT pada 2008 sebanyak 4 persen, sedangkan pada 2009 mencapai 6,19 persen. Ada kenaikan 2 persen dari seluruh populasi orang yang sangat miskin.

…dst

15 ) Kemdiknas Fasilitasi CSR
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/16/02515286/kemdiknas.fasilitasi.csr…

Kamis, 16 September 2010 | 02:51 WIB
Jakarta, Kompas – Kementerian Pendidikan Nasional mendorong penggunaan dana program sosial perusahaan atau corporate social responsibility untuk beasiswa kuliah bagi mahasiswa miskin. Pemerintah akan menyediakan data lulusan SMA sederajat yang layak menerima beasiswa.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai halalbihalal dengan pegawai Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (15/9), mengatakan, peningkatan akses lulusan SMA sederajat dari keluarga tidak mampu ke perguruan tinggi sangat penting. Tahun ini pemerintah menargetkan 10 persen anak dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk itu, pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi dana corporate social responsibility (CSR) bidang pendidikan dari pihak swasta untuk difokuskan pada beasiswa kuliah lulusan SMA sederajat hingga selesai yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Beasiswa yang diharapkan meliputi biaya kuliah dan biaya hidup yang besarnya Rp 10 juta per tahun.

…dst

16 ) Mendiknas: 2011, APK Perguruan Tinggi Capai 10%
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/15/373/372375/mendiknas-2011-apk-perguruan-tinggi-capai-10

Rabu, 15 September 2010 – 15:20 wib
JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menyatakan, tahun depan, angka partisipasi kasar (APK) pada perguruan tinggi (PT) akan meningkat menjadi 10 persen. Hal tersebut disampaikan Nuh usai acara Halal Bi Halal, di lingkungan Kemendiknas, Jakarta, Rabu (15/9/2010). “Selama ini, disparitas APK pada perguruan tinggi paling tinggi dibanding APK pada jenjang pendidikan lainnya. Disparitas inilah yang akan diperkecil,” ujar Nuh kepada wartawan. Nuh menjelaskan, disparitas APK terbentuk berdasarkan lima kelompok struktur sosial masyarakat, yaitu golongan sangat miskin, golongan miskin, golongan berkecukupan, golongan kaya, dan golongan sangat kaya. Pengurangan disparitas pada golongan sangat miskin dilakukan melalui program beasiswa Bidik Misi. Tahun ini Kemendiknas menganggarkan sebanyak 20 ribu beasiswa yang disebar di seluruh perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Total dana yang digelontorkan pada beasiswa yang ditujukan bagi para mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi ini mencapai sekira Rp200 miliar.

…dst

17 ) 100 Ribu Orang Harus Lulus S3, Jika Tidak?
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/20/373/373900/100-ribu-orang-harus-lulus-s3-jika-tidak

Senin, 20 September 2010 – 16:44 wib
BANDUNG – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan sebanyak 75 ribu hingga 100 ribu orang dapat lulus dan mendapatkan ijazah studi S3 dalam jangka waktu selama 25 tahun ke depan. Pasalnya, apabila hal ini tidak bisa terealisasikan maka Indonesia tidak akan bisa bersaing dengan negara lain karena tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.”Karena kalau kita lihat investment roadmap kita, fase pertama early quick wins, fase kedua infrastruktur, fase ketiga industrialisasi skala besar,yang bisa ditopang apabila produksi lulusan S3 kita besar, sementara pada saat ini lulusan S3 kita baru 5.000 orang, sedangkan China 20.000 orang,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan di Bandung, kemarin. Menurutnya, keterlibatan kaum intelektual seperti mahasiswa sangat penting, terutama dalam mensosialisasikan investasi di luar Pulau Jawa.

…dst

18 ) Kampus Perlu Siasati Pengangguran Terdidik
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/20/135514-kampus-perlu-siasati-pengangguran-terdidik

Senin, 20 September 2010, 14:59 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Angka pengangguran terdidik di Indonesia setiap tahun semakin melonjak pesat. Itu bukan hanya pekerjaan rumah bagi pemerintah, tetapi juga bagi pihak perguruan tinggi.Pada Februari 2007, Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah pengangguran lulusan S-1 sebanyak 409.900 orang. Angka itu terus bertambah setahun kemudian, pada Februari 2008, pengangguran terdidik menjadi 626.200 orang. Itu pun belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) yang terus meningkat. Fakta pengangguran terdidik itu membuat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memutar otak. Program yang baru-baru ini dicanangkan Kemendiknas untuk menekan pengangguran adalah program pendidikan kewirausahaan ke seratus perguruan tinggi.
“Indonesia memang perlu pendidikan wirausaha. Kalau tidak, hanya akan jadi kuli saja,” tutur mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka), Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (20/9).

…dst

19 ) Tujuh PTN Usulkan PP BLU PT
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/351770/

Monday, 20 September 2010
BANDUNG(SINDO) – Perguruan tinggi negeri (PTN) menginginkan otonomi pengelolaan keuangan. Untuk itu,tujuh PTN yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN) mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) badan layanan umum (BLU) perguruan tinggi (PT). Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Sunaryo Kartadinata mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono terkait usulan PP tersebut. “Wapres mendukung agar otonomi PTN harus didorong, khususnya terkait dengan keuangan. Kita juga sudah memohon ke KementerianKeuangan,” kataSunaryo saat ditemui di Kampus UPI Jalan Setiabudhi, Kota Bandung,kemarin. PTN,kata Sunaryo,masih dalam posisi menunggu keputusan pemerintah terkait usulan PP tersebut. Dari hasil pembahasan, substansi PP merujuk pada PP tentang BLU.Namun, nantinya PP BLU PT hanya dikhususkan untuk mengatur perguruan tinggi bukan BLU secara umum. “Pengelolaan keuangan secara otonomi harus aman,jangan sampai kita melabrak UU.Maka itu,harus ada aturan yang jelas terkait otonomi pengelolaan keuangan PTN,”jelas Sunaryo. Sunaryo menyebutkan,PP BLU PT digodok oleh lintas kementerian. Kementerian Pendidikan (Kemendiknas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan para rektor PTN, ujar dia, telah membahas usulan PP BLU PT.

…dst

20 ) Mahasiswa Asing Mulai Enggan Meneliti di Indonesia
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/23/170202/88/14/Mahasiswa-Asing-Mulai-Enggan-Meneliti-di-Indonesia

Kamis, 23 September 2010 04:45 WIB
YOGYAKARTA–MI: Minat mahasiswa atau peneliti asing untuk melakukan penelitian di Indonesia menurun. Proses pemberian izin yang berbelit-belit menjadi pemicu utamanya. Birokrasi di negara ini lebih mengedepankan kecurigaan politik daripada kepercayaan akademik.
“Minat mahasiswa khususnya sarjana bidang ilmu sosial humaniora dari seluruh perguruan tinggi di dunia menurun karena birokrasinya yang rumit. Beberapa pusat kajian yang sebelumnya menfokuskan diri apda Indonesia telah tutup dan diubah ruang lingkupnya ke wilayah yang lebih luas,” kata Kata Guru Besar Jurusan Sejarah UGM Bambang Purwanto, Rabu (22/9). Dalam Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Kegiatan Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing di Indonesia di Ruang Multimedia UGM tersebut, terungkap bahwa proses perizinan yang ada tidak mempunyai standardisasi dan memakan waktu yang lama. Yang patut disayangkan juga, tidak ada ketentuan jelas yang membedakan antara penelitian yang dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antarperguruan tinggi atau penelitian bersama dalam kerja sama serta antarpeneliti pribadi dengan penelitian lepas yang merupakan proyek pribadi seorang peneliti, baik sebagai bagian untuk mendapatkan gelar atau tidak.

…dst

21 ) Khawatir Menyimpang, Kemendiknas akan Benahi Dana APBD Pendidikan
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/24/136426-khawatir-menyimpang-kemendiknas-akan-benahi-dana-apbd-pendidikan

Jumat, 24 September 2010, 18:21 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—-Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mereview total dana pendidikan 20 persen di seluruh Indonesia. Itu dilakukan untuk memonitoring penggunaan alokasi dana pendidikan di daerah agar tidak terjadi penyelewengan. “Saya khawatir dana 20 persen pendidikan dari APBD tidak dipergunakan dengan semestinya,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, Jumat (24/9). Mendiknas mengatakan, total dana pendidikan yang dimiliki Kemendiknas sebesar Rp 243 triliun. Dari total dana tersebut, dana yang ditransfer pusat ke daerah sebesar Rp 156 triliun. ”Taruhlah setelah direview 20 persen anggaran pendidikan di APBD hanya terpakai Rp 100 triliun, berarti ada Rp 56 triliun yang tadinya untuk pendidikan namun disimpangkan ke yang lain,” ujarnya.

…dst

22 ) Database Dikti Terintegrasi
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/09/24/124536/Database-Dikti-Terintegrasi

24 septermber 2010
SEMARANG- Sistem database pendidikan tinggi menyangkut ketenagaan, akademik, kelembagaan, dan karya-karya ilmiah yang terintegrasi segera diaplikasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Reformasi tata kelola yang berkualitas ini perlu dilakukan menyusul pengembangan data dasar pendidikan di Indonesia yang harus diakui masih sangat lemah. Direktur Ketenagaan Dirjen Dikti Prof Dr Supriadi Rustad mengungkapkan, nantinya semua sistem akan tersentral ke pusat berdasarkan informasi yang disampaikan dari setiap institusi pendidikan dan data yang ada juga akan diverifikasi kembali. Hal ini juga menyangkut mengenai data dosen atau pengajar yang telah bersertifikasi.
“Sistem ini sedang kami persiapkan dan 2011 harapan kami sudah bisa terealisasi, karena masih ada beberapa item format data yang masih dalam perdebatan,” jelas Prof Supriadi seusai membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI di Patra Semarang Convention Hotel, Kamis (23/9). Kendalikan Layanan Sistem yang dibangun Dikti ini juga diharapkan secara operasional mampu mengendalikan semua layanan, mutu, evaluasi, serta pengembangan sebuah program yang komprehensif. Dengan sistem ini, sebagai contoh, pengusulan sertifikasi dosen harus melalui sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga bisa dikenali apakah memenuhi syarat atau tidak.

…dst

23 ) Optimalkan Prodi Profesi Guru
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=157241

BANDUNG,(PR) 23 September 2010
Kendati seluruh institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan guru diharuskan memiliki izin pendidikan profesi, sampai dengan saat ini pemerintah baru mengujicobakan pendidikan profesi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara ratusan perguruan tinggi di Indonesia terutama perguruan tinggi swasta (PTS) yang memiliki program studi (prodi) pendidikan guru, belum ada yang diberi izin menyelenggarakan pendidikan profesi.
Dekan Fakultas Ilmu Keguruan daan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Dadang Iskandar mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 246 PTN dan PTS yang memiliki pendidikan profesi. Menurut Dadang, semua perguruan tinggi tersebut mayoritas telah mengajukan izin pendidikan profesi tetapi belum ada yang diberi izin menyelenggarakan pendidikan profesi guru. “Kami juga sudah mengirimkan. Tetapi memang baru negeri saja yang diberi izin. Itu pun baru diujocobakan. Di Jawa Barat baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),” kata Dadang, Kamis (23/9).

…dst

24) Proses Seleksi Olimpiade Sains se-Indonesia 2010 Lebih Ketat
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/23/373/375141/proses-seleksi-olimpiade-sains-se-indonesia-2010-lebih-ketat

Kamis, 23 September 2010 – 15:07 wib
JAKARTA – Tahun ini, proses seleksi Olimpiade Sains Nasional Perguruan Tinggi (OSN PTI) lebih ketat. Pasalnya, ada satu tahapan proses seleksi di tingkat provinsi sebelum seorang peserta dinyatakan lolos ke babak final di Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara OSN PTI 2010 Provinsi DIY Prof. Akhmad Fauzy, Ph.D. menguraikan, penambahan pada proses seleksi berupa final seleksi di tingkat propinsi. Seperti diberitakan sebelumnya, UII akan menjadi penyelenggara OSN PTI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Pada penyelenggaraan OSN PTI sebelumnya, para peserta yang lolos satu babak penyisihan seleksi di tingkat provinsi berhak melaju ke babak final di Jakarta,” papar Akhmad seperti disitat dari keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2010). Mantan dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Islam Indonesia (UII) ini menambahkan, dengan demikian, tiap peserta melalui empat tahapan kompetisi, yakni pendaftaran, seleksi tingkat daerah, final seleksi tingkat daerah, seleksi tingkat nasional, dan penetapan pemenang.

…dst

25 ) Satu President Forum Majukan Kampus di Asia
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/01/373/378042/satu-president-forum-majukan-kampus-di-asia

Jum’at, 1 Oktober 2010 – 15:04 wib
JAKARTA – Sebanyak 135 universitas di Asia membentuk wadah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarperguruan tinggi di Asia. Wadah yang diberi nama Satu President Forum ini memiliki misi memajukan universitas-universitas di Asia. Salah satu anggota Satu President Forum adalah Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Pada 2-5 Oktober mendatang, Undip yang diwakili oleh Rektor Undip Dr.dr. Susilo Wibowo, MS.Med.Sp.And., dan Pembantu Rektor IV, Dr. Muhammad Nur, DEA., akan mengikuti pertemuan pertama Satu President Forum di National Cheng Kung University, Taiwan. Anggota Satu President Forum adalah berbagai universitas antara lain dari negara Brunei Darussalam, Kamboja, India, Malaysia, Indonesia, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam, dan Taiwan.”Forum ini menjadi ajang bagi para pimpinan universitas dan akademisi dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan untuk berbagi pengalaman berharga dalam mengembangkan pendidikan tinggi,” papar Kepala UPT Humas Undip, Agus Naryoso, seperti disitat dari situs Undip, Jumat (1/10/2010).

…dst

26 ) Kemendiknas Tetapkan PP 66/2010 Pengganti PP 17
http://www.suarasurabaya.net/v06/kelanakota/?id=675b063a24240d1a48f20ffa93380310201083112

03 Oktober 2010, 17:14:25

suarasurabaya.net| Kementerian Pendidikan Nasional resmi menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010. Menurut M NUH Menteri Pendidikan Nasional, PP ini merupakan pengganti PP 17 yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Badan Hukum pendidikan (UU BHP) pasca pencabutan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Maret lalu. “PP No. 66 Tahun 2010 ini resmi berlaku sejak ditetapkan, yakni 28 September 2010 lalu. Pemerintah membuat peraturan ini setelah MK membatalkan UU BHP yang memberikan amanah dan konsekuensi untuk menyiapkan dua hal, yang salah satunya perubahan PP ini,”ujar M NUH pada wartawan ketika ditemui di sela peresmian Gedung Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif (YPM) Sepanjang, Sidoarjo, Minggu (03/10).

…dst

27 ) BADAN LAYANAN UMUM
Rektor ITS: PTN Perlu Berimprovisasi!
http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/04/13415198/Rektor.ITS:.PTN.Perlu.Berimprovisasi.

Senin, 4 Oktober 2010 | 13:41 WIBSURABAYA, KOMPAS.com — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berharap, konsep pengelolaan keuangan badan layanan umum atau BLU untuk perguruan tinggi negeri (PTN) sebaiknya diperluas. PTN merasa tetap perlu berimprovisasi mengelola keuangan sesuai kebutuhannya. “Tidak masalah kalau harus BLU, tetapi BLU yang diperluas sesuai kebutuhan PTN. Sebutlah mengenai kebijakan tarif, misalnya, mohon Departemen Keuangan bisa memberikan keleluasaan pada PTN, bukan dengan membuat standar biaya umum yang berlaku di Depkeu,” kata Rektor ITS Priyo Suprobo kepada Kompas.com, Senin (4/10/2010). Untuk honorarium kepala jurusan (Kajur), misalnya. Menurut Priyo, Kementerian Keuangan menetapkan sekitar Rp 250.000, sedangkan standar di ITS memberikan honorarium Kajur sebesar Rp 1,5 juta. “Jomplang sekali, kan. Maka, tolong diberi kebebasan kepada kami untuk menentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan kami,” tambah Priyo

….dst

28 ) Kewajiban PTN
60 Persen Wajib Dijaring dari Seleksi Nasional
http://cetak.kompas.com/read/2010/10/05/0324376/60.persen.wajib.dijaring.dari.seleksi.nasional

Selasa, 5 Oktober 2010 | 03:24 WIBJakarta, Kompas – Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan minimal 60 persen mahasiswa baru wajib dijaring lewat seleksi secara nasional.Selain itu, setiap perguruan tinggi negeri (PTN) wajib menyediakan minimal 20 persen total jumlah mahasiswa baru dari golongan masyarakat tidak mampu. Kebijakan tersebut bertujuan membuka akses PTN bagi semua orang serta memperkecil kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (4/10), menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai konsekuensi amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nuh menyatakan, peraturan itu harus dilaksanakan semua PTN. “PTN harus terbuka untuk mahasiswa dari semua golongan dan daerah,” jelas Nuh. Banyaknya jalur masuk, lanjut Nuh, membuka peluang calon mahasiswa mengikuti banyak tes masuk. “Itu tidak gratis. Ini akhirnya jadi beban buat masyarakat,” ujar Nuh. Penerimaan mahasiswa baru secara nasional cukup lewat satu kali seleksi, seperti jalur yang ada saat ini, yakni Seleksi Nasional Masuk PTN. “Detail teknisnya akan diatur dalam peraturan menteri,” kata Nuh.

…dst

29 ) Rektor PTN Tak Lagi Dipilih Presiden
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/04/373/378896/rektor-ptn-tak-lagi-dipilih-presiden

Senin, 4 Oktober 2010 – 15:36 wibSURABAYA – Rektor perguruan tinggi negeri (PTN) tak lagi dipilih presiden, melainkan ditentukan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Ini pun berlaku bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Mendiknas M Nuh menyatakan, perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Sesuai PP ini, Mendiknas memiliki otoritas menentukan rektor PTN yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) seperti ITS. “Setelah ada PP ini, yang memilih dan menetapkan rektor PTN adalah Mendiknas. PP ini sudah ditandatangani presiden pada 28 September lalu. Jadi, penyederhanaan,” ujar M Nuh seusai meresmikan sejumlah gedung di lingkungan Yayasan Pendidikan Ma’arif, Sepanjang, Sidoarjo, kemarin. Sebelumnya rektor PTN berstatus BLU dipilih dengan mekanisme usulan dari senat akademik (SA) kepada presiden melalui Mendiknas. Usulan tersebut paling tidak berisi tiga hingga empat nama calon. Presiden akan memilih satu nama dari daftar nama yang diusulkan

….dst

30 ) Target 5.000 Doktor Harus Terpenuhi
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/10/06/125806/Target-5.000-Doktor-Harus-Terpenuhi

06 Oktober 2010
SEMARANG- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) akan berupaya memperkuat program pascasarjana (PPS) untuk S2/S3 di dalam negeri agar program 5.000 doktor yang ditargetkan setiap tahunnya bisa terpenuhi. Meski hanya di dalam negeri, langkah ini juga disertai dengan program sandwich ke luar negeri sekitar enam bulan, sehingga hasilnya tidak kalah dengan mereka yang secara penuh kuliah di luar negeri. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Prof Supriadi Rustad mengungkapkan, upaya seperti ini bisa lebih menghemat anggaran dan memberikan kesempatan lebih luas terhadap calon doktor. Skim percepatan ini juga harus diimbangi dengan kerja sama yang lebih intensif dengan berbagai universitas di luar negeri. `’Tahun 2011 ini masih 2.000-an doktor dan kerja sama untuk skim percepatan ini terus digenjot. Sejumlah negara responsnya cukup baik, misalnya jika kita mengirim 10 orang bisa gratis lima orang. Seperti Thailand, kalau kita mengirim 15 bisa dapat gratis dua, sehingga negosiasi akan terus diupayakan supaya angkanya bisa lebih banyak,” papar Prof Supriadi. Prioritas untuk studi lanjut pascasarjana ini, tidak hanya bagi PTN, tetapi perguruan tinggi swasta (PTS) juga diarahkan untuk mendapat kesempatan yang sama. PTS seringkali merekrut dosen dengan kualifikasi S2. Padahal, di lapangan banyak sarjana yang sebenarnya memiliki kemampuan lebih, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi, karena ketiadaan biaya. (J14,K3-37)

>>>

31 ) Perguruan Tinggi Tidak Akan Dapat Mandiri Lagi
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/08/373/380670/perguruan-tinggi-tidak-akan-dapat-mandiri-lagi

Sabtu, 9 Oktober 2010 – 09:12 wib
JAKARTA – Tujuh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN) menolak adanya Peraturan Pengganti (PP) 66 sebagai revisi dari UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ketua Satuan Tugas dari Sekretariat Gabungan Tujuh PTN BHMN Ari Purbayanto mengatakan, penolakan ini didasari karena terlalu mencampuri otonomi penuh kampus. Perguruan tinggi tidak akan dapat mandiri lagi karena segala petunjuk teknis operasional diatur langsung oleh pemerintah. Seharusnya, tambah Ari, kalau pun pemerintah ingin mengkontrol perguruan tinggi maka yang diatur hanya di sekitar jaminan aksesibilitas, kualitas dan transparansi di perguruan tinggi negeri saja. “PTN BHMN sepenuhnya sudah dicengkram oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP 66 tersebut,” katanya saat dihubungi wartawan.

…dst