1 ) Memilih Jaksa Agung

Oce Madril Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM; Master Student Governance and Law Program Nagoya University, Jepang

Selasa, 28 September 2010 | 03:43 WIB
Siapa calon Jaksa Agung yang akan dipilih Presiden SBY, masih simpang siur. Selama ini beredar beberapa nama, baik dari internal maupun eksternal kejaksaan. Banyak kalangan berharap Jaksa Agung kali ini berasal dari luar kejaksaan (nonkarier). Alasannya sederhana, kinerja Kejaksaan Agung diyakini berjalan lebih baik di bawah kepemimpinan sosok dari kalangan eksternal atau dari luar institusi kejaksaan.

Berdasarkan hukum, pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditegaskan, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal ini sangat jelas menyatakan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah kewenangan Presiden. Tak seperti jabatan lain, Panglima TNI, Kepala Polri, atau pimpinan KPK yang perlu persetujuan DPR, Jaksa Agung dapat langsung diangkat oleh Presiden bahkan tanpa persetujuan DPR sekalipun. Presiden pun dapat mengangkat calon, baik dari pejabat karier maupun nonkarier.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, jabatan Jaksa Agung didominasi kalangan luar kejaksaan. Pada masa Orde Baru, 1964-1990, Jaksa Agung selalu berasal dari kalangan militer. Baru pada 1990 kalangan internal kejaksaan mendapatkan giliran.

Pasca-Reformasi, dari tujuh Jaksa Agung sampai saat ini, lima merupakan pejabat nonkarier. Jika pada masa Orde Baru militer diberdayakan untuk memastikan loyalitas tunggal kepada Presiden, pasca-Reformasi kebutuhannya demi memastikan implementasi program reformasi institusional dan perbaikan kinerja penegakan hukum. Kebutuhan akan reformasi yang membuat pejabat nonkarier selalu mendapatkan tempat di Kejagung.

Karut-marut kejaksaan

…dst

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/09/28/03431563/memilih.jaksa.agung

>>>

2 ) SBY Diminta Tunjuk Jaksa Agung Definitif
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356302/

Saturday, 09 October 2010
JAKARTA(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera menunjuk jaksa agung baru yang definitif agar kinerja Kejaksaan Agung ke depan bisa berjalan optimal. Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai kinerja Kejagung akan terhambat apabila tidak segera dipimpin jaksa agung yang definitif. Saat ini,Kejagung dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (plt) jaksa agung sehingga kondisi tersebut dinilai akan kontraproduktif dalam penegakan hukum. “Seorang plt hanya diperbolehkan untuk menjalankan tugastugas rutin jaksa agung, bukan yang bersifat kewenangan sehingga tidak dapat mengambil kebijakan strategis,” kata Asep kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta kemarin. Dia menilai,kepemimpinan plt jelas mengganggu kinerja internal kejaksaan. Sebab, plt tidak dapat mengeluarkan kebijakan semisal mutasi pegawai.

…dst

Baca Juga :
Usulan Deponering Kasus Bibit-Chandra Terganjal Status Jaksa Agung
Plt Jaksa Agung Tidak Bisa Lakukan Deponeering

3 ) Boleh Coba si Abang
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/28/171250/70/13/Boleh-Coba-si-Abang

Selasa, 28 September 2010 00:00 WIB
POLEMIK tentang jaksa agung yang menghebohkan akhir-akhir ini tidak semata karena banyak tafsir soal masa jabatan Hendarman Supandji yang dipotong Mahkamah Konstitusi. Tetapi, juga pada pertikaian pemikiran tentang jaksa agung antara kutub karier dan nonkarier. Debat sekitar putusan MK akhirnya selesai ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Hendarman Supandji dan mengangkat Darmono sebagai pelaksana tugas jaksa agung. Bola tentang siapa jaksa agung definitif sekarang berada di tangan SBY.

Tetapi, tugas Yudhoyono tentu tidak mudah. Perdebatan tentang jaksa agung karier dan nonkarier memang mereda, tetapi bukan berarti selesai. Sekitar 8.000 jaksa di seluruh Indonesia telah mengajukan semacam petisi kepada Presiden agar jaksa agung pengganti Hendarman berasal dari kalangan internal kejaksaan. Alasannya sederhana dan masuk akal. Yang mengerti seluk beluk kejaksaan adalah orang-orang yang memahami karena pernah atau sedang menekuni pekerjaan sebagai jaksa. Tetapi, tidak kalah garangnya adalah suara yang menghendaki agar jaksa agung berasal dari luar. Selain tidak dihalangi undang-undang, publik telanjur kecewa dengan kejaksaan yang dipimpin orang dalam sendiri. Citra kejaksaan Indonesia sudah sangat buruk oleh wabah korupsi dan manipulasi.

…dst

4 ) Hendarman dan Kursi Panas Jaksa Agung
http://berita.liputan6.com/mendalam/201009/298299/Hendarman.dan.Kursi.Panas.Jaksa.Agung
Anri Syaiful

26/09/2010 20:56

Liputan6.com, Jakarta: Pekan keempat September ini pastilah hari-hari yang teramat panjang dan berat bagi Hendarman Supandji. Bagaimana tidak? Lelaki berusia 63 tahun ini harus mengakhiri jabatan sebagai Jaksa Agung yang diemban sejak Mei 2007. Kendati demikian, Hendarman menerima dengan ikhlas pemberhentian dirinya sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan sebagian permohonan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra terhadap uji materi Undang-undang Kejaksaan. Ya, gugatan Yusril di Mahkamah Konstitusi, Rabu pekan silam memang menyudahi kedudukan Hendarman sebagai orang nomor satu di korps kejaksaan.

Tak tega dengan para wartawan yang mengancam akan memasang tenda demi menunggu di depan rumah dinas, mantan Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini pun menyampaikan sikapnya. Hendarman mengaku sempat bertemu dengan Presiden Yudhoyono di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat malam pekan silam, untuk membahas masalah pergantian jabatannya.

Jaksa karier ini juga langsung mengembalikan kendaraan kantor dan minta waktu beberapa hari untuk berada di rumah dinas guna membereskan barang-barangnya, sebelum dipindahkan ke kediaman pribadi. Tidak hanya ikhlas melepas jabatannya, Hendarman juga mengaku tidak dendam kepada Yusril, mantan mitranya di pemerintahan. Hendarman hanya berpesan:

“Biar bumi runtuh sekalipun kejaksaan tetap harus menegakkan hukum.”

Sikap ini jelas berbeda beberapa hari sebelumnya, terutama saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tersebut. Sehari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, Hendarman tetap pergi ke kantornya di bilangan Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan. Saat itu, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini mengaku dirinya masih menunggu putusan presiden. Dan, karena masih digaji dirinya akan tetap ngantor. Sementara, menyinggung soal kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan Yusril Izha Mahendra sebagai tersangka, menurut Hendarman tidak berhubungan dengan statusnya yang diputuskan MK. “Kasus korupsi Sisminbakum tetap jalan karena hal tersebut diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),” kata Hendarman.

…dst
5 ) DPR Tolak RDP dengan Plt Jaksa Agung
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/353469/

Monday, 27 September 2010
JAKARTA (SINDO) – Komisi III DPR menolak rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Ptl) Jaksa Agung Darmono karena dinilai tidak bisa mengambil keputusan strategis yang menyangkut institusi.
“Kita minta tunda sampai ada jaksa agung definitif,” kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin kemarin. Hari ini sedianya Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung pada pukul 14.00 WIB, tapi itu ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengaku tidak mengetahui alasan penundaan RDP. “Saya tidak tahu mengapa ditunda. Soal Plt jaksa agung itu tidak masalah. Tetapi, apakah Plt sejajar dengan jaksa agung (definitif) dalam mengambil kebijakan strategis itu yang belum saya pelajari,” ujarnya. Menanggapi penolakan itu, Plt Jaksa Agung Darmono mengaku tidak kecewa. Kendati tidak mengetahui alasan pasti kenapa Komisi III DPR membatalkan RDP tersebut, pihaknya mengaku siap hadir kapan pun jika dijadwalkan kembali. “Saya sebagai abdi negara siap kapan pun jika dibutuhkan,” kata dia. (m purwadi)

>>>
6 ) Tanpa Jaksa Agung, Korps Adyaksa Hidup Enggan Mati Tak Mau
http://www.detiknews.com/read/2010/09/27/021300/1448966/10/tanpa-jaksa-agung-korps-adyaksa-hidup-enggan-mati-tak-mau?n991102605

Senin, 27/09/2010 02:13 WIB
Andi Saputra – detikNews Jakarta – Jaksa Agung Hendarman Supandji telah diberhentikan oleh Presiden SBY. Kini, kekuasaan Jaksa Agung sementara dipegang oleh Wakil Jaksa Agung, Darmono. Akibatnya korps Adyaksa tersebut kini hanya bisa menjalankan fungsi adsministratif semata. “Ibaratnya, hidup enggan, mati tak mau,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Padjajaran (Unpadj) Bandung, Gde Pantja Astawa saat berbincang-bincang dengan detikcom, Minggu, (26/9/2010) malam. Pepatah ini diungkapkan karena Darmono hanya sebagai pejabat sementara (pjs) yang hanya mempunyai kewenangan adsministratsi semata. Adapun wewenang penting dan strategis seperti melakukan pencekalan orang dan penetapan status tersangka pada kasus besar menjadi lumpuh.

…dst

7 ) Anas Urbaningrum: Jangan Desak Presiden Pilih Jaksa Agung Tertentu
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/09/26/136626-anas-urbaningrum-jangan-desak-presiden-pilih-jaksa-agung-tertentu

Ahad, 26 September 2010, 23:03 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta semua pihak untuk tidak mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih jaksa agung dari latar tertentu. Indonesia dinilainya membutuhkan jaksa agung yang bertipe pekerja keras. ”Hemat saya, kita butuh jaksa gung yang bertipe pekerja keras. Bukan tipe burung merak. Inilah kriteria dan sekaligus agenda pokok jaksa agung ke depan,” kata Anas kepada //Republika, Ahad (26/9).
Menurut mantan ketua umum HMI ini, jaksa agung mendatang harus mempunyai kriteria yang mumpuni. Yaitu, pertama, mampu membina institusi kejaksaan dan menggugah spirit para jaksa untuk bekerja yang terbaik. Kedua, mampu mengakselerasi reformasi birokrasi di dalam Kejaksaan. Ketiga, mampu membangun kinerja dan citra yang baik. Keempat, mampu menjadi teladan bagi anak buahnya. Dan kelima, fokus dan loyal kepada tugasnya sebagai jaksa agung. ”Tentang siapa orangnya, kita percayakan penuh kepada Presiden,”tegasnya. ”Itu adalah hak prerogatif Presiden. Jangan Presiden didesak-desak dengan cara-cara politik untuk mengangkat atau tidak mengangkat jaksa agung dari latar tertentu. Itu sungguh tidak elok,” pungkasnya.

…dst

8 ) Darmono: Wewenang Saya Seperti Jaksa Agung
Ia memiliki kewenangan seperti Jaksa Agung, seperti yang tercantum dalam Keppres.
Selasa, 28 September 2010, 21:03 WIB
VIVAnews – Darmono, pelaksana tugas Jaksa (Plt) Agung mengaku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu berpolemik mengenai kewenangannya sebagai Plt Jaksa Agung.
Menurut Darmono, ia memiliki kewenangan seperti Jaksa Agung, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penunjukan dirinya sebagai Plt.

“Barangkali teman-teman DPR banyak belum baca Keppres-nya, sehingga belum tahu isinya secara persis,” kata dia usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Selasa 28 September 2010..Keppres tersebut, menurut Darmono, melimpahkan kepada Wakil Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa Agung sampai dengan diangkatnya Jaksa Agung definitif. “Artinya, dengan amanat presiden itu saya dapat melakukan tindakan hukum dengan penuh. Sesuai tugas dan wewenang Jaksa Agung. Semuanya, termasuk mencegah orang ke luar negeri,” ujarnya.

…dst