Komersialisasi PTN Dibatasi
Monday, 04 October 2010
SIDOARJO (SINDO) – Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Salah satu isinya,perguruan tinggi negeri harus tampung mahasiswa tak mampu.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, PP 66/2010 ini berlaku secara resmi setelah ditetapkan pada 28 September 2010.Adanya PP ini merupakan konsekuensi dari amanah dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU BHP Maret lalu. Isi dari PP 66 itu, ungkap dia, mengatur tata cara pengelolaan keuangan perguruan tinggi badan hukum milik negara (PTN BHMN) yang mesti mengikuti UU Keuangan.

Dalam payung hukum tersebut disebutkan penggunaannya terdiri atas dua pilihan, yakni melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan atau pengelolaan keuangan badan layanan umum (PKBLU).”Presiden sudah menetapkan keuangan BHMN masuk APBN,” ujarnya di Sidoarjo,Jawa Timur,kemarin. Namun setelah pengkajian lebih lanjut,ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, pilihan pengelolaan keuangan jatuh ke metode BLU.

Ini atas kesepakatan ketujuh PTN BHMN, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB),Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung,Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ketujuh PTN BHMN saat ini masih wajib menggunakan metode BLU atau masih dalam masa transisi. Namun, setelah 31 Desember, semua wajib mengadopsi sistem tersebut.

Menurut dia,dalam PP baru ini ada kewajiban bagi PTN untuk menerima mahasiswa kurang mampu atau miskin. Setidaknya ada alokasi sekitar 20% dari total penerimaan mahasiswa. “Untuk penerimaan mahasiswa baru 60% harus melalui seleksi nasional dan mulai berlaku tahun depan,” lanjutnya. Rektor ITB Akhmaloka mengatakan sudah mengetahui penetapan PP 66 ini. Akan tetapi, pihaknya belum menerima salinan dari peraturan tersebut sehingga belum mengetahui isinya sedemikian rupa.

“Nanti akan kami pelajari.Tapi pada dasarnya kami terima putusan pemerintah itu,” ujarnya. Terkait dengan sistem BLU dalam pengelolaan keuangan ITB nantinya, Ahkmaloka mengungkapkan, pengelolaan BLU yang sekarang berlaku di PTN belum 100% sesuai dengan sistem BLU yang ditetapkan Menteri Keuangan dan wakilnya. “Sehingga masih ada celah untuk dimodifikasi,” imbuhnya.

Sementara mengenai penerimaan mahasiswa dari ekonomi rendah, ITB sanggup menjalaninya. ITB sendiri termasuk kampus yang masuk dalam program Bidik Misi dengan total 450 siswa menerima beasiswa tersebut. Di samping Bidik Misi, total penerimaan mahasiswa miskin sudah mencapai 60s%,klaimnya. Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Edy Suandi Hamid mengatakan, penetapan PP 66 itu menjadi landasan hukum baru setelah putusan MK yang membatalkan UU BHP dan PP 17.

Secara substantif, ungkap dia, PP 66 sudah mengakomodasi amanah dari MK yang tidak memunculkan kembali komersialisasi ataupun penyeragaman pendidikan. Hal positif dalam UU BHP juga tetap ada seperti penyediaan dukungan dana bagi mahasiswa yang cerdas, tapi tidak mampu secara ekonomi. Namun,menurutnya, PP 66 itu sendiri hanya berisi sebagian kecil saja dari peraturan pengelolaan PTN BHMN.

“Sehingga perlu ada RUU yang lebih komprehensif yang mencakup tata kelola, jenis, dan tujuan dari PTN BHMN.Yang isinya mesti ada saran dan masukan dari masyarakat,”ujarnya. Mengenai pengelolaan keuangan, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengungkapkan, pengelolaan keuangan PTN BHMN harus tunduk pada UU Keuangan. Namun agar itu tidak menjadi penghambat bagi jalannya PTN,seyogianya ada antisipasi dan mekanisme yang memudahkan perguruan tinggi dalam menggunakan atau mencairkan dananya. (neneng zubaidah)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/354790/