1 ) 10% Beasiswa Miskin diperoleh dari Swasta dan BUMN
Rabu, 6 Oktober 2010 – 19:13 wib
JAKARTA – Dari 20 persen kouta mahasiswa miskin masuk ke perguruan tinggi, sebanyak 10 persennya akan ditanggung oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, 10 persen kuota penerimaan mahasiswa miskin yang diwajibkan di PP 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan diberikan melalui program Beasiswa Bidik Misi yang mencapai 20 ribu anak per tahun tersebut.Sementara Kemendiknas akan meminta 10 persen sisanya kepada setiap perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mengantarkan siswa miskin berprestasi menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Nantinya perusahaan swasta tidak akan dimintai dana secara langsung oleh Kemendiknas ataupun disuruh membuat lembaga pemberi beasiswa, akan tetapi Kemendiknas akan menyiapkan basis data anak miskin dan berprestasi yang akan dibagikan ke setiap perusahaan. “Basis data disusun atas nilai akademik dan strata sosial ekonominya, sehingga perusahaan bisa langsung mengambil anak di sekitar perusahaan itu berdiri,” lanjutnya.

…dst

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379839/10-beasiswa-miskin-jatuh-ke-tangan-swasta

>>>

2 ) Kemdiknas Harapkan Perusahaan Bantu 10 Persen untuk Pendidikan
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/10/06/138607-kemdiknas-harapkan-perusahaan-bantu-10-persen-untuk-pendidikan

Rabu, 06 Oktober 2010, 15:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah mewajibkan perguruan tinggi negeri (PTN) menampung siswa miskin sebesar 20 persen. Setiap perusahaan swasta dan BUMN juga diharapkan memberikan bantuan minimal 10 persen untuk pendidikan. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, mengatakan, kepedulian perusahaan dari program corporate social responsibility (CSR) dapat memotong mata rantai siswa putus sekolah. ”CSR dapat bantu mengantarkan siswa miskin berprestasi menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri,” ujarnya di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Rabu (6/10). Kemdiknas, imbuh Mendiknas, mempunyai database siswa miskin dan berprestasi. Nantinya, data base itu dapat diserahkan kepada CSR perusahaan untuk membantu memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang belum terlayani pendidikannya. ”Paling tidak CSR Perusahaan dapat membantu siswa miskin di sekitar lingkungan mereka,” jelasnya.

…dst

3 ) Kemdiknas Minta PTN Legowo Ikuti Regulasi 60 Persen PMB
Nasional
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/10/06/138599-kemdiknas-minta-ptn-legowo-ikuti-regulasi-60-persen-pmb-nasional

Rabu, 06 Oktober 2010, 15:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) meminta perguruan tinggi negeri (PTN) legowo terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam PP itu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berserta politeknik dan UIN harus menyediakan 20 persen kursi bagi mahasiswa tak mampu. Tidak hanya itu, di PP itu juga menyebutkan, PTN diwajibkan menjaring calon mahasiswa program sarjana lewat pola penerimaan mahasiswa baru (PMB) secara nasional sebanyak 60 persen. Sewaktu kebijakan itu masih menjadi wacana, beberapa PTN kurang sependapat. Namun ada juga yang sependapat. Sebelumnya Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmaloka mengatakan, ITB tidak ada masalah dengan kebijakan 60 persen kuota penerimaan mahasiswa baru dari seleksi nasional. Sekarang ini, kata Akhmaloka, kuota penerimaan mahasisawa baru di ITB untuk SNMPTN dan tes mandiri sama besarnya, yakni 50 persen. Artinya, jika pemerintah mau menambah menjadi 60 persen, tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap ITB. “Perlu digarisbawahi, ITB tidak cari uang dari tes mandiri. Kami punya sumber pendanaan sendiri, seperti dana abadi, alumni, dan sumbangan masyarakat,” ucap Akhmaloka.

…dst

4 ) Pemerintah- PTN Harus Berkomitmen
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/355706/

Thursday, 07 October 2010
BANDUNG(SINDO) – Perguruan tinggi negeri (PTN) dan pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan dan mematuhi aturan yang tercantum pada PP No 66/2010 pengganti PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengamat hukum dan perundang-undangan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, peraturan pemerintah (PP) tersebut sudah berupaya mengakomodasi layanan pendidikan untuk masyarakat miskin dan kepentingan PTN itu sendiri.”Namun, yang diperlukan adalah komitmen untuk mengimplementasikan PP ini,” ungkap Asep kemarin. Pemerintah telah menerbitkan PP No 66/2010 (Bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) seperti tertulis sebelumnya) pada 28 September 2010 lalu. Dalam PP tersebut disebutkan PTN harus mengakomodasi sebanyak 20% jatah untuk siswa miskin dari jumlah mahasiswa.PP tersebut juga mengharuskan PTN menerima 60% mahasiswa dari seleksi nasional dan memperbolehkan 40%-nya dari seleksi mandiri. “Di sini pemerintah tampaknya sudah memberikan perguruan tinggi mengelola sumber pendapatan dari mahasiswa melalui jalur mandiri yang ditetapkan 40%.

…dst

5 ) Wamendiknas Kebanjiran Keluhan dari Para Rektor
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379821/wamendiknas-kebanjiran-keluhan-dari-para-rektor

Rabu, 6 Oktober 2010 – 17:08 wib
JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menerima berbagai keluhan Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), salah satunya mengenai ketidaksesuaian visi mengenai target pencapaian pendidikan tinggi Indonesia antara Kemendiknas dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Fasli menilai keluhan para pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Tapi di lain pihak, ujarnya, BAN PT juga sedang berupaya menaikkan kredibilitas akreditasi. “Dalam hal ini perlu dicari tahapan yang kompromistis,” tutur Fasli ketika ditemui okezone di ruang kerjanya, usai menerima Aptisi, Selasa, 5 Oktober malam.
Wamendiknas menyatakan, hal tersebut akan menjadi salah satu tema evaluasi bersama Mendiknas. Menurutnya, PTS memiliki peran sentral dalam pendidikan tinggi, yakni menampung sekira dua per tiga jumlah mahasiswa Indonesia yang tidak dapat diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara, peran BAN PT pun tak kalah penting, yakni menjamin mutu pendidikan tinggi.

…dst

6 ) Aptisi Diminta Beri Rekomendasi untuk BAN PT
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379836/aptisi-diminta-beri-rekomendasi-untuk-ban-pt

Rabu, 6 Oktober 2010 – 18:15 wib
JAKARTA – September lalu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengeluhkan proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Aptisi menilai, BAN PT tidak transparan dalam proses tersebut. Selain itu, mereka juga meragukan kredibilitas asesor BAN PT. Keluhan tersebut pun mereka sampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal. Usai pertemuan tertutup, Ketua Aptisi Pusat Suharyadi menyampaikan, Kemendiknas meminta Aptisi untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana sebaiknya kualifikasi untuk para pengurus dan asesor BAN PT. “Termasuk juga pola rekrutmen mereka. Supaya nantinya bisa ditemukan formasi BAN PT yang lebih baik,” papar Suharyadi kepada okezone, di kantor Wamendiknas, Selasa 5 Oktober, malam.

…dst

7 ) Wamendiknas: Standar Akreditasi Terbuka atas Feedback
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379833/wamendiknas-standar-akreditasi-terbuka-atas-feedback

Rabu, 6 Oktober 2010 – 18:01 wib
JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menilai, evaluasi terhadap Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya lembaga pemberi akreditasi kepada perguruan tinggi di Indonesia akan dilakukan secara menyeluruh. “Evaluasi ini rutin dilakukan, bukan semata-mata karena keluhan Aptisi,” tutur Fasli ketika ditemui okezone usai pertemuan tertutup dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), di Kantor Wamendiknas, Selasa, 5 Oktober, malam. Keluhan yang dimaksud Fasli di antaranya, Aptisi menilai, proses akreditasi yang dilakukan BAN PT tidak transaparan dan terkesan menghakimi. Aptisi juga mengeluhkan monopoli BAN PT sebagai satu-satunya lembaga pemberi akreditasi perguruan tinggi. Selain itu, Aptisi pun meragukan kredibilitas asesor BAN PT.

…dst

8 ) Akses PTS Bagi si Ekonomi Lemah Harus Diperlebar
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379829/akses-pts-bagi-si-ekonomi-lemah-harus-diperlebar

Rabu, 6 Oktober 2010 – 17:48 wib
JAKARTA – Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi pada golongan ekonomi lemah hanya sekira 6,4 persen. Pemerintah menargetkan, tahun depan angka tersebut mencapai minimal 10 persen. Peningkatan APK tentunya harus didukung dengan penambahan akses masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Seperti diketahui, saat ini ada sekira 83 perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Sementara, jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai setidaknya 3.100 institusi. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal berharap, mutu PTS makin baik, sehingga pendidikan tinggi Indonesia pun makin maju. “Hal ini akan mendorong kesempatan anak-anak muda Indonesia memasuki bangku pendidikan tinggi,” ujar Fasli ketika ditemui okezone di ruang kerjanya, Selasa 5 Oktober malam.

…dst

9 ) “West Cybercity” Akan Diluncurkan Pertengahan Oktober
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=159031

BANDUNG, (PR) 07 Oktober 2010
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera merealisasikan terwujudnya “West Cybercity” yang menyinergikan antara akademisi, bisnis, dan governance (ABG) dalam rangka memajukan masyarakat di bidang teknologi informasi. “West Cybercity” rencananya diluncurkan pertengahan Oktober 2010 di Kecamatan Baros, Kota Cimahi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Disinkom) Jawa Barat Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, M.T. menyampaikan hal tersebut seusai pelantikan pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika Komputer (Aptikom) di Aula Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Jln. Dipati Ukur, Bandung, Senin (4/10).
Dudi mengatakan, “West Java Cybercity” merupakan simbol dari pengembangan teknologi informasi Jawa Barat untuk kemaslahatan warga Jawa Barat sebagai provinsi cyber di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara membangun hubungan sinergis antara pemerintah sebagai pemegang regulasi, dunia bisnis sebagai penggerak industri dan asosiasi yang berkiprah di bidang riset.

…dst

10 ) Ciptakan Robot dari Sampah,Raih Banyak Penghargaan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/355648/

Wednesday, 06 October 2010
Sampah plastik yang tidak berguna bagi kebanyakan orang,di tangan Evan Driyananda dan Attina Nuraini bisa menjadi karya seni luar biasa.Character Robotic Imagination,begitu dua anak muda ini menamai karya mereka. HEBATNYA, berkat karyanya ini, telah membawa mereka melanglang buana hingga ke mancanegra. Karya mereka merupakan sosok imajinasi yang dilahirkan dalam bentuk robot, baik itu hewan, tumbuhan, atau sosok manusia. Karakter robot dipilih karena mencerminkan karakter Evan dan Attina. “Robot itu imajinatif dan penuh dengan keajaiban,”ujar Attina saat ditemui SINDO di salah satu distro di kawasan Jalan Ciumbuleuit, tepatnya di depan kampus Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung. Hobi dengan mainan membuat kedua lulusan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 2010 ini berinisiatif untuk membuat mainan sendiri. Namun jika harus mengeluarkan modal besar, sebagai mahasiswa tentu masih kesulitan. Hingga akhirnya pada tahun 2006,Evan berinisiatif menggunakan sampah mulai dari kaleng,plastik,hingga besi untuk membuat sejumlah mainan.

…dst

11 ) Dua Mahasiswa UGM Ikuti Renews 2010 di Jerman
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/355557/

Wednesday, 06 October 2010
YOGYAKARTA (SINDO) – Dua mahasiswa Fakultas Geografi UGM, Anggit Priadmodjo dan Nailu Rahman, akan mengikuti Konferensi Energi Internasional Renewable Energy Conferences (Renews) 2010 di Balai Kota Berlin,Jerman,12–13 Oktobermendatang. Keduanya akan mempresentasikan karya tulis (paper) tentang potensi sampah organik sebagai bahan baku bioetanol dan kemandirian energi di Indonesia. Renews 2010 merupakan konferensi internasional yang diprakarsai oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman, serta Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. “Tujuan diadakannya Renews 2010 adalah menjembatani,mengomunikasikan, dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hidrokarbon serta potensi energi terbarukan antara Indonesia dan Jerman,” papar Koordinator Program Beasiswa Unggulan Kemendiknas AB Susanto kemarin.

…dst

12 ) Penelitian Di Bidang Mikrobiologi Amatlah Penting
http://www.dikti.go.id/index.php

Tuesday, 05 October 2010 18:23
Demikian yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc saat memberikan sambutan pada acara pembukaan secara resmi International Seminar of Indonesian Society for Microbiology (ISISM), di Bogor pagi tadi (5/10). Hadir pada acara ini adalah peneliti-peneliti pada bidang Mikrobiologi dari hampir seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini Dirjen Dikti didampingi oleh Rektor IPB Prof. Dr. Herri Suharyanto dan Ketua Umum Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI) Dr. Ir. Koesnandar, M.Eng untuk menerima para peserta yang berjumlah kurang lebih 200 orang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program hibah profesi 2010 dari Ditjen Dikti yang diberikan kepada PERMI. Indonesia menurut Dirjen Dikti merupakan negeri yang diberkahi oleh Tuhan karena begitu banyak kekayaan alami yang dimiliki di negeri ini. “Kekayaan biodiversitas merupakan surga bagi penelitian di bidang biologi, mikrobiologi dan juga bioteknologi”, ujarnya.

…dst

13 ) FMIPA UGM Buka Program Studi Baru
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/06/173130/88/14/FMIPA-UGM-Buka-Program-Studi-Baru

Rabu, 06 Oktober 2010 06:59 WIB
YOGYAKARTA–MI: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuka program studi baru Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika yang merupakan penggabungan dua program S-1 dan satu program S-2/S-3. “Program studi yang digabungkan adalah Ilmu Komputer S-1 dan S-2/S-3 yang semula berada di bawah Jurusan Matematika, serta Elektronika dan Instrumentasi S-1 yang semula berada di bawah Jurusan Fisika,” kata Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM Chairil Anwar, di Yogyakarta, Selasa (5/10). Menurut dia, terbentuknya jurusan baru itu melalui perjalanan cukup panjang, dimulai sejak pengajuan proposal pembentukan Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika (JIKE) pada 2006. “Alasan pembentukan jurusan baru itu sesungguhnya telah lama muncul di kalangan dosen dan mahasiswa Ilmu Komputer serta Elektronika dan Instrumentasi, baik jenjang diploma, S-1, S-2, maupun S-3,” katanya.

…dst

14 ) Puskesmas Kekurangan 7.200 Tenaga Apoteker
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=159029

BANDUNG, (PR) 07 Oktober 2010
Indonesia kekurangan 7.200 apoteker untuk ditempatkan di puskemas. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengusulkan adanya penugasan di sarana pelayanan kesehatan terpencil dalam kurun waktu tertentu bagi para apoteker baru.Demikian dikatakan Ketua IAI Dani Pratomo seusai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 92 apoteker baru di Aula Barat Kampus Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganeca, Bandung, Rabu (6/10). Dia mengatakan, saat ini lulusan apoteker lebih banyak bekerja di industri dan apotek di perkotaan. Dia mengatakan, saat ini baru 10 persen dari 8.000 puseksmas di seluruh Indonesia yang tersedia apoteker. Padahal, anggota IAI saat ini telah mencapai 34.000 orang. “Keberadaan apoteker bertumpuk di perkotaan,” ujarnya.Untuk itu, IAI mengusulkan adanya penugasan di sarana pelayanan kesehatan terpencil bagi apoteker yang ingin menjadi anggota IAI. “Ini seperti pegawai tidak tetap untuk dokter selama dua tahun,” ujarnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, aturan teknis terkait pelayanan apoteker di puskesmas dan rumah sakit.

…dst

15 ) Dubes AS Kunjungi Poltek Jayapura
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379858/dubes-as-kunjungi-poltek-jayapura

Rabu, 6 Oktober 2010 – 19:40 wib
JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel mengunjungi akademi kebidanan Politeknik Kesehatan Jayapura (PKJ), Rabu (6/10/2010). Marciel bertemu dengan para mahasiswa yang menempuh studi mereka program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan UNICEF. Mereka dididik agar dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedubes AS, Rabu (6/10/2010).Dalam kunjungan tersebut, Marciel berdiskusi tentang cara-cara inovatif dalam penggabungan perawatan pra-kelahiran dengan pengobatan malaria. Hal ini merupakan salah satu program yang didanai oleh USAID sejak 2006. Program yang menghabiskan dana hingga USD4 juta tersebut, ditargetkan menghasilkan bidan di setiap kecamatan di Papua.

…dst

16 ) Agung Laksono Hadiri Seminar Internasional Batik UI
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/06/373/379769/agung-laksono-hadiri-seminar-internasional-batik-ui

Rabu, 6 Oktober 2010 – 18:34 wib
DEPOK – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membuka seminar internasional Dinamika Pengembangan Batik Indonesia dan Pameran Batik Ikon Budaya Bangsa di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI). Seminar tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2010.
Seminar hari tersebut mengangkat sub tema Batik Indonesia sebagai Salah Satu Unsur Ekonomi Kreatif dan Perspektif Masa Depan. Sementara, sub tema yang diangkat pada hari pertama adalah Batik Indonesia dan Kebudayan. Agung Laksono mengatakan, batik merupakan unsur budaya asli bangsa Indonesia dan telah diakui Unesco sebagai Representative List Intangible Cultural Heritage. Dia menambahkan, pemerintah juga akan mempertahankan dan meningkatkan hak paten batik sebagai budaya Indonesia.

…dst

17 ) Penguasaan Komputerisasi, Hindarkan Plagiarisme
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/10/07/125909/Penguasaan-Komputerisasi-Hindarkan-Plagiarisme

07 Oktober 2010
SEMARANG – Penguasaan komputerisasi pada diri pustakawan dipandang bisa meminimalisasi tindakan plagiarisme. Hal ini sangat penting, karena selama ini pustakawan merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan mahasiswa yang baru menyelesaikan karya ilmiah antara lain skripsi, disertasi, dan tesis. Seperti diketahui, belakangan ini mayoritas perguruan tinggi menyerahkan penyimpanan file digital karya ilmiah dan pengunggahannya ke media ensiklopedi sebagai sumber informasi bagi para akademisi. Kalau kemampuan komputerisasi pustakawan itu buruk, kegiatan tersebut tak bisa berlangsung secara baik dan lancar. Pada akhirnya dapat dideteksi, apakah karya tersebut orisinal atau tidak. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Pusat Luki Wijayanti MSi dalam acara sosialisasi literasi informasi sekaligus pelantikan pengurus FPPTI Jateng periode 2010-2013 yang diadakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang bekerja sama dengan FPPTI di perpustakaan lantai dua Unissula, Rabu (6/10).

…dst

18 ) UPI: Kami Tidak Bongkar Cagar Budaya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/355652/

Wednesday, 06 October 2010
BANDUNG(SINDO) – Pihak Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung membantah telah membongkar bangunan cagar budaya.Kepala Humas UPI Suwatno mengatakan,bangunan yang dibongkar berupa perumahan dosen UPI yang tidak terdaftar sebagai bangunan cagar budaya.”Yang menjadi bangunan cagar di kompleks kami adalah bangunan Vila Isola yang sekarang menjadi gedung rektorat (partere) yang tepat di sebelah bangunan tersebut. Jika memang perumahan itu (yang dibongkar) masuk dalam daftar cagar budaya, tentu kami tidak akan bertindak gegabah,” ujar Suwatno kepada SINDO di Bandung, kemarin. UPI mengacu pada daftar bangunan cagar budaya yang dirilis Bandung Heritage. Dalam daftar tersebut,rumah dinas UPI yang dibongkar bukan termasuk bangunan cagar budaya yang perlu dilestarikan. Pembongkaran dilakukan Mei tahun ini.Rumah dinas tersebut ditempati para pensiunan dosen UPI. Rumah-rumah tersebut dikosongkan pada 12 Mei lalu karena pensiunan tidak diperkenankan untuk menempati rumah tersebut.Selain juga adanya ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Nomor 2/2008 yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya perumahan dosen di kompleks kampus

…dst