Pengertian HaKI
Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 ayat 3)

Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi:
Paten
Merek
Desain Industri
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang
Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)
Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negera Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Pasal 1 Ayat 6)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 Ayat 1)
Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat 2)

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman :
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (Pasal 1 Ayat 1)
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Pasal 1 Ayat 2)
Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3)

Untuk lebih jelas silahkan baca :
Buku Panduan HKI
http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=94&id=3425&type=0

Produk hukum terkait :
Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ditetapkan Tanggal 4 Januari 2005.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-17-PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (1 Maret 2005)
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual (29 September 1999).
Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual no. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8 Desember 2000)

Hak Cipta

Paten

Merek

Desain Industri

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Rahasia Dagang

Perlindungan Varietas Tanaman
http://www.cicods.org/upload/database/UU_29_tahun_2000.pdf

Berita media terkait HaKI :
Kemdiknas Patenkan 65 Hasil Penelitian
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/riset/10/10/06/138714-kemdiknas-patenkan-65-hasil-penelitian
Rabu, 06 Oktober 2010, 21:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah mematenkan 65 hasil penelitian pada tahun 2009, sedangkan tahun 2010 juga ada puluhan hasil penelitian.Hal itu dikemukakan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Ditjen Dikti Kemdiknas Prof Suryo Hapsoro setelah membuka Pergelaran Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (GemasTIK) III di Surabaya, Rabu. “Paten untuk 65 penelitian tahun 2009 itu hingga kini belum keluar, namun sudah masuk dalam ‘list patent’ sehingga tinggal menunggu saja,” katanya didampingi staf khusus Mendiknas, Sukemi.
Ia mengakui ke-65 hasil penelitian tahun 2009 dan puluhan hasil penelitian tahun 2010 yang dipatenkan itu umumnya merupakan hasil penelitian dosen. “Tahun 2009 ada tiga karya penelitian mahasiswa yang diajukan untuk mendapatkan paten, tapi tahun 2010 justru nihil untuk karya penelitian mahasiswa yang dipatenkan,” katanya.
Untuk tahun 2011, katanya, pihaknya sudah tidak menunggu keluarnya hasil pengajuan paten ke KemkumHAM, namun pihaknya sudah akan mulai mempromosikan kepada kalangan industri. “Itu karena potensi ‘promosi’ ke kalangan industri itu ada, misalnya karya penelitian mahasiswa tentang teknologi informasi sudah banyak dilirik industri,” katanya.
Contoh lain adalah warna alami dari tanaman untuk tenun di Sulsel juga sudah menjadi ‘produksi’ UKM di daerah setempat. “Semua itu sudah berjalan tanpa dilaporkan kepada kami, karena itu kami akan menangkap peluang itu dengan konvensi nasional tentang hasil penelitian bersama Kadin pada 20 Oktober mendatang,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan 260 pakar dari berbagai keahlian untuk mengevaluasi hasil penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas. “Yang jelas, kami akan membantu dari dana APBN mulai dari skema penelitian bernilai Rp10 juta hingga Rp1 miliar,” katanya.
Namun, pihaknya menyadari dana yang ada tidak mampu menangani semua hasil penelitian, karena itu pihaknya meminta perguruan tinggi juga menggunakan dana PNBP untuk riset. “Untuk mendukung pemanfaatan dana PNBP bagi kepentingan riset itu, kami akan memetakan pusat-pusat keunggulan universitas dan membuat sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi (SPMPPT) dengan dukungan BAN,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya juga memberikan “Anugerah Penemu” yang telah diberikan kepada 21 penemu pada tahun 2009 berupa bantuan dana Rp250 juta kepada setiap penemu. “Ada seorang ibu rumah tangga yang menemukan cara menghilangkan kolesterol pada telur, ada juga penemu dari Sukabumi yang mampu mengupayakan kedelai setinggi 3 meter, dan banyak lagi,” katanya.