Asing Leluasa, Buat Apa Ada Negara
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/896872/asing-leluasa-buat-apa-ada-negara

Oleh : Ahmad Munjin
Ekonomi – Minggu, 17 Oktober 2010 | 19:15 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Konsep nasionalisme ekonomi ala Gita Wirjawan yang menafikan kepemilikan asing sangat berbahaya. Sektor-sektor strategis seharusnya bebas dari cengkraman asing. Kalau asing menguasai, buat apa ada negara? Secara garis besar, nasionalisme ekonomi ala Gita Wirjawan, yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tak mempersoalkan kepemilikan modal. Mau asing atau domestik tak masalah sepanjang memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Gita yang menulis artikel opini di harian Kompas itu mengkritik ide nasionalisme ekonomi yang mendasarkan pada pembatasan kepemilikan asing di dalam negeri. Contohnya kebijakan yang memproteksi sama sekali modal asing tidak boleh masuk bisnis tertentu. Atau, kebijakan yang membatasi modal asing, seperti tidak boleh lebih 50% atau boleh lebih dari 50% asal tetap ada modal nasional dan seterusnya. Pengamat ekonomi David Sumual mengingatkan negara-negara lain mengelola aset-aset strategis mereka dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada asing. Sebab, dalam keadaan perang, seperti power plan jika dikuasai operator asing bisa disabotase dengan pemutusan aliran listrik.
Menurutnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti makanan dan telekomunikasi harus dikuasai negara.

…dst

Kepala BKPM Gita Wirjawan Naif
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/891802/kepala-bkpm-gita-wirjawan-naif

Oleh : Herdi Sahrasad
Ekonomi – Kamis, 14 Oktober 2010 | 15:45 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Gagasan nasionalisme ekonomi Gita Wirjawan harus dikritik dan dikoreksi secara mendasar karena salah kaprah dan naif.
Demikian Ir Abdulrachim, peneliti ekonomi yang aktif di Komite Bangkit Indonesia. “Modal asing hanya mencari untung dan Gita harus tahu bahwa tidak ada modal asing yang mau memberikan transfer teknologi dan pengetahuan, papar alumnus ITB dan aktivis gerakan mahasiswa 1977-1978 itu, Kamis (14/10). Menurutnya, pengalaman di Freeport, Newmont dam Halliburton, Astra dan sebagainya, investor asing hanya mengeruk keuntungan di Indonesia untuk kelak kemudian di bawa pergi ke kampung halamannya. Gita jangan naiflah, tandasnya. Sebelumnya Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyebut modal asing bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Hal itu bisa diperoleh jika kita tak mementingkan struktur kepemilikan modal.

…dst

Berbahaya, Nasionalisme Ekonomi Gita Wirjawan
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/888562/berbahaya-nasionalisme-ekonomi-gita-wirjawan

Oleh : Ahmad Munjin
Ekonomi – Rabu, 13 Oktober 2010 | 14:34 WIB

Revrisond Baswir, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, ide nasionalisme ekonomi seperti yang diungkapkan Gita Wirjawan sangat berbahaya. Sebab, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jika terjadi privatisasi, akan terjadi rasionalisasi terhadap buruh dan komersialisasi aset-aset yang menyangkut hidup orang banyak. Harga-harga pun akan dikendalikan pemilik modal yaitu asing,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (13/10).

…dst

Koreksi untuk Gita Wirjawan
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/886842/koreksi-untuk-gita-wirjawan

Oleh : Ahluwalia
Ekonomi – Rabu, 13 Oktober 2010 | 10:29 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Banyak pembaca merasa khawatir dan cemas setelah membaca artikel Ketua BKPM Gita Wirjawan di media massa. Penguasaan modal asing tampaknya bakal menjadi-jadi. Selama ini pengusaan modal asing di Tanah Air sudah sangat kuat. Lihat saja kebijakan Bank Indonesia yang membiarkan masuknya bank-bank asing dengan mudah membeli bank-bank lokal (Bank Ekonomi-HSBC, Bank NISP-OCBC dan seterusnya).  Menteri Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan rencana untuk memperbolehkan perusahaan farmasi asing menanamkan modal 100% di Indonesia. Selama ini modal asing hanya boleh maksimal 75%. Belum lagi perusahaan milik negara yang strategis sudah lebih dahulu di ambil pemodal asing. Melihat kondisi ini banyak kalangan menilai negara ini sudah seperti rumah tanpa pintu dan jendela. Siapa saja boleh datang, masuk dan mengambil kekayaan dan membawa pergi ke luar rumah.

…dst

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nasionalisme Ekonomi
http://cetak.kompas.com/read/2010/10/07/04310355/nasionalisme.ekonomi

Kamis, 7 Oktober 2010 | 04:31 WIB
Gita Wirjawan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pada masa Yunani kuno, ada kepercayaan bahwa manusia dilahirkan dengan naluri thymos, yakni kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan yang sering kali diwujudkan dengan semangat membela kelompok, klan, suku bangsa, atau kota. Sifat naluriah ini tampak pula dalam suatu konsep yang kerap disebut nasionalisme ekonomi.

Setiap negara tentu selalu mengedepankan kepentingan nasional, dan karena itu konsep nasionalisme ekonomi bisa ditemukan di negara mana pun, bahkan di AS yang dianggap selalu berorientasi ”pasar bebas”. Slogan ”buy American” atau panggilan untuk mengonsumsi produk-produk AS, misalnya, adalah salah satu contohnya. Upaya mendorong konsumsi produk nasional ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

Istilah nasionalisme ekonomi memiliki beragam interpretasi, dan interpretasi ini ikut membentuk pilihan-pilihan kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, penting memahami definisi dan interpretasi ini lebih mendalam agar kebijakan ekonomi yang muncul dari definisi tersebut adalah kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.

Untuk memastikan bahwa nasionalisme ekonomi di Indonesia bisa benar-benar mencapai kepentingan nasional, semangat nasionalisme ekonomi ini perlu diterapkan serta disikapi secara bijak dan pada porsinya. Penerapan nasionalisme ekonomi yang kurang tepat justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Struktur kepemilikan
Salah satu penerapan semangat nasionalisme ekonomi yang kurang tepat adalah besarnya fokus pada struktur kepemilikan suatu investasi dibandingkan sejauh mana investasi bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Banyak sektor penting di Indonesia bersifat padat modal.

Dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha di sektor tersebut nilainya mencapai miliaran dollar AS per tahun. Namun, kesediaan pendanaan di dalam negeri terbatas. Ditutupnya sejumlah sektor yang sesungguhnya membutuhkan pendanaan dari luar negeri menghambat berkembangnya sektor-sektor ini, dan pada akhirnya menghambat penciptaan nilai di Indonesia, baik dalam bentuk ketersediaan barang dan jasa yang lebih baik maupun inovasi dan teknologi baru, penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya.

Apabila kesenjangan akan kebutuhan modal di sektor-sektor penting ini dibebankan kepada modal swasta yang jumlahnya di Indonesia juga terbatas, ini secara tidak langsung akan mendorong aliran dana investasi ke sektor lain yang lebih ramah modal asing meskipun sektor tersebut bukan sektor kunci pertumbuhan ekonomi. Ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap produktivitas marginal modal yang ada. Bahkan, berdampak pula pada kurang optimumnya struktur kepemilikan di sektor-sektor penting itu.

Penerapan nasionalisme ekonomi juga menjadi kurang pada tempatnya bila kewajiban bagi perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan domestik diartikan sebagai kemitraan dengan BUMN, di mana BUMN dipandang sebagai kendaraan bagi kesejahteraan sosial karena dimiliki oleh negara. Nasionalisme ekonomi jadi salah kaprah ketika sebuah entitas nasional maupun milik negara dipaksa terlibat dalam suatu proyek meski kapasitasnya tak memenuhi kualifikasi teknis yang disyaratkan sehingga menghasilkan produk yang kurang optimal.

Terkadang penyikapan nasionalisme ekonomi hadir pula dalam bentuk pembatasan pilihan lokasi penanaman modal. Kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di beberapa wilayah memang membutuhkan upaya khusus agar bisa lebih merata. Namun, upaya pemerataan kesejahteraan tidak dapat tercapai dengan memaksakan dibangunnya suatu proyek di wilayah tertentu di Indonesia.

Manfaat ekonomi
Keputusan pemilihan proyek dan penanaman modal harus didasarkan pada besarnya manfaat ekonomi dari proyek dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan wilayah tertentu. Hasil akhir yang diharapkan adalah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh wilayah Nusantara, bukan persamaan jumlah bandar udara, jumlah pabrik, maupun panjang jalan.

Dampak nasionalisme ekonomi yang salah kaprah sangat besar. Agar roadmap strategi investasi dapat dieksekusi dengan efektif—dari fase quick wins yang mengoptimalisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur keras dan lunak, fase industrialisasi, sampai fase ekonomi berbasis pengetahuan—Indonesia harus memperbesar kue ekonominya terlebih dahulu. Dan hal tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk dengan pihak swasta nasional dan asing. Terlebih lagi mengingat sebagian besar target investasi Rp 2.000 triliun per tahun diharapkan dari mereka.

Saat ini, Indonesia sedang menjajaki berbagai cara untuk menggandengkan modal publik dan swasta, baik asing maupun domestik. Salah satunya adalah restrukturisasi kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP). Kepastian mengenai alokasi risiko dan penguatan peran pemerintah akan memancing selera investor untuk terlibat dalam proyek PPP dalam skala besar. Contoh lainnya adalah pemberian insentif fiskal secara selektif. Ketika ditargetkan kepada investor yang tepat dan pada sektor yang tepat pula, potensi potongan pajak dari insentif tersebut dapat di-offset dengan manfaat ekonomi yang lebih besar setelah proyek tersebut berjalan seperti dari peningkatan volume ekspor atau lapangan pekerjaan baru yang tercipta.

Salah satu contoh lagi adalah matchmaking para investor, yang sering difasilitasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan berbagai lembaga dan asosiasi industri nasional dan daerah lainnya melalui kerja sama dengan pemerintah. Komitmen untuk memperluas fungsi fasilitas dan jejaring usaha bertujuan membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Sepintas, upaya ini seperti mengabaikan kepentingan nasional karena mendahulukan kepentingan penanam modal, terutama penanaman modal asing. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jika dirancang dengan baik, upaya ini akan membawa arus dana yang dibutuhkan serta manfaat jangka panjang yang besar bagi rakyat.

Penyikapan nasionalisme ekonomi yang pada porsinya bukanlah debat mengenai liberalisasi ekonomi versus proteksionisme ekonomi. Penyikapan yang dilakukan adalah bagaimana penerapan nasionalisme ekonomi bisa berfokus pada manfaat ekonomi secara menyeluruh. Investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan pajak, standar hidup, memberikan transfer teknologi dan pengetahuan, serta mendorong perkembangan sektor turunan lainnya harus menjadi beberapa faktor yang diperhitungkan, di atas pertimbangan asal modal maupun struktur kepemilikan modal.

Pada akhirnya, definisi dan interpretasi nasionalisme ekonomi yang harus dipertimbangkan adalah yang sejalan dengan semangat pro-poor, pro-growth, dan pro-jobs untuk mencapai PDB Indonesia 1 triliun dollar AS pada 2014, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan.

GITA WIRJAWAN Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal