1 ) Jatah Mahasiswa Undangan Minimal 10 Persen
Minggu, 19 Desember 2010 , 22:05:00
JAKARTA–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan,jatah kursi mahasiswa undangan yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dipastikan minimal 10 persen dari 60 persen kursi jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Diupayakan PTN untuk wajib menerima mahasiswa undangan 10 persen yang diambil dari jatah kursi 60 persen mahasiswa SNMPTN,” ungkap Fasli kepada JPNN di Jakarta, Minggu (19/12).
Fasli menjelaskan, Kemdiknas juga memperbolehkan jika jatah kursi mahasiswa undangan tersebut lebih dari 10 persen. Namun, harus benar-benar diseleksi secara ketat. “Pasalnya, dalam penerimaan mahasiswa undangan ini menggunakan nilai UN dan nilai rapor yang baik. Tetapi ini juga akan dibahas lebih lanjut antara pihak PTN dan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas,” bebernya. Dijelaskan, sistem yang akan digunakan untuk penerimaan mahasiswa undangan tidak jauh berbeda dengan sistem Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), yakni menggunakan nilai rapor dan nilai UN yang tinggi. Menurutnya, jika tidak menggunakan nilai rapor dan nilai UN yang baik dalam proses penerimaan mahasiswa undangan tersebut, maka akan menyulitkan penentuan standar penerimaannya. “Mengenai penerimaan mahasiswa undangan ini juga sudah disepakati di dalam forum rektor. Bahkan, ada beberapa PTN yang sudah terbiasa untuk menerima mahasiswa undangan seperti itu, sebut saja Institut Pertanian Bogor (IPB),” jelasnya.
…dst

Sumber :http://www.jpnn.com/read/2010/12/19/79982/Jatah-Mahasiswa-Undangan-Minimal-10-Persen-

>>>
2 ) Tunggu Kesepakatan Tertulis Para Rektor
Terkait Rencana Hasil UN jadi Acuan Masuk PTN
http://www.jpnn.com/read/2010/12/19/79984/Tunggu-Kesepakatan-Tertulis-Para-Rektor-

JAKARTA–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) masih membahas lebih dalam mengenai rencana nilai ujian nasional (UN) untuk dijadikan acuan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Kami sudah mendengar dengan adanya penolakan dari beberapa perguruan tinggi atas adanya rencana penggunaan hasil UN menjadi acuan masuk PTN. Namun saat ini hal itusedang dibahas secara intensif khususnya Ditjen Pendidikan Tingi (Dikti) dengan para PTN, meskipun sebelumnya seluruh rektor PTN sudah menerima adanya rencana ini,” ungkap Fasli kepada JPNN di Jakarta, Minggu (19/12). Dijelaskan, sebagian besar rektor di dalam pertemuan atau forum rektor PTN beberapa waktu lalu, secara umum sudah menerima bahwa hasil UN nantinya akan diperhitungkan dan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan masuk PTN. “Intinya, kami tetap memegang bahwa di dalam forum rektor itu, seluruh rektor sudah menerima usulan ini meskipun belum dibuatnya suatu kesepakatan tertulis,” imbuhnya. Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah kalangan menolak jika hasil ujian nasional (UN) 2011 dijadikan acuan masuk PTN. Alasannya, hasil UN dinilai tidak mencerminkan secara riil kemampuan siswa. Apalagi, muncul banyak fakta di lapangan bahwa pelaksanaan UN kerap diwarnai kecurangan.

…dst

3 ) Ramai-ramai Tolak UN Jadi Acuan Masuk PTN
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/19/153246-ramairamai-tak-setuju-un-jadi-acuan-masuk-ptn

Ahad, 19 Desember 2010, 13:12 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR–Niat pemerintah menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai acuan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat penolakan dari sebagian besar siswa. Rata-rata menganggap kebijakan ini amat mendadak karena baru akan diberlakukan di masa semester akhir berjalan. “Seharusnya kalau memang hendak membuat peraturan seperti ini, pemerintah menerapkannya di awal semester lalu. Jadi kita siswa bisa bersiap-siap dari awal,” kata salah satu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bogor, M Aldin Kusuharno (17) kepada Republika, Ahad (19/12). Pasalnya, sejak semester awal ia dan teman-temannya memang lebih fokus belajar soal ujian Saringan Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Ia mengaku bobot soal SNPTN yang lebih berat dengan kualitas soal yang berbeda dengan UN membuat ini terjadi. “Lagipula, SNMPTN juga menentukan kita kuliah di mana, makanya dari awal teman-teman banyak yang lebih fokus ke sini,” jelasnya. Karenanya, ia mengharapkan kalau memang akan diberlakukan, pemerintah sebaiknya menyosialisasikan kebijakan ini beberapa tahun sebelum diberlakukan. Sehingga siswa memiliki persiapan.

…dst

4 ) Tiket Masuk PT dengan Hasil UN Perlu Dikaji
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/12/20/132923/Tiket-Masuk-PT-dengan-Hasil-UN-Perlu-Dikaji

20 Desember 2010
SEMARANG- Rencana pemerintah menjadikan hasil ujian nasional (UN) pada sekolah jenjang tingkat SMA dan sederajat, menjadi ”tiket” masuk siswa ke perguruan tinggi (PT), dinilai perlu dikaji mendalam. Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi menjelaskan, kedua sistem ujian yakni UN dan ujian masuk perguruan tinggi memiliki sifat yang berbeda. ”Untuk UN sifatnya sebagai instrumen evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Sementara ujian masuk perguruan tinggi sifatnya prediktif. Oleh sebab itu, calon mahasiswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi memiliki pilihan,” jelasnya, kemarin. Rektor Undip yang baru dilantik itu menjelaskan, jika pemerintah memangkas alur ujian dari jenjang SMA sederajat ke perguruan tinggi dengan hasil UN sebagai acuan, ini akan menjadi sulit. ”Sebab, ujian masuk di perguruan tinggi baik yang namanya SNMPTN, UM, atau apa pun itu, masing-masing memiliki struktur dan konten soal yang berbeda,” tuturnya.

…dst

5 ) Dibuat Kolaborasi Ilmuwan Global
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/20/04161091/dibuat.kolaborasi.ilmuwan.global

Senin, 20 Desember 2010 | 04:16 WIB
Jakarta, Kompas – Pertemuan puncak Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional membuat agenda penguatan kolaborasi dan membangun jaringan internasional guna mendorong penelitian serta publikasi ilmiah peneliti dan ilmuwan Indonesia ke tingkat internasional. Dalam pertemuan puncak Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4), Sabtu (18/12) di Jakarta, hal tersebut menjadi perhatian semua kelompok (cluster) keilmuan. Mereka sepakat membuat program pembimbingan (mentoring) bagi ilmuwan muda Indonesia guna meningkatkan publikasi internasional dan membuat proposal bersama untuk riset internasional.
Arif Satria, Wakil Ketua Umum I4, yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, mengatakan, “Ini penting untuk memecah kebuntuan. Kelemahan riset kita ada pada jejaring antarpeneliti atau ilmuwan. Dengan sesama lembaga riset saja belum ada kolaborasi, misalnya antara LIPI, BPPT, Litbang, kementerian, dan perguruan tinggi. Semua jalan sendiri-sendiri.”. Edy Tri Baskoro dari Jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung, yang karya-karyanya dipublikasikan di jurnal internasional, mengatakan, peneliti harus tahu perkembangan topik penelitiannya. “Kolaborasi dan kemitraan harus dijalin dengan peneliti bidang yang sama,” kata Edy. Pemerintah lewat Ditjen Pendidikan Tinggi tahun 2008-2010 memberi hibah pada 29 jurnal yang dinilai potensial untuk menjadi jurnal internasional. Juga telah dirancang journal of social sciences dari kolaborasi ilmuwan Indonesia dan I4. Proyek percontohan bekerja sama dengan pengusaha juga bakal diwujudkan sebagai upaya inovasi ilmuwan berkontribusi bagi dunia industri. (ELN)

>>>

6 ) Ilmuwan Minus Penelitian
Senin, 20 Desember 2010 | 02:59 WIB
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/20/02591673/ilmuwan.minus.penelitian

SAIFUR ROHMAN
Survei SCImago melaporkan, publikasi hasil penelitian Indonesia selama 13 tahun (1996-2008) adalah 9.194 tulisan. Angka itu menempatkan negeri ini di urutan ke-64 dari 234 negara yang disurvei. Dibanding negara tetangga, Singapura berada pada peringkat ke-31, Thailand ke-42, dan Malaysia 48. Data itu tidak signifikan dengan jumlah peneliti di perguruan tinggi yang mencapai 89.022 orang. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, peneliti berpendidikan magister mencapai 71.489 orang, doktor 13.033 orang, dan guru besar 4.500 orang. Jika mengacu data SCImago, berarti dalam rentang lebih dari 10 tahun hanya ada satu dari 10 dosen yang menerbitkan hasil penelitian. Jika interval dipersempit dalam rentang satu tahun, jelas persentase itu sepuluh kali lebih sedikit. Kenapa jumlah peneliti tidak berbanding lurus dengan hasil penelitian? Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kinerja para ilmuwan kita

…dst

7 ) Mendag Gandeng Ilmuwan Bangun Ekonomi Bangsa
http://kampus.okezone.com/read/2010/12/19/373/404978/mendag-gandeng-ilmuwan-bangun-ekonomi-bangsa

Minggu, 19 Desember 2010 – 16:36 wib
JAKARTA – Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu semalam memberi sambutan pada acara Gala Dinner Networking Session International Summit dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) di Golden Ballroom Hotel The Sultan, Jakarta. Acara gala dinner ini merupakan bagian dari rangkaian acara International Summit I-4 2010 yang diadakan pada tanggal 16-18 Desember 2010 di Jakarta. Tema yang diusung pada acara ini adalah ekonomi kreatif karena kreativitas dan bidang ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Disamping itu, pemerintah saat ini sedang mendorong tumbuh kembang ekonomi kreatif, dan untuk itu diperlukan kontribusi ilmu pengetahuan. Mendag menyatakan kebanggaannya bertemu dan berdialog langsung dengan para ilmuwan Indonesia, dan berharap ini merupakan awal yang baik dari kerja sama pemerintah dengan para ilmuwan. “Perkumpulan I-4 yang terdiri atas peneliti di berbagai bidang merupakan kekuatan yang luar biasa, dan Indonesia bangga memiliki para peneliti yang memiliki kemampuan dan reputasi kelas dunia di mana banyak diantaranya yang mendapat penghargaan di dunia internasional,” lanjut Mendag.

…dst

8 ) Ada 6000 Prodi Antre Diakreditasi
Akreditasi Prodi Lebih Penting dibanding PT
http://www.jpnn.com/read/2010/12/19/79987/Ada-6000-Prodi-Antre-Diakreditasi-

Minggu, 19 Desember 2010 , 22:43:00
JAKARTA–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengimbau proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) lebih mengutamakan akreditasi pada program studi (prodi) dibanding perguruan tinggi. Alasannya, keberadaan prodi di setiap perguruan tinggi lebih mendesak dibanding akreditasi perguruan tinggi itu sendiri. “Jika akreditasi diutamakan pada perguruan tinggi, maka percuma saja akreditasi Perguruan tingginya bàgus, tetapi prodinya tidak terakrteditasi. Jadi, kami mengimbau agar prodi terlebih dahulu yang diutamakan. Jika sudah selesai, barulah proses akreditasi perguruan tinggi dilakukan,” ungkap Fasli kepada JPNN di Jakarta, Minggu (19/12).Fasli menjelaskan, proses akreditasi BAN-PT saat ini masih terus dilakukan. Disebutkan, ada sebanyak lebih kurang 6000 prodi yang saat ini statusnya belum terakreditasi dan ada pula yang harus direakreditasi mengingat sudah kadaluwarsa. “Ada sebanyak 6000 prodi yang belum pernah diakreditasi dan sudah pernah diakreditasi namun sudah kadaluwarsa sehingga perlu reakreditasi. Kita harapkan dapat diselesaikan selama 2 tahun, di mana berakhir tahun 2012.
Kita harus terus berupaya untuk memfasilitasi agar semua prodi yang belum terakreditasi diupayakan untuk diakreditasi,” imbuhnya.

…dst

9 ) Kemendiknas Mungkin Rugikan Negara 8,3 M
Bangun Sekolah Bermasalah Di Daerah Perbatasan
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=12359

Minggu, 19 Desember 2010 , 00:26:00 WIB
RMOL.Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin Mohammad Nuh berpotensi merugikan negara hingga Rp 8,35 miliar. Begitulah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester pertama 2010. Potensi kerugian negara itu timbul akibat adanya rencana pembelian tanah untuk pem­bangunan sekolah Indonesia di Ki­nabalu, Sabah (Malaysia). Tanah itu akan dibayar dari dana block grant Sekretariat Ditjen Ma­n­ajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM). Hasil pe­ne­lusuran BPK, tanah tersebut masih dalam status diagunkan di bank. BPK telah merekomendasikan kepada para pimpinan instansi supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pe­ngamanan aset, dan me­ngu­paya­kan langkah-langkah yang dip­erlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara…cut…
>>>
Kemendiknas Nggak Termasuk Yang Bermasalah
Ahmad Muzani, Ketua BAKN DPR
KETUA Badan Akuntabilitas Ke­uangan Negara (BAKN) DPR, Ahmad Muzani, me­ngatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BAKN, secara umum laporan keuangan Ke­menterian Pendidikan Na­sional tidak bermasalah. Sejauh ini BAKN menyatakan kalau lap­oran keuangan Kemendiknas cukup wajar.”Sejauh ini hasilnya sesuai de­ngan penilaian yang dila­ku­kan oleh BPK, yaitu wajar de­ngan pe­nge­cualian,” ungkap Muzani…cut…
>>>
Status Tanah Belum Jelas Kok Dibeli…
Arif Nur Alam, Direktur IBC
Direktur Indonesia Bud­ger Center, Arif Nur Alam, me­nya­takan, BPK perlu me­ngambil lang­kah nyata untuk menyikapi hasil temuannya. Temuan itu patut diwaspadai mengingat ta­nah tersebut masih berstatus diagunkan di bank. “Kita harus mencermati, ke­napa Kemendiknas mau membeli tanah yang statusnya belum jelas. Apa alasannya?” kata Arif Nur Alam. Menurut dia, sejak dulu kinerja Kemendiknas memang selalu buruk. Program-prog­ram pen­di­dikan sarat masalah. “Kemen­dik­nas butuh pem­benahan. Sudah banyak kasus penyelah gunaan we­we­nang yang terjadi di sana. Sebut saja kasus dana BOS (Bantuan Ope­­rasional Sekolah),” tuturnya

…dst

10 ) 277,3 Hektar Tanah Kemendiknas Rawan Sengketa Dan Diambil Alih
Peringatan BPK Terhadap Keamanan Pengelolaan Aset Milik Negara
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=11983

Rabu, 15 Desember 2010 , 00:18:00 WIB
RMOL.Aset milik negara yang berada dalam tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berupa tanah seluas 227,3 hektar atau setara dengan nilai satu triliun rupiah dinyatakan belum bersertifikat. Selain itu ada bangunan milik Kemendiknas seluas 1.262 meter persegi serta kendaraan senilai Rp 256,90 juta juga belum didukung bukti ke­pemilikan yang sah. Kondisi tersebut bisa me­nga­kibatkan status hukum aset-aset tersebut yang berada pada satuan kerja (satker) pusat dan daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan itu tidak kuat. Apabila terjadi sengketa, dan berpotensi menimbulkan per­masalahan hukum dan dikuasai pihak lain di kemudian hari. Hal itu terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) pada semester I tahun 2010.
Lembaga auditor independen itu menilai buruknya tata kelola aset di Kemendiknas itu termasuk da­lam kategori kasus pen­yi­m­pangan ad­ministratif. BPK menduga hal tersebut di­se­bab­kan pejabat yang ber­tang­gung jawab lalai dalam me­la­kukan tang­gung jawabnya, kurang me­matuhi ketentuan yang ber­laku, dan lemahnya pen­gen­dalian serta pengawasan.
Makanya BPK m­ere­ko­men­dasi­kan Kemendiknas untuk mem­pertanggungjawabkan se­cara administratif, mengelola dan me­­nat­a usahakan aset sesuai ke­tentuan. Rekomendasi lainnya adalah me­m­berikan sanksi ke­pada pe­jabat pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan pe­rundang-undangan.

…dst

11 ) Kemendiknas Ngaku Sudah Balikin Duit 11 Kampus Rp 70,31 Miliar
Menguak Pengelolaan Uang Negara Di Kementerian/Lembaga Negara
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=11416

Rabu, 08 Desember 2010 , 00:26:00 WIB
RMOL.Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dinilai masih liar, karena tidak sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam Ikhtisar hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester I Tahun 2010 dise­butkan, terdapat PNBP se­nilai Rp 70,31 miliar di Ke­mendiknas yang berasal dari 11 perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berstatus badan layanan umum (BLU), digu­na­kan langsung di luar mekanisme APBN. Atas hal tersebut, BPK mere­ko­mendasikan kepada pe­merintah antara lain agar me­nerapkan sanksi atas keter­lam­batan penyetoran PNBP, dan menertibkan pungutan yang tidak sesuai Undang-Undang PNBP. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Informasi Hubungan Masyarakat Kemendiknas, M Muhadjir, menjelaskan, peng­gu­naan PNBP itu memang bu­kan berdasarkan mekanisme APBN. “PNBP itu memiliki mekanisme yang lain, karena tidak masuk dalam APBN,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurut Muhadjir, semua tunggakan yang dimi­liki lemba­ganya segera di­se­lesaikan. Khu­sus untuk PNBP kali ini, me­nurut dia, sudah dise­tor kembali ke negara.

…dst

12 ) PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
Pemerintah Harus Campur Tangan
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/20/04100894/pemerintah.harus.campur.tangan.

Senin, 20 Desember 2010 | 04:10 WIB
Solo, Kompas – Pendidikan kewirausahaan di Tanah Air perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan, melalui pendidikan kewirausahaan tersebut pemerintah harus ikut campur tangan menciptakan wirausaha. Langkah ini mendesak dilakukan karena saat ini terdapat sekitar 12 juta lulusan sarjana S-1 yang menganggur. “Jika yang 12 juta ini dibantu pemerintah untuk bisa menjadi wirausaha, pasti akan dahsyat dampaknya,” ujar CEO GarudaFood Group Sudhamek AWS dalam diskusi terbatas Forum Mangunwijaya VI tentang “Pendidikan Kewirausahaan II”, yang diselenggarakan harian Kompas bekerja sama dengan Dinamika Edukasi Dasar dan Keuskupan Agung Semarang, Sabtu (18/12) di Balai Soedjatmoko, Solo, Jawa Tengah. Menurut Sudhamek, kewirausahaan dapat dipelajari melalui sistem manajemen strategi. Ada empat kompetensi yang perlu dimiliki wirausaha, yakni pengetahuan tentang proses produksi, jaringan usaha, dukungan finansial, dan kemampuan manajemen.

…dst

13 ) Unsyiah Gelar Pelatihan Jurnalistik se-Aceh
http://kampus.okezone.com/read/2010/12/18/373/404810/unsyiah-gelar-pelatihan-jurnalistik-se-aceh

Sabtu, 18 Desember 2010 – 19:01 wib
BANDA ACEH – Sebagai kaum intelektual, mahasiswa tak hanya dituntut terampil berbicara, tetapi harus mampu juga menulis dengan baik.
Atas dasar itulah, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers DETaK Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, menggelarpelatihan jurnalistik untuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh. Menurut panitia pelaksana, Reja Hidayat, acara dipusatkan di Balai Latihan Kerja dan Industri Banda Aceh, berlangsung selama dua hari, 18-19 Desember. “Kami berharap setelah pelatihan ini, peserta bisa menggagas lahirnya pers mahasiswa di kampusnya,” paparnya kepada Okezone, Sabtu (18/12/2010). Mahasiswa dilatih oleh praktisi media di Aceh tentang teknik menulis berita, teknik wawancara, fotografi, liputan mendalam (indepth reporting), kode etik jurnalistik, dan UU nomor 40/1999 tentang Pers.

…dst

14 ) AMIKOM Motivasi Siswa SMA Sumbawa
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/370716/

Sunday, 19 December 2010
YOGYAKARTA(SINDO) – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AMIKOM Yogyakarta, selama beberapa hari lalu, menyelenggarakan student motivation training di dua SMA Negeri di Pulau Sumbawa. Yakni SMAN 1 dan SMAN 2 Sumbawa Besar. Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) STMIK AMIKOM Erik Hadisaputra mengatakan, student motivation training yang diselenggarakan selain bertujuan memompa semangat para siswa agar berpikir positif dan maju,juga untuk mengenalkan AMIKOM secara luas. Salah satu materi yang diberikan dalam kegiatan tesebut adalah Inventarisasi Reaksi Sosial (IRS) untuk mengukur motivasi seseorang. “Dipilihnya dua SMA ini karena secara kebetulan sudah ada kerjasama dengan AMIKOM. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pembuatan website sekolah,” katanya kepada SINDO,kemarin. Website sekolah di SMAN 1 dan SMAN 2 Sumbawa Besar,kata Erik, selama ini dikelola oleh Indonesia Web Solusi yang merupakan Badan Usaha Milik AMIKOM (BUMA). Bentuk pengelolaannya adalah dengan mengupayakan terbentuknya virtual office melalui penyediaan fasilitas dan pendampingan maintenance, marketing, translate contentdan update content.

…dst

15 ) Manifesto Akademik Keluarga Alumni UGM
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/12/18/153178-manifesto-politik-keluarga-alumni-ugm

Sabtu, 18 Desember 2010, 19:45 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA–Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada mengeluarkan manifesto akademik “Jalan Menuju Kesejahteraan: Persembahan Kagama untuk Indonesia” sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa dan negara Indonesia. “Manifesto merupakan rangkuman dari pemikiran para pakar di bidangnya yang disampaikan dalam seminar ‘Jalan Menuju Kesejahteraan’ yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) pada 17-18 Desember 2010,” kata ketua panitia seminar Sutaryo di Yogyakarta, Sabtu. Menurut dia, saat ini ada tujuh hal yang menjadi prioritas keprihatinan mendalam Kagama, yakni di bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, teknologi, pangan, dan hukum…cut…
Isi dari manifesto itu antara lain :
Jalan pendidikan antara lain menyatakan pendidikan nasional seharusnya dibangun di atas konsep manusia seutuhnya, yakni manusia susila dan cakap, memiliki kehalusan dan kepekaan jiwa, mempunyai rasa spiritualitas yang tinggi, dan kecintaan pada kesempurnaan.

…dst

16 ) Seputar UN :
Rektor ITB: UN Tetap Penting
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/19/189263/88/14/Rektor-ITB-UN-Tetap-Penting

Minggu, 19 Desember 2010 19:50 WIB
JAKARTA–MICOM: Para rektor menyetujui penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu acuan penting standarisasi. Namun pelaksanaanya harus terus diperbaiki dan disempurnakan. “Kita menyetujui penyelenggaraan UN namun harus terus menerus diperbaiki.Bagaimanapun UN tetap sesuatu yang baik untuk standarisasi nilai nasional pelajar kita,” kata Rektor ITB, Ahmaloka ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (19/12). Perbaikan yang mesti dilakukan yakni dengan memperketat pengawasan. “Nah tingkat kebocoran yang mungkin terjadi harus diminimalisir dengan pengawasan yang baik,” cetusnya. Hal senada dikatakan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sudjanto. “Saya pendukung UN karena UN tetap penting untuk standarisasi, sebab belum ada standar lain yang dapat menjadi acuan,” kata Bedjo yang dihubungi secara terpisah.

…dst
Pembobotan UN Berlangsung Alot
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/370833/

Monday, 20 December 2010
JAKARTA(SINDO) – Formulasi ujian nasional (UN) yang baru masih terganjal pada penentuan pembobotan penentuan kelulusan antara menitikberatkan pada kewenangan sekolah atau pusat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan proses penyaringan masukan pendapat dari setiap daerah. Proses ini juga dibarengi koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai UN yang akan dilaksanakan pertengahan tahun depan tersebut. Hingga kini, lanjut Mansyur, ada dua usulan pembobotan kelulusan, yaitu 60% UN dan 40% ujian sekolah atau 70% UN dan 30% ujian sekolah. “Prinsip yang sudah ditetapkan adalah kita ingin menentukan sesuatu harus ada dasarnya.Kenapa 60:40 atau 70:30.
Itu semua harus ada dasarnya dan landasan,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kendati penetapan patokan bobot ini masih ruwet, Kemendiknas menargetkan formulasi UN yang baru akan selesai Januari. Sulitnya menentukan pembobotan ini karena Kemendiknas menargetkan tingkat kelulusan harus semakin membaik.Kompetensi siswa juga meningkat dan kecurangan di sekolah semakin berkurang. Disinggung mengenai perbedaan akreditasi di setiap sekolah, tambah dia, hal itu tidak akan memengaruhi pembobotan dan nilai siswa.Nilai yang dihitung adalah murni nilai yang diraih siswa.Tidak ada selisih nilai antara siswa dari sekolah akreditasi A atau akreditasi B. “Tidak ada selisih nilai.Tidak ada perbedaan nilai,” tegasnya. Pembahasan antarpemangku kepentingan ini juga mencari bagaimana solusi dari permasalahan teknis percetakan.

…dst

DPR Desak Diberlakukan
Formula UN 60:40 Dibahas
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/12/20/132926/DPR-Desak-Diberlakukan

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan Nasional segera memberlakukan formula persyaratan kelulusan baru untuk setiap murid sekolah. “Demi memenuhi amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, formula syarat baru kelulusan jangan cuma ditentukan nilai ujian nasional (UN),” katanya di Jakarta, Minggu (19/12). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, menurutnya, bisa menerima desakan ini. “Tetapi, mereka belum sepakat tentang 60% kelulusan seorang murid ditentukan oleh nilai ujian sekolah dan aktivitas siswa lainnya, sedangkan 40% sisanya ditentukan nilai UN. Formula 60:40 ini masih dibahas,” katanya…cut…Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi mengatakan, UN tahun ini dilaksanakan sekali dan tidak ada UN ulangan. UN utama untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan minggu pertama Mei 2011. Adapun UN utama untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada minggu kedua Mei 2011. ”UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama. Ujian Praktik Kejuruan untuk SMK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum UN utama,” jelasnya. (ant,H28-37)
>>>

Tunggu Masukan dari Kemenag
Terkait Formulasi UN
http://www.jpnn.com/read/2010/12/19/79981/Tunggu-Masukan-dari-Kemenag-

Minggu, 19 Desember 2010 , 19:14:00
JAKARTA–Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Mansyur Ramli mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu masukkan dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) terkait masalah Ujian Nasional (UN). “Meskipun kami sudah menerima masukan dari pihak luar, yakni kepala daerah dan kepala dinas pendidikan daerah, kami akan tetap menunggu masukan dari pihak Kemenag,” ungkap Mansyur di Jakarta, Minggu (19/12). Mansyur mengakui, hingga saat ini juga belum ada keputusan resmi mengenai bentuk UN. Dikatakan, Kemdiknas masih mencari masukan dari berbagai daerah. Masukan tersebut, mulai dari soal hingga teknis percetakan. Teknis percetakan cukup serius terutama bagi daerah yang tidak memiliki security printing.

…dst

17 ) Berita lain-lain:
Pasca Bencana Merapi
Merapi Membuat 424 Orang Cacat Permanen
Pemerintah Pusat Janjikan Perbaikan Pasar dan Hutan
Nasib Penghuni Tak Menentu
SAR Temukan Dua Kerangka Korban Merapi
Malioboro Ramai Dikunjungi
IABC Dorong Investasi ke DIY (program kebangkitan pariwisata DIY)
http://www.kr.co.id/web/lombafoto.php ( lomba foto Merapi 2010, closing date 22/12/2010)
Dana Pengganti Ternak Membengkak
Stok Logistik Pengungsi Code Menipis
Seputar Polemik DIY
Waspada,RUUK Bisa Jadi Konsensus Elit
Anas Urbaningrum: Jenis Kelamin Demokrat Sudah Jelas
Ical: Golkar Selalu Sejalan dengan Pemerintah
Andi Malarangeng ‘Disentil’ di Sidang Pleno Alumni UGM
Andi Malarangeng : SBY dan Sultan Sudah Bertemu
Ichlasul Amal: Tidak Ada Kepala Pemerintahan Seumur Hidup