Integrasi UN untuk Pemerataan
www.seputar-indonesia.com

Tuesday, 04 January 2011
JAKARTA(SINDO) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyatakan, integrasi Ujian Nasional dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) adalah untuk pemerataan pendidikan di perguruan tinggi.

Wamendiknas memaparkan, UN adalah “eskalator” dalam dunia pendidikan.Pada ujian SD,penilaian akhirnya bisa digunakan untuk pertimbangan masuk ke SMP. Sementara, hasil UN SMP menjadi syarat masuk ke SMA. Di tingkat SMA, jelasnya, ada lubang yang menganga karena UN tidak dapat menjembatani jalan masuk ke perguruan tinggi. “Bila UN di tingkat SD dan SMP saja bisa diintegrasikan, maka seharusnya hasil UN SMA memiliki posisi tawar ke jenjang pendidikan berikutnya,” kata Fasli di Jakarta kemarin.

Diketahui, peserta SNMPTN 2010 mencapai 447.000 orang, naik 10 % dari tahun sebelumnya.Adapun daya tampung total di 57 PTN hanya 82.000 calon mahasiswa.Rata- rata perbandingan jumlah peserta SNMPTN 2010 dibandingkan daya tampung setara dengan 5:1, mengingat jumlah kelulusan SMA juga naik. Dengan demikian, perlu penambahan daya tampung di PTN. Namun,lanjut Fasli,hingga kini pembahasan mengenai pembobotan belum selesai.

“Kami masih menghitung untung ruginya. Bagaimana caranya menjadikan UN itu salah satu faktor menentukan total nilai penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri,” ujarnya. Apabila UN ini tergabung dalam SNMPTN,maka calon mahasiswa tidak dibebani lagi pembiayaan karena nilai akhir UN yang ada otomatis masuk di database perguruan tinggi. Siswa juga tidak dibebani berbagai ujian masuk yang hanya menambah stres, cukup satu kali ujian nasional yang nilai akhirnya mencakup keseluruhan.

Fasli mengatakan, integrasi ini perlu karena partisipasi siswa miskin sangat rendah untuk masuk ke perguruan tinggi.”Semua siswa di desa, kota, daerah terpencil, dan perbatasan harus berpeluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi,” imbuhnya. Mengenai penolakan yang diungkapkan oleh sebagian besar perguruan tinggi, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas ini menyatakan bahwa hal itu bersifat semu. Fasli juga menyebut, penerimaan masuk perguruan tinggi secara nasional tidak akan membabat otonomi kampus lantaran pembobotan akan ditentukan juga oleh perguruan tinggi masingmasing.

Untuk fase awal ini, lanjut dia, Kemendiknas memastikan penerimaan melalui Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) akan diterapkan secara nasional. Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Soemantri mengatakan, integrasi ini perlu dikaji dengan cermat.” Intinya, perlu kajian mendalam apa yang terbaik bagi bangsa dan negara,”tandasnya.

Gumilar pun menghargai langkah Kemendiknas untuk menyatukan ujian dan seleksi masuk tersebut dengan alasan efisiensi seleksi dan pencarian solusi terbaik dalam peliknya masalah di dunia pendidikan. Rektor termuda UI ini mengakui, penerimaan mahasiswa baru UI melalui SNMPTN cukup rendah.Pada 2009, UI hanya menerima30% daritotalmahasiswa baru. Jalur penerimaan terbesar adalah melalui Seleksi Masuk UI (Simak UI) yang mencapai 40% dan diselenggarakan UI secara mandiri.

Penerimaan mahasiswa baru UI juga melalui Program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan Ujian Masuk Bersama (UMB).Gumilar mengatakan, porsi penerimaan lewat seleksi yang langsung diselenggarakan UI sengaja diperbesar.”UI ingin benar-benar mendapatkan mahasiswa yang benar- benar berprestasi. Terbukti, mahasiswa yang diterima melalui jalur PPKB IPK-nya sangat tinggi, lebih dari 3,6,”sebut Gumilar.

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas berpendapat, integrasi ini adalah langkah positif sebab hal tersebut dapat menghemat anggaran negara.Dia mengemukakan,gagasan pemerintah menerapkan hasil UN sebagai acuan masuk PTN sebenarnya sudah lama.”Persoalannya adalah tidak meratanya kualitas sekolah. Jadi,mutu pendidikan juga harus ditingkatkan,”katanya. Soal daya tampung PTN, Darmaningtyas menekankan, PTN harus bersikap adil. Akses program penelusuran minat dan bakat (PMDK) pun harus diperluas lagi. (neneng zubaidah)