1 ) Dana Abadi Pendidikan Siap Dikucurkan 2011
www.republika.co.id/

Selasa, 04 Januari 2011, 18:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Dana abadi Pendidikan yang kadang disebut dana abadi beasiswa Rp 1 trilyun siap dikucurkan tahun ini. Dana yang kini masih berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ini dikucurkan bukan hanya untuk beasiswa akan tetapi juga riset mahasiswa.`’Dasar dibentuknya dana abadi pendidikan ini ialah untuk meningkatkan percepatan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa tingkat S2 dan S3,” ungkap Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, Selasa (04/12). Menurutnya, dana ini awalnya disetorkan sebesar 1 triliun, kemudian bunga dari dana ini sebesar tujuh persen, atau Rp 70 miliar bisa digunakan. `’Dihitung dengan tahun ini ialah Rp 140 miliar,” tuturnya. Badan yang mengurusi dana ini pun telah terbentuk, yaitu Komite Pendidikan. Komite Pendidikan Komite Pendidikan sendiri diketuai oleh wakil presiden RI, Boediono, bersama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Sedangkan pelaksana harian ialah menteri pendidikan, Mohammad Nuh. `’ Kementerian lain yang terlibat ialah Bappenas dan kementerian lain yang terlibat dalam fungsi pendidikan,” tuturnya. Menurutnya, dana ini bisa saja dicairkan siapa pun menteri pendidikannya, akan tetapi tidak untuk dana utamanya. `’Siapa pun menterinya bisa mencairkan, tetapi tidak di utak-atik dana utamanya, karena tiap tahun akan terakumulatif, dari Rp 140 miliar, jadi Rp 210 miliar, begitu seterusnya,” pungkasnya.

>>>

2 ) Anggaran Pendidikan 2011 Rp248 T
Transfer ke Daerah Rp158 T
www.jpnn.com

JAKARTA – Total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2011 sebanyak Rp1,229 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp248 triliun (20,2%) dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan. Sebanyak Rp158 triliun anggaran tersebut ditransfer ke daerah. “Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh pada Sosialisasi Program Prioritas Kesra 2011 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Selasa (4/1). Mendiknas mengatakan, sebanyak Rp89 triliun anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Dia merinci, dari anggaran pusat sebanyak Rp55 triliun untuk Kemdiknas, sekitar Rp27 triliun untuk Kemenag dan Rp6,8 triliun untuk kementerian/lembaga lainnya. “Ada 18 kementerian yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Oleh karena itu, anggarannya juga disebar,” katanya. Selain itu, alokasi dana pengembangan pendidikan nasional sebanyak Rp1 triliun. Disebutkan, total anggaran telah mencapai Rp2 triliun akumulasi tahun 2010 dan 2011. “Ini yang disebut dana abadi pendidikan,” ujarnya.

…dst

3 ) Anggaran Pendidikan Dikti 51%
/kampus.okezone.com

elasa, 4 Januari 2011 – 13:36 wib
JAKARTA – Pendidikan tinggi (dikti) masih mendapat porsi besar dalamperencanaan anggaran pendidikan di lingkungan kementerian pendidikan nasional (Kemendiknas) pada 2011.
“Dikti mendapat sekira Rp28 triliun atau sekira 51 persen anggaran pendidikan. Jumlah tersebut termasuk anggaran dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Mendiknas M Nuh dalam rakor di gedung Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra) Jakarta, Selasa (4/1/2011). Tahun ini, anggaran fungsi pendidikan pendidikan mencapai Rp248 triliun, atau sekira 20,2 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar Rp1.229 triliun. Anggaran fungsi pendidikan tersebut dibagi ke 18 kementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan. “Kemendiknas mendapat jatah Rp55 triliun,” kata Nuh menjelaskan. Pembagian dana penyelenggaraan pendidikan pada lima fokus kerja Kemendiknas yaitu peningkatan akses dan mutu paud Rp1 triliun; penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun Rp7 triliun; peningkatan mutu pendidikan vokasi Rp2 triliun; percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1 atau D4, sertifikasi, dan rintisan pendidikan profesi guru Rp8 triliun; serta peningkatan jumlah dosen lulusan S3 Rp2 triliun.

…dst

baca juga :
50% Anggaran Pendidikan untuk Kampus
www.seputar-indonesia.com

Tuesday, 04 January 2011
JAKARTA (SINDO) – Pendidikan tinggi (dikti) masih mendapat porsi besar dalam perencanaan anggaran pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada 2011…cut…Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, sebagian dana tersebut masih dianggarkan untuk keperluan gaji pegawai. “70% anggaran digunakan untuk gaji pegawai, 30%-nya untuk operasional pendidikan tinggi yakni berupa pembangunan dan pengembangan pendidikan,”ujarnya. (banin/andi)

…dst

4 )20 Ribu Beasiswa untuk Siswa Miskin Berprestasi
www.republika.co.id/

Selasa, 04 Januari 2011, 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN–Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20.000 siswa miskin berprestasi pada 2011 ini. “Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) beberapa waktu lalu kepada kami di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan,” kata Kepala Disdik Pamekasan Achmad Hidayat, Selasa (4/1). Ia menjelaskan, penyediaan beasiswa kepada siswa miskin berprestasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Achmad Hidayat menuturkan, besiswa tersebut tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada mahasiswa yang memiliki nilai akademik tinggi, namun secara ekonomi tidak mampu. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga akan memberikan perhatian khusus kepada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kepedulian dalam pengembangan bidang pendidikan. “Itu disampaikan langsung oleh Mendiknas bahwa Pemerintah akan memberikan perioritas bantuan dana pendidikan bagi pemkab yang konsisten mengembangkan bidang pendidikan,” katanya menjelaskan.

…dst

5 ) Pengawasan Kehadiran Dosen Diperketat
suaramerdeka.com/

05 Janurari 2011
SEMARANG- Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, juga berimbas pada kinerja dan kehadiran dosen PNS yang dipekerjakan (DPK) di perguruan tinggi (PT). Pasalnya, pengawasan dosen PNS DPK akan diperketat agar sesuai dengan peraturan tersebut. ”PP No 53 Tahun 2010 merupakan perubahan dari dari PP 30 Tahun 1980. Pada penyempurnaan regulasi ini, kedisiplinan melalui kehadiran dosen di kampus semakin diutamakan. Yaitu selain harus memenuhi minimal 12 SKS per minggu, mereka juga wajib datang ke kampus sesuai yang ditentukan masing-masing PT,” kata Koordinator Kopertis Wilayah VI Jateng Prof Mustafid di sela-sela Pembinaan Dosen PNS DPK, Selasa (4/1). Dia menjelaskan, banyak yang berubah dari PP itu dan salah satunya mengenai kehadiran dosen di kantor atau kampus yang harus dipenuhi dan ditaati. Sebab, jika sampai tidak hadir akan ada sanksi mulai lisan hingga penghentian sebagai PNS. Beban dosen yang harus dipenuhi dalam seminggu, yaitu 12 SKS minimal dan 16 SKS maksimal. Sebanyak 12 SKS itu terdistribusi, sembilan SKS untuk pendidikan dan penelitian dan tiga SKS untuk melaksanakan pengabdian. Evaluasi bagi yang melanggar dapat berbentuk peringatan kepada yang bersangkutan. Bagi yang tidak masuk dalam jangka waktu kurang dari lima hari dapat berupa peringatan lisan, sementara jika hingga melebihi 45 hari akan diberi sanksi pencabutan hak hingga pemberhentian sebagai PNS.

…dst

6 ) Lima PTS Segera Ditertibkan
www.seputar-indonesia.com

Wednesday, 05 January 2011
MEDAN (SINDO) – Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut-NAD terus menertibakan perguruan tinggi swasta (PTS) yang dianggap menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Setidaknya dalam tiga bulan terakhir ini sudah lima PTS ditarget segera ditertibkan. Koordinator Kopertis Wilayah I Prof H Moehammad Nawawiy Loebis menegaskan, kelima PTS itu berada di Sumut dan Aceh diduga telah menyalahi aturan. Seperti menyelenggarakan pendidikan kelas jauh.Perlu diketahui,selama ini pemerintah hanya mengakui program pendidikan kelas jauh dari Universitas Terbuka (UT). “Saat ini banyak PTS membuka belajar kelas jauh, tidak sesuai dengan izin tempat penyelenggaraan proses pembelajarannya,” ujar Moehammad, kemarin. Disebutkannya, dari lima PTS itu tiga di antaranya merupakan PTS yang berada di Sumut.
Fungsi Kopertis saat ini hanya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian (wasdalbin) terhadap PTS. Namun karena tidak memberikan sanksi hukuman, maka sejumlah PTS tersebut masih tetap melakukan operasional kelas jauh. Untuk itu pihaknya juga masih menunggu laporan pengaduan dari masyarakat tentang keberadaan PTS melakukan proses pembelajaran yang tidak tepat. “Kami mengharapkan peran media massa sangat besar untuk membantu Kopertis selaku perpanjangan tangan pemerintah di provinsi dalam mengambil tindakan tegas,”ujarnya. Menurutnya,PTS yang membuka belajar kelas jauh itu kebanyakan berasal dari fakultas keguruan ilmu pendidikan (FKIP). Nawawiy juga menyatakan keprihatinan atas ketidakhati- hatian para mahasiswa saatmemilihperguruan tinggi yang tidak mempunyai izin.

…dst

7 ) IPB Bentuk “Kampung Konservasi Obat”
http://cetak.kompas.com

abu, 5 Januari 2011 | 03:33 WIB
Jakarta, Kompas – Institut Pertanian Bogor melakukan konservasi tumbuhan obat dengan membentuk “Kampung Konservasi Taman Tumbuhan Obat Keluarga” di perkampungan sekitar kampus di Gunung Leutik, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Konsep kami adalah ingin mengembalikan pengetahuan- pengetahuan lokal tentang manfaat tumbuhan obat dengan mengintrodusir hasil-hasil riset yang telah kami lakukan,” kata Kepala Bagian Konservasi Keanekaragaman Tumbuhan, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Ervizal AM Zuhud, Selasa (4/1) di Bogor. Diperkirakan selama ini terdapat 20.000 spesies tumbuhan obat yang dipergunakan oleh 80 persen penduduk dunia. Berdasarkan kajian ethno-forest pharmacy (etno-wanafarma), sampai tahun 2007 tidak kurang dari 2.039 jenis tumbuhan obat ada di hutan tropika Indonesia. Menurut Ervizal, terdapat 237 jenis tumbuhan obat di perkampungan Gunung Leutik seluas 35 hektar. Sebagian besar sudah tumbuh di wilayah itu, tetapi pemahaman masyarakat terhadap manfaat tumbuhan obat tersebut makin tergerus. “Ada 15 jenis tumbuhan obat yang dijadikan unggulan,” katanya.

…dst

8 ) Rendah, Gairah Meneliti Ilmuwan Indonesia
http://suaramerdeka.com

05 Januari 2011
SEMARANG- Gairah melakukan penelitian atau riset terutama dalam bentuk publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia, hingga kini masih rendah. Padahal, rendahnya publikasi ilmiah peneliti di perguruan tinggi Indonesia pada jurnal ilmiah bereputasi internasional akan menghalangi masuk kategori world class university. “Menurun drastinya peringkat ketiga perguruan tinggi Indonesia harus dikhawatirkan. Menurut data THES, pada 2008 menunjukkan tiga PT Indonesia (UI, ITB, UGM), masuk peringkat 500 tertinggi di dunia. Padahal, pada 2006 dan 2007, UI menduduki peringkat 250 dan 395, ITB peringkat 258 menjadi 369, serta UGM di urutan 270 dan 360,” kata Anggota Dewan Riset Daerah Jateng Prof Dr Mudjahirin Thohir dalam Workshop Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah di ruang sidang Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, belum lama ini. Hal tersebut, menjadi PR berat bagi pemerintah guna menggairahkan ilmuwan khususnya akademisi kampus dalam melakukan penelitian secara berkala dan terarah. Berdasarkan data yang ia peroleh dari Science Direct Elsevier, menunjukkan sejak 1996 hasil riset Indonesia sekitar 500, hingga 2007 tetap masih kurang dari 1.000 hasil penelitian, yang setara dengan Filipina dan Vietnam. “Kita ketinggalan jauh dengan Thailand yang mengalami kelonjakan tajam output riset dari sekitar 1.000 menjadi 5.500 pada 2007. Sementara Malaysia dari 1.000 menjadi lebih dari 3.500 pada 2007,” kata dia yang juga Dosen Fakultas Ilmu Budaya Undip itu.

…dst

9 ) International Program UII Bidik Mahasiswa Asing
http://kampus.okezone.com

Selasa, 4 Januari 2011 – 19:38 wib
YOGYAKARTA – Universitas Islam Indonesia (UII) mulai membidik mahasiswa asing untuk belajar di kampusnya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, UII membuka Internasional Program (IP). Pembukaan ditandai dengan pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Internasional Program bersama 14 struktur baru untuk masa bakti 2010-2014 oleh Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid, kemarin. Rektor mengatakan, pembukaan Internasional Program merupakan kebijakan terbaru UII sebagai langkah menuju World Class University. Keberadaan program studi itu diharapkan dapat membantu menjaring mahasiswa asing untuk mau belajar di kampus tersebut. “Targetnya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang mau belajar di UII sebagai bagian menuju World Class University,” kata rektor.

…dst

10 ) Akhmaloka: Perguruan Tinggi Miliki Keterbatasan
http://kampus.okezone.com

Selasa, 4 Januari 2011 – 18:44 wib
BANDUNG – Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengungkapkan, perguruan tinggi (PT) memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga, menurut dia, tidak semua masalah masyarakat yang ada dapat diselesaikan oleh lembaga pendidikan tinggi tersebut. Akhmaloka menyebutkan, pada umumnya di dunia,perguruan tinggi dituntut untuk mendidik dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, tuntutan lebih ada di Indonesia. “PT dituntut juga untuk terlibat dengan proporsi yang hampir penuh dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” kata Akhmaloka seusai melantik dekan fakultas dan sekolah di lingkungan ITB, kemarin. Dia mencontohkan, pada 2005 lalu, Kota Bandung memiliki masalah yang pelik dalam sektor persampahan. Ketika itu, kota ini mengalami krisis tumpukan sampah. “Lalu, masyarakat mencari kami, ke mana ITB kok membiarkan sampah. Nah, untuk penyelesaian masalah seperti itu, kami tidak memiliki kewenangan apapun,” ucap Akhmaloka.

…dst

11) Tinggi, Peluang Profesi Arsiparis di Dunia Kerja
http://suaramerdeka.com

05 Januari 2011
SEMARANG- Peluang profesi arsiparis di dunia kerja dapat dikatakan cukup tinggi. Pasalnya, arsip sangat dibutuhkan untuk persyaratan administrasi.Ketua Kelompok Bidang Ilmu Kearsipan di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Undip Dra Tri Handayani MSi mengatakan, arsip banyak orang yang tak kenal, meski tiap hari membutuhkannya. Keberadaannya sangat penting untuk memenuhi hajat kebutuhan dan persyaratan administrasi, sehingga profesi arsiparis sangat diperlukan untuk menempati berbagai posisi, baik di pemerintahan maupun swasta. ”Namun, pelaksanaan sistem kearsipan di lingkungan perkantoran baik di instansi pemerintah maupun swasta perlu dikaji kembali. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan hasil yang belum kondusif untuk pencitraan sebuah institusi yang siap untuk memaksimalkan kinerjanya secara internal maupun melaksanakan era keterbukaan informasi untuk publik, seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

…dst

12 ) PGRI Anggap Pendidikan Nasional Berjalan Tanpa Arah
http://www.jpnn.com

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, menilai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sepanjang tahun 2010 berjalan tanpa semangat reformasi seperti yang digaungkan selama ini. “Tahun 2010 adalah tahun everything is usual (biasa-biasa saja), tanpa arus besar yang menunjukkan ke mana arah pendidikan nasional,” ujar Sulistyo di Jakarta, Selasa (4/1). Anggota DPD Ri dari JAwa Tengah itu mengingatkan, pada 14 Januari 2010 silam Kementerian Pendidikan Nasional pernah menggelar acara Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Namun menurutnya, pendidikan karakter sepanjang 2010 seolah-olah menjadi arah dan muara pendidikan nasional. “Padahal, kajian PB PGRI menggencarkan pendidikan karakter akan menjadikan pendidikan kita salah arah. Pendidikan watak, budi pekerti, dan akhlak mulia yang dicanangkan tidak memiliki makna baru,” tegasnya.

…dst

13 ) Kampus Harus Berperan Dalam Berantas Korupsi
http://newspaper.pikiran-rakyat.com

BANDUNG, (PR) 5 Januari 2011
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengubah budaya hukum masyarakat, sehingga membantu melakukan pemberantasan korupsi di masyarakat. Perubahan budaya hukum tersebut adalah mengubah pandangan dari cara berpikir konkret menjadi abstrak atau futuristik. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang juga Komisioner Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di Bandung, Selasa (4/1). Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan pemberantasan mafia hukum. Peran tersebut berpengaruh secara tidak langsung karena perguruan tinggi punya daya paksa dan memberi dorongan moral. Menurut Jaja, peran yang paling harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah melakukan perubahan dari kacamata budaya hukum di Indonesia. Dia mengatakan, budaya hukum di Indonesia masih bersifat konkret atau spontan. Hal itu menyebabkan bangsa Indonesia tidak berpikir panjang mengenai dampak apa saja yang akan diterima nanti dari perbuatan yang dilakukan sekarang.

…dst

14 ) Pendirian BEM Ditolak, UIB “Memanas”
http://edukasi.kompas.com

Selasa, 4 Januari 2011 | 21:40 WIB
BATAM, KOMPAS.com – Suasana kampus Universitas Internasional Batam (UIB), Selasa (4/1/2011) malam memanas. Ini gara-gara Aliansi Mahasiswa Peduli terhadap UIB bersitegang dengan pihak kampus. Aliansi menuntut pihak kampus memberi ruang bagi mahasiswa untuk membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Namun tuntutan ini dengan tegas ditolak pihak kampus. Pembicaraan antara pihak kampus dan aliansi pun berjalan alot dan emosional. “Di UIB pernah ada BEM. Kenyataannya BEM justru menambah birokrasi urusan mahasiswa. Jadi kami menolak pendirian BEM di UIB,” kata Wakil Rektor II UIB, Teddy Jurnali. Hingga berita ini diturunkan, ratusan mahasiswa masih berkumpul di dalam kampus. Sejumlah pejabat kampus UIB juga masih berada di kampus. Para mahasiswa berteriak-teriak menuntut pendirian BEM. Tidak ada aksi perusakan dalam peristiwa ini. Aksi mahasiswa hanya diawasi oleh satpam kampus.

…dst

15 ) Mahasiswa Tuntut Dekan Mulawarman Mundur
http://edukasi.kompas.com

Selasa, 4 Januari 2011 | 12:23 WIB
SAMARINDA, KOMPAS.com – Seratusan civitas akademika Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman berunjuk rasa menuntut pengunduran diri Dekan Fakultas Kehutanan Sukartiningsih dan Pembantu Dekan I Bernaulus Saragih, Selasa (4/1/2011), di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Civitas menilai penunjukan Sukartiningsih oleh Rektor Zamruddin Hasid cacat hukum. Sebabnya, penunjukan dekan bukan hak preogatif rektor. Adapun pada 29 November 2010 lalu, Dekan Fakultas Kehutanan (waktu itu) Prof Afif Ruchaemi mengundang seluruh anggota senat fakultas untuk mengadakan Rapat Senat Fakultas Kehutanan. Rapat diadakan sebagai konsekuensi penunjukan Afif sebagai Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman. Dengan begitu perlu dilakukan pemilihan Dekan Fakultas Kehutanan yang baru.

…dst

OOT:

16 ) Ujian Nasional 18-21 April 2011
http://edukasi.kompas.com

Selasa, 4 Januari 2011 | 13:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan diselenggarakan 18-21 April 2011. Sementara jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan dilaksanakan 25-28 April 2011.Jadwal UN ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh Senin (4/1/2011) di Jakarta. Dalam UN April mendatang sudah digunakan formula baru untuk menentukan kelulusan yaitu nilai gabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah yang meliputi ujian sekolah dan nilai rapor. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly mengatakan, UN Susulan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011.

…dst

17 ) BSNP Siap Sosialisasi UN
http://suaramerdeka.com

05 Januari 2011
JAKARTA – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) siap menyosialisasikan Permendiknas No 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011. Permendiknas itu telah ditandatangani Mendiknas Mohammad Nuh beberapa waktu lalu. `’Dengan adanya Permendiknas, BSNP siap melakukan sosialisasi pada awal Januari ini. Target sosialisasi agar Permendiknas dan prosedur operasi standar ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah,” kata anggota BSNP Mungin Edy Wibowo, Selasa (4/1). Dengan adanya Permendiknas maka UN tinggal dilaksanakan mengacu pada aturan yang ada. Yang jelas, sebelum sosialisasi dilakukan BSNP akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Dalam Permendiknas disebutkan pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2010/2011 jenjang SMA/MA/SMK akan digelar pada 18-21 April 2011. Adapun UN SMP/MTs pada 25-28 April 2011. Sementara UN Susulan SMA/MA/SMK pada 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011. UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011.

…dst

18 ) Mau Lulus, Nilai Ujian Nasional Minimal 4
http://www.tempointeraktif.com

Rabu, 05 Januari 2011 | 03:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan formulasi baru dalam penentuan kelulusan seorang siswa. Formulasi baru tersebut yakni gabungan antara nilai ujian nasional dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah.Untuk pembobotan, nilai ujian nasional akan memiliki porsi 60 persen sedangkan nilai sekolah 40 persen. “Dari formulasi tersebut setelah disimulasikan hasil UN, siswa kalau ingin lulus minimal nilai mata pelajaran UN harus 4,” jelas Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1). Akan tetapi dengan adanya formulasi penggabungan tersebut dengan nilai ujian nasional yang minimal 4, siswa harus mendapatkan nilai sekolah di setiap mata pelajaran minimal 8. “Jadi tetap saja, kalau UN-nya 4 tapi nilai sekolahnya jeblok tetap tidak akan lulus,” jelas Nuh. Untuk standar nilai kelulusan dari nilai gabungan tersebut, lanjut Nuh, pemerintah tidak mengubah nilainya dari tahun lalu yakni 5,5.

…dst

19 ) 30.000 Siswa tidak Mampu tak Bisa Lagi Dapat Bantuan
http://newspaper.pikiran-rakyat.com

BANDUNG, (PR) 05 Januari 2011
Sekitar 30.000 siswa tidak mampu tingkat SMA di Provinsi Jawa Barat dipastikan tidak termasuk penerima bantuan dari pemerintah. Hal itu disebabkan, mulai tahun 2011, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihilangkan.”Tahun ini hanya ada beasiswa bagi siswa tidak mampu. Itu pun tidak semua bisa menikmati. Hanya sekitar 6.000 siswa yang menerima. Sementara prediksi dari pusat, jumlah siswa tidak mampu tingkat SMA di Jawa Barat berkisar 35.000-an,” kata Kasie Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H.M Burhanudin, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1). Menurut Burhanudin, selama dua tahun terakhir, seluruh siswa SMA di Jawa Barat tanpa kecuali menerima bantuan sekitar Rp 120.000 per siswa per tahun melalui BOS provinsi. Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi sekitar Rp 85 miliar. “Sementara tahun ini, alokasi BOS SMA dihilangkan dan diganti dengan beasiswa dengan anggaran hanya sekitar Rp 5 miliar. Yang menerima hanya 6.250 siswa di seluruh Jawa Barat dengan alokasi Rp 780.000 per siswa per tahun. Tentu jumlah ini sangat kurang,” ujarnya…cut..Awal penghapusan BOS SMA ini, menurut Burhanudin, karena tidak adanya payung hukum untuk pemberian bantuan kepada siswa SMA. (A-157)***

…dst

20 ) Kaji Tarik Guru PNS di Sekolah Swasta
http://www.jpnn.com

Selasa, 04 Januari 2011 , 08:14:00
JAKARTA – Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bersama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengkaji ulang rencana penarikan terhadap guru-guru pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di sekolah swasta. Kebijakan itu menuai protes dan memicu polemik.Kepala Bidang Penyusunan Formasi Deputi SDM Aparatur Kemen PAN Sukardiono menjelaskan bahwa pihaknya terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan pendistribusian guru negeri untuk bertugas di sekolah swasta merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. “Kami masih mengkaji apakah PP itu tetap relevan atau tidak,” tuturnya kemarin (3/1). Pasal 3 PP tersebut menyebutkan, bantuan bagi sekolah swasta bisa saja berbentuk uang, tenaga pendidik berstatus PNS, serta sarana dan prasarana pendidikan. Sukardiono, menjelaskan selama ini distribusi bantuan guru PNS ke sekolah swasta minim evaluasi. Dia berharap Kemendiknas mengevaluasi bantuan itu.

…dst

21 ) PGRI Capai Kesepakatan
http://cetak.kompas.com

Rabu, 5 Januari 2011 | 04:22 WIB
SEMARANG, KOMPAS – Persatuan Guru Republik Indonesia mencapai kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah soal penarikan guru berstatus pegawai negeri sipil di sekolah swasta. Dalam kesepakatan itu, meski guru menerima surat keputusan dari pemerintah kabupaten/kota untuk bertugas di sekolah negeri, mereka boleh tetap mengajar di sekolah swasta. “Kesepakatan itu menguntungkan semua pihak,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Subagyo Brotosedjati di Kota Semarang, Selasa (4/1).

…dst

22 ) TEKNOLOGI KEDOKTERAN
Cara Baru Bedah Robotik
http://cetak.kompas.com

Rabu, 5 Januari 2011 | 03:57 WIB
Oleh M Zaid Wahyudi
Operasi bedah sering kali meninggalkan bekas luka besar yang mengganggu penampilan pasien, khususnya jika dilakukan di sekitar wajah dan leher. Pembedahan juga sering kali membuat pasien banyak kehilangan darah hingga membutuhkan transfusi dalam jumlah besar. Sesudah operasi, pasien harus menjalani pemulihan yang lama agar bisa beraktivitas normal kembali. Jika ditemukan adanya risiko infeksi akibat pembedahan, dipastikan pasien akan menjalani perawatan pascaoperasi yang lebih lama lagi. Kini, berbagai risiko itu dapat dikurangi dengan pembedahan robotik. Teknik baru pembedahan ini belum tersedia di semua negara. Di Asia Tenggara, Singapura adalah negara pertama yang menggunakan cara baru ini sejak 2010. Bedah robotik dilakukan dengan menggunakan peralatan da Vinci® Surgical System buatan Intuitive Surgical, Inc.

…dst

23 ) Sejarawan UGM: Keistimewaan Yogya adalah Fakta Sejarah
http://www.republika.co.id

Selasa, 04 Januari 2011, 15:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Suhartono mengatakan, keistimewaan Yogyakarta merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh pemerintah pusat. Yogyakarta menurutnya telah memberikan andil yang sangat besar bagi terbentuknya dan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) hingga bisa seperti saat ini. “Keistimewaan Yogyakarta adalah bagian dari sejarah negeri ini dan tidak bisa dipisahkan atau hilangkan dari sejarah negara ini,” terangnya saat menjadi pembicara pada stadium general di Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri, Selasa (4/1). Stadium general yang digelar UGM tersebut memang khusus untuk memperingati pindahnya ibukota NKRI dari Jakarta ke Yogyakarta, 4 Januari 1946 lalu. Sejak tahun 2007 UGM setiap tahun rutin menggelar kegiatan serupa.

…dst

24 ) Berita Lain-Lain