Program Dokter Plus Dimulai Tahun Ini
http://www.kemdiknas.go.id/

04 Januari 2011 | Laporan oleh ahmad_dj
JAKARTA —  Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyampaikan, mulai 2011 bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, pihaknya akan mengadakan program dokter plus. Maksudnya, dokter umum yang diberikan keterampilan tambahan. Program ini, kata dia, terutama akan dimulai di kawasan Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Timur. Pihaknya bersama-sama dengan Kemdiknas juga berencana menambah pendidikan spesialis. “Sekarang dokter spesialis hanya boleh dididik di perguruan tinggi negeri atau pemerintah. Kami inginkan supaya perguruan tinggi swasta yang baik pun diperbolehkan untuk mendidik dokter spesialis,” ujarnya pada Sosialisasi Program Prioritas Kesejahteraan Rakyat 2011 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Selasa (4/1/2011).

Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menjelaskan lima prioritas anggaran kementriannya untuk 2011. Pertama, untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp1,3 triliun. Kedua, penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun Rp7,2 triliun dan Rp26 triliun ditransfer ke daerah. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan vokasi Rp2,4 triliun. Prioritas keempat adalah percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/D4, sertifikasi dan rintisan pendidikan profesi guru Rp8 triliun, dan prioritas kelima percepatan peningkatan jumlah dosen S3 Rp2 triliun. Mendiknas menyebutkan, angka partisipasi kasar (APK) PAUD saat ini 54%. Angka ini ditargetkan naik menjadi 72% pada 2014. “Setiap tahun diperkirakan naik 10-15 persen,” katanya. Kemdiknas juga mengalokasikan anggaran Rp160 miliar. untuk pembangunan sekolah olah raga bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

Adapun Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyampaikan, pada akhir 2011 ditargetkan Provinsi DKI Jakarta bebas anak jalanan. Dia menyebutkan, saat ini terdapat 8.000 anak jalanan di Jakarta. “Tantangan tidak mudah untuk mengubah karakter anak yang sudah biasa bebas kemudian dipindahkan ke lembaga pendidikan sekolah,” ujarnya.

Sedangkan Menteri Agama Surya Dharma Ali menyampaikan,  program kementriannya pada 2011 adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan, sekaligus melakukan upaya meringankan beban pendidikan bagi siswa siswi maupun di lembaga pendidikan keagamaan lainnya. “Kami juga mengajak pemerintah daerah mewujudkan pendidikan gratis dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah,” katanya.

Ketika mendapat giliran bicara pada acara tersebut, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kustantinah menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan Kemeterian Pendidikan Nasional melakukan pengawasan jajan anak sekolah. Dia mengungkapkan, tahun lalu dilakukan uji sampel terhadap pangan jajan anak sekolah seluruh Indonesia. Hasilnya, dari 3.000 sampel terdapat 45,36% jajanan yang mengandung bahan yang tidak diperbolehkan dalam pangan seperti zat warna, boraks, dan formalin. “Untuk itu maka penguatan kemitraan dengan kementerian terkait diperlukan,” katanya.

Adapun Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan, capaian pada 2010 dari segi Global Competitiveness Index 2010/2011 Indonesia meningkat dari posisi 54 ke 44. Posisi tersebut di atas Vietnam dan India. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 111 ke 108, dengan target di posisi 100. Sedangkan jumlah penduduk miskin menurun 13,3 persen pada Maret 2010, dari 16,7 persen pada 2004. “Sekarang jumlahnya nominalnya sekitar 31,5 juta dari 237,5 juta orang hasil Sensus 2010,” katanya. (agung)