1 ) Berharap Status BLU PTN Tekan Penyimpangan Dana
Senin, 24 Januari 2011 , 21:12:00

JAKARTA—Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Dodi Nandika menjelaskan, dengan adanya perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dipastikan dapat meminimalisir penyimpangan dana di lingkungan PTN. Dijelaskan, selama ini yang menjadi masalah adalah banyaknya PTN yang menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan kampus. Padahal, dana tersebut seharusnya disetorkan dan dilaporkan langsung ke kas negara. “Dengan adanya perubahan status seperti ini, maka segala penerimaan dana dari masyarakat tidak perlu dilaporkan dan disetorkan lagi ke kas negara,” ungkap Dodi di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (24/1). Dodi mengatakan, hingga saat ini memang tidak ada penyimpangan dana, meski penggunaannya tidak sesuai dengan undang-undang. “Semua transaksi yang ada sudah sesuai dan digunakan untuk kegiatan baik, tetapi tetap saja melanggar undang-undang. Pasalnya, PTN yang berstatus BHMN, memang wajib untuk menyetorkan semua penerimaan ke kas negara,” ujarnya. Hingga saat ini, jelasnya, PTN yang menjadi BLU berjumlah 20 kampus.

…dst

2 ) Rektor Merasa Nyaman dengan Status BLU PTN
Senin, 24 Januari 2011 , 20:23:00

JAKARTA—Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rachmat Wahab mengatakan, perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang semula berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan kini berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dinilai lebih fleksibel, terutama dalam proses pengelolaan keuangan kampus. “Kalau boleh dibilang, status BLU ini lebih fleksibel dan membuat kami lebih nyaman dalam mengelola keuangan kampus. Pasalnya, dengan status yang lama (BHMN), jika kami membutuhkan dana, kami harus melaporkan ke Kementerian Keuangan yang mana prosesnnya memakan waktu yang cukup lama. Padahal, kami membutuhkan dana mendadak,” ungkap Rachmat ketika dihubungi JPNN di Jakarta, Senin (24/1). Rachmat menambahkan, kelebihan lain dari status BLU ini adalah PTN tidak diwajibkan untuk menyetorkan dana yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akan tetapi, PTN tetap diwajibkan untuk melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana. “Nampaknya hal ini bukan masalah untuk kami. Yang terpenting, kami bisa lebih leluasa dalam menggunakan dana yang ada, khususnya untuk kegiataan kemahasiswaan,” jelasnya. Meski merasa lebih nyaman, Rachmat juga menyebutkan beberapa kendala terkait perubahan status ini. Yakni, proses penyusunan laporan keuangan yang wajib dilaporkan ke Kemenkeu. Menurutnya, hal ini terlihat mudah, tetapi pihaknya harus berhati-hati dan lebih teliti. Dikatakan, data laporan keuangan tersebut harus akuntabel sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

…dst

3 ) Badan Layanan Umum PTN Perjelas Pendanaan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/377981/

Monday, 24 January 2011
JAKARTA (SINDO) – Perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) dari badan hukum milik negara (BHMN) menjadi badan layanan umum (BLU) dinilai bisa mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan perguruan tinggi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Dodi Nandika mengatakan, sumber anggaran PTN saat ini berasal dari berbagai sumber di antaranya dari APBN,penerimaan mahasiswa yang dinamakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kerja sama riset pemerintah daerah dan industri. Selama ini yang menjadi masalah adalah banyak PTN yang memakai dana PNBP untuk kegiatan proses belajar kemahasiswaan. Padahal, dana tersebut seharusnya langsung disetor ke kas negara kemudian PTN boleh meminta lagi dana tersebut untuk keperluan akademik. “Dana memang dipakai untuk kegiatan yang baik, namun tetap saja tidak sesuai undang-undang,” katanya seusai Perayaan Natal di Gedung Kemendiknas kemarin. Dodi mengakui, kegiatan perkuliahan tidak dapat menunggu dana dari pemerintah turun. Namun, pemakaian PNBP itu yang menjadi sorotan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain penggunaan PNBP,penyimpangan lain yang disorot ialah pembelian barang milik negara yang tidak dicatat dan pembukaan rekening yang tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Menurut dia, sudah ada petunjuk dari BPK sebagai arahan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Selain itu juga ada tim khusus yang dibentuk Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendiknas.

…dst

4 ) Rp 2,3 Triliun, KPK yang Harus Terjun
http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/24/15455497/Rp.2.3.Triliun..KPK.yang.Harus.Terjun

Senin, 24 Januari 2011 | 15:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan satuan tugas (satgas) bentukan Kementrian Pendidikan Nasional untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi temuan BPK senilai Rp 2,3 triliun di tubuh kementrian tersebut diragukan dan dinilai tidak berguna. Sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun tangan. “Kami sudah minta KPK yang terjun dan BPK melakukan audit investigatif untuk uang senilai Rp 2,3 triliun itu, jadi bukan audit biasa,” ujar Ade Irawan dari Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kompas.com, Senin (24/1/2011). Sayangnya, kata Ade, saat ini KPK sedang punya agenda besar dengan Kemdiknas, yaitu menandatangani MoU pendidikan antikorupsi. “Seharusnya pemberantasan korupsinya dulu didahulukan, bukan pendidikan antikorupsi,” kata Ade. Secara terpisah, Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Retno Listyarti mengatakan, keberadaan satgas untuk mengusut temuan BPK tersebut tidak diperlukan. Apalagi, lanjut dia, temuan penyimpangan itu sudah diakui oleh Mendiknas. “Penyimpangan itu kan kriminal, maka serahkan saja kepada aparat penegak hukum bukan, bukan satgas. Apalagi dengan jumlah lebih dari satu triliun dan bersumber dari APBN, KPK seharusnya sudah bisa mengusut,” kata Retno.

…dst

5 ) 80.000 Kursi untuk Subkampus
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/377955/

Monday, 24 January 2011
BANDUNG(SINDO) – Program subkampus dengan memadukan perguruan tinggi dan SMK segera dilaksanakan di Jawa Barat.Sebanyak 80.000 kursi disiapkan untuk menampung peserta didik. Dengan mengikuti program ini siswa mendapatkan ijazah setara D-1 dari universitas. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasyi mengatakan, program subkampus memasuki tahap persiapan.Targetnya pada tahun ajaran 2011 program ini sudah dimulai.”Dari target delapan perguruantinggiyangbakaldigandeng, ITB,Unpad,dan IPB,serta salah satu PT di Purwokerto sudah siap bekerja sama,”ujarnya kemarin. Namun, politeknik seperti Polman, Polban,dan Poltekpos,belum memiliki kesempatan. Nantinya program studi yang dibuka akan disesuaikan dengan SMK penyelenggara. Peserta program subkampus akan belajar selama satu tahun di SMK yang ditunjuk. Program atau kurikulumnya dari perguruan tinggi dengan ijazah yang diakui aspek legalnya.”Jika SMK bekerja sama dengan ITB,maka siswa akan memperoleh ijazah D-1 dari ITB.Saat ini banyak yang sudah menjalankan, namun aspek legalnya belum bisa diakui,”kata Wahyudin. Untuk biaya pendidikan, dia belum bisa mengungkapkan secara detail, yang jelas jangan terlalu memberatkan. “Untuk SPP, satu orang tidak lebih dari Rp150.000,” ucapnya. Dia mengatakan, semua SMK RSBI dan SSN yang memiliki fasilitas memadai bisa menjadi peserta subkampus. Dengan terlebih dulu dievaluasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan

…dst

6 ) Mahasiswa KKN Diterjunkan ke Merapi
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/01/25/135261/Mahasiswa-KKN-Diterjunkan-ke-Merapi

25 Januari 2011
SEMARANG- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari perguruan tinggi negeri se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tahun ini akan diterjunkan ke lokasi bencana erupsi Gunung Merapi. Tujuannya untuk ikut menyusun dan mengimplementasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rektor Universitas Diponegoro Prof Sudharto Prawata Hadi MES PhD mengatakan, upaya tersebut bukan berarti program rehabilitasi dan rekonstruksi pascaletusan Merapi belum optimal. “Kami melihat pemerintah sudah bagus melakukan upaya perbaikan di sekitar bencana, termasuk membantu memulihkan para korban dari tekanan mental maupun dalam membantu mereka kembali hidup layak. Kami tergugah untuk ikut berpartisipasi sebagai pengamalan sosial,” katanya, kemarin. Para mahasiswa yang jumlahnya 335 orang, tutur dia, akan didamping para ahli atau pakar sesuai bidang yang ditangani di lokasi bencana. “Misalkan untuk pemulihan mental korban, ya kami terjunkan psikolog dan psikiater. Untuk perbaikan sarana-prasarana, kami terjunkan ahli teknik sipil maupun arsitektur, dan sebagainya. Ini yang sudah kami lakukan tepat saat Merapi seusai meletus lalu. Ke depan kami bertekad berperan lebih besar dalam pemulihan lingkungan sekitar bencana Merapi,” ungkapnya.

…dst

7 ) Undip Lanjutkan Pembangunan RS Pendidikan
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/01/24/160372-undip-lanjutkan-pembangunan-rs-pendidikan

Senin, 24 Januari 2011, 21:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG–Universitas Diponegoro Semarang kembali melanjutkan proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Undip, setelah sempat terkendala masalah pendanaan. “Kami akan lanjutkan kembali (pembangunan RS Pendidikan, red.), sudah ada kucuran dana lagi dari Islamic Development Bank (IDB),” kata Rektor Undip, Prof Sudharto P. Hadi di Semarang, Senin. Ia tidak menyebutkan berapa besar tambahan dana dari IDB tersebut, seraya mengatakan pihaknya optimistis bahwa pembangunan RS Pendidikan Undip akan selesai pada akhir tahun 2011. “Kami menargetkan pembangunan RS Pendidikan Undip akan rampung akhir tahun ini dan segera beroperasi, sebab pembangunan gedung hampir selesai. Tinggal kurang peralatan,” katanya. Menurut dia, RS Pendidikan Undip tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai laboratorium untuk menunjang fungsi pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta langkah penelitian. Pembangunan RS Pendidikan Undip merupakan program Rektor sebelumnya, Prof Susilo Wibowo. Sudharto mengatakan akan meneruskan program-program terdahulu yang sudah berjalan. Sebelumnya, pembangunan RS Pendidikan Undip sempat mengalami kendala pendanaan, yakni kurang sekitar Rp80-100 miliar akibat penguatan nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

…dst

8 ) USU Masuk 6 PT Terpopuler di Indonesia
http://kampus.okezone.com/read/2011/01/24/373/417483/usu-masuk-6-pt-terpopuler-di-indonesia

Senin, 24 Januari 2011 – 19:25 wib
MEDAN – Universitas Sumatera Utara masuk dalam 6 besar perguruan tinggi terpopuler dari 151 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hasil ini berdasarkan pemeringkatan web versi 4International Colleges and Universities (4ICU) yang dipublikasikan pada Januari 2011 ini. “Sebelumnya USU berada pada posisi ke-9 pada Juli 2010 dan ke-12 pada Januari 2010 lalu. Peningkatan ini merupakan hasil komitmen dan kerja keras semua komponen di lingkungan USU yang telah berkontribusi pada situs www.usu.ac.id,” jelas Kepala Bagian Humas USU Bisru Hafi, Senin (24/1/2011). Situs www.usu.ac.id, termasuk pada semua situs di bawah domain tersebut, mengalami peningkatan dalam jumlah konten informasi dan pengetahuan yang dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas. Konten tersebut meliputi antara lain 19.300 karya ilmiah civitas akademika USU, bahan-bahan e-learning mata kuliah dan informasi lainnya.

…dst

9 ) Unsoed Laksanakan Program KKN Tematik, Seperti Apakah?
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/01/24/160276-unsoed-laksanakan-program-kkn-tematik-seperti-apakah

Senin, 24 Januari 2011, 16:28 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, melaksanakan program KKN tematik gaya baru. Selain jenis KKN Posdaya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 silam, khusus pada semester genap tahun 2011 ini juga dilaksanakan 4 jenis KKN tematik yang berbeda. Yakni, KKN Mitigasi Bencana, KKN Pesantren, KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan KKN Kerja Usaha. Mahasiswa yang akan mengikuti KKN pada semester genap ini, ada sebanyak 2.063 mahasiswa. Mereka dilepas di Gedung Unsoed Convention Centre (UCC), Senin (24/1), dengan mendapat pembekalan dari mantan Menko Kesra/Kepala BKKBN Haryono Suyono, dan Direktur RRI Parni Hadi. Rektor Unsoed Prof Edy Yuwono PhD menyatakan, KKN Tematik seperti KKN Mitigasi Bencana, KKN Pesantren dan KKN Kerja Usaha, merupakan program KKN jenis baru yang dilaksanakan Unsoed. Keempat jenis KKN tematik tersebut, melengkapi KKN tematik Posdaya yang sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu.

…dst

10 ) Unsoed Purwokerto Lepas 2.063 Mahasiswa KKN
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/01/24/160306-unsoed-purwokerto-lepas-2063-mahasiswa-kkn

Senin, 24 Januari 2011, 17:51 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senin, melepas 2.063 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Unsoed Purwokerto, Prof Dr Totok Agung Dwi Haryanto, mengatakan, delapan kabupaten yang menjadi daerah kegiatan KKN, yakni Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Brebes, Pemalang, dan Magelang. Ia mengatakan, jumlah desa yang menjadi daerah KKN seluruhnya sebanyak 305 desa yang tersebar di 28 kecamatan di delapan kabupaten tersebut. Menurut dia, KKN kali ini memiliki keistimewaan karena selain KKN Posdaya dan KKN Kuliah Kerja Usaha (KKU), juga ada KKN Mitigasi Pascabencana dan KKN Pesantren. “Khusus KKN Mitigasi Pascabencana akan dilaksanakan di Desa Kalibening dan Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, masing-masing 30 mahasiswa,” katanya.

…dst

11 ) Tokoh Mimika Temui Mahasiswa Papua di Semarang
http://www.antaranews.com/berita/1295900420/tokoh-mimika-temui-mahasiswa-papua-di-semarang

Selasa, 25 Januari 2011 03:20 WIB |
Semarang (ANTARA News) – Sejumlah tokoh Kabupaten Mimika, Papua , mengunjungi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Senin, untuk memberi “wejangan” bagi para mahasiswa asal Papua yang kuliah di Semarang. Tokoh Mimika yang hadir, antara lain mantan Bupati Mimika, Allo Rafla, tokoh wanita Amungwe Papua, Yosepha Alomang, John Nakiaya (tokoh masyarakat Kamoro), dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Yesaya Sombuk. Di sela “Sosialisasi Tindak Lanjut Mahasiswa Mimika Papua Penerima Beasiswa” itu, Yosepha Alomang, yang akrab disapa Mama Yosepha mengatakan mahasiswa Papua harus berpikir dan bertindak sesuai adat yang diwariskan leluhur. Penerima Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999 dan Anugerah Lingkungan Goldman pada 2001 itu juga menyesalkan peristiwa meninggalnya empat mahasiswa asal Papua pada awal Januari lalu akibat pesta minuman keras di Bandung.

…dst

12 ) Pendidikan Luar Negeri
Tersedia, PhD Ilmu Komputer ke China!
http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/24/14262929/Tersedia..PhD.Ilmu.Komputer.ke.China..

24 Januari 2011
KOMPAS.com – Dalian University of Technology, China, menawarkan dua sampai tiga beasiswa untuk meraih gelar PhD di bidang Ilmu Komputer. Beasiswa ini berlaku untuk tahun akademik 2011/2012. Beasiswa tersebut ditawarkan The Cyber-Physical Systems (CPS) Research Group at School of Software, Dalian University of Technology (DUT), bagi mereka yang dinilai berpotensi melakukan riset-riset di bidang cyber-physical dan social computing. Beberapa bidang yang menjadi target riset tersebut adalah kesehatan, energi, konsumsi energi listerik, transportasi, dan pendidikan. Bagi yang berminat, pendanaan program beasiswa ini didukung oleh dana beasiswa pemerintah China dengan skema 2,000 RMB per bulan dan tunjangan asuransi kesehatan. Adapun pendaftaran beasiswa ini dibuka sampai 28 Februari 2011. Informasi mengenai beasiswa ini bisa dilihat di http://fengxia.net.

…dst

13 ) Kasek Pegang Kunci Jalur Undangan
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/01/25/135259/Kasek-Pegang-Kunci-Jalur-Undangan

25 Januari 2011
BANDUNG – Kepala sekolah (kasek) menengah memegang peran penting dalam proses pendaftaran siswanya yang berminat menjadi mahasiswa baru melalui jalur undangan perguruan tinggi negeri (PTN) pada SNMPTN 2011. “Mumpung masih ada waktu, kasek diharapkan sudah baca-baca semuanya. Mereka juga harus rajin-rajin membuka situs SNMPTN, terutama untuk memastikan pendaftaran sesuai prosedur,” kata Sekretaris Eksekutif Panitia SNMPTN Lokal Bandung, Asep Gana Suganda di Kampus Unpad Bandung, belum lama ini. Berdasarkan tata cara pendaftaran jalur undangan, kasek diharuskan membaca dan memahami seluruh ketentuan dan prosedur jalur undangan di laman SNMPTN di alamat http://undangan.snmptn.ac.id Hal ini terkait dengan persyaratan dan daya tampung program studi masing-masing PTN. Mereka juga harus proaktif mendaftarkan profil sekolahnya agar mendapatkan akun dan password sebagai pintu masuk pendaftaran siswanya. Melalui akun itu, data prestasi akademik siswa yang mendapat rekomendasinya dilampirkan secara online.

…dst

14 ) Kemdiknas Siap Tarik Buku Seri SBY
Jika Buku Tak Masuk Daftar BSNP
http://www.jpnn.com/read/2011/01/24/82758/Kemdiknas-Siap-Tarik-Buku-Seri-SBY-

Senin, 24 Januari 2011 , 19:43:00
JAKARTA—Sekrertaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Dodi Nandika menjelaskan, Kemdiknas telah menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan atas beredarnya buku-buku seri “Mengenal Lebih Dekat Dengan SBY” ke sekolah-sekolah. Dodi menyebutkan, tim khusus penyelidikan buku ini terdiri dari utusan Kemdiknas, Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). “Timnya sudah jalan mulai Minggu (23/1) kemarin. Mereka tentunya bertugas untuk mengetahui dari mana asal buku tersebut, apa kegunaannya, bagaimana kualitasnya, dan lain sebagainya. Itu masih diselidiki,” ungkap Dodi ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (24/1). Dodi menjelaskan, dana untuk pengadaan buku SBY tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dodi mengakui hingga saat ini pihaknya belum mengetahui siapa yang sebenarnya membeli buku SBY tersebut. “Itu DAK, bukan APBN kita, sehingga kita tidak tahu. Dana itu kan berasal dari pusat (Kementerian Keuangan, red) yang langsung dialokasikan ke daerah. Sehingga kami tidak boleh menolak keputusan daerah,” tukasnya.

…dst

15 ) Buku SBY Siap Ditarik
http://kampus.okezone.com/read/2011/01/24/373/417480/buku-sby-siap-ditarik

Senin, 24 Januari 2011 – 19:16 wib
SLAWI – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tegal siap menarik buku bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 61 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten setempat. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindikpora Kabupaten Tegal Waudin menegaskan, pihak dinas siap menarik buku SBY yang telah didrop kepuluhan SMP bila mana konten buku mengandung muatan politis. “Kita baca dulu buku tersebut (buku SBY), bila tidak bermanfaat dan mengandung muatan politis kontennya, maka kami akan menariknya,” kata Waudin ditemui di kantornya kemarin. Hingga saat ini, Dindikopora belum mengetahui bentuk fisik buku SBY, sehingga belum bisa menyimpulkan apakah buku itu layak dikonsumsi siswa atau tidak. Pasalnya, pendistribusian buku SBY dilakukan oleh pihak ketiga atau pemenang lelang yang diadakan pemerintah pusat.

…dst

16 ) Berita Lain-Lain
Aksi yang Tak Terpuji
Aksi DPR Kumpulkan Koin untuk Presiden Merupakan Penghinaan
Indra Piliang: ‘Koin untuk Presiden’ di DPR Coreng Profesi Politisi
Ulama: Tokoh Agama Sebetulnya Menyampaikan Nasehat
Saling Tuding Buku SBY
Heboh Buku SBY, Kemendiknas Turunkan Tim
Gayus
Gayus Akhirnya Jadi Komoditas Politik
Ke Mana Kasus Gayus Akan Melangkah?
Merapi-Lahar Dingin
Akan Dibangun Dinding Beton Setinggi 12 Meter ( Lahar Dingin )
UFO ?
Lingkaran Itu Jejak UFO? ( Fenomena unik )
UFO Mampir di Sleman
Crop Circle Diyakini Buatan Manusia
Peneliti LAPAN Ragukan UFO Mampir di Sleman
Jejak UFO di Sleman Bikin KASAU Penasaran
Lain-Lain
Darmin Ingin Gaji Pegawai BI Naik 7 Persen
KPK Siap Laporkan Ditjen Pajak ke Presiden
Balita di Indonesia Cenderung Pendek
Bandara Rusia Dibom,31 Tewas
Moskow Tak akan Menangis!