Kemendiknas Bikin Pakta Integritas
Minggu, 23 Januari 2011 , 11:06:00
JAKARTA- Pengusutan yang dilakukan Ispektorat Jendral Kementerian Pendidikan Nasional (Itjen Kemendiknas) tidak berhenti pada pemanggilan perguruan tinggi negeri. Pengusutan atas temuan aliran dana liar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) senilai Rp 2,3 triliun di sejumlah perguruan tinggi negeri itu, akan berujung pada penandatanganan pakta integritas. Pembentukan usul penandatanganan Pakta Integritas tersebut dibeber Irjen Kemendiknas Wukir Ragil. Dia mengatakan, pakta tersebut perlu untuk membuat seluruh pejabat di lingkungan kemendiknas tidak menyelewengkan anggaran. “Semuanya untuk mencegah tindak pidana korupsi,” kata dia. Wukir mengatakan, pakta integritas ini bakal ditandangani oleh seluruh pejabat di lingkungannya.

Wukir mengatakan penandatanganan pakta tersebut menunggu waktu dari Mendiknas M Nuh yang sedang menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Penandatangan pakta ini sendiri, bakal dilakukan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan pendandatanganan ini, hubungan Kemendiknas dengan tiga institusi itu bakal semakin intim. Terutama dengan KPK. Seperti diketahuin, saat ini Kemendiknas sudah bekerjasama dengan KPK untuk program kurikulum antikorupsi.

Lebih lanjut Wukir yang juga menjadi koordinator task force semacam satgas temuan BPK mengatakan, pemeriksaan untuk mengejar upaya tindak lanjut dari satker (satuan kerja) kemendiknas masih berjalan. Satker yang disebut itu adalah PTN-PTN di penjuru nusantara. Dia menyebutkan, belum menjadwal pemanggilan lagi. “Pastinya nanti jika ada perkembangan kami sampaikan,” terangnya. Ia tetap berpendapan, pakta tersebut bisa efektif mencegah tindak pidana korupsi.(wan/jpnn)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id

>>>>>>

Dear All,
Dalam waktu seminggu ini ada dua kali terbaca saya kata “pakta integritas“, pertama kali terbaca di Web Kopertis 3 tentang persyaratan administrasi usulan Jabatan Fungsional Dosen, salah satu berkas yang diwajibkan adalah Pakta Integritas. Terus semalam terbaca berita di atas (berita minggu lalu namun baru terbaca saya tadi malam). Karena merasa tertarik pada topik ini maka siang ini saya coba cari, baca dan susun data dan info yang ada kaitan dengan pakta integritas.

>>>

Pengertian Pakta Integritas
Dalam Pasal 1 butir No. 21 Keppres No.80/2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
>>>
Latar Belakang
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sering bermasalah, KKN antara pejabat pemerintah dengan para penyedia barang /jasa telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian besar bukan saja dana dan waktu, juga menyebabkan kehilangan kepercayaan publik.  Untuk mencegah hal tersebut, Keppres No.80/2003 pasal 9 mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas sebelum melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
>>>
Dasar Hukum Pakta Integritas di Indonesia:
1. TAP MPR NO. VIII/2001 tentang Keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan Korupsi

2. UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. UU No.18/1999 tentang Pengembangan Industri Jasa Konstruksi

5. UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6. UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. UU No. 07 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convenion Against Corruption 2003 ( Konvensi PBB anti Korupsi 2003 )

8. UU No. 03 tahun 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9. Kepres No. 80/2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sudah dicabut oleh Pepres No.54/2010)

10. Pepres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah

>>>
Berikut adalah ringkasan isi Deklarasi Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pihak yang terkait:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka … dengan ini menyatakan:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses …
3. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional.
4. Siap dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika melanggar pernyataan tersebut.
>>>
Contoh Pakta Integritas, Modul dan Manual Penerapan:
Pakta Integritas BPPK Depkeu

Pakta Integritas Direktorat Jenderal HKI

Pakta Integritas Unibraw

Pakta Integritas IPDN

Modul Pakta Integritas 2003

Manual Penerapan Pakta Integritas 2009

>>>
Kesimpulan:
Pakta Integritas memiliki tujuan agar pejabat negara memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan kejujuran dalam pelaksanaan tugas negara, karena sebaik apapun sebuah sistem, jika yang menggerakkan sistem itu tidak baik, maka tidak akan menghasilkan out put atau out come yang baik.
>>>
Semoga membantu bagi yang ingin mengetahui latar belakang dan makna Pakta Integritas.

Wassalam,
Nurfitri Thio