1 ) RUU PT Bukan Pengganti UU BHP
http://www.jpnn.com/read/2011/02/23/85028/RUU-PT-Bukan-Pengganti-UU-BHP-

Rabu, 23 Februari 2011 , 00:50:00
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perguruan Tinggi (PT). Meski demikian, RUU itu tidak dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Harris Iskandar mengatakan, pihaknya terus melakukan konsultasi publik terkait penyusunan RUU PT. “Kami berupaya untuk membuat suatu kebijakan yang otonom, dinamis dan akuntabel,” terang Harris di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (22/2). Dalam proses penyusunan RUU tersebut, lanjut Harris, Kemdiknas juga memperhatikan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada di dalam UU BHP yang telah dicabut beberapa waktu lalu. “Diharapkan RUU Perguruan Tinggi ini akan mampu menjadi payung hukum pendidikan tinggi yang menggantikan UU BHP,” tukasnya. Disinggung mengenai adanya anggapan bahwa RUU Perguruan Tinggi sama dengan UU BHP, Harris langsung menyangkalnya. Ditegaskannya, kesamaan antara keduanya tidaklah secara keseluruhan, akan tetapi hanya pada jiwa otonominya saja.

…dst

2 ) Kemdiknas Bantah Hanya Pro Perguruan Tinggi Negeri
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/02/22/165542-kemdiknas-bantah-hanya-pro-perguruan-tinggi-negeri

Selasa, 22 Februari 2011, 18:10 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Harris Iskandar membantah jika RUU Perguruan Tinggi hanya mendukung pendidikan Perguruan Tinggi Pemerintah (negeri) daripada Perguruan Tinggi Masyarakat (swasta). Menurut Haris kurangnya pasal di dalam RUU Perguruan Tinggi ini karena memang belum ada masukkan dari perguruan tinggi swasta `’Hal itu betul karena ini masih dalam bentuk rancangan, kami sudah mengadakan roadshow ke beberapa daerah dan kemudian RUU ini juga masih dalam tahap konsultasi publik dimana semua `stakeholder` diundang Komisi X DPR untuk beri masukan,” ungkapnya ketika diwawancara wartawan usai penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta, Selasa. (22/2). Ia pun menilai bahwa RUU ini tak sama dengan UU BHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena RUU kali ini yang sedang dibuat jauh lebih otonom dan dinamis. `’ Keinginan Diknas sudah putus tuntas di UU BHP kemarin,” paparnya. Ia sendiri belum mengetahui perbedaan utamanya dengan UU BHP, akan tetapi sistem ini jauh lebih cerdas, efektif, akuntabel dan otonom. Soal komersialisasi yang ada di UU BHP ia meyakinkan takkan ada lagi di RUU Perguruan Tinggi. `’Takkan masuk dua kali, takkan seperti keledai,” paparnya.

…dst

3 ) Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Protes RUU PT
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/23/205468/88/14/Rektor-Perguruan-Tinggi-Muhammadiyah-Protes-RUU-PT

Rabu, 23 Februari 2011 15:50 WIB
JAKARTA–MICOM: Para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia mengkritik Rancangan Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi (RUU-PT) yang saat ini sedang dibahas di DPR. “RUU tentang PT ini amat merugikan PTM se-Indonesia yang jumlahnya 150 buah dan juga PT swasta lainnya,” kata Rektor Uhamka Suyatno, pada pertemuan PTM se-Indonesia di kampus Uhamka, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (23/2). Acara tersebut dibuka Ketua Majelis PTM Chairil Anwar, dihadiri Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Harris Iskandar, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Illah Sailah, dan lain lain. Menurut Suyatno, dari 82 pasal yang tertuang di RUU-PT lebih mengedepankan tata kelola dan mengutamakan perguruan tinggi negeri (PTN). Sejumlah poin RUU PT yang dikritik para rektor, misalnya memuat dikotomi antara perguruan tinggi pemerintah (PTP) dan perguruan tinggi masyarakat (PTM). “Istilah PTM di RUU itu juga mengaburkan istilah yang telah digunakan perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM sejak lama,” cetus Suyatno. (Bay/OL-8)

…dst

4 ) RUU Perguruan Tinggi Rugikan Kampus Swasta
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/02/22/165533-ruu-perguruan-tinggi-rugikan-kampus-swasta

Selasa, 22 Februari 2011, 17:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Menurut Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III, Suyatno, rancangan undang-undang perguruan tinggi tak ubahnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. `’Saya lihat dlm 82 pasal, 10 bab itu klo dilihat dari filosofi pemikiran isinya tidak relevan krn isinya menyatakan kampus harus punya daya saing tapi isinya tidak jauh dari tata kelola, ya mirip-mirip BHP lah,” ungkap Suyatno yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), pada Pra Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta, Selasa. (22/2). RUU yang sedang dibahas DPR ini belum mewakili kampus khususnya dalam hal pengembangan pendidikan dan tak meningkatkan daya saing. Apalagi ia menambahkan dalam dari 82 pasal dalam RUU ini, hanya empat pasal yang mengatur Perguruan Tinggi Masyarakat (swasta). Sehingga `duplikasi’ pasal UU BHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi ini menurutnya akan mematikan kampus swasta. ” Merugikan kampus swasta termasuk bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya lebih dari 150 di Indonesia, lebih banyak daripada jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang hanya 85 buah,” paparnya. Kemudian dalam RUU ini terlihat bahwa Pemerintah juga seperti lepas dari tanggung jawab, khususnya dalam hal pembiayaan.

…dst

5 ) Pemerintah Tidak Serius Tingkatkan Daya Saing PT
http://www.jpnn.com/read/2011/02/22/85019/Pemerintah-Tidak-Serius-Tingkatkan-Daya-Saing-PT-

Selasa, 22 Februari 2011 , 22:13:00
JAKARTA — Ketua Wilayah III Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suyatno mengatakan Pemerintah tidak serius meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Buktinya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perguruan Tinggi (PT) yang saat ini tengah digodok oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI lebih fokus mengatur pengelola keuangan. “Ketika kami membahas mengenai RUU tersebut, dari 82 pasal isinya tidak ada yang relevan untuk meningkatkan daya saing PT. Sebagian besar hanya membahas tata kelola keuangan PT saja,” ungkap Suyatno di Jakarta, Selasa (22/2). Ironisnya, kata Suyatno, meskipun RUU PT lebih fokus tentang keuangan namun pemerintah dalam hal ini tetap saja lepas tangan dan menyerahkannya kepada kampus. “Kalau begitu, ini sih sama saja dengan UU BHP di mana pemerintah lepas tangan soal keuangan dan kampus juga dibiarkan mencari sumber keuangan sendiri,”katanya. Suyanto lantas menunjuk pasal dalam RUU PT yang menyebutkan bahwa “pemerintah dapat membantu pembiayaan pendidikan”. Menurutnya, kata-kata dapat harus diganti dengan kata wajib ataupun harus membantu. “Ini cukup aneh. Kemdiknas dinyatakan memiliki kewenangan dalam mengelola PT, tetapi tidak mau ikut campur atau membantu masalah pembiayaan pendidikan. Sama saja pendidikan tinggi tetap mahal,” ketusnya.

…dst

6 ) Draft RUU tentang Perguruan Tinggi
http://www.kopertis12.or.id/2011/02/17/draft-ruu-tentang-perguruan-tinggi.html

>>>

7 ) Mafia Proposal Berkeliaran di Sekolah Swasta
http://www.jpnn.com/read/2011/02/23/85042/Mafia-Proposal-Berkeliaran-di-Sekolah-Swasta-

Rabu, 23 Februari 2011 , 05:35:00
JAKARTA – Sebagaian besar sekolah yang dikelola masyarakat atau disebut sekolah swasta, berjalan dengan anggaran yang minim. Kondisi ini, membuat mereka rentan menjadi korban mafia proposal. Mafia ini bisa meloloskan proposal pembangunan sekolah dengan meminta imbalan.  Kondisi tersebut diutarakan oleh seksi Pendidikan Yayasan Salafiyah Pekalongan Machmud Masjkur, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (22/2). Dia merupakan salah satu penggugat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Machmud menjelaskan, masih banyak sekolah yang dikelola swasta hidup dengan anggaran yang super minim. Menurutnya, aturan dalam Pasal 55 ayat 4 UU Sisdiknas yang berbunyi; Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan daerah, belum berjalan dengan baik.  Pasal tersebut dinilai cenderung bisa melepaskan tanggung jawab pemerintah kepada sekolah swasta. “Maknanya ambigu. Sekolah swasta dapat menerima atau menerima,” tutur dia. Dengan anggaran sekolah swasta yang sedikit, Machmud mengatakan peluang untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah adalah dengan pengajuan proposal-proposal. “Peluang itu kami manfaatkan,” jelas dia. Jenis proposal itu beragam. Mulai dari proposal pengajuan dana untuk perbaikan gedung sekolah. Hingga proposal untuk pengadaan alat-alat pembelajaran, berupa alat-alat laboratorium dan perangkat komputer.

…dst