Birokratis, Administrasi Mahasiswa Asing
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/07/03461661/birokratis.administrasi.mahasiswa.asing

Senin, 07 Maret 2011
Medan, Kompas – Sistem administrasi bagi mahasiswa dan dosen asing yang hendak belajar atau mengajar di Indonesia dinilai sangat birokratis. Selain ketentuan lapor ke berbagai instansi pemerintah, waktu pengurusan dokumen dan biaya tidak jelas.

Ribetnya pengurusan administrasi kependudukan dikhawatirkan akan menurunkan ketertarikan mahasiswa asing menempuh studi di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan tentang pelayanan dan pengawasan bagi orang asing secara administrasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan bersama instansi terkait seperti Universitas Sumatera Utara, Imigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, dan kepolisian, Kamis (3/3) di Medan.

Pembantu Rektor IV Universitas Sumatera Utara Prof Dr Ningrum Sirait mencontohkan, di kantor Imigrasi, mahasiswa atau dosen asing yang datang dengan visa kunjungan sosial budaya (VKSB) harus mengalihkan menjadi visa tinggal terbatas (vitas). Proses pengalihan ini memakan waktu lama.

Sementara mahasiswa atau dosen asing yang datang ke Indonesia menggunakan vitas, proses pengalihan kartu izin tinggal terbatas (kitas) hanya perlu tiga hari. Namun, surat izin studi dari Dikti untuk memproses kitas perlu waktu 2-3 bulan.

Mahasiswa/dosen asing harus melapor ke polres untuk mendapatkan surat tanda melapor atau surat tanda melapor diri (STM/STMD). Setelah itu, mahasiswa/dosen mengurus surat keterangan lapor diri (SKLD) yang diproses di Mabes Polri melalui Polda.

Batas waktu untuk memproses STM/STMD 1 x 24 jam setiba di Indonesia. Sementara jangka waktu untuk memproses SKLD 30 hari setelah kitas terbit. Mereka yang terlambat mengurus surat-surat itu akan terkena sanksi administratif dan pidana yang tak jelas besaran dendanya. Kepada pemerintah daerah, mahasiswa juga harus melapor untuk mendapatkan surat keterangan tempat tinggal.

Kepala Polda Sumut Irjen Oegroseno mengakui, persyaratan bagi mahasiswa asing sangat berlebihan. Padahal, di luar negeri, mahasiswa hanya perlu mengurus KTP sementara. Menurut dia, semestinya pendataan mahasiswa asing bisa lewat satu pintu. (WSI)