Ini ada diskusi menarik, izinkan saya pindah ke halaman depan biar bisa terbaca oleh yang mungkin juga memiliki permasalahan yang sama.
>>>
Wa’alaikum Sa’lam WR WB !!!
Berkaitan dengan kritikan dan masukan, maka kami atas nama beberapa PTS di Kopertis Wilayah XII Maluku, Malut, Papua & Papua Barat ingin menyampaikan beberapa hal, diantaranya :
1. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini marak dgn istilah kata MAFIA (Mafia Hukum, Mafia Pajak, dll)dalam dunia pendidikan tinggi khusus di Kopertis 12 ada juga PARA MAFIA yg kami sebut dengan MAFIA PTS (salah satu Pegawai Kopertis dgn inisial JP), yang sering menjadi perantara atas komunikasi PTS dgn KOPERTIS 12, misalnya :
a. Menjadi calo pada urusan pendirian PTS Baru dilingkungan kopertis 12 (bahkan diminta imbalan gak tanggung2) !!!
b. Menjadi penentu atas lolos atau tidaknya usulan penelitian dosen (penelitian dosen muda). ini sangat tergantung dari berapa besar MAFIA tsb mendapat prosentase uang, istilahnya uang rokok, pulsa, dll….uang rokok dan pulsa apa yg sampai jutaan bahkan puluhan juta Rp).
c. Menjadi perantara bagi penyelesaian masalah yg berkaitan dengan pelaporan data EPSBED, baik itu masalah dgn mahasiswa maupun dosennya atas laporan operator.
PERTANYAAN KAMI :
1. APAKAH TUGAS sbg PERANTARA (MAFIA) ITU juga menjadi TUGAS POKOK PEGAWAI KOPERTIS (JP) ?
2. Apakah selama ini, ada gangguan komunikasi antara pimpinan PTS dgn Kopertis 12 ?
3. Idealnya, kami harus melapor kemana jika ada permasalahan dgn PTS kami ? (ini tdk jelas)
UNTUK ITU KAMI MOHON DENGAN SANGAT DARI :
1. Bapak Menteri, Bapak DIRJEN DIKTI serta Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 12 agar MENEGUR dan atau MENINDAK dengan SANGAT TEGAS PEGAWAI KOPERTIS yg berinisial JP atas setiap tindakan yg ia lakukan selama ini. Rata-rata tanpa kami sadari, kami sdh mengalami kerugian yg TERLALU BANYAK/BESAR. padahal urusan ybs untuk membantu kami tdk jelas akhirnya !!!
2. Mohon uraian tugas yg jelas pada setiap bagian/sub bagian di kopertis, bila perlu sosialisasi kepada kami agar kami juga bisa tahu bhw jika ada masalah, siapa yg harus kami hubungi !!! minimal punya SATU CONTACT PERSON !!!!
TERIMA KASIH ATAS RESPON DAN JAWABAN ATAS MASUKAN INI !!!
Wassalam !!!
>>>
Tanggapan:
Walaikumsalam Wr. Wb.
Terima kasih banyak atas pertanyaan, masukan dan kritikan yang disampaikan ke kami.
>>>
Buah yang tumbuh di satu pohon tak bisa sama manisnya, saudara kandung aja bisa berbeda watak apalagi manusia yang dihimpun dalam satu organisasi tentu berbagai macam tingkah laku akan kelihatan. Seandainya ada staf Kopertis salah memang harus ditegur dan diluruskan namun PTS-PTS juga perlu introspeksi kenapa membiarkan keadaan ini berlanjut terus? Adakah usaha menjalin komunikasi dengan Kopertis sendiri ? Mafia PTS bisa lahir juga akibat perbuatan sekelompok PTS yang senang memuluskan/menghalalkan segala urusan dengan salam tempel/daki dunia. Seandainya budaya ini dibiarkan berlanjut, hilang satu Mafia akan segera lahir Mafia baru.
>>>
Pak Bahar menyampaikan beberapa tingkah laku JP (maaf saya tak kenal ybs, jadi tak bermaksud membela cuma coba melihat permasalahan dari sudut orang yang berada di luar lingkaran Kopertis)
a) Untuk buka PTS baru sebelumnya adalah wewenang Direktorat Akademik (sejak Januari 2011 namanya sudah diobah menjadi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan), sekarang wewenang pendirian PT dan Prodi baru sudah dialihkan ke Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama. Segala persyaratan sudah dijelaskan dalam SK 234 dan SK 108, dan prodibaru-online. Bahkan sekarang sudah diatur waktu layanan (setiap Senin dan Selasa, mulai jam 10:00 s/d 14:00) untuk menerima masyarakat yang berniat buka PT dan Prodi baru, perubahan bentuk PT, penegeriaan PT dan alih status PT dsb. Ini linknya:
http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:waktu-pelayanan-masyarakat&catid=68:berita-pengumuman&Itemid=160
Jadi sama sekali tak perlu pakai calo. Dalam hal JP seandainya PTS meminta dia urus ke Jakarta ya jelas harus diberi uang perjalanan, dan untuk buka PT baru harus setor sejumlah uang ke Dikti sebagai jaminan kelangsungan PT baru tsb. Bila setelah SELESAI urusan PTS merasa senang sehingga ybs dijamu makan juga tak salah. Agama kita melarang kita berburuk sangka, kalo ybs menerima sejumlah uang dari PTS tanpa kita mengetahui kegunaannya tak bisa langsung cap ini merupakan transaksi haram (korupsi).
b) Menentukan lolos tidak calon pengusul hibah penelitian muda itu pakai tim dan kepala tim adalah Bapak Koordinator Kopertis, jadi kalo tak jujur berarti semua tim tak jujur. Kalo ada bukti kuat silakan lapor ke pusat u.p. Dirjen Dikti. Namun jika tak ada bukti jangan dicoba karena bisa balik diadukan dengan pasal pencemaran nama baik, lumayan berat hukumannya belum lagi dicatat yang di atas karena buruk sangka dan fitnah merupakan dosa besar yang bisa mengurangi pahala yang sudah susah payah dihimpun di tempat persinggahan sementara ini.
c) Sebenarnya kalo ybs sanggup mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara PTS dengan Dosen atau mahasiswa terkait laporan Epsbed cukup hebat, karena itu harus disetujui team Epsbed. Team yang sekarang saya tak kenal, kalo team sebelumnya seperti Pak Wartono dan GTS adalah type manusia idealis yang sejauh ini belum ada bukti mereka bisa dibeli.
>>>
Selanjutnya saya coba tanggapi pertanyaan Pak Bahar, mohon maaf bila tak berkenan:
1) Saya tak kenal JP jadi tak bisa analisa apakah ybs ini membantu PTS atau bertindak sebagai Mafia, seandainya tergolong membantu PTS maka jelas merupakan tugas pokoknya.
2) Apakah Pak Bahar dan pengelola PTS di wilayah kopertis XII sudah coba mengadakan komunikasi dengan Pak Koordinator ? dan mengalami hambatan ? maka pertanyaan no 2 seharusnya Pak Bahar yang menjawab.
3) Kalo ada permasalahan di PTS, yang bersifat intern harus selesaikan sendiri karena Kopertis dan Dikti tidak bisa mencampuri yang termasuk otonomi kampus. Kalo terkait kebijakan pusat/kopertis bila ada kendala silakan sampaikan permasalahan melalui SURAT RESMI ke Pak Koordinator ( antar langsung/minta tanda terima seandainya staf yang terima atau via pos kilat khusus/simpan bukti pengiriman). Seandainya dalam waktu satu bulan tak dapat tanggapan silakan teruskan pengaduan ke pusat melalui SURAT RESMI ke:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Alamat : Gedung D lt.10 . Jln. Raya Jend Sudirman Pintu I, Senayan Jakarta 10270 Telp : (021) 57946105. Seandainya pengaduan ada kaitan dengan tuduhan terhadap perbuatan seseorang harus lampirkan bukti otentik. Dan ingat SURAT RESMI harus mencantumkan identitas penulis, nama dan alamat jelas PTS . Karena Instansi Pemerintah tidak melayani SURAT KALENG, namun SURAT RESMI wajib ditanggapi.
>>>
Mengenai uraian tugas pada setiap bagian/sub bagian Kopertis, itu sudah ada dilengkapi Dik Admin di web Kopertis 12, silakan baca di menu horizontal no 3 dari kiri, klik submenu Organisasi akan tampil.
>>>
Sekian penjelasan saya, terima kasih telah menghubungi kami dan mohon maaf bila kurang jelas surat ini maklum diketik pada saat di depan meja sudah bertumpuk berbagai laporan bulanan kantor yang harus saya periksa.
Wassalam, Fitri