Universitas Minta Otonomi
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/403273/

Friday, 03 June 2011
JAKARTA– Asosiasi perguruan tinggi meminta otonomi penuh dalam pengelolaan dan subsidi pada penyelenggaraan pendidikan tinggi.Otonomi itu meliputi kemandirian untuk membuka program studi dan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan tidak dibatasi.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Musliar Kasim mengatakan, permintaan para pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) ini akan diusulkan dalam draf  Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang sedang dibahas di Komisi X DPR.

Dia menjelaskan, independensi terkait pengelolaan keuangan ini harus dibedakan karena karakter PTN berbeda dengan sistem pengelolaan instansi pemerintah yang lain. Meski demikian, Musliar belum menjelaskan secara detail apa saja yang harus dibatasi dalam pengelolaan kampus. “Yang jelas, semangat yang akan diusung dalam RUU PT tersebutadalahbagaimanaagar otonomi perguruan tinggi dapat diprioritaskan untuk kemajuan perguruan tinggi,” tegas Musliar di Jakarta kemarin.

Adapun Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Badiah Perizade meminta agar dalam RUU PT nantinya mengatur klasifikasi perguruan tinggi swasta (PTS).Menurut dia, sudah saatnya Kemendiknas mengklasifikasikan PTS seperti halnya PTN. Klasifikasi yang dimaksud adalah PT berbadan hukum milik negara,badan layanan umum, atau sepenuhnya milik pemerintah.”Jadi, tidak hanya menyamaratakan mutu dengan PTN, tetapi juga pembinaan yang dilakukan Kemendiknas harus disetarakan,” tegasnya.

Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah juga dapat memberikan subsidi ke PTS.Ketika disinggung mengenai terbatasnya anggaran, Badiah menyatakan, PTS sebenarnya tidak meminta banyak. Berapa pun anggaran yang dimiliki pemerintah, ujarnya, akan tetap dikelola secara maksimal oleh PTS. Apalagi, ujarnya, sumber pendanaan PTS tidak hanya berasal dari pemerintah saja.

“Toh selama ini pembiayaan yang kami dapatkan ada juga yang berasal dari riset,”paparnya. Mengenai rencana pembatasan pemungutan biaya terhadap mahasiswa, menurut dia, hal itu bisa saja dilakukan jika memang tujuannya untuk memangkas biaya pendidikan agar tidak terlalu mahal.

Namun, pemerintah juga harus memberikan fasilitas bagi perguruan tinggi untuk memaksimalkan penelitian, riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebab, penelitian dan riset ini dapat dijadikan sumber pendapatan bagi perguruan tinggi sebagai pengganti pungutan terhadap mahasiswa. Diberitakan sebelumnya, Komisi X DPR sepakat membentuk Panja RUU PT untuk mencari bentuk pembiayaan di pendidikan tinggi yang terjangkau. Opsi yang akan dipilih adalah menarik sebanyakbanyaknya investor di dunia pendidikan sembari meningkatkan porsi APBN untuk dunia pendidikan.  Neneng zubaidah