1 ) Menteri Pendidikan Siap Buka-bukaan dengan KPK
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/07/11/brk,20110711-346039,id.html

SENIN, 11 JULI 2011 | 21:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan bekas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Muhammad Sofyan, sebagai tersangka kasus korupsi di kementerian tersebut. Ia ditetapkan tersangka setelah KPK menemukan bukti cukup mengenai berbagai proyek pengadaan barang dan perjalanan dinas pada tahun anggaran 2009. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan belum mendapatkan informasi soal penetapan salah satu mantan pejabatnya sebagai tersangka. “Tapi saya akan sangat kooperatif dengan aparat penegak hukum untuk berikan apa yang dibutuhkan,” ujarnya ketika dihubungi, Senin 11 Juli 2011. Soal penetapan Sofyan sebagai tersangka korupsi dan juga kasus dugaan korupsi lainnya yang tengah ditangani oleh kepolisian, Nuh menyatakan kementeriannya tengah melakukan tinjauan ulang di internal kementeriannya. “Itu sudah tentu, saya juga telah tugaskan Itjen (Inspektorat jenderal) untuk melakukan review,” kata dia. Akhir pekan lalu, Menteri Nuh juga telah menugasi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan pengkajian seluruh kegiatan pengadaan di lingkup kementerian tersebut, yang dilakukan sejak 2005. “Itjen punya tugas mereview lima tahun terakhir sejak anggaran pendidikan mulai besar dan menjadi sorotan publik,” ujar Nuh.

…dst

2 ) Mantan Irjen Kemdiknas Disangka Korupsi Uang Dinas
http://www.jpnn.com/read/2011/07/11/97783/Mantan-Irjen-Kemdiknas-Disangka-Korupsi-Uang-Dinas-

Senin, 11 Juli 2011 , 23:03:00
JAKARTA – Proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai menunjukkan titik terang. KPK telah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M. Sofyan sebagai tersangka korupsi. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan bahwa KPK telah mengantongi setidaknya dua alat bukti untuk menjerat M Sofyan. “Penyelidikannya kita naikkan ke penyidikan, dan kita tetapkan MS (M Sofyan) sebagai tersangka,” ujar Johan di KPK, Senin (11/7) sore. Mantan wartawan itu menjelaskan, kasus korupsi di Kemendiknas yang ditangani KPK itu terjadi pada tahun 2009 tatkala M Sofyan masih menjadi Irjen. Kasus korupsi yang ditangani antara lain penggunaan biaya dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta proyek pengadaan barang dan jasa. “Perkiraan kerugiannya mencapai Rp 13 miliar,” sebut Johan. Oleh KPK, M Sofyan disangka menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri ataupun pihak lain. Ada pun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

…dst

3 ) PTN Seharusnya Tak Dilepas Cari Uang Sendiri
http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/11/14454279/PTN.Seharusnya.Tak.Dilepas.Cari.Uang.Sendiri

Senin, 11 Juli 2011 | 14:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menilai, pembiayaan atau unit cost yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangat tidak transparan. Akibatnya, biaya pendidikan di masing-masing PTN menjadi berbeda-beda. Menurutnya, dalam menentukan unit cost, PTN sama sekali tidak berdasarkan pada kebutuhan biaya operasional, melainkan berdasarkan target berapa dana yang akan dicapai PTN tersebut lalu dibebankan dan dibagi pada jumlah mahasiswa yang mendaftar. Ia juga menilai, pemerintah seharusnya tidak membiarkan PTN mencari uang sendiri. Jika hal ini dibiarkan, menurutnya, PTN akan membebankan biaya kepada masyarakat ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikannya. “Menurut kami perguruan tinggi jangan dibiarkan mencari uang sendiri. Jika dibiarkan, maka mereka akan menggali uang dari mahasiswa,” kata Febri, Senin (11/7/2011), di Jakarta.

…dst

4 ) Masuk Kedokteran Unair Minimal Harus Bayar Rp 175 juta
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2011/07/11/brk,20110711-345987,id.html

SENIN, 11 JULI 2011 | 16:46 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya -Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mematok biaya masuk minimal senilai Rp 175 juta dari jalur mandiri. Tiap mahasiswa baru akan diberikan formulir isian kesanggupan membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) yang disebut uang gedung dengan batas minimal Rp 175 juta. Makin besar sumbangan uang gedung, makin besar peluang diterima menjadi mahasiswa. Selain harus membayar biaya SP3 minimal Rp 175 juta, calon mahasiswa kedokteran juga wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) semester pertama sebesar Rp 6 juta. “Jalur mandiri memang mahal. Beda dengan SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri),” kata Wakil Rektor I Unair, Achmad Syahrani, Senin, 11 Juli 2011. Untuk jalur SNMPTN, Fakultas Kedokteran Unair menerapkan 4 level. Pertama, jalur masyarakat miskin, yang di dalamnya baik SOP maupun SP3 gratis. Jalur pertama ini untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 1,3 juta per bulan.

…dst

5 ) Pendidikan Tinggi Ikuti Mekanisme Pasar
http://cetak.kompas.com/read/2011/07/12/05152612/pendidikan.tinggi.ikuti.mekanisme.pasar

Selasa, 12 Juli 2011
Jakarta, Kompas – Peran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dipertanyakan dalam pembiayaan pendidikan tinggi saat ini. Karena kucuran dana bagi perguruan tinggi sangat minim, untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri, pengelola perguruan tinggi terpaksa menerapkan mekanisme pasar. “Kalangan berduit memiliki peluang lebih besar menikmati pendidikan tinggi,” kata Soedijarto, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), di Jakarta, Senin (11/7). Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rohmat Wahab mengatakan, tidak adil jika menuding perguruan tinggi mengenakan tarif mahal bagi mahasiswa. Menurut dia, unit cost mahasiswa program studi ilmu sosial sekitar Rp 22 juta per tahun, sedangkan mahasiswa program studi eksakta Rp 26 juta-Rp 28 juta per tahun. “Biaya yang dikenakan kepada mahasiswa jauh lebih murah dari unit cost-nya,” kata Rohmat.

…dst

6 ) Tulis Esai Bisa Dapat Beasiswa Gratis
http://kampus.okezone.com/read/2011/07/11/368/478598/tulis-esai-bisa-dapat-beasiswa-gratis

Senin, 11 Juli 2011 19:20 wib
JAKARTA – Apa benar hanya dengan menulis essay bisa mendapatkan beasiswa? Kamu tidak salah baca kok,, sebab Data Print memang menyediakan partial scholarship untuk kamu pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa yang masih aktif di tahun ajaran ini. Sekitar 700 beasiswa dengan total ratusan juta rupiah yang dibagi menjadi dua periode, disediakan untuk pemenang yang sudah diseleksi oleh Data Print. Tanpa basa-basi lagi, peryaratan untuk mendapatkan beasiswa bisa kamu simak sebagai berikut:
Persyaratan umum:
1. Pelajar/ mahasiswa aktif tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi
2. Terlibat aktif dikegiatan atau organisasi sekolah
3. Tidak terlibat atau pernah melakukan tindak kriminal
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari perusahaan lain
…dst
Situs resminya:
http://www.dataprint.co

…dst

7 ) Jusman Syafii: Tegur Rektor yang Tolak Siswa Berprestasi!
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/12/241149/293/14/Jusman-Syafii-Tegur-Rektor-yang-Tolak-Siswa-Berprestasi

Selasa, 12 Juli 2011 06:49 WIB
JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi Inovasi Nasional (KIN) Jusman Syafii Djamal mengingatkan para rektor PTN yang tidak menerima siswa berprestasi layak diperingatkan. Pengabaian tersebut sama saja membuang aset anak didik bangsa yang jenius. “Mesti ada kekhususan atau special case, mereka siswa berprestasi yang juara olimpiade nasional dan internasional. Sayang sekali begitu menemukan emas kita buang. Kita harus kritik rektor -rektor yang menolak mereka ini,” kata Jusman, di kampus UT, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (11/7). Jusman mengemukakan hal itu setelah mendengar keluhan sejumlah siswa yang mewakili Indonesia di forum olimpiade sains internasional mengeluhkan lambannya janji beasiswa pemerintah, bahkan ada di antara mereka yang tidak diterima SNMPTN. Menurut Jusman, dengan kondisi itu, ia mengimbau Mendiknas untuk memperingatkan para rektor PTN yang menolak juara olimpiade tersebut. Ia juga mengakui penghargaan terhadap ilmuwan Indonesia masih kurang diapresiasi sehingga banyak yang bekerja di luar negeri. “Ya daripada menahan mereka di sini tidak mendapat tantangan. Biasanya ilmuwan itu merindukan tempat yang lebih baik,” cetus Jusman. (Bay/OL-10)

…dst

8 ) D-3 STAN Tahun Ini Tidak Ada
http://kampus.okezone.com/read/2011/07/11/373/478562/d-3-stan-tahun-ini-tidak-ada

Senin, 11 Juli 2011 18:01 wib
JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan membuka pendaftaran pada program D-3 di Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Namun, kebijakan tersebut masih diberlakukan untuk tahun ini. Kepala Badan Pendidikan dan Peltihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Kamil Sjoeib menerangkan, hal tersebut disebabkan belum ada kebutuhan tenaga kerja terkait lulusan program D-3 tersebut pada tiga tahun mendatang.”Kalau untuk tahun depan, kita harus lihat kebutuhan empat tahun mendatang,” terangnya kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2011).Karenannya, jelas Kamil, pihak STAN hanya akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa D-1. Saat ini, sambung Kamil, sudah tgercatat ada 1.600 mahasiswa yang mendaftar sejak tanggal 8 – 17 Juli 2011.”Maka, antisipasinya bagi yang berminat masuk, ya D-1 saja dulu. Nanti kan bisa dilanjutkan,” jelas dia.

…dst

9 ) Lulusan TNI Dapat Gelar Sarjana
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412198/

Tuesday, 12 July 2011
SLEMAN –Perwira remaja (para) TNI lulusan akademi TNI (Akmil,AAU, dan AAL),mulai tahun ini, selain akan mendapatkan pangkat militer, yaitu letnan dua (letda),juga berhak menyandang gelar sarjana, yaitu sarjana sains terapan pertahanan (SSTHan). Komandan Jenderal (Danjen) Akademik TNI Marsekal Muda (Marsda) Sru Atjarjo Andreas menjelaskan adanya gelar kesarjanaan yang melekat pada lulusan Akademi TNIinilantaran ada perubahan waktu pendidikan, yaitu dari tiga tahun menjadi empat tahun. Termasuk untuk jumlah SKS-nya juga sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Dikti, yakni 150 SKS, sehingga lulusan akademi TNI setara dengan lulusan D-IV. “Sebelumnya pola integratif pendidikan yang diterapkan hanya 5 bulan kini sesuai dengan menjadi 12 bulan dan pola pendidikan matra tetap 3 tahun sehingga lulusan akademi TNI diakui dan disetarakan dengan Diploma IV.

…dst

10 ) Mahasiswa Terlibat Peredaran Ganja
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411976/

Tuesday, 12 July 2011
SLEMAN – Sindikat peredaran ganja di kalangan kampus diduga melibatkan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta berhasil ditangkap jajaran Direktorat Narkoba Polda DIY dengan barang bukti 1 kilogram (kg) ganja kering.
Mahasiswa semester tiga, Vincent,20,warga dari Manado Sulawesi Utara ditangkap saat tengah mengambil ganja pesanannya di sekitar Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta Rabu (6/7) malam.Tersangka berhasil ditangkap setelah sekitar 3 bulan dijadikan Target Operasi (TO) kepolisian Polda DIY. “Saat akan ditangkap,tersangka ini selalu tidak ada di kos,” kata Direktor Narkoba Polda DIY Kombes Pol Wijanarko. Wijanarko menerangkan, ganja yang diamankan dimungkinkan besar diperoleh dari jaringan dari luar kota dan akan diedarkan di wilayah Yogyakarta. Informasi awal yang diterima polisi, tersangka hanya sebatas pemakai, namun setelah dikembangkan dan dilakukan penangkapan, diperoleh barang bukti ganja 1 kg. “Diduga,tersangka ini sebagai pengedar juga karena barang bukti yang cukup banyak dan tidak mungkin untuk digunakan sendiri,”ungkapnya.

…dst

11 ) Sekilas dalam Negeri
Pendidikan Menengah
Mendiknas Minta Masa Orientasi Sekolah tak Boleh Plonco dan Mengumpat
Orang Tua Kritik BOS, 2 Siswa Dikeluarkan
SBY
SBY Kembali Minta Nazaruddin Ditangkap
SBY Minta Anas Tegas Soal BBM Nazaruddin
Curhat Lagi, SBY Bela Anas
SBY: Bohong Anas Akan Gulingkan Ketua Dewan Pembina PD
SBY Minta Maaf Pidato Soal Krisis PD
Kasus Nazaruddi
Nazaruddin Ungkap Politik Uang Anas
Nazaruddin Bantah Penangkapan Dirinya
Kasus wartawan Jawa Pos
Kronologi Kasus Ibnu Versi Tim Pengacara Jawa Pos
Kejanggalan dan Dugaan Intimidasi dalam Kasus Ibnu
Kasus Andi Nurpati/Pemalsuan Surat MK
Ketua KPU: Kami Tidak Tahu Siapa yang Palsukan Surat MK
Mahfud MD Siap Diperiksa