Ada pertanyaan menarik dari teman kita Pak Feri :

Apa perbedaan antara Tugas Belajar dan Ijin Belajar? kenapa saya menanyakan hal tersebut? Hal ini terkait dengan informasi yang saya dapat langsung dari salah seorang dosen PNS yang sedang studi di LN dan ybs tidak dipotong tunjangan fungsionalnya. Argumen tsb dipakai oleh univ nya shg dosen-dosen yang studi di LN tidak akan dipotong Tunjangan Fungsionalnya. Bahkan katanya kejadian tersebut sudah lama berlangsung dengan kata lain negara dirugikan.

Apakah salah dasar argumen yang digunakan oleh univ (pimpinan) ybs? Ketika saya tanya, lho kenapa koq tidak dipotong Tunjangan Fungsionalnya? katanya sih uang tsb sbg ganti Tunjangan Belajar spt rekan2 dosen yang sedang studi di dalam negeri (DN). Padahal menurut produk hukum (Permendiknas no 48 tahun 2009 dan Pedoman tugas belajar no. 4159/A4.3/KP/2010) bahwa dosen tidak akan mendapatkan tunjangan fungsional di bulan ke 7 sejak ybs memulai studinya baik di DN maupun LN. Saya pernah dengar langsung dua kasus. Kasus yang pertama menimpa sahabat dekat saya (dosen salah seorang PTN), dia harus mengembalikan Tunjangan Fungsionalnya dengan cara menyicil. Padahal ysb tidak mengetahui ttg hal tsb yang harusnya tidak menerima Tunjangan Fungsional. Katanya karena keteledoran pihak kampus. Kasus yang kedua saya dapatkan dari cerita salah senior kami yaitu selain harus mengembalikan uang tersebut, dosen ybs dikenai denda…

Tanggapan saya sbb:

Pak Feri dan teman-teman yang tertarik pada topik ini:

Pimpinan Univ ybs sudah salah, tunjangan keluarga yang diperoleh penerima BPPS (beasiswa dalam negeri) adalah tunjangan yang nilainya sesuai tunjangan fungsional PNS dosen yang tertera di Perpres no. 65 tahun 2007 lampiran 1<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres65-2007Tunjangan.pdf>, itu hanya diberikan ke dosen PNS yang sudah memiliki jafung, sama sekali bukan tunjangan profesi dosen yang diatur PP no. 41 tahun 2009 <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP41-2009Tunjangan.pdf> yang nilainya 1x gaji pokok (semua dosen baik PTN atau PTS status aktif yang sudah peroleh Sertifikat Dosen berhak peroleh tunjangan ini).

Untuk dosen pelajar LN tidak dibenarkan dapat tunjangan profesi dosen atau tunjangan fungsional PNS dosen karena kepada mereka selain diberi biaya pendidikan dan living cost, sudah diberi tunjangan keluarga yang nilainya diatur dalam Permendiknas no. 48 tahun 2009 pasal 11 butir 3
Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berjumlah :
a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

Ini ada Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terkait dengan status kepegawaian bagi PNS, terbitan BKN tahun 2008, berlaku untuk semua PNS.
http://www.docstoc.com/docs/6383635/Tunjangan-Tugas-Belajar

Dan perhatikan SE Kabiro Kepegawaian 29253/A4.5/KP/2010 http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/SEKabiro29253-A45-KP-2010.pdf bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau donator di luar Dikti, bila lokasi berada di Luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.

Perbedaan tugas belajar dan ijin belajar banyak di singgung di:
Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifiksi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/trisno-zuardi-studi-lanjut-bagi-pns-dosen.pdf
atau mau lebih lengkap bisa baca di : http://www.kopertis12.or.id/2011/05/01/perbedaan-hak-dan-kewajiban-bagi-dosen-tugas-belajar-dan-ijin-belajar.html

Semoga penjelasan di atas bisa membantu, salam, Fitri.