474 Lembaga Riset Tanpa Koordinasi

Jakarta, Kompas – Indonesia memiliki 474 lembaga riset atau penelitian yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga penelitian non-kementerian. Mestinya, dengan jumlah lembaga penelitian yang sangat melimpah, Indonesia bisa maju pesat di berbagai bidang. Namun, kenyataannya, lembaga-lembaga penelitian tersebut berjalan sendiri- sendiri dan tanpa koordinasi.

Lembaga penelitian di kementerian, misalnya Pusat Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian Pertanian, dan Pusat Penelitian Kehutanan. Perguruan tinggi juga memiliki pusat penelitian dengan fokus yang hampir sama.

Adapun pusat penelitian non-kementerian ada tujuh lembaga, di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Ketujuh lembaga itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Standardisasi Nasional.

”Keberadaan lembaga riset yang bertebaran ini tidak berjalan sinergis. Ego sektoral masih dirasakan,” kata Kepala Dewan Riset Nasional Andrianto Handojo, Selasa (25/10), di Jakarta.

Untuk penelitian biodiesel sawit, misalnya, ada 11 lembaga penelitian yang melakukannya dan berjalan sendiri-sendiri. Anggaran yang dihabiskan untuk penelitian itu sekitar Rp 15,2 miliar, tetapi tidak berlanjut ke tingkat aplikasi massal.

Andrianto mengatakan, Dewan Riset Nasional selama ini diberikan kewenangan sebagai penyusun Agenda Riset Nasional. Namun, keberadaan lembaga ini sering diabaikan sejumlah lembaga riset karena dewan ini berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi.

Direktur Industri, Iptek, dan BUMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mesdin Kornelis Simarmata mengatakan, sebagai grand design penelitian, sebenarnya sudah dirancang sistem inovasi nasional. Di dalamnya sudah ada tujuh bidang iptek prioritas untuk dilakukan. ”Tetap sistemnya belum berjalan,” kata Mesdin.

Tak ada kenaikan gaji

Penelitian hingga saat ini berjalan tanpa arah jelas. Sebanyak 62.995 orang terlibat dalam penelitian. ”Jumlah itu mencakup 58 persen peneliti, 23 persen teknisi, dan 19 persen staf pendukung peneliti,” kata Nani Grace Berliana, peneliti pada Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi LIPI.

Ironisnya, meski sama-sama peneliti dan golongan pangkatnya sama, gaji yang diterima setiap bulan bisa sangat jauh berbeda. Profesor atau guru besar di perguruan tinggi negeri golongan pangkat IV/E, misalnya, bisa memperoleh pendapatan di atas Rp 14 juta per bulan berikut sejumlah tunjangan. Namun, profesor riset yang berada di lembaga penelitian non-kementerian, untuk golongan pangkat yang sama, maksimal gajinya Rp 3,6 juta dan tunjangan peneliti Rp 1,6 juta per bulan.

Meskipun terjadi ketimpangan gaji yang sangat lebar, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta di Bandung, Jawa Barat, Selasa, menegaskan, belum ada rencana untuk menaikkan gaji profesor riset.

”Yang sedang diupayakan adalah mengaplikasikan hasil penelitian,” kata Gusti Muhammad Hatta.

(NAW/ELN/ELD/ISW)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/10/26/05063355/474.lembaga.riset.tanpa.koordinasi

>>>

Menristek: Akan Dicari Celah Tingkatkan “Reward” Peneliti
http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/25/16082898/Menristek.Akan.Dicari.Celah.Tingkatkan.Reward.Peneliti

Selasa, 25 Oktober 2011 | 16:08 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Kementerian Riset dan Teknologi mencoba mencari celah untuk memberikan dan meningkatkan penghargaan ataureward bagi para peneliti di Tanah Air. Hal itu dikatakan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta seusai membuka acara “International Seminar on Current Research Progress in Science and Technology” di Hotel Novotel Bandung, Selasa (25/10/2011). “Kita mencoba mencari celah-celah untuk meningkatkan reward bagi peneliti,” kata Hatta. Ia mengatakan, penghargaan bagi peneliti di Indonesia tidak harus diartikan sebagai materi semata. “Reward itu tidak mesti duit terus. Reward itu kan bisa diartikan sebagai berkesempatan ke luar negeri untuk meneliti atau lainnya,” ujarnya.

…dst

Indonesia Kekurangan Peneliti
http://www.jpnn.com/read/2011/10/25/106599/Indonesia-Kekurangan-Peneliti-

Selasa, 25 Oktober 2011 , 20:08:00
JAKARTA–Bangsa Indonesia ternyata masih tertinggal jauh dibandingkan negara luar. Khususnya dalam hal riset dan penelitian untuk penemuan ilmu-ilmu baru. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam acara pengukuhan Dr. Adi Santoso, M.Si sebagai profesor riset oleh Majelis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Selasa (25/10). “”Harus diakui, kita memang masih ketinggalan jauh dari negara luar. Makanya saya berharap supaya dengan adanya pengukuhan profesor riset ini bisa terus mengembangkan ilmunya. Jadi ini bukan akhir, tapi awal untuk berkarya,” ujar Zulkifli usai acara pengukuhan.Ia menyebut banyak contoh yang menujukkan Indonesia jauh tertinggal. Di antaranya seperti pengembangan teknologi tanaman. “Misalkan bambu. Di kita hanya ukuran kecil. Tapi di Cina sana ukurannya sebesar pohon kelapa,” tuturnya.Kata dia, indikator kemajuan suatu negara juga bisa diukur dari kemajuan riset. Semakin banyak riset yang dilakukan. Maka semakin maju pula pembangunan di negara tersebut. Sebaliknya, jika minim riset yang dilakukan, maka akan membuat negara tersebut semakin tertinggal.

…dst

Indonesia Tidak Punya Visi Riset

http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/25/18060836/Indonesia.Tidak.Punya.Visi.Riset

Selasa, 25 Oktober 2011 | 18:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Selama negara atau Pemerintah Indonesia tidak punya visi pembangunan yang berdasarkan pada riset, tidak cuma hasil-hasil riset yang bakal terpinggirkan. Kesejahteraan periset di negeri ini pun tak teperhatikan. “Di semua sektor kebijakan dan kehidupan, kita abai soal riset. Di bidang pendidikan pun, kebijakan pendidikan tidak berdasar riset dan data. Pemerintah yang mesti mengambil langkah politik untuk mengembalikan riset pada fungsinya. Dengan demikian, keberadaan periset juga akan dianggap penting, termasuk perhatian pada kesejahteraan mereka,” kata anggota Komisi X DPR, Dedi S Gumelar, di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

…dst