Menangkap Peluang dan Solusi Konflik Perguruan Tinggi

Written by layanan informasi
Tuesday, 12 June 2012 16:00
Bekasi, 8 Juni 2012–Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, kembali menggelar Workshop Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Perguruaan Tinggi di Bekasi, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama dua hari ini selain mengundang perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi Kopertis wilayah II, III dan IV yang berjumlah 46 perguruaan tinggi terpilih, selain itu juga acara ini pun menghadirkan 8 perguruan tinggi yang baru saja dinegerikan seperti Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Nusa Utara, Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musamus Merauke dan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Selamet Soleh yang mewakili Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Achmad Jaziedi. Dalam sambutannya , Soleh mengutarakan bahwa workshop yang dilaksanakan setiap tahun ini diharapkan merupakan upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi masing-masing perguruaan tinggi, Bagi Soleh salah satu hal yang terpenting dalam bidang tata kelola adalah penyelarasan Renstra Perguruan Tinggi dengan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2010-2014., “ dengan adanya keselerasan Renstra ini kita akan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik”ujar Soleh.

Penyelarasan Renstra Perguruan Tinggi dengan Renstra Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi menurut Wakil Ketua APTISI, Nandang, memiliki peranan yang penting untuk menjamin berjalannya sistem pendidikan nasional. “ Salah satu alasannya dikarenakan Ditjen Dikti berposisi sebagai pengatur regulator pendidikan tinggi walaupun tidak sepenuhnya, karena peraturan yang mengatur organisasi kita ini, kita atur sendiri sebagai wujud otonomi “ ujar Nandang sembari menambahkan bahwa perguruan tinggi berposisi sebagai sub sistem yang mendukung sistem yang lebih luas yaitu sistem pendidikan nasional.

Nandang menambahkan dengan mengetahui Renstra Ditjen Dikti, perguruan tinggi dapat melihat arah, tujuan dan kebijakan pendidikan tinggi yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Dikti, “ kita sebagai PTS harus dapat menangkap berbagai peluang, ancaman, kesempatan atau tantangan bagi kita semua, jadi mengatahui Renstra Ditjen Dikti ini menjadi sangat penting” jelas Nandang.

Selain memahami penyelarasan antar Renstra Ditjen Dikti dan Rentra Perguruan Tinggi, pada workshop kali ini pun dibahas mengenai resolusi konflik yang kerap di hadapi oleh perguruan tinggi. Menurut Bernadette Waluyo, salah satu pemateri workshop tersebut, konflik yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi swasta biasa terkatagori menjadi dua bagian yaitu, konflik mengenai aset dan konflik mengenai kewenangan. Kedua katagori ini tentunya melibatkan segala unsur dalam perguruan tiinggi tersebut, seperti halnya unsur yayasan, pengelola dan senat perguruan tinggi.

Mengenai aset, Bernadette mengutarakan terkadang yayasan mempunyai persepsi bahwa aset yang dimiliki perguruan tinggi tersebut adalah milik pendiri yayasan, begitu juga sebaliknya pengelola perguruan tinggi pun memiliki persepsi yang keliru juga dan berpikir bahwa aset tersebut berkembang karena pengelolaan perguruan tinggi tersebut, “ padahal yayasan adalah badan hukum yang memisahkan kekayaan pendirinya dengan kekayaan untuk kepentingan masyarakat, sehingga kekayaan tersebut menurut hukum adalah milik dan dimanfaatkan untuk masyarakat “ jelas Bernadette.

Katagori kedua adalah mengenai kewenangan, menurut Bernadette tidak sedikit yayasan yang berpandangan memiliki hak untuk menentukan kebijakan akademik maupun non akademik, sedangkan pengelola perguruan tinggi swasta berpikir bahwa urusan akademik bukan menjadi urusan yayasan. Melihat hal ini tentunya dibutuhkan Statu perguruan tinggi yang mampu menjadi pijakan yang mengatur tata kerja ketiga unsur perguran tinggi yang sering berpotensi konflik ini.

Bernadette mengatakan bahwa diperlukan beberapa upaya yang harmonis untuk menjaga tata kelola dan pengembangan perguruan tinggi menjadi baik dan jauh dari potensi konflik “ upaya harmonisasi yang perlu untuk dipenuhi adalah menciptakan suasana akademik dan bukan bisnis, terdapatnya sistem nilai, norma, tata tertib dan prosedur operasi PTS yang besifat kolegialitas, PTS harus mampu menggalang dana di luar SPP mahasasiswa yang antara lain dengan memasarkan hasil penelitiannya,dan menerapkan prinsip meritokrasi yaitu penghargaan berdasarkan karya yang dihasilkan “ jelas Bernadette.

Selain Nandand dan Bernadette, tampak beberapa pembicara pakar lainnya seperti, Johannes Gunawan, Megawati Santoso, Gendut Suprityatno, Tjitjik Srie dan Rizal Z Tamim. Seperti halnya workshop sebelumnya, kali ini pun menyediakan Hibah Tata Kelola dan Rencana Strategis sebesar 50 juta rupiah.