Tolong perhatikan nasib mereka, jangan biarkan mereka hidup di dua alam yang sulit diakses!

Halo Para Petinggi Dikti dan Diktis, bukalah mata hati Ibu dan Bapak, bagaimana nasib dosen-dosen tetap prodi umum di UIN yang terdaftar di database dosen milik Dikti seperti ke enam UIN ini, mohon perhatikan nasib, kontribusi dan perjuangan mereka, jangan saling lepas tangan dan menutup pintu beasiswa untuk mereka, padahal mereka ini SDM andalan yang dibutuhkan negara kita, mereka kebanyakan miskin harta tapi kaya semangat dan tak pernah berhenti berbuat untuk pendidikan kita, mohon jangan kecewakan SDM andalan ini. Terakhir saya peroleh kabar yang cukup mengagetkan, dosen-dosen UIN Jakarta yang tahun lalu berhasil peroleh BPPS mendadak diberhentikan beasiswa oleh Dikti dengan alasan itu harus dari Diktis, waduh kaget sekali, mereka baru mau masuk semester 3 Program Pasca, dengan pemutusan mendadak ini, mereka jadi sakit dan bingung, minta bantuan ke Diktis belum ada beasiswa dalam negeri dari Kemenag, mau biaya sendiri mereka tak berduit. Mau lanjut melamar beasiswa ke luar negeri sudah paruh jalan dan terbentur masalah biaya dan keluarga. Tolonglah pikirkan nasib mereka, atau apakah saya harus jual semua hartaku dengan korbankan kepentingan keluargaku untuk biaya mereka ???

Ini nama ke enam UIN (masukkan universitas islam negeri ke kotak nama perguruan tinggi lalu klik telusuri akan tampil ke enam nama UIN ini)

http://evaluasi.dikti.go.id/database/pt m

No KODE PT NAMA PT PROPINSI
1 201001 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah D.K.I. JAKARTA
2 201002 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga D.I. YOGYAKARTA
3 201003 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim JAWA TIMUR
4 201004 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati JAWA BARAT
5 201005 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim RIAU
6 201006 Universitas Islam Negeri Alauddin SULAWESI SELATAN

Ini curhat yang saya kutip dari beberapa dosen UIN, maaf nama dan institusi mereka tak saya tayangkan demi melindungi dan menjaga kepercayaan mereka pada diriku.

Curhat (1)
Bu Fitri, Saya ingin menyampaikan rasa kekecewaan saya. Betapa para petinggi dua kementerian yang menangani pendidikan banyak yang tidak amanah. Seperti yang ibu jelaskan tentang pengurusan masalah penstatusan, saya sudah mengalami betapa susahnya. Saya sebutkan demikian:
1. Menurut produk hukum dan kebijakan, saya berhak mendapatkan BPPS. UIN kami tidak mengerti masalah penstatusan karena tidak ada “hitam di atas putih” berupa surat ke rektor/pimpinan perguruan tinggi sebagai dasar untuk implementasi mengurus status saya.

2. UIN berada di dua koordinasi. Saya (sama seperti teman-teman sejawat lainnya yang merupakan dosen non-agama) seperti berada di dua alam yang kedua-duanya sulit diakses. Jiwa saya berada di dimensi alam yang seharusnya memiliki karakter mendidik (kemdikbud), namun secara raga berada di dimensi alam yang seharusnya berkarakter spiritual. Dua alam yang seharusnya menenangkan rohani saya. Pihak pimpinan memiliki alasan tersendiri tidak mengurus karena tidak mengerti dan undangan secara resmi. Mengurus sendiri ke diktis melalui telefon maupun email tidak bisa dilakukan, berangkat ke Jakarta sangat tidak efisien dan akan memerlukan “ongkos tambahan”. Dikti juga yang mengurus BPPS telfonnya selalu tidak diangkat, mengirim email untuk meminta kejelasan permasalahan yang saya hadapi tidak kunjung ada jawaban. Secara hierarki bisa saja melalui diktis lalu minta diteruskan ke dikti, tapi banyak faktor yang menjadi saya enggan melakukannya. Kedua direktorat sering tidak sejalan, padahal tugas dan semangatnya yang harus diusungnya sama (terutama untuk non agama).

3. Kemenag (melalui diktis) yang memutuskan tidak adanya beasiswa tahun ini seharusnya sudah mengantisipasi. Yang terhormat para pimpinan, sebelum memutuskan apapun seharusnya memikirkan ada pihak-pihak yang dirugikan dan merasa sakit, kemudian memikirkan langkah-langkah antisipatifnya, karena Yth seharusnya menjadi suri tauladan bagi kementerian-kementerian lain karena Yth paling banyak referensinya tentang keagamaan/kebenaran, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

4. Bila saya tidak mendapatkan BPPS tahun ini, saya merasa sakit hati oleh kedua kementerian (melalui diktis dan dikti). Di jurusan, saya tidak diam, jumlah staf sedikit (yang berbasis keilmuan jurusan) sangat menguras tenaga dan pikiran, sementara tuntutan-tuntutan kebijakan dan produk-produk hukum dari kedua direktorat yang sama akan terus mengalir, tuntutan-tuntutan mahasiswa adalah kami yang menghadapi, saya mencintai mereka dalam mendidik supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna bermental ilmiah dan spritiual. Kompetensi saya dipertaruhkan ketika harus mengajar bukan merupakan bidang yang saya kuasai benar, belum ada doktor (yang aktif) yang mengajar, sejak LB saya sudah merasa memiliki jurusan saya dalam arti positif ingin mengembangkannya. Belum terakreditasi BAN-PT (dikti kan?), mengorbankan mental para mahasiswa selama dan setelah lulus. Saya juga beresiko tidak lagi diterima di PT yang saya tuju, memilih PT yang lain tahun depan (dan bukan hal yang mengenakkan mengurus beasiswa itu, banyak tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, menguras tenaga, waktu dan uang, sementara para mahasiswa menunggu kuliah dari saya) Yth telah mengarahkan saya supaya tidak kompeten dalam keilmuan, banyak yang harus dikorbankan (anak istri, mahasiswa, jurusan) padahal tuntutan dikti (BAN-PT) adalah linearitas. Mengajar itu harus dengan kompetensi, tidak bisa asal-asalan dan bukan dengan menerjemahkan textbook matakuliah yang semua orang bisa melakukannya…

Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, teman-teman sejawat, rekan-rekan di UIN, rekan-rekan universitas umum, dan terakhir para pimpinan dua direktorat (sekaligus kementerian). Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dijadikan bahan pelajaran bagi kita semua, amin. Terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Fitri (walaupun bukan orang Sunda, saya sebut demikian karena saya sangat hormat kepada Ibu) yang telah banyak membantu saya mengerti akan permasalahan ini. Saya banyak terinspirasi oleh sosok Ibu
Wassalam
XXX

Curhat 2
Bu Fitri
Suatu kejadian yang lumayan “mengerikan” dari korban kebijakan dan lemahnya koordinasi tingkat Direktorat SUDAH TERJADI. Ada dosen-dosen UIN Jakarta tahun 2011 lalu dapat BPPS di xxx, sekarang mereka dihentikan BPPS-nya karena dengan alasan dana beasiswa sudah ada untuk diktis.
Wassalam

Curhat 3
Bu Fitri
“UIN kami tidak mengerti masalah penstatusan karena tidak ada “hitam di atas putih” berupa surat ke rektor/pimpinan perguruan tinggi sebagai dasar untuk implementasi mengurus status saya” seperti yang pernah saya sampaikan…
Saya tadi siang menghubungi pihak PR (Pembantu Rektor) I, dan diterima asistennya, katanya tidak bisa mengurus karena tidak ada “hitam di atas putih”, segalanya harus serba jelas. Inilah masalah utamanya. Malah sarannya kalaupun harus mengurus, lebih baik secara hierarki melalui diktis dulu lalu ke dikti, dan itu yang mengurusnya harus kami (saya dengan rekan saya) sendiri. rekan saya juga sudah berinisiatif sendiri mengontak BPPS, namun beberapa kali telfon dalam waktu yang berbeda tidak diangkat juga. Saya email ke bpps juga (4 hari lalu) tidak ada balasan. Kalaupun begitu sibuknya mereka sebenarnya tidak perlu begitu-begitu amat, saya sebagai “adik dan anak-anak mereka”, seharusnya mereka memiliki mentalitas yang lebih baik menghadapi berbagai situasi dibanding kami yang junior tidak tau apa2. email diktis juga sering gagal, dan saya enggan menelfon karena rekan saya juga pernah mengalaminya.

Demikian Bu, poin-poin yang sudah saya sebutkan sebenarnya mewakili deskripsi yang sudah kami lakukan.
Inilah yang membuat saya pusing, bingung, sakit hati
Wassalam

Curhat 4
Bu Fitri
Tadi sore saya ditelfon oleh pengelola penyelenggara BPPS di ITB. Beliau mengkonfirmasi tentang lamaran BPPS saya, saya menyiyakan. Namun saya kaget juga diinfokan bahwa UIN kami XXXX harus segera menetapkan status saya dengan login di BPPS online. Saya dan teman sejawat saya yang masih satu fakultas (kebetulan hanya 2 orang yang mengusulkan BPPS) sebenarnya sudah tanya ke sana ke mari (tapi bukan cari alamat seperti Ayu Tingting, hehe, maaf Bu bercanda, saya sering ingin lepas saja pikiran logis dan rasa iseng, malah saya istilahkan lamaran BPPS saya ini “iseng-iseng berhadiah”), seharian tadi cari informasi di universitas sebenarnya siapa yang tau dan/atau berkewajiban mengurus mengenai penstatusan itu, sampai pulsa saya yang minim habis. Rekan-rekan di IT juga tidak mengetahui. Yang ingin saya tanyakan adalah (maaf lagi merepotkan karena bingung):

1. sebenarnya pihak manajemen BPPS itu mengirimkan userID dan password (U&P) ke siapa dari tiap PT? atau, apakah PT pengirim yang meminta U&P ke manajemen BPPS?
2. Kalau ingin mengkonfirmasi masalah ini di struktur UIN xxx YANG ADA DI DATABASE DIKTI http://evaluasi.dikti.go.id/database/pt (masukkan nama Universitas Islam Negeri) sebenarnya harus ke siapa? saya tanyakan demikian karena bila bertanya ke pihak pimpinan akan membutuhkan waktu beberapa hari karena memang harus tunggu dan buat janji dulu tanpa dapat banyak berkomunikasi banyak hanya melalui telfon seluler saja, berbeda halnya dengan staf-staf biasa yang dapat dengan mudah bertanya
3. Besok saya akan menemui Humas UIN xxx sesuai saran Dekan saya, dan mau meminta ditelfonkan ke dikti untuk menanyakan masalah ini. Kalau ingin menanyakan hal ini ke bagian apa di dikti-nya?

Saya yakin UIN-UIN yang lainnya juga (tapi menurut saya kekecualian UIN Jakarta, karena tahun lalu ada yang masih bisa dapat, di kami menurut rekan-rekan saya yang pernah mendaftar ada istilah “tidak ada MoU”) mengalami hal yang sama dengan kasus saya, kecuali memang tidak ada dosen-dosennya yang mendaftar BPPS tahun ini sama sekali.

Demikian Bu, mohon bantuan informasinya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Semoga ibu selalu diberi kekuatan dan bimbingan-Nya, diberi rizki yang banyak (secara hakikat), dan dimudahkan segala urusan dan tugasnya. Amin ya Allah.

Curhat 5 dst…tak ditayangkan