1 ) Kemendikbud Anggarakan Rp 274 M untuk PTS
http://www.jpnn.com/read/2013/01/05/153156/Kemendikbud-Anggarakan-Rp-274-M-untuk-PTS-

Sabtu, 05 Januari 2013 , 10:58:00
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengucurkan dana pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS). Tahun ini, dana yang diperebutkan 3.000-an PTS itu mencapai Rp 274 miliar. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta Kemendikbud memperbaiki pengucuran dana pengembangan PTS tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aptisi Suyatno mengatakan, pada tahun 2012, dana pengembangan ini disebut sebagai dana Kampus Sehat. “Tahun lalau sempat terjadi kerancuan di internal PTS. Kami berharpa tahun ini tidak terjadi lagi,” ucap guru besar sekaligus rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) itu. Menurutnya, tahun lalu PTS bingung dengan istilah dana Kampus Sehat. Ada sebagian kampus yang menganggap jika dana Kampus Sehat ini hanya diberikan kepada kampus-kampus yang “sehat”. Mulai dari sehat jumlah mahasiswanya, dosennya, infrastrukturnya, hingga sehat pengelolaan keuangannya. Sebagian lagi ada PTS yang menganggap jika dana Kampus Sehat itu digunakan benar-benar untuk menyehatkan kampus yang sakit. Akibat dari kesimpangsiuran itu, diperkirakan, serapan dana tersebut masih minim. Selain urusan kepastian penyaluran, Suyatno juga meminta transparansi pengucuran dana tersebut. Dia mengatakan, dana itu dikucurkan dengan sistem pengajuan proposal dari setiap PTS. Dalam proposal itu, masing-masing PTS menerangkan rencanan program pengembangan atau pembangunan kampus.

…dst

2 ) Mahasiswa SGU raih hak paten teknologi pangan
http://www.antaranews.com/berita/351594/mahasiswa-sgu-raih-hak-paten-teknologi-pangan

Jumat, 4 Januari 2013 22:46 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Mahasiswa Swiss German University (SGU), sebuah universitas swasta bertaraf internasional pertama di Indonesia yang di akui oleh DIKTI, berhasil meraih hak paten di bidang teknologi pengolahan pangan. “Produk yang meraih hak paten tersebut adalah modifikasi tepung tapioka untuk bahan isian makanan olahan seperti bakso atau `chicken nuggets` (ayam olahan),” kata mahasiswa SGU peraih hak paten, Sanfianti Kohar, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat. Tepung tapioka yang sudah dimodifikasi (modified starch) adalah salah satu bahan utama penting dalam industri pembuatan bakso dan chicken nuggets. Selama ini untuk tepung tersebut pabrik-pabrik di Indonesia mendapatkannya dengan cara impor dari Jerman dan Amerika Serikat. Fakta awal inilah yang kemudian membuat Sanfianti dibantu oleh dua peneliti seniornya untuk membuat tepung yang bisa menggantikan tepung impor tersebut. Dalam penelitiannya, Sanfianti dibantu oleh Dr. Maruli Panjaitan, Head of Biomedical Engineering SGU, dan Dr. LBS Kardono, seorang peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

…dst

3 ) Proyek mobil listrik nasional terus jalan
http://www.antaranews.com/berita/351419/proyek-mobil-listrik-nasional-terus-jalan

Kamis, 3 Januari 2013 20:59 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah bakal terus menjalankan proyek mobil listrik berskala nasional sesuai perencanaan karena sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dengan melibatkan semua potensi masyarakat, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. “Saat ini pabrik aki khusus mobil listrik sudah dikembangkan, termasuk pembuatan teknologi motornya,” ujar Dahlan di Jakarta, Kamis malam. Berkaitan adanya keluhan dari Danet Suryatama yang menciptakan mobil listrik ala “Ferari”, Tucuxi, bahwa dirinya melanggar hak cipta setelah membeli mobil senilai sekira Rp3 miliar buatan Danet itu, Dahlan pun menanggapi bahwa hal tersebut tidak benar. “Menjiplak bagaimana? Kalau Anda punya mobil, terus mobilnya rusak, apakah harus ke penciptanya? Kan tidak harus juga,” kata Dahlan. Meskipun ada protes dari Danet, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itupun menegaskan kembali bahwa proyek mobil listrik nasional harus tetap dijalankan sesuai rencana pemerintah.

…dst

4 ) PTN Mitra PTS Wujudkan Layanan Pendidikan Berkualitas
http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/965

01/04/2013
Jakarta — Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik di perguruan tinggi sampai dengan 2012 adalah baru sebesar 27 persen. Artinya, masih terdapat 73 persen peserta didik usia 19-23 tahun yang harus diberikan pelayanan pendidikan tinggi. Dari 73 persen peserta didik tersebut, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) Indonesia akan mendapat perhatian khusus. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamamad Nuh hari ini (3/1) di Jakarta. Mohammad Nuh mengungkapkan, daerah 3T memiliki ciri khas khusus, dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. “Kalau kita tidak kelihatan, mereka akan bertanya-tanya dimana pemerintah. Untuk itu kita harus hadir di tengah-tengah mereka,” ujar Menteri Nuh. Implementasi perhatian tersebut adalah penegerian perguruan tinggi di wilayah 3T. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso menyampaikan, penegerian akan dilakukan pada Politeknik Tanah Laut, Universitas 19 November Kolaka, dan Institut Seni dan Budaya (ISBI) Papua.

…dst

5 ) PTN Daerah 3T sebagai Sabuk Pengaman NKRI
http://www.dikti.go.id/?p=7599&lang=id

Oleh Dinna Handini – 03 January 2013
Jakarta, 3 Januari 2013-“Di daerah-daerah tertentu yang memerlukan perhatian secara khusus, seperti daerah terdepan terluar dan tertinggal (3T), negara harus hadir,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam acara Serah Terima Aset Politeknik Tanah Laut, Universitas 19 November Kolaka dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Papua yang berlangsung di Gedung D Kemdikbud. Penegerian Poltek Tanah Laut dan Universitas 19 November Kolaka bertujuan untuk memperluas akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi yang bermutu. Selain itu, kedua PTN ini juga diharapkan menjadi benchmark meningkatkan kualitas PTS lain di daerah tersebut. Nuh mengungkapkan bahwa kehadiran PTN baru bukanlah saingan PTS. “PTN bisa jadi patner PTS untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ucap Mantan Rektor ITS ini.

…dst

6 ) BPK dan KPK Diminta Awasi Dana Abadi Pendidikan
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/04/13490252/BPK.dan.KPK.Diminta.Awasi.Dana.Abadi.Pendidikan

Jumat, 4 Januari 2013 | 13:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Rohmani, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih fokus mengawasi penggunaan dana abadi pendidikan 2013, yang besarnya Rp 16 triliun. Bunga hasil deposito dana abadi pendidikan tersebut diperkirakan Rp 789 miliar. Dalam siaran persnya, Jumat (4/1/2013), Rohmani mengaku khawatir terjadi penyimpangan dalam peruntukan anggaran pendidikan itu. Ia berharap BPK bisa lebih hati-hati dalam mencermati penggunaan anggaran tersebut karena rawan disalahgunakan. “Lebih baik antisipasi. Untuk itu, kepada BPK, saya sangat berharap peranannya dalam mengawasi penggunaan anggaran dana abadi pendidikan tersebut,” katanya. Selain kepada BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan turut mencegah penyalahgunaan anggaran tersebut. Sebagaimana diketahui, peran penting yang harus dilakukan KPK adalah melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupi.

…dst

7 ) Dana Abadi Pendidikan Dikelola BLU
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/04/02281352/Dana.Abadi.Pendidikan.Dikelola.BLU

Jumat, 4 Januari 2013 | 02:28 WIB
jakarta, Kompas – Dana abadi pendidikan tidak dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi dikelola badan layanan umum. Pemanfaatan dana abadi pun menggunakan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana ini tercantum dalam postur APBN dengan nama dana pengembangan pendidikan. “Dana abadi hasil akumulasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2012 telah mencapai Rp 11 triliun sehingga total dana abadi pada 2013 sebesar Rp 16 triliun,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis (3/1). “Langkah Kemdikbud memanfaatkan dana abadi tidak bertentangan dengan aturan. Memegang uang Rp 11 triliun tanpa dasar hukum itu jelas tak mungkin. Dana ini tidak saya pegang, tetapi ada di Kementerian Keuangan,” kata Nuh. Seperti diberitakan sebelumnya, mekanisme dan pemanfaatan serta dasar hukum dana abadi dipertanyakan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, juga mempertanyakan pihak yang menentukan peruntukan dan besaran dana abadi itu. “Dana ini rawan dikorupsi dan dipolitisasi,” ujarnya.

…dst

8 ) Rp16 T Dana Abadi Pendidikan Ditangani Kemenkeu
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/04/373/741194/rp16-t-dana-abadi-pendidikan-ditangani-kemenkeu

Jum’at, 04 Januari 2013 09:48 wib
JAKARTA – Salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 adalah memanfaatkan dana pengembangan pendidikan atau yang disebut dengan dana abadi. Namun, pengelolaan dana tersebut mengundang tanda tanya dari berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi X DPR. Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan, dana yang diperkirakan akan mencapai Rp16 triliun pada 2013 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan sebelumnya sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Menurut Nuh, pengelolaan dana abadi tidak berada di tangan Kemendikbud, melainkan di bawah wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kemenkeu sudah membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2012 (untuk mengelola dana abadi), dan dewan penyatu yang terdiri dari Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kementerian Agama,” ujar Nuh di Gedung D Kemendikbud, kemarin.

…dst

9 ) Prodi ITP UB Terakreditasi Internasional
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/04/373/741475/prodi-itp-ub-terakreditasi-internasional

Jum’at, 04 Januari 2013 18:04 wib
JAKARTA – Kabar gembira datang dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Program studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP), Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UB secara resmi terdaftar dan masuk ke website Institute of Food Technologists (IFT)-USA (Approved Undergraduate Programs – IFT.org). Ketua Jurusan THP Agustin Krisna Wardani mengungkap, masuknya program studi S-1 ITP ke situs IFT tidak terlepas dari prestasi akreditasi internasional yang telah diraih pada prodi ITP pada Oktober 2012. “Prodi S-1 ITP Jurusan THP FTP UB meraih akreditasi internasional Oktober lalu dan resmi masuk ke web IFT sejak Desember 2012,” kata Agustin, seperti dikutip dari laman resmi UB, Prasetya Online, Jumat (4/1/2013).

…dst

10 ) HUT Emas, FTP UGM Siap Dukung Kemandirian Pangan
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/04/373/741315/hut-emas-ftp-ugm-siap-dukung-kemandirian-pangan

Jum’at, 04 Januari 2013 13:01 wib
YOGYAKARTA – Memasuki usia emas, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengarahkan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk mendukung kemandirian pangan dan energi bangsa. Hal tersebut didorong untuk mewujudkan visi menjadikan FTP UGM sebagai pusat unggulan pengembangan agroindustri. Dekan FTP UGM Dr Lilik Sutiarso mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian pangan dan energi adalah mendorong pelaksanaan riset. Terutama penelitian mengenai hilirisasi produk-produk teknologi pangan. Riset yang dihasilkan nantinya akan diekspos ke masyarakat luas. “Rencananya bulan September mendatang akan diadakan ekspo hasil riset FTP UGM,” ujar Lilik usai membuka Perayaan 50 Tahun FTP UGM, Jumat (4/1/2013).

…dst

11 ) Undip Terima BOPTN Rp 54 Miliar
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/05/210801/Undip-Terima-BOPTN-Rp-54-Miliar

05 Januari 2013
SEMARANG – Ta­hun 2013, Universitas Dipone­go­ro (Undip) me­nerima dana Bantuan Operasional Pergu­ru­an Tinggi Negeri (BOPTN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebuda­yaan (Kemdikbud) sebesar Rp 54 miliar. Dana bersumber dari APBN Perubahan 2012 ini dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas pendidikan dan biaya operasional, seperti membayar tenaga pendidik non-PNS. Pembantu Rektor II Undip Dr Mochammad Chabachib MSi Akt mengatakan, alokasi BOPTN 2013 meningkat Rp 5 miliar dibandingkan dengan tahun lalu. Detail peruntukan dan alokasinya masih menunggu pembahasan dengan Dikti. “Alokasi BOPTN ini sesuai dalam UU Pendidikan Tinggi yang sudah disahkan. Mengenai rincian peruntukannya untuk apa saja, masih kami bahas dengan Dikti,” katanya, Jumat (4/1) di sela-sela rapat koordinasi dengan Dikti. BOPTN ini akan didistribusikan secara merata dan menyeluruh guna pengembangan pendidikan ke seluruh lembaga dan fakultas di Undip. Sesuai perencanaan, BOPTN akan dialokasikan merata ke-11 fakultas, program pascasarjana, Lembaga Pengkajian dan Peningkatan Mutu Pendidikan (LP2MP), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) .

…dst

12 ) KEBEBASAN BERSERIKAT
Guru Pertanyakan Aturan Berorganisasi
http://cetak.kompas.com/read/2013/01/05/03472665/guru.pertanyakan.aturan.berorganisasi

05 Januari 2013
Jakarta, Kompas – Sejumlah guru mempertanyakan ketentuan berorganisasi bagi guru. Mereka mengkhawatirkan kebebasan berserikat bagi guru terancam dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sejumlah organisasi guru seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengadukan soal rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 74/2008 ini kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka mendesak pemerintah membatalkan revisi ini karena dinilai membatasi ruang gerak guru serta upaya “membungkam” sikap kritis guru. Menurut rencana organisasi-organisasi guru tersebut juga akan mengadukan masalah ini kepada presiden. Pemerintah saat ini tengah merevisi PP No 74/2008 tentang Guru. Dalam revisi itu ada ketentuan di Pasal 44 yang dinilai oleh koalisi serikat guru akan mempersulit guru untuk berse- rikat. Pada Pasal 44 Ayat (3) draf revisi PP itu menyebutkan organisasi profesi guru harus memiliki keanggotaan terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah bersangkutan. Organisasi profesi guru juga harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen di kabupaten dan kota. Selain itu juga harus memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru hingga tingkat kabupaten dan kota.

…dst

13 ) Organisasi Guru Akan Mengadu ke Komnas HAM
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/04/18411666/Organisasi.Guru.Akan.Mengadu.ke.Komnas.HAM

Jumat, 4 Januari 2013 | 18:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Menanggapi rencana pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap PP No.74/2008, berbagai organisasi guru di luar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan bersatu dan mengajukan keberatan ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pekan depan. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa selama ini PP No.74/2008 telah melindungi dan membebaskan para guru untuk berserikat serta mendirikan organisasi yang dapat mewakili aspirasinya. Namun dengan adanya revisi ini, maka besar kemungkinan organisasi ini tidak lagi bertahan. “Jelas sekali ini seperti ingin membungkam organisasi yang selalu berani mengutarakan pendapatnya. Syarat anggota disesuaikan dengan UU Pemilu, bagaimana bisa?” kata Retno kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2013). Untuk itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk dapat berserikat dan mengeluarkan pendapat. Tidak hanya itu, dalam amanat UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen juga jelas bahwa organisasi guru tidak lagi tunggal.

…dst

14 ) Kurikulum 2013, Guru Wajib Latihan 52 Jam
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/05/079452251/Kurikulum-2013-Guru-Wajib-Pelatihan-Selama-52-Jam

05 Januari 2013
TEMPO.CO, Jakarta – Kurikulum pendidikan 2013 akan diterapkan mulai Juli nanti. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unifah Rasyidi, mengatakan para guru akan dilatih selama 52 jam mata pelajaran untuk guru kelas sekolah dasar dan 31 jam untuk guru mata pelajaran. “Bagaimana guru mengajar yang aktif, kritis analitis, kreatif, dan menyenangkan,” kata Unifah ketika ditemui di kantor Kementerian, Jumat, 4 Januari 2013. Ia mengatakan saat ini sedang menyusun bahan pelatihan sampai akhir bulan ini. Unifah menjelaskan, guru master akan dilatih di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersebar di 12 kota berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Sementara untuk para guru akan dilatih di balai pelatihan kota atau kabupaten.

…dst

15 ) Indonesia Runner Up Ekonomi Dunia
http://www.jpnn.com/read/2013/01/05/153155/Indonesia-Runner-Up-Ekonomi-Dunia-

05 Januari 2013
JAKARTA – Lima tahun gejolak krisis global seolah tak mampu menggoyahkan posisi Indonesia di jajaran negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Bahkan, tahun 2012, Indonesia sukses meraih predikat sebagai runner up atau juara ke-2. Menteri Keuangan Agus martowardojo mengatakan, proyeksi akhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan kalah dengan Tiongkok. Sedangkan negara lain seperti India atau Brasil, pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia. “Jadi, kita negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor dua di dunia,” ujarnya kemarin (4/1). Menurut Agus, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2012 diperkirakan mencapai kisaran 6,1 – 6,4 persen. Sehingga, sepanjang 2012 ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh hingga 6,3 persen. “Itu membuat kita optimistis,” katanya. Selain konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau investasi, motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode akhir tahun lalu adalah belanja pemerintah yang naik signifikan. “Penyerapan (anggaran) yang baik sangat mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

…dst

16 ) China: Kunjungilah Orangtuamu, dan Ini Perintah!
http://internasional.kompas.com/read/2012/12/29/11134268/China.Kunjungilah.Orangtuamu.dan.Ini.Perintah

Sabtu, 29 Desember 2012 | 11:13 WIB
BEIJING, KOMPAS.com — Kunjungilah orangtuamu. Ini perintah!
Begitulah kira-kira perintah sebuah undang-undang di China yang diamandemen, Jumat (28/12/2012). Undang-undang ini mewajibkan warganya untuk “sering” mengunjungi orangtua mereka. Jika tidak, siap-siaplah mereka diseret ke meja hijau. Namun, amandemen ini tak merinci seberapa sering seseorang harus mengunjungi orangtuanya. Media Pemerintah China mengatakan, ketentuan ini memungkinkan para orangtua yang merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya mengajukan tuntutan ke pengadilan. Amandemen ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan soal anak-anak yang menyia-nyiakan orangtua mereka. Pertumbuhan pesat di China menimbulkan masalah baru, yakni minimnya perhatian para warganya terhadap orangtua. Reformasi pasar selama tiga dekade ini mempercepat putusnya ikatan keluarga besar tradisional di China. Terkait hal ini, hanya ada beberapa alternatif, seperti panti jompo atau rumah pensiun bagi para orangtua yang tak dapat hidup sendiri. Awal bulan ini, media lokal melaporkan soal seorang nenek berusia 90 tahun yang terpaksa tinggal di kandang babi karena ditinggalkan anak laki-lakinya. Nenek ini tinggal di Jiangsu, provinsi makmur yang terletak di Timur China.

…dst