1 ) Syarat Ubah PTS Jadi PTN tidak Mudah?
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/01/07/mg9d7o-syarat-ubah-pts-jadi-ptn-tidak-mudah

Senin, 07 Januari 2013, 20:52 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA–Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Yogyakarta Bambang Supriyadi menyatakan, perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri tidak mudah, karena syarat yang harus dipenuhi cukup berat. “Karenanya, tidak semua PTS bisa berubah menjadi PTN,” kata Bambang Supriyadi di Yogyakarta, Senin (7/1). Menurut dia, syarat yang harus dipenuhi oleh PTS untuk bisa berubah status di antaranya memiliki luas lahan minimal 10 hektare, sumber daya manusia (SDM) terutama dari sisi dosen tetap yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus dipindah menjadi PNS di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu PTS di DIY yang berpeluang untuk bisa berubah status menjadi PTN adalah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta karena perguruan tinggi tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Namun, lanjut dia, lahan UPN yang dimiliki yayasan harus diubah menjadi aset negara di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Perubahan aset lahan ini memerlukan waktu tersendiri,” katanya.

…dst

2 ) Universitas Brawijaya Buka Lowongan Doktor
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/07/079452482/Universitas-Brawijaya-Buka-Lowongan-Doktor

Senin, 07 Januari 2013 | 06:29 WIB
TEMPO.CO , Jakarta – Universitas Brawijaya Malang membutuhkan dosen bergelar profesor dan doktor. Sejak dua tahun lalu, jumlah profesor dan doktor di perguruan tinggi ini terus berkurang karena memasuki masa pensiun. Dari total dosen sebanyak 1.852 orang, mereka yang bergelar doktor sebanyak 341 orang, dan profesor 200 orang. “Idealnya, dosen bergelar doktor itu 70 persen dari total dosen,” kata Rektor Universitas Brawijaya Malang, Yogi Sugito dalam rapat terbuka senat dalam rangka Dies natalis ke-50, Sabtu 5 Januari 2013. Untuk itu, dia mengimbau agar dosen yang tak mengemban jabatan negara segera menjalani pendidikan di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, termasuk jalur beasiswa yang banyak diberikan bagi dosen berprestasi. “Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertinggal dengan perguruan tinggi lain,” katanya. Apalagi, lanjut dia, saat ini Universitas Brawijaya Malang telah berkembang pesat. Jumlah mahasiswa mencapai 52.376 orang, yang tersebar di lima kampus. Antara lain kampus pusat di Ketawanggede Malang, kampus dua di Puncak Dieng Malang, kampus tiga di Griya Shanta Malang, kampus empat di Kediri dan kampus lima di Jakarta.

…dst

3 ) Delapan LPTK masuk daftar hitam
http://www.antaranews.com/berita/351820/delapan-lptk-masuk-daftar-hitam

Senin, 7 Januari 2013 11:20 WIB
Jambi (ANTARA News) – Sebanyak delapan Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) masuk dalam daftar hitam karena terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan ujian sertifikasi guru, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. “Kita sudah masukkan mereka dalam daftar hitam sehingga tahun ini mereka tidak bisa lagi melakukan uji sertifikasi pada guru,” kata Nuh di Jambi, Senin. Namun, Mendikbud tidak menyebutkan nama LPTK yang dimaksud. Ia hanya mengatakan LPTK tersebut berada di Jakarta, Jawa dan Sumatera, serta ada yang berstatus negeri dan swasta. LPTK yang masuk dalam daftar hitam ini, nanti akan diumumkan. Delapan LPTK ini diketahui tidak serius menjalankan uji sertifikasi dan tidak menjalankan seluruh ketentuan ujian yang ditentukan. “Keseriusan dalam pelaksanaan yang dilanggar misalnya ada sembilan hari ujian tapi pelaksanaan tidak sampai sembilan hari, juga ujian terdiri dari 10 item juga tidak dijalankan,” katanya. Dia menegaskan, jika kecurangan tersebut dibiarkan maka bukan tidak mungkin lembaga tersebut akan dibisniskan yang pada akhirnya menjadi tidak baik. Sesuai ketentuan, semua guru harus memiliki sertifikat profesi. Mereka yang memiliki sertifikat berhak mendapat tunjangan guru, yakni satu kali gaji pokok untuk PNS dan non PNS sebesar 1,5 kali gaji pokok.

…dst

4 ) Pusat Studi Bencana di PTN Kurang Dukungan
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/01/pusat.studi_.bencana.di_.ptn_.kurang.dukungan.htm

Senin, 07 Januari 2013
Jakarta, Kompas – Pemerintah diharapkan mewujudkan Indonesia sebagai pusat studi mitigasi bencana alam berbasis perguruan tinggi, khususnya bidang gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Pusat studi ini diharapkan menghasilkan penelitian dasar dan terapan yang bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan bidang kebencanaan. Rencana yang ada sejak tiga tahun lalu, saat ini jalan di tempat. “Pusat studi mitigasi bencana tsunami kami harapkan bisa segera terwujud seperti yang dijanjikan,” kata Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala Aceh Dirhamsyah, Minggu (6/1). Dirhamsyah mengatakan, tahun 2010, Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana ke Jepang dan menjanjikan untuk membangun pusat studi mitigasi bencana di Indonesia. Rencana ini juga diulang saat Armida saat berbicara pada Pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan di Nusa Dua, Bali, pada 2012. Saat itu, Syiah Kuala Aceh digagas akan menjadi pusat studi mitigasi tsunami, Universitas Gadjah Mada menjadi pusat studi gunung api, dan Institut Teknologi Bandung menjadi basis studi kegempaan. Menurut Dirhamsyah, pemerintah sebenarnya tinggal melanjutkan program yang telah dirintis TDMRC. “Lembaga kami telah mendapatkan dana 5,6 juta dollar Amerika Serikat dari Multidonor Fund untuk mengembangkan pusat riset tsunami di Aceh. Kami sudah memiliki kantor dan peneliti. Namun, program itu habis anggarannya pertengahan tahun 2012,” katanya. Dirhamsyah mengatakan, saat ini TDMRC harus berjuang membayar listrik dan gaji pegawai.

…dst

5 ) Rendah, Publikasi Ilmiah dan Paten
Jumlah Proposal Riset Juga Terus Menurun
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/01/rendah.publikasi.ilmiah.dan_.paten_.htm

Senin, 07 Januari 2013
Jakarta, Kompas – Produk intelektual bangsa Indonesia, terutama dalam bentuk publikasi ilmiah dan paten, masih tergolong minim. Bahkan, kondisi tersebut masih sekitar 25 persen dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ahmad Dading Gunadi, Asisten Deputi Relevansi Program Riset Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi (Kementerian Ristek), memaparkan, jumlah publikasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Asia, khususnya dengan Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Mengutip data Pusat Penelitian Perkembangan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pappiptek-LIPI), Dading menjelaskan, dalam kurun waktu 2001-2010, lembaga penelitian dan pengembangan di Korea Selatan, KAIST, menghasilkan jumlah publikasi internasional terbesar, yaitu 20.183 publikasi. Lalu, diikuti lembaga JST Jepang (13.604) dan CSIRO Australia (11.611). “LIPI memiliki 417 publikasi ilmiah,” kata Dading di Jakarta, Sabtu (5/1). Jumlah publikasi itu bahkan juga lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selama kurun waktu yang sama, total publikasi nasional dan internasional dari tiga negara tetangga tersebut di atas 30.000, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan total publikasi 7.843 atau 25 persennya.

…dst

6 ) Unibraw Tolak Kerjasama Luar Negeri?
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/01/06/mg6jk8-unibraw-tolak-kerjasama-luar-negeri

Minggu, 06 Januari 2013, 08:16 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Universitas Brawijaya Malang (UB) Jawa Timur dalam satu tahun terakhir ini menolak tawaran kerjasama dari sejumlah perguruan tinggi (PT) luar negeri yang levelnya masih di bawah kampus tersebut. “Bukan menolak, tapi menunda tawaran kerjasama dari sejumlah perguruan tinggi luar negeri yang levelnya masih di bawah Universitas Brawijaya. Mungkin saja jalinan kerja sama ini untuk tahun-tahun mendatang,” kata Rektor UB Prof Dr Yogi Sugito di Malang, Ahad (6/1). Pihaknya saat ini hanya akan bekerjasama dengan sejumlah PT negeri atau swasta dari luar negeri yang memiliki level minimal sama dengan UB, bahkan kalau bisa harus di atas agar UB bisa menimba ilmu dari kampus bersangkutan. Namun demikian, katanya, bukan berarti UB tidak menjalin kerjasama dengan PT luar negeri sama sekali. Saat ini, masih banyak jalinan kerja sama dengan PT luar negeri, seperti dari Amerika Serikat, Taiwan, Prancis, Jerman, Jepang, dan Australia meliputi bidang pertukaran dosen, mahasiswa, penelitian bersama, dan ‘double degree’. “Kerjasama ini sudah berlangsung lama, kalau memang ada PT luar negeri yang menawarkan kerja sama dalam bentuk lain, kami pasti akan mempertimbangkannya,” katanya.

…dst

7 ) BOPTN UNS 2013 Capai Rp43 M
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/373/742457/boptn-uns-2013-capai-rp43-m

Senin, 07 Januari 2013 14:44 wib
SOLO – Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH. MHum mengungkap, pada 2013 UNS mendapat kucuran dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BPOPTN) sebesar Rp43 miliar. “Tahun 2011 hanya Rp26 miliar, berarti tahun 2013 ini ada tambahan dana Rp18 miliar,” kata Prof. Jamal di Rektorat UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/1/2013). Jamal menerangkan, dana BPOPTN tahun 2013, awalnya yang diterima sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp2,20 miliar. “Namun 4 Januari lalu ada tambahan Rp1,47 miliar. Sehingga total menjadi Rp43,67 miliar,” jelasnya. Menurut Jamal, alokasi dana BPOPTN UNS tahun 2013 ini terbagi ke dalam tujuh kegiatan besar. Masing-masing untuk penelitian dan pengabdian masyarakat Rp26,47 miliar, bahan praktikum Rp10 miliar, ESQ Rp2,1 miliar, ISO seluruh fakultas dan unit di UNS Rp1 miliar, serta kegiatan perencanaan, keuangan dan anggaran untuk kegiatan penunjang Rp750 juta. Sedangkan anggaran untuk dosen tetap non PNS UNS Rp3,5 miliar dan honor dosen tamu luar negeri Rp452,75 juta.

…dst

8 ) Dosen UB: 30% Serangan Jantung Terjadi di Pagi Hingga Siang Hari
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/373/742571/dosen-ub-30-serangan-jantung-terjadi-di-pagi-hingga-siang-hari

Senin, 07 Januari 2013 17:12 wib
JAKARTA – Penyakit jantung merupakan penyakit mematikan yang dapat melanda siapa saja. Namun, tahukah Anda jika 30 persen serangan jantung mendadak terjadi pada pukul 06.00 hingga 12.00? Hal ini diungkapkan Dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB) Malang Mohammad Saifur Rohman dalam orasi ilmiah belum lama ini. Dia menyebut, 31,6 persen kejadian infark atau serangan jantung mendadak terjadi pada pagi hari sekira pukul 06.00 sampai 12.00. Pendapat ini diungkapkan berdasarkan hasil 30 penelitian pada 66.635 pasien. Mengutip pendapat Tofler dan Muller, Mohamad mengatakan, faktor penyebab terjadinya serangan jantung mendadak adalah perubahan fisiologis jangka pendek. Beberapa di antaranya, peningkatan tekanan darah, laju jantung pada pagi hari, dan faktor eksternal seperti aktivitas fisik yang dimulai pada pagi hari, stres, siklus neurohormonal, peningkatan serta tekanan darah.

…dst

9 ) Yuk, Intip Peluang Beasiswa di Utrecht University Belanda!
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/12302547/Yuk.Intip.Peluang.Beasiswa.di.Utrecht.University.Belanda

Senin, 7 Januari 2013 | 12:30 WIB
KOMPAS.com – Sudah lulus sekolah dan punya keinginan belajar di Belanda dengan beasiswa? Tawaran beasiswa dari Utrecht University ini bisa jadi pilihan. Salah satu universitas tertua di Belanda ini menawarkan Utrecht Excellence Scholarship untuk jenjang S-1 dan S-2. Untuk kuliah S-1, beasiswa akan diberikan hanya untuk masa kuliah selama tiga tahun. Namun, beasiswa ini tidak bersifat penuh. Setiap penerima hanya akan mendapatkan 28.350 euro per tahun. Untuk program S-1, beasiswa yang ditawarkan meliputi bidang ekonomi dan ekonomi bisnis, serta ilmu perpustakaan di University College Utrecht. Kandidat yang berminat harus memiliki prestasi akademik yang baik dan menunjukkannya melalui transkrip nilai, publikasi ilmiah, dokumen tes kemampuan bahasa Inggris dan surat rekomendasi. Kandidat juga harus menuliskan surat motivasi yang menunjukkan kemampuan akademis, kemampuan komunikasi lintas budaya dan motivasi pribadi.

…dst

10 ) Sumitro Fellows Program 2013 Dibuka
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/368/742247/sumitro-fellows-program-2013-dibuka

Senin, 07 Januari 2013 09:14 wib
JAKARTA – Lembaga Kerjasama Amerika Serikat (AS)-Indonesia, USINDO, membuka Sumitro Fellows Program 2013. Program ini akan memberikan dana studi USD10 ribu kepada mahasiswa pascasarjana, kandidat doktor, akademisi senior dan kandidat profesional lain yang memenuhi kualifikasi. Satu beasiswa disediakan bagi warga negara AS dalam riset tentang kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Aplikasi dengan riset di luar lingkup tersebut tidak akan dipertimbangkan. Sedangkan satu tempat lainnya juga diberikan kepada warga negara Indonesia dengan proyek penelitian terkait hubungan bilateral AS-Indonesia. Aplikasi dengan riset penelitian yang fokus pada topik spesifik tentang AS atau Indonesia, atau di luar topik tentang AS atau Asia tidak akan diluluskan.

…dst

11 ) Apreasi Karya Mahasiswa, Jurnalistik UMM Gelar Awarding Night
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/01/06/mg75t7-apreasi-karya-mahasiswa-jurnalistik-umm-gelar-awarding-night

Minggu, 06 Januari 2013, 16:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Menutup rangkaian acara Catatan Akhir Kuliah Jurnalistik (CAK-J). Mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Malam Apresiasi “Awarding Night” pada Jumat (4/1). Sehari sebelumnya Kamis (3/1) Bertempat di Aula BAU UMM, berlangsung pemutaran Karya Video Jurnalistik dan CoachingClinic Jurnalistik se-Malang Raya dengan tema “Yang Muda Yang Berkarya”. Acara ini merupakan malam penganugerahan video terbaik, dari 13 video jurnalistik karya mahasiswa yang telah diputar. Beragam tema video disuguhkan diantaranya tentang Macet, Veteran, investigasi penyalahgunaan obat, PKL, Outsourcing, Wisata Malang dan lain-lain.

…dst

12 ) Mahasiswa Untan Kembangkan Robot Terbang Quadcopter
Terinspirasi 3 Idiots, Bisa Atasi Macet dan Kebakaran Hutan
http://www.jpnn.com/read/2013/01/04/153033/Mahasiswa-Untan-Kembangkan-Robot-Terbang-Quadcopter-

Jum’at, 04 Januari 2013 , 13:30:00
ADALAH Sirajuddin (22 tahun) yang menciptakan robot terbang yang dinamakan Quadcopter itu. Ternyata memang film “3 Idiots” lah yang menginspirasinya untuk membuat helikopter mini dengan 4 baling-baling tersebut. “Saya tertarik membuatnya setelah menonton film itu. Sekalian saja saya jadikan penelitian akhir saya (skripsi),” ujarnya, Kamis (3/1). Quadcopter mahasiswa jurusan Teknik Elektro ini memiliki kemampuan untuk menjelajah di angkasa dan dilengkapi dengan mesin atau motor penggerak untuk mengatur daya jelajah robot tersebut. Menurut dia, kemampuan jelajah quadcopter di angkasa ini dapat diaplikasikan untuk membantu aktivitas manusia, seperti pemantauan lalu lintas, kebakaran hutan, demonstrasi atau aktivitas lainnya. Sirajuddin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan robot terbang selama 6 bulan dengan menghabiskan dana sekitar Rp3 juta. Namun diakui dia benda yang memiliki berat sekira 1 kilogram ini dibuat dalam skala laboratorium sehingga masih memiliki daya jelajah terbatas.”Ini memang dirancang dengan dana terbatas, sehingga belum sempurna benar. Quadcopter saya hanya mencapai ketinggian maksimal 6 meter dan jangkuan sekitar 60 meter. Namun dengan berbasis pada mikrokontroler ATMEGA16 yang merupakan pengendalinya tentu robot terbang tersebut dapat dikembangkan menjadi robot terbang yang cerdas,” jelas dia.

…dst

13 ) Kemendikbud Batal Biayai Peserta PPG
http://www.seputar-indonesia.com/news/kemendikbud-batal-biayai-peserta-ppg

Senin 07 Januari 2013
SEMARANG– Pemerintah batal memberikan bantuan senilai Rp7 juta kepada setiap guru yang mengikuti pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG). Akibatnya, banyak guru yang mundur mengikuti PPG. Kendala inilah yang membuat program tersebut berjalan lambat. “Kalau ditanya kendalanya apa, ya hambatan utamanya dalam pendanaan,” ucap Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Guru (LP3G) Semarang Listyaning Sumardi kemarin. Awalnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai PPG sekitar Rp7 juta/peserta PPG.Tapi kenyataannya bantuan tersebut urung dilakoni pemerintah. Akibatnya, lanjut Listyaning, banyak peserta PPG yang mundur lantaran diberikan beban biaya atas pelatihan itu. “Banyak peserta yang sudah mendaftar kemudian memilih mengundurkan diri,” imbuhnya. Dia menjelaskan dampak batalnya Kemendikbud mengucurkan bantuan pembiayaan program membuat beban biaya Rp7 juta/peserta menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara PPG. Dalam hal ini,IKIP PGRI Semarang. “Akhirnya kemarin beban biaya Rp7 juta ditanggung IKIP PGRI.Kemudian yang Rp5 juta dibebankan kepada masingmasing peserta yang ikut PPG,”kata Listyaning.

…dst

14 ) Kurikulum Diterapkan di 30 Persen SD
Bahasa Daerah Tetap Diajarkan di Sekolah
Siswa SMA Dikelompokkan Sesuai Minat, Bukan Jurusan
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/1041369/Siswa.SMA.Dikelompokkan.Sesuai.Minat.Bukan.Jurusan
atau http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/01/kurikulum.diterapkan..di_..30.persen.sd_.htm

Senin, 07 Januari 2013
Jambi, Kompas – Keputusan pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah final. Pada tahun pertama, kurikulum baru hanya diberlakukan di 30 persen sekolah dasar/MI kelas I dan IV di setiap kabupaten/kota di semua provinsi. “Adapun untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK akan diberlakukan di kelas VII dan X di semua sekolah tanpa kecuali,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Minggu (6/1) malam, di Jambi. “Pertimbangannya 30 persen saja agar proporsional dan tidak menumpuk di perkotaan. Kita juga realistis karena jumlah SD/ MI sekitar 170.000,” ujar Nuh. Tim penyusun kurikulum internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para narasumber juga memutuskan penyampaian materi pembelajaran tetap sesuai dengan rencana awal, yakni dengan tematik integratif. Khusus mata pelajaran sains, belum diputuskan apakah akan mulai diberikan di kelas IV, V, dan VI atau kelas V dan VI saja. Keputusan finalnya akan diserahkan kepada Komite Pendidikan yang dipimpin wakil presiden. Untuk mengantisipasi agar kurikulum tidak berganti setiap kali berganti menteri, pemerintah memiliki tiga skenario. Skenario pertama, kurikulum akan “diamankan” dengan payung hukum peraturan pemerintah. “Biasanya kurikulum diatur dengan peraturan menteri sehingga ada istilah ganti menteri ganti kurikulum. Dengan PP, diharapkan (kurikulum) tidak serta-merta bisa diubah,” kata Nuh.

…dst

15 ) Sosialisasi Pertama Kurikulum 2013 di Jambi
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/02552478/Sosialisasi.Pertama.Kurikulum.2013.di.Jambi

Senin, 7 Januari 2013 | 02:55 WIB
JAMBI, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh melakukan sosialisasi pertama pengembangan Kurikulum Pendidikan 2013 di Jambi mengingat provinsi itu memiliki sejarah dan peradaban tinggi. “Saya tetapkan Jambi sebagai provinsi pertama untuk sosialisasi kurikulum 2013 karena pada abad 7 dan 8 banyak saudagar China dan India belajar di sini,” kata Nuh di Jambi, Minggu (6/1/2013). Hal tersebut disampaikan Nuh saat silaturahmi bersama dengan pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jambi yang dihadiri, antara lain, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar. Dikatakan Nuh, sejak dahulu kala, Jambi memang telah menjadi pusat pendidikan yang terkenal sehingga banyak pendatang yang menjadikan provinsi itu sebagai tempat menimba ilmu. “Saya ingin memberi Jambi untuk dapat melihat peradaban ke depan melalui sosialisasi perubahan kurikulum 2013,” kata Nuh.

…dst

16 ) DPR Kaji Kurikulum 2013
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/19094839/DPR.Kaji.Kurikulum.2013.

Senin, 7 Januari 2013 | 19:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR Utut Adianto di Jakarta, Senin (7/1/2013), mengatakan, meskipun kurikulum merupakan ranah pemerintah, namun DPR akan mengawal. Panja Kurikulum Komisi X akan mengkaji soal isi dari kurikulum dan kesiapan implementasinya. Utut mengatakan dalam pekan ini hingga pekan depan, Panja Kurikulum 2013 akan mengkaji perubahan kurikulum bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kami soroti terutama soal isi dan kesiapannya, kata Utut. Popong Otje Djundjunan, Anggota Komisi X, mengatakan Komisi X belum menyetujui pelaksanaan perubahan kurikulum. Setidaknya ada lima fraksi di Komisi X yang memberi catatatan serius pada keputusan pemerintah untuk melaksanakan perubahan Kurikulum pada tahun ajaran baru nanti yakni Juni 2013. Ada dua fraksi yang setuju dan dua fraksi lainnya tidak hadir.

…dst

17 ) Komisi X Tahan Anggaran Kurikulum 2013
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/373/742480/komisi-x-tahan-anggaran-kurikulum-2013

Senin, 07 Januari 2013 15:19 wib
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemebdikbud) telah mencanangkan Kurikulum 2013 akan mulai diterapkan pada Juni mendatang. Namun, wacana kurikulum baru ini masih mengundang kontroversi dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi X DPR RI. Menurut penuturan anggota Komisi X DPR RI, Rochmani, pihaknya akan menahan anggaran penyelenggaraan kurikulum 2013. Hal tersebut berkaitan dengan tidak jelasnya dokumen kurikulum 2013 “Kurikulum 2013 baru berupa pemaparan power point saja, belum bisa dikatakan berupa dokumen. Kalau untuk mengadakan uji publik, harusnya berupa dokumen kurikulum, bukan hanya power point,” ujar Rohmani saat Diskusi Publik Kontroversi Kurikulum 2013 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (7/1/2013). Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbuh, ketidakjelasan Kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari tujuan, isi, strategi pembelajaran dan evaluasi.

…dst

18 ) 3 Skenario Amankan Kurikulum Baru Sampai 2015
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/14435098/3.Skenario.Amankan.Kurikulum.Baru.Sampai.2015

Senin, 7 Januari 2013 | 14:43 WIB
JAMBI, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjamin bahwa kurikulum baru ini akan selesai pada tahun 2015 dan tidak akan terganggu meski ada pergantian menteri pada kabinet 2014 mendatang. Pasalnya, ada tiga skenario yang membuat kurikulum ini tidak akan diubah hingga 2015 nanti. “Kurikulum ini akan diamankan dengan tiga skenario sehingga harus dijalankan sampai selesai,” kata Nuh saat dijumpai di Jambi, Senin (7/1/2013). Skenario pertama yang dilakukan adalah melalui pendekatan birokrasi. Kurikulum baru ini akan dilindungi oleh payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) bukan sekadar Peraturan Menteri (Permen) sehingga tidak bisa sewaktu-waktu diganti hanya karena alasan ganti menteri. “Jadi payung hukumnya ini nanti berupa PP. Kalau Permen, nanti ganti menteri bisa ikut ganti juga,” jelas Nuh.

…dst

19 ) Kementerian Agama Protes Larangan Hibah APBD untuk Madrasah
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/06/079452404/Kementerian-Agama-Protes-Larangan-Hibah-APBD-untuk-Madrasah

Minggu, 06 Januari 2013 | 15:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Agama menilai salah satu poin Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD merupakan bentuk diskriminasi pendidikan. Poin yang dimaksud adalah bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk madrasah tidak bersifat wajib atau mengikat. Menurut Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Komaruddin Amin, mayoritas madrasah, baik ibtidaiyah (SD), tsanawiyah (SMP) maupun aliyah (SMA), di Indonesia merupakan lembaga swasta. “Kalau negeri bisa diatasi oleh Kementerian, tapi kalau swasta tidak mendapatkan APBD, siapa yang mau membantu,” kata Komaruddin ketika dihubungi Tempo, Ahad, 6 Januari 2012. Komaruddin memaparkan, jumlah madrasah di Indonesia sekitar 67.300 institusi, 80 persen di antaranya berstatus swasta. Lembaga pendidikan yang dibawahkan Kementerian Agama, ucap Komaruddin, berbeda dengan Kementerian Pendidikan, yang banyak berstatus negeri.

…dst

20 ) Mendagri Bantah Larang Daerah Bantu Madrasah
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/06/079452416/Mendagri-Bantah-Larang-Daerah-Bantu-Madrasah

Minggu, 06 Januari 2013 | 17:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah telah melarang kepala daerah membantu madrasah melalui Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD tidak melarang penggunaan dana APBD untuk biaya pendidikan madrasah. “Tidak pernah ada larangan. Bahkan, beberapa hari lalu, saya buat surat kepada semua kepala daerah yang menegaskan tidak melarang madrasah dibantu setiap tahun,” kata Gamawan melalui pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 6 Januari 2013. Ia meminta pihak-pihak yang menuduhnya telah melarang kepala daerah membantu madrasah terlebih dahulu bertanya kepada dirinya.

…dst

21 ) Wamendikbud akan gugurkan sekolah bocorkan soal UN
http://www.antaranews.com/berita/351691/wamendikbud-akan-gugurkan-sekolah-bocorkan-soal-un

Minggu, 6 Januari 2013 01:55 WIB
Banda Aceh (ANTARA News) – Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyatakan akan menggugurkan sekolah yang membocorkan soal Ujian Nasional 2013 kepada siswa. “Kami akan menggugurkan sekolah yang terbukti membocorkan soal UN saat pelaksanaan ujian nasional berlangsung,” katanya di Banda Aceh, Sabtu. Musliar menjelaskan meski soal UN tersebut sulit untuk bocor dan beredar kepada siswa, namun pihaknya tetap memberikan peringatan keras kepada seluruh sekolah di seluruh Indonesia agar tidak melakukan kecurangan saat ujian tersebut diselenggarakan. Ia mengatakan untuk antisipasi kebocoran soal tersebut pihaknya membuat 20 soal yang berbeda-beda dalam setiap ruangan ujian nasional tersebut. “Artinya, soal yang akan dibuat pada UN kali ini ada 20 model dan soal ini akan berbeda yang diterima oleh satu siswa dengan siswa lainnya yang ada dalam satu ruangan,” katanya.

…dst

22 ) Dugaan Kebocoran UN
Mediasi ICW-Kemendikbud Deadlock
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/373/742411/mediasi-icw-kemendikbud-deadlock

Senin, 07 Januari 2013 13:57 wib
JAKARTA – Proses mediasi antara Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkaitan dengan dugaan pembocoran kunci jawaban soal UN tahun 2012 masih belum menemui titik temu. Menurut penuturan anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, sampai saat ini pihak Kemendikbud belum bersedia untuk membuka kunci jawaban soal UN tahun 2012. “Proses mediasi masih belum menemukan titik temu. Mereka (Kemendikbud) masih bersikeras untuk tidak membuka kunci jawaban soal,” ujar Siti Juliantari Rachman disela-sela proses mediasi di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013). Kemendikbud belum sepakat untuk membuka kunci jawaban karena hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada publik. Selain itu, Siti menambahkan, Kemendikbud juga menolak karena ICW tidak menyampaikan bukti siapa yang melaporkan dan di sekolah mana terjadi kebocoran kunci jawaban tersebut.

…dst

23 ) Kemendikbud Didesak Buka Kunci UN
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/01/07/mg8qw9-kemendikbud-didesak-buka-kunci-un

Senin, 07 Januari 2013, 12:50 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk melakukan mediasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di gedung KIP, Senin (7/1). Kedua pihak dipertemukan terkait sengketa informasi publik 244/VII/KIP-PS-M/2012 tentang Kunci Jawaban Ujian Nasional. Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, pemanggilan ini adalah kelanjutan dari permohonan pihaknya untuk membuka kunci jawaban Ujian Nasional 2012. Pihaknya mensinyalir adanya kebocoran sehari sebelum UN Matematika SMP dilangsungkan. Sayangnya, Kemendikbud menolak membuka kunci jawaban dengan alasan, informasi tersebut adalah dikecualikan. Karena merasa keberatan, ICW mengajukan penyelesaian sengketa kepada KIP pada 17 Juli 2012. “Hal ini sesuai Pasal 34 UU KIP bahwa setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan tertulis kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,” katanya.

…dst

24 ) Khawatir Bahasa Etnik Punah, LIPI Terbitkan Kamus Bahasa Minoritas
Di Pulau Alor, Ada Bahasa yang Tinggal Seorang Penuturnya
http://www.jpnn.com/read/2013/01/05/153161/Khawatir-Bahasa-Etnik-Punah,-LIPI-Terbitkan-Kamus-Bahasa-Minoritas-

Sabtu, 05 Januari 2013 , 12:54:00
Sebanyak 169 bahasa etnik di Indonesia terancam punah. Jumlah penuturnya terus berkurang. Untuk melestarikan bahasa-bahasa lokal itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuat kamus saku. BAYANGKAN jika kita menjadi Karim Banton, 67, seorang kakek yang tinggal di Habollat, sebuah dusun terpencil di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Karim adalah satu-satunya orang yang bisa berbahasa Beilel. Tanpa kawan bertutur yang mengerti bahasa itu, dia pasti dilingkupi kesunyian yang tak mungkin terungkapkan. Sosok Karim dengan bahasa Beilel-nya “ditemukan” Abdul Rachman Patji, koordinator peneliti bahasa etnik minoritas di LIPI. Karim memang tak sepenuhnya sendiri. Ada Muhamad Banton dan Usman Banton. Uniknya, mereka tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Karim. Tapi, kemudian mereka mempersaudarakan diri dalam satu rumah. Muhamad dan Usman juga sedikit-sedikit mengerti bahasa Beilel. “Namun, saat saya minta mereka mengobrol dengan menggunakan bahasa Beilel, mereka tak bisa,” tambah Patji saat ditemui Jawa Pos di Kantor LIPI pada Kamis (3/1).

…dst

25 ) Berbaju Hitam, Mahasiswa Berkabung atas Matinya Bahasa Daerah
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/07/373/742333/berbaju-hitam-mahasiswa-berkabung-atas-matinya-bahasa-daerah

Senin, 07 Januari 2013 11:52 wib
BANDUNG – Sekelompok mahasiswa jurusan bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), budayawan, guru, dosen, serta organisasi kedaerahan lainnya berunjuk rasa menolak kurikulum 2013. Penolakan yang diusung kelompok ini adalah rencana pemerintah tidak mewajibkan bahasa daerah dalam muatan lokal (mulok) pada kurikulum 2013.
Peserta aksi rata-rata memakai pakaian hitam-hitam, dan khusus laki-laki memakai ikat kepala khas Sunda. Baju hitam yang mereka kenakan merupakan tanda berkabung akan matinya bahasa daerah akibat rencana pemberlakuan Kurikulum 2013. Mereka juga melakukan orasi dan aksi teatrikal menginjak-injak daun kering dan menyiram seorang peserta aksi dengan air di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (7/1/2013). Koordinator lapangan Yogi Yogaswara Yanuariska berkata, daun kering yang diinjak-injak adalah simbol dari bahasa daerah yang tidak dihargai. “Sedangkan pakaian hitam-hitam yang kami kenakan sebagai tanda sedang berkabung, bahwa bahasa Sunda dibelenggu dalam lingkaran hitam,” ujar Yogi, di sela aksinya.

…dst

26 ) Mendikbud Tegaskan Bahasa Daerah Tetap Ada
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/0247204/Mendikbud.Tegaskan.Bahasa.Daerah.Tetap.Ada

Senin, 7 Januari 2013 | 02:47 WIB
JAMBI, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan bahwa mata pelajaran bahasa daerah masih tetap ada dalam kurikulum 2013 yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah. “Saya tegaskan bahwa mata pelajaran bahasa daerah tetap ada sehingga tidak perlu dikhawatirkan,” kata Nuh kepada pers di Jambi, Minggu (6/1/2012). Mendikbud Nuh berada di Jambi dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Dikatakan bahwa bahasa daerah tetap ada yakni di kolom kurikulum seni budaya dan prakarya. Bahasa daerah dan kelompok muatan lokal lainnya tetap terbuka untuk dimasukkan ke kurikulum. Mata pelajaran bahasa daerah, lanjut Nuh, tetap sejajar dengan mata pelajaran yang lain. Kemdikbud akan menyampaikannya ke publik setelah uji publik terumuskan. Diakui Nuh, masih banyak pihak yang belum mengetahui bahwa bahasa daerah tetap ada sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

…dst

27 ) Pemerintah diminta jelaskan revisi PP Guru
http://www.antaranews.com/berita/351845/pemerintah-diminta-jelaskan-revisi-pp-guru

Senin, 7 Januari 2013 13:48 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa memberi penjelasan soal revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. “Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud diharapkan memberikan jawaban terhadap tuntutan para pengurus organisasi guru,” kata Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan bila pemerintah tidak bisa menjelaskan tujuan dari revisi PP tersebut, maka organisasi-organisasi guru bisa membuat tafsir sendiri. Yang dikhawatirkan adalah tafsir bila revisi PP tersebut dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu di luar organisasi guru yang menolak revisi PP Nomor 7 Tahun 2008. “Karena itu, pemerintah harus mengajak mereka untuk duduk bersama menjelaskan tujuan dari revisi tersebut,” ujarnya.

…dst

28 ) ElektrikCar: Ada yang Ganti Komponen Rem di Mobil Dahlan Iskan
http://regional.kompas.com/read/2013/01/06/04120429/ElektrikCar.Ada.yang.Ganti.Komponen.Rem.di.Mobil.Dahlan.Iskan

Minggu, 6 Januari 2013 | 04:12 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan mengalami kecelakaan saat menguji coba mobil listrik “Ferrari” yag dberi nama Tucuxi dari Solo ke Magetan, Sabtu (5/1/2013) sore.Perkiraan sementara, diduga rem di mobil berharga Rp 1,5 miliar tersebut bermasalah dan akhirnya Dahlan Iskan memutuskan menabrakkan mobil ke tebing. Dahlan selamat dalam insiden ini. Danet Suryatama, sebagai pencipta mobil Tucuxi tersebut pun angkat bicara soal masalah yang dialami mobil tersebut. Ia menyayangkan telah terjadi perubahan pada mobil yang dibuatnya tanpa sepengetahuan dia. Sebelumnya, Danet dan timnya memang tidak dilibatkan dalam modifikasi mobil tersebut sejak serah terima kepada Dahlan Iskan. Sempat terjadi selisih paham antara pihak Dahlan Iskan dan Danet. Pihak Danet beranggapan pembongkaran bagian-bagian mobil oleh tim Dahlan Iskan melanggar hak cipta, sementara Dahlan Iskan beranggapan hal itu biasa. Berikut tanggapan dan analisis tim ElektrikCar pimpinan Danet atas insiden yang terjadi pada mobil Tucuxi dalam rilis yang diterima Sabtu malam:

…dst