1 ) LPTK Belum Miliki Standar Kualitas
Sangat Berpengaruh pada Mutu Guru yang Dihasilkan
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/01/LPTK-Belum-Miliki-Standar-Kualitas-KOMPAS.htm

Jumat, 18 Januari 2013
Jakarta, Kompas – Lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang mencetak calon guru hingga saat ini tidak memiliki standar kualitas. Perizinan pun sangat mudah keluar sehingga saat ini ada sekitar 370 LPTK, termasuk 34 LPTK negeri. “Padahal, kualitas LPTK sangat menentukan mutu guru yang dihasilkan. Pemerintah harus selektif dalam mengeluarkan izin jika kualitas guru ingin meningkat,” kata Sunaryo Kartadinata, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang juga Ketua Asosiasi LPTK Indonesia (ALPTKI), Kamis (17/1), di Bandung. Untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan guru, menurut Sunaryo, ALPTKI sedang melakukan standar LPTK, termasuk menyiapkan sistem akreditasi sendiri. Untuk 12 LPTK negeri saat ini sudah memiliki standardisasi pendidikan guru. Ketua Asosiasi LPTK Swasta Sulistiyo mengatakan, LPTK swasta memang belum memiliki standardisasi pendidikan guru. Ini disebabkan pemerintah jarang memberikan pembinaan dan dukungan sehingga swasta harus berusaha mandiri.”LPTK swasta sampai saat ini mampu bertahan karena pemerintah kewalahan memenuhi kekurangan guru di sejumlah daerah,” kata Sunaryo. Menurut dia, tidak bisa dipukul rata semua LPTK tidak menghasilkan guru yang hebat. Untuk itu, pengendalian LPTK sesuai standar harus diawasi pemerintah. “Janganlah LPTK dituding sebagai biang keladi rendahnya mutu pendidikan,” ungkap Sunaryo.

…dst

2 ) Nama Pemakai Joki Akan Disebar ke Semua Kampus
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/17/079455127/Nama-Pemakai-Joki-Akan-Disebar-ke-Semua-Kampus

Kamis, 17 Januari 2013 | 18:02 WIB
TEMPO.CO, Yogyakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia, Edy Suandi Hamid, akan mengumumkan sejumlah nama calon mahasiswa yang terbukti memakai joki saat menjalani seleksi tertulis universitas yang dia pimpin pada Ahad pekan lalu. “Nama-nama yang terbukti terlibat perjokian akan kami serahkan ke Kopertis V DIY untuk diumumkan agar tak diterima jika mendaftar ke semua kampus swasta di DIY,” ujar Edy, Kamis, 17 Januari 2013. Dia menjelaskan, saat berlangsung seleksi tertulis itu, tim pengawas ujian menangkap seorang terduga joki yang telah diserahkan ke Kepolisian Resor Sleman. Edy mengatakan ini bukan kali pertama ada kasus perjokian yang terbongkar di kampusnya. “Hampir setiap tahun selalu ada terduga joki yang tertangkap,” katanya. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Supriyadi, mengatakan pihaknya sudah pernah mengedarkan surat resmi ke semua perguruan tinggi swasta se-DIY untuk tidak menerima pengguna jasa joki. Kata dia, itu baru sekali keluar, yakni pada dua tahun lampau. “Saat itu laporannya juga dari UII,” ujar dia.

…dst

3 ) Wapres buka konvensi kampus di Semarang
http://www.antaranews.com/berita/353690/wapres-buka-konvensi-kampus-di-semarang

Jumat, 18 Januari 2013 08:24 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Boediono, Jumat, membuka Konvensi Kampus Ke-9 dan Temu Tahunan Ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Sekretariat Wapres dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebutkan, Wapres berada di Semarang selama satu hari dan kegiatan yang dilakukan hanya membuka kegiatan pendidikan itu. Rencananya, pembukaan kegiatan tersebut akan dilakukan di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Wapres yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berangkat ke Semarang menggunakan pesawat khusus TNI AU Boeing 737-400 dari pangkalan pukul 8.30 WIB. Dalam acara itu akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Pendidikan Pemilih dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014 antara KPU dengan Forum Rektor Indonesia.

…dst

4 ) UU PT mampu tekan biaya kuliah
http://www.antaranews.com/berita/353695/uu-pt-mampu-tekan-biaya-kuliah

Jumat, 18 Januari 2013 08:34 WIB
Semarang (ANTARA News) – Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2012 Prof Usman Rianse berpendapat Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mampu menekan biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa. “Manfaat keberadaan UU PT ini, salah satunya dapat mengurangi, bahkan menghilangkan uang pangkal dan biaya pendidikan yang bersumber dari mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN),” katanya di Semarang, Kamis malam. Hal itu diungkapkannya saat “Welcome Dinner” Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bersama peserta Konvensi Kampus IX dan Temu Tahunan XV FRI di Wisma Perdamaian Semarang, sebagai rangkaian Musyawarah Nasional FRI 2013. Dalam jangka panjang, kata Rektor Universitas Haluoleo Sulawesi Tenggara itu, beban pendidikan yang dibayarkan mahasiswa mampu dikurangi hingga 70 persen dari besaran yang dibayarkan saat ini untuk masuk PTN.

…dst

5 ) Wapres: Tingkatkan ‘Soft Skill’ Sarjana Indonesia
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/18/15010469/Wapres.Tingkatkan.Soft.Skill.Sarjana.Indonesia

Jumat, 18 Januari 2013 | 15:01 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com – Wakil Presiden Boediono meminta perguruan tinggi di tanah air untuk meningkatkan kemampuan non-akademis para sarjana Indonesia. Kemampuan akademis, dipadukan dengan kemampuan non akademis, seperti kemampuan bekerja dalam tim, memiliki etika kerja yang baik, dapat membuat lulusan perguruan tinggi Indonesia memeroleh pekerjaan yang baik. Untuk mendukung pernyataannya, Wapres mengutip hasil survei konsultan internasional McKinsey tahun 2012 di 9 negara maju dan berkembang terkait pentingnya kemampuan non akademis. “Salah satu hasil survei itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut, ketika ditanya mengenai ketrampilan apa yang paling mereka hargai dari para karyawannya, memberikan jawaban bahwa peringkat yang paling tinggi mereka berikan pada work ethic, kemudian diikuti oleh kemampuan teamwork, kemudian diikuti oleh kemampuan oral communications. Dari kacamata pemberi pekerjaan pun soft skills nampaknya mendapatkan nilai tinggi,” kata Wapres di depan para rektor se-Indonesia saat membuka Konvensi ke-9 dan Temu Tahunan ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang, Jumat (18/1/2013).

…dst

6 ) Mendikbud Diminta Kembangkan Sistem Kuliah ‘Online’
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/18/12395458/Mendikbud.Diminta.Kembangkan.Sistem.Kuliah.Online

Jumat, 18 Januari 2013 | 12:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Di depan para rektor se-Indonesia, Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menyusun cetak biru pengembangan sistem pengajaran online berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi di Indonesia. Mendikbud juga diminta mengkaji opsi-opsi yang ada serta merumuskan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang berniat untuk melaksanakannya. Pengembangan sistem kuliah online juga harus memenuhi standar internasional dan setara dengan universitas-universitas terbaik di dunia. “Dan yang sangat penting, sistem online itu harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lembaga pendidikan tinggi dan para mahasiswanya di tanah air, dengan biaya yang minimal. Mari kita manfaatkan dengan cerdas teknologi untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan kita,” kata Boediono ketika membuka Konvensi Kampus ke-9 dan Temu Tahunan ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang, Jumat (18/1/2013). Pengembangan sistem pengajaran online dipandang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem ini juga dapat menjadi solusi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, ada perguruan tinggi yang memiliki dosen dan bahan ajaran yang berkualitas, sementara sebagian lainnya tidak. Sistem pengajaran online menjadi jembatan bagi insan perguruan tinggi untuk saling berbagi materi bahan ajar.

…dst

7 ) Wapres Minta Akademisi Kawal Pemilu
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/18/12053765/Wapres.Minta.Akademisi.Kawal.Pemilu

Jumat, 18 Januari 2013 | 12:05 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com – Wakil Presiden Boediono meminta Forum Rektor Indonesia untuk mengawal pesta demokrasi Pemilu 2014 maupun pemilu kepala daerah. Boediono berharap, para akademisi tersebut dapat turut memastikan setiap siklus pemilu dapat membawa peningkatan demokrasi di Indonesia. “Salah satu hal sederhana tapi efektif untuk menguji integritas para calon adalah kesediaan mereka untuk menyampaikan kepada publik informasi mengenai laporan kekayaannya, track record pembayaran pajak mereka serta penyelesaian kewajiban-kewajiban lainnya kepada negara. Forum Rektor patut mendukung kegiatan seperti ini,” kata Wapres saat membuka Forum Rektor Indonesia di Semarang, Jumat (18/1/2013). Boediono juga berharap, setiap putaran proses demokrasi dapat meningkatkan kualitas para pejabat, baik di tingkat nasional maupun daerah.

…dst

8 ) UGM kembangkan konsorsium riset multidisiplin
http://www.antaranews.com/berita/353595/ugm-kembangkan-konsorsium-riset-multidisiplin

Kamis, 17 Januari 2013 19:09 WIB
Yogyakarta (ANTARA News) – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan mengembangkan pola organisasi berbentuk konsorsium yang mewadahi kegiatan riset multidisiplin oleh pusat studi. “Kami berencana membentuk konsorsium agar ada `leading unit` dalam melakukan riset bersama, tetapi di dalam dikerjakan secara kolektif,” kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia pada pelantikan lima kepala pusat studi di UGM, pihaknya mendorong kerja sama antarpusat studi di lingkungan universitas dalam melaksanakan kegiatan riset multidisiplin. “Dengan sinergi tersebut diharapkan semakin banyak memberikan kontribusi dalam membangun ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya. Selain bisa berkolaborasi dengan sesama pusat studi, kata dia, diharapkan pusat studi juga dapat bekerja sama dengan fakultas dalam sistem pendidikan.

…dst

9 ) UII Buka Studi Narkoba
http://www.seputar-indonesia.com/news/uii-buka-studi-narkoba

18 Januari 2013
YOGYAKARTA – Dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia semakin memprihatinkan. Universitas Islam Indonesia (UII) pun terdorong membuka Pusat Studi Penyalahgunaan Narkoba pertama di Tanah Air. “Bisa dikatakan tidak ada daerah di Nusantara yang benar- benar bebas dari kontaminasi narkoba. Berdasarkan penelitian terakhir, sudah ada lima juta warga mengonsumsi narkoba dan setidaknya Rp1 triliun transaksi narkoba se-Indonesia per hari. Sebagai perguruan tinggi swasta tertua, kami merasa perlu mendirikan pusat studi ini,”ujar Rektor UII Edy Suandi Hamid kemarin. Ditemui dalam jumpa pers Milad ke-70 UII di Yogyakarta, Edy menuturkan pusat studi narkoba pertama di tingkat perguruan tinggi tersebut akan mengkaji dan mendorong gerakan masyarakat guna menurunkan, bahkan menghilangkan narkoba dari kehidupan warga.Tak hanya sampai di situ, ke depan pusat studi juga dikembangkan menjadi pusat rehabilitasi dan pengobatan korban narkoba.

…dst

10 ) Kampus Diminta Miliki Pusat Studi Ekonomi Syariah
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/18/212278/Kampus-Diminta-Miliki-Pusat-Studi-Ekonomi-Syariah

18 Januari 2013
SEMARANG – Hingga kini belum ada kajian komprehensif dari kalangan akademisi mengenai perekonomian. Karena itu, kampus diminta segera mendirikan pusat studi yang menelaah konsep perekonomian konvensional dan syariah. “Keberhasilan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harusnya diteliti dan bisa disebarkan hasilnya. Kajian yang komprehensif akan memberikan pengertian yang komplet, mulai dari kelebihan hingga kelemahan-kelemahanya. Sayang, saat ini belum ada satu pun kampus yang memiliki pusat studi itu,” kata Jawahir Thontowi, direktur Local Law Development Studies (CLDS) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dalam seminar internasioal yang diselenggarakan Universitas Muria Kudus (UMK) dan UII di Santika Premiere Hotel, Kamis (17/1). Seminar bertema “Challenges and opportunities in strengthening the future of muslim countries economics” itu juga menghadirkan empat ara sumber lainnya, yakni Sheikh Imran Hosein (cendekiawan muslim), Sulaeman Dufford (mantan dosen Universitas Kebangsaan Malaysia), Agus Triyanta (Akademisi FH UII), dan Suparnyo (Wakil Rektor I UMK).

…dst

11 ) Yuk Terima Tantangan Schneider Electric!
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/17/2138370/Yuk.Terima.Tantangan.Schneider.Electric

Kamis, 17 Januari 2013 | 21:38 WIB
KOMPAS.com – Kalau kamu mahasiswa kreatif, silakan terima tantangan Schneider Electric yang tengah mengusung tema efisiensi energi. Seturut siaran pers yang diterima Kompas.com pada Kamis (17/1/2013), perusahaan pengelola energi asal Perancis itu menghelat kompetisi internasional bertajuk Go Green in The City. “Melalui kompetisi ini, kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan energi global dan menciptakan ikatan kuat dengan kalangan muda berbakat dari seluruh dunia sebagai pemain utama pasar energi di masa depan,” ujar Riyanto Mashan, Country President Schneider Electric Indonesia. Kompetisi ini mengajak mahasiswa Indonesia, baik S1 dan S2, dari jurusan bisnis maupun teknik untuk saling beradu kreativitas. Bentuknya adalah proposal mengenai solusi kreatif mengkonsumsi energi secara cerdas dan efisien. Setiap peserta terdiri dari 2 hingga maksimal 4 orang. Penting diingat, minimum 1 orang anggota tim adalah seorang perempuan.

…dst

12 ) Moratorium Prodi Baru merupakan Kebijakan Instan
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/18/212275/Moratorium-Prodi-Baru-merupakan-Kebijakan-Instan

18 Januari 2013
SEMARANG – Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2013 Prof Laode M Kamaluddin menilai, moratorium pembukaan program studi (prodi) baru oleh Kemdikbud cenderung lebih pada kebijakan instan. Di abad ke-21 ini terjadi perubahan dimensi keilmuan yang demikian pesat, sehingga banyak lahir cabang-cabang ilmu baru. “Jika kebijakan ini dipandang karena jumlah usulan prodi baru yang sudah ada banyak, maka kebijakan moratorium bisa dipahami. Namun, bagaimana mungkin kita bisa menutup mata dengan teknologi yang berkembang begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat riil,” ungkap Rektor Unissula ini, saat dihubungi, kemarin. Penyalahgunaan teknologi internet, misalnya, berpotensi melahirkan cybercrime (kejahatan di dunia maya). Untuk merespons hal itu tidak bisa dengan pendekatan ilmu hukum yang lama, sehingga lahirlah cabang ilmu baru bernama cyberlaw. Unissula menjadikan cyberlaw sebagai program studi baru dari Fakultas Hukum. Menurutnya, ilmu baru ini merupakan tuntutan keilmuan dan perkembangan riil masyarakat.

…dst

13 ) Perguruan Tinggi Berkembang Keluhkan Moratorium Prodi Baru
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/17/212216/Perguruan-Tinggi-Berkembang-Keluhkan-Moratorium-Prodi-Baru

17 Januari 2013
SEMARANG – Kebijakan moratorium program studi (prodi) baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai menghambat perguruan tinggi swasta yang tengah berkembang. Sebab, jika kebijakan itu dipandang ingin meningkatkan mutu prodi yang sudah ada semestinya cukup dengan akreditasi. “Agak tidak masuk akal dengan kebijakan moratorium prodi baru. Sebab, Dikti tidak membiayai apa pun,” ujar Wakil Rektor IV Unika Soegijapranata Semarang Benny D Setianto, kemarin, saat temu ramah dengan media di kampus Bendan Dhuwur. Tidak dimungkiri, ada perguruan tinggi yang membuka prodi baru hanya untuk menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Namun dalam hal ini, lanjut Benny, moratorium prodi baru menghambat fakultas yang memiliki tujuan dan prospek jelas. Dia mecontohkan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) yang dimiliki Unika Soegijapranata.

…dst

14 ) 79 PTS Digelontor Ribuan Buku
http://www.seputar-indonesia.com/news/79-pts-digelontor-ribuan-buku

18 Januari 2013
SEMARANG – Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI Jateng menghibahkan buku sebanyak 4.078 judul.Hibah itu diberikan kepada 79 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jateng. Koordinator Kopertis Wilayah VI Sugiharto mengutarakan jumlah hibah buku tersebut meningkat terus dari tahun ke tahun. Peningkatan hibah tahun ini sangat signifikan dibanding sebelumnya. “Pada 2009 hanya ada empat PTS,lalu meningkat menjadi 11 PTS, dan kali ini melonjak naik sangat signifikan menjadi 79. Ini jumlah yang sangat membanggakan,” ujarnya kemarin. Bantuan yang diberikan kepada PTS tersebut dalam bentuk buku, bukan dana murni. Bantuan tersebut juga merupakan sumbangan Sabre Foundation dari Amerika Serikat. Selain itu,seluruh buku yang diberikan ini jauh lebih sesuai dengan bidang keilmuan masingmasing PTS dengan konsentrasi ilmu berbeda-beda.

…dst

15 ) Banjir, Trisakti Tunda Pelaksanaan UAS
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/17/373/747623/banjir-trisakti-tunda-pelaksanaan-uas

Kamis, 17 Januari 2013 13:17 wib
JAKARTA – Banjir yang mengepung Jakarta Barat tak hanya melumpuhkan proses belajar di sekolah dasar dan menengah, aktivitas belajar di perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti (Usakti) pun ikut lumpuh. Pihak universitas terpaksa menunda jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) yang seharusnya berlangsung hari ini. Mahasiswi Usakti, Inta Azfina, mengaku banjir yang menggenangi jalan di depan Usakti sangat merugikan para mahasiswa. “Seharusnya hari ini lagi UAS, tapi karena banjir, tadi pihak dari kampus sendiri mengumumkan jadwal ujian dimundurkan jadi tanggal 26 Januari,” ujar mahasiswa Fakultas Hukum ini, kepada Okezone, Kamis (17/1/2013). Namun mahasiswa lainnya mengaku belum mengetahui secara pasti. “Belum ada informasi libur atau enggaknya,” ujar Ican, mahasiswa jurusan Management Akuntansi, angkatan 2011.

…dst

16 ) Kemenkeu Blokir Dana RSBI
http://www.jpnn.com/read/2013/01/18/154839/Kemenkeu-Blokir-Dana-RSBI-

Jum’at, 18 Januari 2013 , 04:15:00
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah sepakat ada masa transisi dalam pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Namun, masa transisi ini tidak bisa dijalankan mulus karena anggaran Kemendikbud untuk subsidi RSBI diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kabar diblokirnya uang Kemendikbud untuk subsidi RSBI itu dipaparkan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Haryono Umar di Jakarta kemarin (17/1). Mantan pimpinan KPK itu mengatakan siap mengawal pencairan subsidi untuk RSBI itu jika nantinya bisa dicairkan oleh Kemenkeu. Sebagaimana diketahui, Kemendikbud mengalokasikan anggaran khusus untuk subsidi 1.343 unit sekolah berlabel RSBI. Rinciannya adalah jenjang SD sebanyak 239 unit, SMP (351 unit), SMA (363 unit), dan SMK (390 unit). Rata-rata setiap sekolah berlabel RSBI mendapakan subsidi sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per unit. Jika setiap RSBI mendapatkan Rp 300 juta, berarti anggaran nasional mencapai Rp 403,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah berlabel RSBI.

…dst

17 ) Guru PNS Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/17/09224833/Guru.PNS.Boleh.Mengajar.di.Sekolah.Swasta

Kamis, 17 Januari 2013 | 09:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Guru-guru berstatus pegawai negeri sipil akhirnya dibolehkan mengajar di sekolah swasta. Pemerintah memberi payung hukum dalam rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. “Ada harapan memperbaiki beberapa persoalan yang dihadapi guru dengan adanya rencana revisi PP No 74/2008. Kekhawatiran sekolah swasta tak lagi dapat bantuan tenaga pengajar dari pemerintah tak perlu terjadi lagi. Guru PNS tetap bisa diperbantukan di sekolah swasta,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Sahiri Hermawan, di Jakarta, Rabu (16/1). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh membenarkan, pemerintah merestui guru PNS diperbantukan ke sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta juga berperan membantu pendidikan anak-anak bangsa.

…dst

18 ) Tolak Revisi PP No 74 Tahun 2008, Organisasi Guru Mengadu ke Wantimpres
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/17/3/123420/Tolak-Revisi-PP-No-74-Tahun-2008-Organisasi-Guru-Mengadu-ke-Wantimpres-

Kamis, 17 Januari 2013 | 02:59 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak sembilan aktivis guru dari berbagai organisasi guru, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyambangi kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di Jakarta, Rabu (16/1). Mereka diterima anggota Wantimpres Bidang Hukum Albert Hasibuan, mengadukan keberatan atas Sebanyak sembilan aktivis guru dari berbagai organisasi guru, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia ( FGII), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyambangi kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

…dst

19 ) Tugas Guru Bukan Meneliti
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/16/212091/Tugas-Guru-Bukan-Meneliti

17 Januari 2013
JAKARTA – Guru golongan III/b memiliki kewajiban melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebagai syarat kenaikan jabatan. Hal itu dinilai melenceng dari tugas dan tanggung jawab guru yang sebenarnya. “Guru untuk bisa naik jabatan harus melakukan publikasi ilmiah. Itu wajib dan cenderung diarahkan untuk melakukan penelitian. Jadi, seolah ada kesan penelitian itu wajib,” kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo kepada Suara Merdeka, kemarin. Menurutnya, ketentuan tersebut akan sulit dilaksanakan guru, sebab tugas utama guru mengelola pembelajaran, membimbing, melatih, dan mengevaluasi, bukan meneliti. “Kalau tidak mengajar, tidak mendidik, baru bisa terhalang. Itu logika birokratis, akademis, dan profesi,” ungkapnya. Dia mengemukakan, guru harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk menawarkan terobosan-terobosan dalam proses pembelajaran, mengungkapkan kesulitan dan kelemahan sistem pendidikan, serta memaparkan solusi.

…dst

20 ) Pernyataan Ketua PGRI Disayangkan
Guru Memang Harus Membuat Terobosan
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/17/212218/Pernyataan-Ketua-PGRI-Disayangkan

17 Januari 2013
SEMARANG – Anggota Tim So­sialisasi dan Pelatih Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru, Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti MHum, menyayangkan pernyataan Ketua Umum PB PGRI Sulistyo bahwa tugas guru bukanlah meneliti. Seperti diberitakan Suara Merdeka (16/1), Sulistyo menilai, kewajiban guru golongan III/b membuat publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif untuk syarat kenaikan jabatan melenceng dari tugas dan tanggung jawab guru. “Guru untuk bisa naik jabatan harus melakukan publikasi ilmiah. Itu wajib dan cenderung diarahkan untuk melakukan penelitian. Jadi seolah-olah ada kesan penelitian itu wajib. Menurutnya, itu akan sulit dilakukan guru karena tugas utama guru mengelola pembe­lajaran, membimbing, melatih, dan me­ngevaluasi, bukan meneliti,” kata­nya. Menurut Marhaeni, pernyataan tersebut cenderung memprovokasi guru dan kontraproduktif.

…dst

21 ) Siswa Tanpa NISN Boleh UN
http://www.seputar-indonesia.com/news/siswa-tanpa-nisn-boleh-un

Jumat 18 Januari 2013
YOGYAKARTA – Ujian nasional (UN) 2013 akan berlangsung mulai akhir April mendatang. Sebelumnya NISN menjadi syarat kepesertaan UN, tapi Disdikpora DIY memperbolehkan siswa yang belum memilikinya ikut ujian. Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji mengutarakan siswa yang belum punya nomorinduksiswa nasional(NISN), maupun sekolahnya belum memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) tidak perlu mengisi kedua kolom ini saat mengisi softcopy aplikasi pendataan calon peserta UN. “Tidak masalah karena semua siswa bisa ikut ujian nasional.Kolom bisa dikosongi dengan cukup diberi keterangan,” ujarAji kemarin. Kepada wartawan, dia menuturkan bahwa Disdikpora belum menginventarisasi jumlah siswa yang belum memiliki NISN.Hal tersebut tidak dipermasalahkan lantaran tak mengganggu pelaksanaan UN. Disdikpora juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam upaya mengurus kelengkapan NISN dan NPSN.Aji berharap persoalan itu bisa selesai sebelum penyelenggaraan UN 2013.

…dst