RUU Keinsinyuran Sangat Mendesak

Jumat, 24 Mei 2013 | 07:26 WIB
Jakarta, kompas – Untuk menghadapi diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang Keinsinyuran. UU ini akan melindungi masyarakat dan sumber daya alam Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, kementeriannya sangat mendukung diterbitkannya UU Keinsinyuran yang saat ini masih dalam bentuk draf. ”Dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti, insinyur luar negeri bisa menyerbu ke Indonesia, tetapi insinyur kita tidak bisa ke luar negeri karena kita tidak punya UU Keinsinyuran. Mereka tidak percaya dengan kualitas insinyur kita,” kata Djoko.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang tidak mempunyai UU Keinsinyuran, selain Laos dan Myanmar. Namun, Djoko berpesan, RUU ini harus mendorong agar pembangunan yang akan dilakukan para insinyur Indonesia berwawasan lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar mengatakan, RUU Keinsinyuran sudah dibahas di Badan Legislasi DPR. ”Saat ini sedang dipersiapkan untuk dibentuk panitia khusus membahas RUU ini. Diharapkan dua kali masa persidangan DPR, RUU itu sudah bisa disahkan,” katanya.

Dia menambahkan, dengan UU ini maka insinyur Indonesia mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi pembangunan negara. ”PII saat ini juga sedang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri untuk mencari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Percepatan pembangunan infrastruktur ini sangat penting karena ekonomi Indonesia sedang berkembang pesat, dan perkembangan itu akan semakin tinggi jika didukung oleh infrastruktur. ”Diperkirakan tahun 2050, kekuatan ekonomi Indonesia sudah masuk ke enam besar dunia,” ujar Bobby.

Namun untuk mempercepat pembangunan, diperlukan insinyur yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini jumlah insinyur di Indonesia masih sangat rendah. ”Saat ini jumlah insinyur di Indonesia baru 600.000- 700.000 orang, padahal idealnya kita memiliki dua juta insinyur. Jadi masih kurang 1,2 juta insinyur lagi,” kata Bobby. Kekurangan ini tidak mudah dipenuhi karena lulusan insinyur setiap tahun hanya 164 orang.

Dari lulusan insinyur yang ada, yang memiliki sertifikasi insinyur hanya 8.000 orang. Selebihnya, para insinyur itu terjun ke bidang lain karena pekerjaan infrastruktur tidak banyak. (ARN)
Sumber: Kompas Ceta

Berita sebelumnya :

Kementrian PU Dukung Penuh RUU Keinsinyuran

Thursday, 23 May 2013 14:29
Jakarta, GATRAnews – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mendukung perancangan undang-undang (UU) mengenai keinsinyuran di Indonesia yang digagas oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII). “Tentang masalah RUU keinsinyuran, Kementerian PU akan mendukung penuh. Kalau memang inisiatif ini didukung oleh PII, saya kira Indonesia adala salah satu dari tidak banyak negara yang tidak mmiliki UU keinsinyuran,” ujarnya dalam acara Harlah PII ke-61 di Jakarta, Kamis, (23/5).

Menurut Kirmanto apabila Indonesia tidak landasan yang tepat mengenai keinsinyuran di Indonesia nantinya akan berpengaruh kepada keterpurukan dari insinyur itu sendiri. “Penggagas RUU ini adalah anggota PII yang berada di DPR. Mereka berharap ini menjadi landasan insinyur-insinyur yang ada di Indonesia untuk berkarya,” tambahnya.

Selain sebagai dasar hukum, RUU ini dibuat juga dalam rangka memuluskan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mana MP3EI adalah salah satu kebijakan jangka panjang (2011-2025) Presiden SBY. Dalam rangka mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu maka dalam strateginya disebutkan perlu upaya untuk memperkuat SDM dan IPTEK Nasional. (*/Wn)
Sumber: GatraNews

Sikap Pemerintah Terhadap RUU Keinsinyuran

Senin 28 Januari 2013
Indonesia sampai saat ini belum memiliki Engineer Act sebagai bentuk peraturan yang secara komprehensif mengatur dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap profesi insinyur. Di sisi lain, sudah banyak negara yang memiliki engineer act yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Canada dan negara-negara lain. Secara umum pengaturan mengenai keinsinyuran sangat dibutuhkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya dasar hukum yang mengatur praktek keinsinyuran secara lebih sistemik dan profesional.

Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran dinilai sangat strategis untuk mencegah kesalahan dan kelalaian praktek keinsinyuran yang dapat merugikan masyarakat, mengatasi pekerjaan teknologi dan alih teknologi, mengamankan investasi dan anggaran pembangunan, mengembangkan keinsinyuran dan teknologi, serta penyetaraan kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain.

Sehubungan dengan surat Mensesneg no. B-1905/M.sesneg/D-4/PU.00/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Rancangan Undang Undang tentang Keinsinyuran, pada Selasa 22 Januari 2013 bertempat di Ruang rapat Mahakam, Lantai III, Gedung A.A Maramis II, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diadakan rapat pembahasan RUU tentang Keinsinyuran. Rapat dipimpin oleh Eddy Abdurrachman selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan agenda Penyusunan Sikap Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undnag tentang Keinsinyuran dan menentukan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Keinsinyuran  dengan DPR RI.

Mengawali rapat, Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa DPR RI dengan surat Nomor LG/11984/DPRRI/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 menyampaikan surat kepada Presiden yang menyampaikan usul inisatif DPR RI mengenai RUU tentang Keinsinyuran, yang meminta Presiden untuk dapat menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Keinsinyuran dengan DPR RI.

Selanjutnya Eddy Abdurrachman .menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU yang diajukan DPR RI dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh hari) sejak surat Pimpinan DPR RI diterima, oleh karena itu diharapkan dalam rapat kali ini kita dapat memutuskan Menteri yang akan menjadi koordinator serta sikap Pemerintah terkait dengan RUU tentang Keinsinyuran,” ujarnya.

Pada kesempatan penyampaian pendapat dari masing-masing perwakilan instansi terkait, Sapta selaku perwakilan dari Setneg menyampaikan bahwa Materi substansi RUU Keinsinyuran sebagian besar sudah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012, UU 18 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2003. RUU ini kurang sesuai jika dituangkan kedalam bentuk Undang-Undang., lebih tepat jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun jika tetap akan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maka materi substansinya harus dilengkapi agar sesuai dengan pengaturan materi muatan Undang-Undang,” Ujar Sapta.

Sapta menambahkan, apabila dilihat dari substansi yang diatur didalam RUU tentang Keinsinyuran ada 5 (lima) Kementerian yang terkait yakni Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemeneterian Riset dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dadit Herdikiagung Asisten Deputi Legislasi Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi menyatakan bahwa RUU Keinsinyuran ini dibuat bertujuan untuk melindungi Insinyur dalam negeri dari serbuan Insinyur asing yang ada di Indonesia, mengembangkan Insinyur dalam negeri, Selain itu RUU ini diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kelalaian yang ditimbulkan oleh kegiatan keinsinyuran”,lanjut Dadit.

Perwakilan Kementerian PU, Bambang Guritno pada kesempatannya menyampaikan apabila dilihat dari substansi RUU Keinsinyuran ini lebih banyak mengatur mengenai serifikasi dan registrasi, hal ini dinilai kurang tepat karena seharusnya hal yang diutamakan diatur dalam RUU ini adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberdayaan Insinyur dan manfaat bagi masyarakat.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementarian PU, Kementerian Tanaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Sekretariat Negara ditutup dengan menghasilkan beberapa keputusan, yakni: 1)Pembahasan substansi RUU Keinsinyuran diputuskan oleh 5 (lima) Kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementarian PU, Kementerian Tanaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM, 2)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator penyusunan dan pembahasan RUU Keinsinyuran dan sekaligus mengkoordinasikan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM)(rg/ad-leg/dep-1/humasristek).
Sumber: Ristek

Penyusunan RUU Keinsinyuran

Kamis 12 April 2012
Proses pembentukan RUU Keinsinyuran sudah memakan waktu sekitar 20 tahun. Saat ini RUU Keinsinyuran merupakan inisiatif dari DPR walaupun materi awalnya berasal dari Persatuan Insiyur Indonesia  (PII).

“Maksud dari pembentukan RUU Keinsinyuran adalah mencegah masalah yang merugikan masyarakat, mengatasi perubahan pekerjaan teknologi, mengamankan  investasi dan anggaran pembangunan, mengembangkan keinsinyuran dan teknologi, dan untuk menyetarakan keinsinyuran dengan negara lain,” ujar Rudianto Handojo, salah seorang Tim dari PII.

Tujuan dari RUU Keinsinyuran ini adalah sebagai perlindungan bagi  kemaslahatan masyarakat melalui penjaminan atas mutu layanan jasa profesi insinyur, dan pemberdayaan profesi keinsinyuran melalui keabsahan hukumnya. Rudianto juga mengatakan bahwa Kementerian Ristek adalah sebagai ‘champion’ yang menjadi partner PII dalam membentuk UU Keinsinyuran ini.

Hal tersebut disampaikan pada diskusi yang diadakan Asdep Legislasi Iptek Kementerian Ristek dengan Tim dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada 9 April 2012 di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung II BPPT yang dipimpin langsung oleh Dadit Herdikiagung, Asdep Legislasi Iptek.

Salah seorang tim PII lainnya, Akhmad Bukhari Saleh menyampaikan bahwa sasaran dari RUU Keinsinyuran ini adalah terlindunginya kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat; tersusunnya legal framework yang mengatur public liability insinyur; terberdayakannya profesi insinyur dengan sustainable professional engineering practices demi capable and competitive workforce berdaya saing global; serta tersedianya acuan perundangan-undangan bagi gelar insinyur.

“Hal-hal yang diatur dalam RUU Keinsinyuran ini mencakup sistem perizinan kerja bagi pelaku profesi keinsinyuran, sistem penjaminan kompetensi profesional bagi perolehan izin kerja, sistem penjaminan kualifikasi dasar untuk memasuki profesi keinsinyuran, sistem penjaminan mutu akademis untuk pendidikan tinggi teknik,” ujarnya.

Hal yang ditekankan disini adalah bahwa setiap sarjana teknik yang menggunakan profesi insinyur sebagai bidang pekerjaannya maka harus memiliki registrasi insinyur sebagai ijin kerjanya.  Akhmad juga menekankan bahwa peran dari Kementerian Ristek adalah sebagai sustainable engineering profession, capacity building, dan engineering code & standard.

Sementara itu, Dadit Herdikiagung menyampaikan bahwa jika Kementerian Ristek menjadi partner PII dalam pembentukan RUU Keinsinyuran maka bagian konsideran sebaiknya juga membahas tentang pengembangan iptek sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2002.

RUU Keinsinyuran ini juga mengatur secara global tidak hanya bidang arsitek namun juga insinyur pertanian, kehutanan, dan lainnya. Begitu pula dengan rekanan pemerintah yang memiliki jasa insinyur harus memiliki ijin kerja berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan uji publik terhadap rancangan undang-undang ini telah dilakukan sejak 10 tahun lalu. UU Keinsinyuran ini penting sebagai dasar dari asuransi pembangunan jika terjadi kegagalan pembangunan.

Jika RUU Keinsinyuran menggandeng Kementerian Ristek sebagai ‘champion’ atau partner, maka hal yang berhubungan dengan pengembangan iptek harus lebih dimasukkan dalam RUU ini sebagai tolak ukur dari Kementerian Ristek. Dalam hal ini, dapat mengacu pada UU No. 18 Tahun 2002. Untuk selanjutnya, permasalahan substansi akan lebih dibahas kemudian seiring dengan perkembangan pembahasan terhadap RUU Keinsinyuran ini. (ad-4/Dep-2/humasristek)
Sumber: Ristek

Silakan baca:

RUU Keinsinyuran versi 12 September 2012