DUGAAN KORUPSI PENDIDIKAN

Nuh Lapor kepada Presiden SBY

Rabu, 05 Juni 2013

Jakarta, Kompas – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengaku telah melaporkan temuan Inspektorat Jenderal Kemdikbud tentang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nuh juga menyampaikan langkah yang ditempuhnya terkait pelaporan temuan Itjen Kemdikbud itu kepada KPK.

”Secara lisan sudah saya sampaikan (kepada Presiden). Tapi, semua menunggu hasil dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Nuh seusai menghadap Presiden di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/6).

Kepada Presiden, Nuh mengaku sudah menyerahkan dokumen terkait temuan Itjen Kemdikbud dan klarifikasi Wiendu Nuryanti sebagai mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kebudayaan. Wiendu saat ini menjabat Wakil Mendikbud.

Seperti diberitakan sebelumnya Kompas (31/5), Nuh menyampaikan hasil temuan tentang dugaan penyimpangan APBN-P 2012 di Ditjen Kebudayaan. Ditemukan pula penggelembungan dana di luar batas kewajaran dari APBN-P 2012 Ditjen Kebudayaan sebesar Rp 700 miliar. Temuan tersebut, antara lain, terkait dengan intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan penyelenggara acara (event organizer).

Nuh enggan menilai apakah dari temuan Itjen dan klarifikasi Wiendu itu bisa disimpulkan ada kemungkinan tindak pidana korupsi. Ia memilih menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada penyidik KPK yang menangani. ”Saya tak punya kewenangan untuk menyimpulkan ada yang menyimpang atau tidak supaya tidak menimbulkan fitnah,” ujarnya.

Nuh merasa harus menghormati dan tidak mau berkomentar apa pun karena khawatir bisa membangun opini.

Ia mengungkapkan komitmennya untuk membantu KPK dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia juga menyatakan, sikap yang sama disampaikan Wiendu. ”Intinya, siapa pun kalau salah harus bertanggung jawab,” kata Nuh.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membenarkan, Presiden telah menerima laporan dari Nuh. Presiden meminta persoalan itu diproses secara hukum dan penanganannya diserahkan kepada KPK.

”Intinya, dikembalikan ke prosedur dan aturan yang berlaku. Kalau di ranah hukum, berikan ke otoritas ranah hukum, dalam hal ini KPK,” ujar Julian.(WHY)

Sumber: Kompas Cetak

PLEIDOI KORUPSI

Purek III UNJ Merasa Jadi Korban

Rabu, 05 Juni 2013

Jakarta, Kompas – Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jakarta Fakhruddin Arbah merasa dirinya dikorbankan oleh sebuah konspirasi korupsi yang dilakukan Grup Permai pimpinan Muhammad Nazaruddin. Karena itu, pihaknya bersikukuh tak layak untuk dituntut pidana penjara dari kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium UNJ.

Demikian nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa, Ferry Firman, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/6). ”Terdakwa merupakan korban kejahatan yang sistemik dan telah direncanakan, direkayasa secara terorganisasi, dengan demikian menurut hukum, terdakwa tidak dapat dipidana,” kata Ferry.

Ferry bersikukuh kliennya hanya korban dari suatu konspirasi Grup Permai untuk sebuah kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. ”Selain itu, tidak ada bukti tanda terima terdakwa menerima uang dari proyek pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan penunjang laboratorium pendidikan UNJ tahun 2010,” papar Ferry.

Dari fakta di persidangan, Ferry menegaskan, kliennya juga tidak pernah mengetahui bahwa para distributor barang sudah diatur PT Anugerah Nusantara atau Grup Permai. Sebelumnya, orang-orang Anugerah Nusantara diketahui telah menghubungi distributor dan berusaha ”mengunci” perusahaan pesaing dengan cara memberi tahu para distributor agar tidak memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain selain dari PT Anugerah.

”Dengan demikian, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi,” kata Ferry.

Karena itu, Ferry memohon kepada majelis hakim agar menetapkan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan kliennya dari segala tuntutan.

Fakhruddin dan Tri Mulyono, dosen Fakultas Teknik UNJ, sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana 18 bulan penjara. Mereka juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. (AMR)

Sumber: Kompas Cetak