PRAKTIK KEDOKTERAN
Perlindungan Hukum Dokter Perlu Ditegaskan

Sabtu,15 Juni 2013
Kuta, Kompas – Konsil Kedokteran Indonesia menilai perlindungan hukum terhadap dokter dan dokter gigi di Indonesia yang menjalankan praktik kedokteran sesuai standar dan kompetensi perlu ditegaskan. KKI mengajak organisasi profesi dokter dan dokter gigi untuk memberikan perlindungan hukum optimal terhadap dokter dan dokter gigi.

Hal itu dinyatakan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Menaldi Rasmin dalam pembukaan rapat koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia dengan pemangku kepentingan wilayah Indonesia timur di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13/6) malam.

”Profesi dokter masih dihormati dan dibanggakan,” kata Menaldi. ”Namun, sekarang mulai ada keadaan di mana seseorang datang ke dokter dengan dua hal, harapannya akan kesembuhan dan kesiapannya melakukan tuntutan,” ujarnya.

Kemungkinan munculnya pengaduan atau tuntutan terhadap dokter dan dokter gigi, menurut Menaldi, mengakibatkan tekanan terhadap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugas menolong pasien. ”Dokter tidak lagi sepenuhnya merasa aman dalam melakukan praktik kedokteran,” kata Menaldi.

Terkait hal itu, Menaldi mengajak kalangan organisasi profesi dokter termasuk kalangan rumah sakit dan pendidikan kedokteran untuk menyiapkan dan mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap dokter dan dokter gigi serta calon dokter.

”Setiap lembaga yang ada, Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, misalnya, harus memberikan kontribusi dan berperan karena tidak semuanya merupakan ranah KKI,” kata Menaldi.

Pengaduan

Dalam wawancara, Menaldi mengatakan, jumlah pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan peningkatan. Dalam lima bulan terakhir sejak Januari 2013, menurut Menaldi, MKDKI sudah menerima 36 pengaduan atas praktik kedokteran.

Hal itu dibenarkan Ketua MKDKI Ali Baziad, yang mendampingi Menaldi saat diwawancara. ”Pengaduan ke MKDKI meningkat karena masyarakat makin mengenal MKDKI dan memahami fungsi MKDKI sebagai lembaga penegakan disiplin kedokteran,” kata Ali Baziad.

Ali Baziad menambahkan, sekitar 70 persen dari pengaduan masyarakat atas praktik kedokteran itu menyangkut proses komunikasi antara dokter dan pasien yang tidak berlangsung dengan baik. Pengaduan lain mengenai pelayanan. (COK)

Sumber : http://cetak.kompas.com