RUU Pendidikan Kedokteran Segera Diundangkan

07/10/2013

Jakarta–Komisi X  DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh  dan Menteri Kesehatan,  Nafsiah Mboi menyepakati RUU Pendidikan Kedokteran untuk disahkan pada rapat paripurna DPR RI mendatang, demikian hasil rapat kerja Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (9/7).

Pada rapat itu, sembilan fraksi di Komisi X DPR RI yaitu;  Fraksi Partai Demokrat, Faksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Partai Hanura, serta  Fraksi Partai Gerindra  dan pemerintah sepakat bahwa permasalahan utama yang dihadapi pendidikan kedokteran adalah disparitas mutu pendidikan dan biaya pendidikan yang mahal.

Selain itu, kedua pihak juga sepakat bahwa  lulusan Pendidikan Kedokteran (Dokter/Dokter Gigi) untuk menjadi dokter  yang melayani kesehatan primer, baik jumlah maupun sebaran lokasi belum menyebar secara merata.

Untuk itu, dalam  mewujudkan pendidikan kedokteran yang terarah, terukur dan terkoordinasi, diperlukan suatu rencana strategis  pendidikan kedokteran.

Dengan disahkannya RUU Kedokteran diharapkan  mampu, mengatasi berbagai problem pendidikan kedokteran yang  terkait pejaminan mutu,  proses seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan  sarana dan prasarana  serta  alat-alat  laboratorium, Dosen, tenaga pendidik  dan masalah pendanaan.

Mendikbud Nuh dalam kesempatan itu mengatakan  bahwa  “Presiden RI  juga telah menyetujui substansi RUU Pendidikan Kedokteran, untuk selanjutnya diproses pada pembahasan tingkat II DPR RI.” (EH)

Fraksi PDI Perjuangan Setujui RUU Dikdok dengan Catatan

10-Jul-2013

Dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok), sembilan fraksi di Komisi X menyetujui agar RUU disahkan menjadi Undang-undang. Direncanakan, RUU ini akan dibawa pada Pengambilan Keputusan Tingkat II di Sidang Paripurna, Kamis (11/7) esok. Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU ini dengan beberapa catatan.

“Pendidikan Kedokteran diharapkan mampu menghasilkan dokter yang bermutu, berkompeten, profesional, bertanggungjawab, dan berjiwa humanistis yang tinggi. Setelah mengikuti dengan seksama seluruh pembahasan RUU Dikdok ini, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan. Pertama, RUU Dikdok harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” papar anggota Komisi X Irsal Yunus yang menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan ketika membacakan pandangan mini di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (9/7).

Catatan kedua, tambah Irsal, terkait dengan adanya masalah dualisme dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan, maka RUU ini telah menyatukan keberadaan kedua jenis dokter itu dengan istilah dosen kedokteran. Dimana dosen ini memiliki tugas utama mentransfer, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Tiga, terkait dengan program internship. Dalam RUU Dikdok telah memberikan landasan untuk dilaksanakan sebagai program pemahiran dan pemandirian dokter. Empat, terkait dengan kebutuhan dokter layanan primer di dalam era Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, maka RUU ini telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dengan menyetarakan pendidikan dokter layanan primer dengan pendidikan dokter spesialis,” tambah Irsal.

Kelima, terkait dengan masalah mahalnya biaya pendidikan kedokteran, maka rumusan pembiayaan di RUU Dikdok ini, diharapkan mampu mewujudkan pendidikan kedokteran yang lebih terjangkau, dan merata di seluruh Indonesia. Untuk  itu pemerintah wajib menyediakan dan yang cukup untuk kebutuhan sarana dan prasarana, agar jumlah dokter yang dihasilkan, dapat dicapai sesuai dengan UU.

Keenam, terkait dengan belum meratanya jumlah dokter dan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia, maka rumusan ketentuan tentang penempatan dokter dan dokter spesialis melalui program beasiswa ikatan dinas, diharapkan mampu untuk mengatasi masalah tersebut.

Tujuh, agar pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam UU ini sesegera mungkin. Dengan ini Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU ini dengan harapan catatan kami tersebut hendaknya menjadi perhatian untuk dilanjutkan pada pembahasan berikutnya sesuai dengan tahapannya,” tutup Irsal. (sf)

Seluruh Fraksi Setujui RUU Dikdok Dibawa ke Paripurna

10-Jul-2013

Setelah melalui perjalanan hampir selama dua tahun dibahas di tingkat panja dan melalui berbagai dinamika, akhirnya seluruh fraksi di Komisi X DPR setuju untuk membawa Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) ke Pengambilan Keputusan Tingkat II atau Paripurna.

Dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I, sembilan fraksi memberikan pandangan mini terhadap RUU Dikdok dan menyatakan persetujuannya agar RUU ini segera diundangkan. Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Symsul Bachri ini juga dihadiri anggota panja dari Komisi IX, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

“Fraksi PAN dengan ini menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran agar disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat I, yang selanjutnya diajukan dalam Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan dalam Paripurna sebagai UU. Selanjutnya fraksi PAN menyampaikan saran dan menekankan kepada pemerintah agar PP dan peraturan perundangan lainnya, yang diamanatkan dalam UU ini dapat diselesaikan paling lama dua tahun sejak RUU Dikdok ini disahkan,” jelas Sunartoyo yang menjadi juru bicara Fraksi PAN di ruang rapat Komisi X, Selasa (9/7).

Hal serupa juga diungkapkan oleh delapan fraksi lainnya, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Frkasi PKB, dan Fraksi PKS. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mininya, dan menyatakan persetujuannya.

Ketua Komisi X Agus Hermanto, yang sekaligus menjadi Ketua Panja menyatakan bahwa RUU ini memiliki momentum yang sangat tinggi. Ia melihat nantinya jika RUU ini disahkan, bukan hanya mengatur tentang pendidikan kedokteran saja, tetapi berimbas kepada pelayanan kesehatan.

“RUU ini menjadi momentum yang luar biasa. Kita akan menghadapi globalisasi, namun kita belum memiliki acuan dalam menciptakan dokter yang berkualitas. Dengan adanya UU Dikdok ini kita berharap segala masalah yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran akan teratasi. Kita akan bawa ke Paripurna Kamis (11/7) ,” jelas Agus. (sf)

Draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran versi 16 Maret 2012