Produk Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi

    1. UU no. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    2. UU no. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
    3. UU no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    4. UU no. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    5. UU no. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    6. UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    7. UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    8. UU no. 20 Tahun 2001: Perubahan atas UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    9. UU no. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    10. UU no.  28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
    11. UU no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
    12. PP no. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
    13. PP no.  63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
    14. PP no. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Silakan dibaca dan dicermati:

Modul Program Pengendalian Gratifikasi dari KPK

Silakan baca modul di atas , agar lebih  memahami :
– Apa yang dimaksud dengan gratifikasi
– Mengapa perlu PPG
– Bagaimana tahap dalam penerapannya

Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi terbitan KPK : Buku Saku Memahami untuk Membasmi Korupsi

Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan radio streaming “KanalKPK”. Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming . Radio ini setidaknya menjadi salah satu program unggulan KPK

Alamat Kontak KPK

Silakan unduh :

Permendikbud no. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa unduh di SINI

Alamat Pengaduan Kemdikbud

Alamat Pengaduan Itjen Kemdikbud

Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

Bendahara dan Kewajiban Memungut Pajak

Efisiensi Operasional BUMN

Gratifikasi

Implementasi Anggaran Pendidikan

Indeks Persepsi Korupsi Hanya ‘Puncak Gunung Es’

Money Laundring atau Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pencegahan Tindak Kecurangan

Penetapan Formasi dan Pelaksaaan Pengadaan CPNS

Pengelolaan Rekening Kementerian

PNBP Perguruan Tinggi

Subsidi Perguruan Tinggi-BidikMisi

Produk dan kajian hukum lain dapat dilihat lebih lanjut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Mari Memahami Tindak Pidana Korupsi untuk Membasmi Korupsi

Taati semua Peraturan Perundangan Pemerintah,  ingat selalu Jabatan itu Amanah, Pertanggung-Jawaban bukan hanya ditagih di Dunia, nanti  juga akan ditagih di Akhirat.  Hindarilah Korupsi, pikirilah Keluarga Tercinta, bagaimana hancurnya Hati dan Masa Depan Anggota Keluarga bila Mereka harus Menjalani Hari-Hari Selanjutnya Tanpa Didampingi Bapak/Ibu yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi …

Mari Bersama Kita :

Salam dari Jauh untuk Saudara/Saudari yang kami cintai,

Pengelola Web Kopertis XII