Inilah 10 K/L Dengan Alokasi Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2014

Senin, 19 Agustus 2013 – 11:51 WIB oleh DESK INFORMASI SETKAB

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014 telah diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada Jumat (16/8) lalu. Dalam RAPBN ini disebutkan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan  sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen dari PDB), dari jumlah tersebut, sebesar 49,8 persen (Rp612,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L), sementara sebesar 50,2 persen (Rp617,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara  umum negara (anggaran non-K/L).

Dalam RAPBN 2014 itu, terdapat 10 K/L yang memperoleh anggaran terbesar, yaitu: (1) Kementerian Pertahanan (13,6 persen  dari belanja K/L); (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (13,5 persen); (3) Kementerian Pekerjaan Umum (12,2 persen); (4) Kementerian Agama (8,1 persen); (5) Kementerian  Kesehatan (7,3 persen); (6) Kepolisian Republik Indonesia (6,8 persen); (7) Kementerian Perhubungan (6,4 persen); (8) Kementerian Keuangan (3,1 persen); (9) Kementerian Energi  dan Sumber Daya Mineral (2,7 persen); dan (10) Kementerian Pertanian (2,5 persen).

Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp83.427,7 miliar. Jumlah ini lebih rendah  Rp100,3 miliar atau 0,1 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp83.528,0 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara  lain: (1) program modernisasi alutsista dan nonalutsista/sarana dan prasarana matra darat; (2) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra udara; (3) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra laut; (4) program pengembangan teknologi dan industri  pertahanan; dan (5) program modernisasi alutsista/nonalustista/sarpras integratif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp82.743,6 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp3.035,9 miliar atau 3,8 persen bila dibandingkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp79.707,7 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan  untuk melaksanakan berbagai program dengan output antara lain: (1) tercapainya jumlah  dosen PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 47.896 dosen, dan Angka Partisipasi  Kasar Perguruan Tinggi (APKPT) 19-23 tahun sebesar 26,7 persen, serta tercapainya satker  penerima dana masyarakat sebanyak 103 satker; (2) tercapainya jumlah siswa SD/SDLB dan  SMP/SMPLB penerima subsidi siswa miskin sebanyak 8.062.561 siswa dan 2.893.187 siswa; (3) tercapainya peserta didik SMA/SMK yang mendapatkan BOS SMA sebanyak 4.384.026 siswa dan BOS SMK sebanyak 4.303.201 siswa serta jumlah peserta didik SMA dan SMK yang mendapat BSM sebanyak 759.975 siswa dan 937.000 siswa; (4) tercapainya jumlah anak  putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja sebesar 19 persen; (5) tercapainya pendidik tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di bidang pertanian dan perikanan sebesar 70 persen; dan (6) tercapainya jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 68.114 orang dan jumlah koleksi  museum yang dikelola sebanyak 13.073 koleksi.

Kementerian  Pekerjaan Umum (PU) dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp74.908,1 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp8.420,5 miliar atau 10,1 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp83.328,6 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan  untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan;  (2) program pengelolaan sumber daya air; (3) program pembinaan dan pengembangan  infrastruktur permukiman; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; serta (5) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2014 mendapat alokasi  anggaran sebesar Rp49.582,5 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp4.162,9 miliar atau 9,2 persen  bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp45.419,6 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:

(1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen; (4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha.

Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun  2014 dmendapat alokasi anggaran sebesar Rp44.859,0 miliar. Jumlah ini lebih  tinggi Rp8.266,9 miliar atau 22,6 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013  sebesar Rp36.592,2 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai  program, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan  dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK); (3) program bina gizi dan  kesehatan ibu dan anak; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan  (5) program kefarmasian dan alat kesehatan.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan SJSN kesehatan sebesar Rp19.932,5 miliar diperuntukkan bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) untuk pembayaran premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta jiwa selama 12 bulan. Alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2014.

Polri dalam RAPBN  tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41.525,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah  Rp5.583,9 miliar atau 11,9 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar  Rp47.109,4 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,  antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (3) program penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana; (4) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban;  serta (5) program pemberdayaan potensi keamanan.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota Polri dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebesar Rp387,6 miliar. Alokasi tersebut merupakan bagian dari anggaran Polri dalam RAPBN tahun 2014.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39.151,7 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp3.882,4 miliar atau  11,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2013 sebesar Rp35.269,3 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; serta (5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Keuangan direncanakan mendapat alokasi anggaran  sebesar Rp18.711,7 miliar. Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN tahun 2014 meningkat sebesar Rp330,2 miliar atau 1,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan  dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp18.381,5 miliar.

Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan kekayaan  negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (5) program pendidikan  dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara; (6) program perumusan kebijakan fiskal;  (7) program pengelolaan anggaran negara; (8) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah; (9) program pengawasan dan  peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan; dan (10) program pengelolaaan  dan pembiayaan utang.

Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian ESDM  mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.263,2 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp1.108,3  miliar atau 6,4 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar Rp17.371,5  miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara  lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) program penelitian mitigasi dan pelayanan geologi; (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; serta (5) program pembinaan  dan pengusahaan mineral dan batubara.

Kementerian Pertanian dalam RAPBN tahun  2014 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.470,6 miliar. Jumlah  ini lebih rendah Rp909,5 miliar atau 5,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP  tahun 2013 sebesar Rp16.380,1 miliar.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk  melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan produksi,  produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada  berkelanjutan; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;  (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang  aman, sehat, utuh, dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing;  (5) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; dan  (6) program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. (ES)

Postur RAPBN 2014 Tunjukkan Ruang Ekspansi yang Terkendali

Senin, 19 Agustus 2013 – 08:14 WIB Oleh DESK INFORMASI

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang Paripurna DPR-RI, dimana pendapatan negara 2014 diperkirakan sebesar Rp. 1.662,5 triliun atau meningkat sebesar 10,7 persen dari target APBNP 2013 menunjukkan ruang ekspansi yang terukur dan terkendali.

Demikian disampaikan pakar ekonomi sekaligus Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah, Ph.D, di Jakarta, Senin (19/8) pagi, menanggapi postur RAPBN 2014 sebagaimana disampaikan Presiden SBY, Jumat (16/8) lalu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2014 direncanakan mencapai Rp. 1.816,7 triliun atau meningkat sebesar 5,2 persen dari pagu anggaran APBNP 2013. Sehingga defisit anggaran sebesar Rp. 154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB.  Rasio defisit fiskal terhadap PDB untuk rancangan APBN 2014 jauh lebih kecil apabila kita bandingkan dengan APBNP 2013 yang ditargetkan sebesar 2,38 persen.

“Postur seperti ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah untuk tetap melakukan ekspansi guna mendorong target tercapainya pertumbuhan ekonomi 2014,” papar Firmanzah.

Namun belajar dari pengalaman pengelolaan ekonomi di masa lalu, terutama di saat krisis ekonomi dunia seperti saat ini, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, prinsip-prinsip kehatai-hatian (prudent) perlu semakin ditingkatkan. Oleh karena itu, ia memahami jika ekspansi fiskal 2014 dilakukan dengan menurunkan target defisit hanya sebesar 1,49 terhadap PDB. Sebab, ruang ekspansi fiskal yang terlalu berlebihan diluar kemampuan negara akan meningkatkan vulnerabilitas fundamental ekonomi nasional.

“Kasus munculnya krisis ekonomi di sejumlah negara di Eropa, dewasa ini, menjadi pembebelajaran yang baik bagi kita semua dalam mengelola ekonomi nasional,” tutur Firmanzah.

Mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6,4 persen sebagaimana disampaikan Presiden SBY, menurut Firmanzah, kita semua berharap dan terkonfirmasi oleh sejumlah lembaga internasional yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi global pada 2014. Misalnya, IMF memprediksi ekonomi dunia 2014 dapat tumbuh 3,8 persen lebih tinggi dari prakiraan 2013 sebesar 3,1 persen.

Lebih tingginya target pertumbuhan ekonomi dunia, lanjut Firmanzah, diharapkan akan memperbaiki permintaan ekspor global khusunya permintaan dan harga komoditas dunia. “Sebagai negara yang memiliki porsi ekspor produk komoditas, Indonesia diproyeksikan dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca pembayaran 2014. Hal ini tentunya baik untuk menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen di tahun 2014,” ujar Firmanzah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu mengemukakan, upaya menjaga defisit fiskal dengan ruang ekspansi juga dilakukan melalui beberap strategi, di antaranya melalui peningkatan optimalisasi serapan anggaran melalui serangkaian kebijakan seperti penyederhanaan prosedur, persiapan penganggaran yang lebih baik serta peningkatan capacity-building.

Selain itu, target pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan dengan melibatkan BUMN dan swasta nasional dalam skema public-private-partnership (PPP). Disamping, upaya untuk melakukan penghematan belanja pemerintah dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang lebih tepat sasaran juga terus dilakukan.

“Ini ditujukan agar anggaran pemerintah memiliki dampak yang lebih langsung dan luas terhadap upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan nasional,” terang Firmanzah.

Dua Periode Kepresidenan

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres), Prof. Firmanzah tidak menampik kemungkinan jika APBNP 2014 mendatang akan dilaksanakan oleh dua periode kepresidenan. Hal ini karena sesuai konstitusi, Presiden SBY tidak mungkin lagu maju dalam Pilpres 2014 mendatang.

Terkait hal itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan,  berharap, siapapun Presiden terpilih beserta para anggota kabinet tetap menjalankan amanat UU APBN yang telah menjadi ketetapan konstitusi. Perubahan dan penyesuaian, lanjutnya, sangat dimungkinkan dengan tata cara yang juga telah diatur selama ini.

“Hal ini penting dikarenakan penuntasan program kerja dan anggaran selama tahun anggaran dari 1 Januari-31 Desember menjadi amanat konstitusi bagi siapapun yang akan memimpin negeri ini. Konstitusi mengatur penganggaran serta pertanggungjawaban anggaran negara tidak mengenal pengecualian termasuk pergantian Kepemimpinan dan Perbedaan Partai Politik  pemenang Pemilu,” jelas Firmanzah.

Dalam konteks ini, Firmanzah mengingatkan pentingnya siapapun Calon Presiden (Capres) 2014 beserta Tim Sukses untuk memperhatikan serta mengikuti Rancangan APBN dalam bentuk RUU APBN kepada DPRI RI saat ini dan tahun depan, karena siapapun Capres dan Kabinet 2014-2019 masih akan menjalankan amanat UU APBN 2014 (Oktober-Desember 2014) dan UU APBN 2015 (Januari sampai dengan disahkan APBN Perubahan 2015).

“Kesesuaian dengan Janji Politik dan Program 100 hari yang akan disampaikan selama Kampanye Pilpres 2014 perlu melihat mata anggaran baik yang tertuang dalam APBN maupun APBN-Perubahan 2014,” tukas Firmanzah.

Ia mengingatkan, kita semua tentunya tidak menginginkan Janji Politik dan Program 100 hari kerja Presiden terpilih pada 2014 tidak dapat direalisasikan atau kurang optimal. Terlebih hal ini hanya dikarenakan kurang memperhatikan program kerja serta mata-anggaran yang telah tertuang pada UU APBN maupun APBN-P yang disusun pada 2013 dan 2014.

“Karena itu, siapapun Capres dan Tim Sukses perlu memperhatikan dan mempelajari pos dan mata anggaran yang tertuang dalam APBN,” tegas Firmanzah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu berharap siapapun Capres yang akan muncul dalam Pemilu 2014 untuk mempertimbangkan tawaran Presiden SBY di sejumlah kesempatan yang ingin mengundang dan berkomunikasi dengan siapapun Presiden terpilih 2014-2019 terkait dengan APBN 2014 dan APBN 2015. Hal ini dilakukan tidak hanya menjamin proses transisi program kerja pemerintah dan anggaran yang telah menjadi produk UU dapat berjalan dengan baik, tetapi juga terjadinya budaya transisi-kepemimpinan yang baik di negeri ini.

“Bagaimanapun juga rakyat Indonesia tetap menginginkan pemimpin baru menjalankan roda pemerintahan secara konstitusional, terjaminnya transisi kepemimpinan, pelaksanaan serta penyempurnaan program kerja nasional secara berkelanjutan,” pungkas Firmanzah.  (ES)