1 ) UI, UGM, ITB, dan IPB Jadi PTN Badan Hukum
http://www.kopertis12.or.id/2013/10/23/ui-ugm-itb-dan-ipb-jadi-ptn-badan-hukum.html

Rabu, 23 Oktober 2013
JAKARTA, KOMPAS — Empat perguruan tinggi negeri diberi otonomi pengelolaan secara akademik dan nonakademik lebih luas. Statuta empat dari tujuh eks perguruan tinggi badan hukum milik negara itu telah disahkan Presiden untuk menjadi PTN badan hukum.Keempat PTN itu adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Statuta baru itu disahkan dengan peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Oktober 2013. ”Dengan demikian, otonomi pengelolaan ITB, IPB, UI, dan UGM adalah PTN badan hukum (BH),” kata Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Selasa (22/10). Keempat PTN BH itu, antara lain, memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup program studi. Mereka juga leluasa mengembangkan kerja sama dan usaha serta pendapatannya tidak masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak. Pengelolaan keuangan pun lebih fleksibel. Menurut Djoko, penetapan sebagai PTN BH itu berdasarkan penilaian pemerintah. Adapun tiga eks PT BHMN lainnya, yakni Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Pendidikan Indonesia, masih menunggu pengesahan statuta sebagai PTN BH. ”Ada syaratnya, PTN BH tidak boleh komersial. PTN BH akan lebih berkualitas, tetapi harus tetap terjangkau bagi masyarakat. Juga harus menerima minimal 20 persen mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu,” kata Djoko.Poin-poin itu merupakan perbaikan dari era PT BHMN, yang saat itu menuai penolakan dari banyak kalangan.

…dst

2 ) Komisi X sepakati tunjangan kinerja Kemendikbud Rp989,84 miliar
http://www.antaranews.com/berita/401694/komisi-x-sepakati-tunjangan-kinerja-kemendikbud-rp98984-miliar

Rabu, 23 Oktober 2013 13:35 WIB |
Jakarta (ANTARA News) – Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat memberikan tunjangan kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Kesepakatan itu dicapai Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud saat rapat kerja membahas Tunjangan Kinerja Kemendikbud. “Komisi X DPR RI dan Kemendikbud sepakat memberikan tunjangan di Kemendikbud yang diusulkan sebesar Rp989,84 miliar,” kata pimpinan rapat, Syamsul Bahri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Disepakatinya usulan tersebut karena merujuk pada surat Kementerian Keuangan Nomor SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga dan surat Ketua DPR RI tanggal 6 September 2013 Nomor AG/09229/DPR RI/IX/2013.

…dst

3 ) ‘Beri Kredit Pendidikan ke Mahasiswa Harus Ada Aturan Bersama’
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/10/22/mv2tk9-beri-kredit-pendidikan-ke-mahasiswa-harus-ada-aturan-bersama

Selasa, 22 Oktober 2013, 22:26 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kalangan perbankan, siap memberikan kredit pendidikan pada mahasiswa. Namun, untuk mengucurkan kredit tanpa bunga tersebut harus dibuat aturan bersama, antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan dan perbankan di Indonesia sendiri. Perlu diketahui Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru No 12/2012 pasal 76 memberikan amanat untuk pemenuhan hak mahasiswa dilakukan dengan tiga cara. Cara pertama ialah pemberian beasiswa, kedua pembebasan biaya pendidikan dan ketiga atau pinjaman dana tanpa bunga. “Buat aturan bersamanya dulu, jadi industri perbankan bisa untuk membiayai pendidikan. Kami ingin berpartisipasi juga,” ujar Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas yang juga pengurus Perbanas, Sukatmo Padmosukarso di acara Diskusi Panel Perpajakan Sektor Perbankan yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Studi Perpajakan (Tax Center) Perbanas Institute, Selasa (22/10). Menurut Sukatmo, pada dasarnya industri perbankan ingin menjadi good coorporate citizen. Apalagi, kalau Undang-undangnya sudah ada, semua perbankan rela untuk diatur.

…dst

4 ) Kredit tanpa bunga bagi mahasiswa bukan program mustahil
http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/22/15/797107/kredit-tanpa-bunga-bagi-mahasiswa-bukan-program-mustahil

Selasa,  22 Oktober 2013  ?  23:44 WIB
Sindonews.com – Wacana kredit tanpa bunga bagi mahasiswa yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus bergulir. Ada yang menilai program itu tidak mustahil dilakukan. Direktur Keuangan Bank BNI Yap Tjay Soen menjelaskan, meski dia belum mengkonfirmasi ke manajemen namun program kredit tanpa bunga itu bukan program yang mustahil untuk dilakukan. “Jika memang ada kewajiban dari pemerintah untuk berpartisipasi maka dunia perbankan tidak akan keberatan ikut serta,” ujarnya usai diskusi panel Perpajakan Sektor Perbankan di Perbanas Institute, Jakarta, Selasa (22/10/2013).Meski demikian, dia setuju apabila ada peraturan yang mengatur agar tidak ada kredit macet yang disebabkan mahasiswa tidak mau bayar pinjaman yang sudah diberikan. Rektor Perbanas Institute Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, pemerintah harus berkoordinasi secara internal dulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Misalnya, jika Kemendikbud menyatakan ada pembiayaan dalam bentuk bunga maka Kementerian Keuangan harus mengurus perpajakannya.

…dst

5 ) Revisi RUU Hak Cipta Terlalu Represif
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/22/3/189769/Revisi-RUU-Hak-Cipta-Terlalu-Represif

Selasa, 22 Oktober 2013 | 21:33 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pasal yang disusun dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta dinilai dapat mengganggu kebebasan dan hak warga negara atas informasi media daring. Berangkat dalam hal itu, pasal–pasal tersebut diminta segera direvisi. “Pasal-pasal itu sudah mengganggu kebebasan berinternet. Oleh sebab itu pasal-pasal itu sebaiknya direvisi,” ujar Knowledge Manager Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, di Jakarta, Selasa (22/10). Firdaus mencontohkan pada Pasal 38 di RUU Revisi UU tentang Hak Cipta itu disebutkan bahwa seorang menteri yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam sistem elektronik dimaksud jika terdapat bukti-bukti awal pelanggaran Hak Cipta. Artinya, jika RUU ini disahkan pemblokiran website menjadi legal dengan alasan melanggar copyright.Celakanya, ia melanjutkan, menurut RUU Revisi UU Hak Cipta ini pula disebutkan bahwa, pelaksanaan penutupan dan penghentian layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan/atau administrasi.

…dst

6 ) Industri hanya Manfaatkan 10 Persen Riset Universitas
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/119984/industri-hanya-manfaatkan-10-persen-riset-universitas

22 Okt 2013 22:18:01
Surabaya (AntaraJatim) – Kalangan industri hanya memanfaatkan sekitar 10 persen hasil riset atau penelitian dari universitas, sehingga jejaring dan sinergi antara industri dengan perguruan tinggi harus dibangun.”AMTeQ (Annual Meeting on Testing and Quality) 2013 yang digelar LIPI di Unair pada 22-24 Oktober 2013 akan memasyarakatkan hasil riset untuk industri,” kata Wakil Rektor I Universitas Airlangga Prof Dr H Achmad Syahrani MS Apt di Surabaya, Selasa.Dengan memamerkan produk penelitian, terutama yang dihasilkan oleh LIPI dan perguruan tinggi, masyarakat dan kalangan industri diharapkan bisa menyerapnya. “Kelemahan di negara kita pada sinergi ‘trio’ ABG (Academic, Business, and Goverment),” katanya dalam acara yang juga dihadiri Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, Dr Ir Fatimah ZS Padmadinata. Dengan pameran hasil riset itu, maka lembaga peneliti tidak sekadar menghasilkan produk penelitian, tetapi hasil itu juga bisa dipakai dan dibeli untuk dimanfaatkan. Pameran yang akan berlangsung di ACC Unair hingga 24 Oktober 2013 itu, diikuti kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian/pengujian, perusahaan industri, BUMN, dan sebagainya.

…dst

7 ) LIPI Ajak Universitas Promosikan Hasil Penelitian
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/120008/lipi-ajak-universitas-promosikan-hasil-penelitian

23 Okt 2013 13:31:52
Surabaya (Antara) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengajak perguruan tinggi/universitas untuk mempromosikan hasil penelitian kepada masyarakat agar hasil temuan bisa lebih diketahui kalangan luas. “Universitas khan juga memiliki peneliti yang juga menghasilkan hasil penelitian yang tentunya juga perlu diketahui masyarakat,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.Hal tersebut disampaikan saat membuka seminar ilmiah, temu industri dan pameran “Annual Meeting on Testing and Quality” (AmTeQ) di Universitas Airlangga.Menurutnya, kolaborasi itu sangat penting mengingat selama ini penelitian tidak hanya dihasilkan di LIPI saja, tapi juga dihasilkan perguruan tinggi yang ada di seluruh daerah.”Saya tahu bahwa sejumlah universitas juga memiliki peneliti handal dan hasilnya juga bagus,” ucapnya.Langkah menggandeng perguruan tinggi tersebut, katanyan juga sebagai upaya LIPI mendekatkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pemanfaatan ke masyarakat dalam arti luas.Diharapkan dengan menggandeng universitas maka akan dapat menarik minat generasi muda untuk menekuni dunia penelitian.LIPI, katanya, juga akan terus aktif melakukan kegiatan dan ikut pameran yang tujuannya mempromosikan hasil penelitian. “Keseriusan tersebut terwujud pada beberapa kali LIPI mengadakan Expo di Pekanbaru, Padang dan Bengkulu,” tutur Lukman.

…dst

8 ) Tahun Depan Ujian Masuk PTN Gratis
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/23/079524089/Tahun-Depan-Ujian-Masuk-PTN-Gratis

Rabu, 23 Oktober 2013 | 18:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan biaya pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 bakal ditanggung pemerintah.Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud menganggarkan dana sekitar Rp 245 miliar untuk biaya ujian masuk perguruan tinggi itu. “Sudah dianggarkan, untuk SNMPTN akan ditanggung pemerintah, sedangkan untuk SBMPTN diusahakan ada penurunan biaya pendaftaran,” ujar Dirjen Dikti Djoko Santoso kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2013.Alokasi anggaran senilai Rp 245 miliar itu meliputi masing-masing Rp 100 miliar untuk kedua ujian, dan Rp 45 miliar untuk biaya teknis teknologi informasi. Menurut Djoko, alokasi anggaran itu didasarkan pada jumlah peserta pada tahun sebelumnya.Dia mengatakan jumlah itu cukup untuk membiayai kesuluruhan peserta yang akan ikut ujian. “Nanti bisa ketahuan melalui pendaftaran online,” kata dia. Namun Djoko belum bisa merinci jumlah biaya per unit peserta ujian. Dia juga belum merinci berapa jumlah biaya unit yang akan ditanggung pemerintah dalam SBM PTN.

…dst

9 ) UNS Bedah Buku Mantan Ajudan Bung Karno
http://kampus.okezone.com/read/2013/10/23/373/885862/uns-bedah-buku-mantan-ajudan-bung-karno

Rabu, 23 Oktober 2013 18:29 wib
SOLO – Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membedah buku mantan ajudan Bung Karno, Sidarto Danusubroto. Buku bertajuk ‘Memoar Sidarto Danusubroto, Ajudan Bung Karno: Sisi Sejarah yang Hilang’ merupakan hasil karya pria yang juga Ketua MPR RI ini. Sidarto mengaku bahwa bukunya menggambarkan saat dirinya menjadi ajudan Presiden periode 1967-1968 saat peralihan kekuasaan terjadi.Dirinya pun menjadi saksi bagaimana buruknya tindakan pemerintah terhadap seorang Presiden yang masih menjabat walaupun de facto sudah nonaktif. Dalam bab kedua dibuku Memoar tersebut, Sidarto mengemukakan bahwa Soekarno tidak pernah diputuskan menjadi tahanan kota bahkan tahanan rumah, namun untuk bepergian dari rumahnya di Batu Tulis di Bogor, ia harus meminta izin kepada dua Pangdam.

…dst

10 ) Perusahaan Jepang Tebar Beasiswa di UI
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/22/079523805/Perusahaan-Jepang-Tebar-Beasiswa-di-UI

Selasa, 22 Oktober 2013 | 22:23 WIB
TEMPO.CO, Depok – Sepuluh mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia (UI) menerima beasiswa dari perusahaan Marubeni Corporation yang berpusat di Tokyo, Jepang. Para mahasiswa itu berasal dari empat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat.Rektor UI Muhammad Anis mengatakan beasiswa tersebut merupakan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi tapi punya hambatan finansial. Dia berharap, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu bisa fokus belajar dan tidak lagi memikirkan biaya pendidikan.Anis menyebut, beasiswa Marubeni Corporation ini merupakan pemberian yang ketiga bagi mahasiswa UI. Tahun ini perusahaan asal Negeri Matahari Terbit itu menggelontorkan dana Rp 160 juta untuk 10 mahasiswa UI tersebut. “Ini bentuk kerja sama berkelanjutan. Sebelumnya sudah pernah berjalan sejak 2011,” kata Anis, Selasa, 22 Oktober 2013.

…dst

11 ) Beasiswa Pustakawan di Amrik, Mau?
http://kampus.okezone.com/read/2013/10/22/368/885303/beasiswa-pustakawan-di-amrik-mau

Rabu, 23 Oktober 2013 06:04 wib
JAKARTA – Federasi Asosiasi dan Institusi Perpustakaan Internasional (IFLA) dan OCLC menawarkan Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship bagi pelamar dari negara berkembang. Fellowship ini diberikan bagi para profesional yang ingin mengembangkan karier dan meneruskan pendidikan dalam ilmu perpustakaan dan informasi.
Peserta fellowship ini akan mendapatkan kesempatan mengembangkan pengetahuan dalam teknologi informasi dan teknologi. Fellows juga akan menggali dampak penerapan teknologi informasi terhadap perpustakaan, operasional dan manajemen perpustakaan serta meningkatkan kerjasama global antarpustakawan.Pelamar haruslah memiliki kualifikasi gelar akademik di bidang ilmu informasi atau perpustakaan. Gelar ini diraih pelamar pada periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2013. Biasanya, pemegang gelar doktor tidak masuk kualifikasi mengingat fellowship ini ditujukan kepada mereka yang sedang merintis karier sebagai pustakawan.

…dst

12 ) Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/20/079523178/Perbedaan-Cina-dan-China-Versi–Remy-Sylado

Minggu, 20 Oktober 2013 | 18:39 WIB
TEMPO.CO, Magelang – Budayawan Remy Sylado mengkritik penggunaan istilah China yang dianjurkan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta. Menurut dia, istilah itu merupakan pemaksaan yang bersifat politis. Dia merujuk pada terbitnya surat edaran yang dikeluarkan Kedubes RRC di Jakarta kepada sejumlah media massa. Isi surat edaran tersebut menyerukan media menggunakan istilah China, bukan Cina.Remy menyayangkan sejumlah media tunduk begitu saja terhadap surat edaran itu. Sebaliknya, dia mengapresiasi media yang memilih menggunakan istilah Cina. Ejaan China, kata dia, mengikuti ejaan dan lafal Bahasa Inggris. “Biarkan pengucapan istilah Cina sesuai dengan cara orang Melayu melafalkannya,” kata dia dalam seminar membahas Cheng Ho dan Nusantara di Hotel Manohara, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu, 20 Oktober 2013. Ini merupakan rangkaian acara Borudur Writers and Cultural Festival, 17-20 Oktober 2013.

…dst