1 ) Russian State Social University Berencana Buka Program Kajian Indonesia

Sabtu, 22/02/2014 03:50 WIB
Jakarta – Kerja sama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Rusia semakin meningkat. Salah satu perguruan tinggi negeri di Rusia, Russian State Social University (RSSU) berencana akan membuka program kajian Indonesia di kampusnya tersebut. RSSU yang didirikan sejak tahun 1991 memang tergolong sebagai kampus baru di Rusia. Namun demikian kampus ini telah menjalin 50 MoU kepada negara-negara di dunia. “Kerjasama kami meliputi pertukaran pelajar dan pengajar serta penelitian bersama,” kata Rektor RSSU, Vasily Zhukov dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu(22/2/2014). Saat ini RSSU memiliki 5 cabang di seluruh Rusia dengan total jumlah mahasiswa lebih dari 150.000 orang. Selain itu, terdapat cabang-cabang di Belarus dan Kyrgyzstan. “Pada masa Uni Soviet tidak ada ahli-ahli ilmu sosial, ketika sistem komunis runtuh, universitas ini didirikan untuk mencetak ahli-ahli di berbagai bidang imu tersebut,” katanya.Terkait rencana pembukaan program kajian Indonesia tersebut, beberapa mahasiswa RSSU tengah mempelajari Bahasa Indonesia.

…dst

2 ) Bahasa daerah terancam punah
UNESCO: Bahasa ibu penting & perlu lestari

Sabtu, 22 Februari 2014?02:05 WIB
Sindonews.com – Di tengah keterancaman punahnya 50 bahasa daerah di Indonesia, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menekankan pentingnya pelestarian bahasa ibu. Dalam Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2014), Dirjen UNESCO Irina Bokova memberikan alasan mengapa bahasa ibu penting dan perlu dilestarikan. Menurutnya, bahasa merupakan nilai tambah bagi kualitas hidup dan kohesi sosial. UNESCO telah bekerja sama secara intens dengan berbagai negara sejak mengadopsi resolusi UNESCO tahun 1999. Melalui resolusi tersebut masyarakat mengakui pentingnya menjaga dan memperkenalkan setiap bahasa ibu untuk kepentingan yang lebih besar bagi umat manusia.

…dst

3 ) Anggito Serahkan Surat Resmi Mundur dari UGM 

Sabtu, 22 Februari 2014 | 18:15 WIB
TEMPO.CO, Yogyakarta – Anggito Abimanyu menyerahkan berkas mengenai kajiannya terhadap topik asuransi kebencanaan ke Rektorat UGM pada Jumat, 21 Februari 2014. Akademikus, yang baru-baru ini menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM buntut kasus plagiasi salah satu artikelnya di Koran Kompas, tersebut menyerahkan berkas itu pada Jumat pagi.Juru bicara kampus UGM, Wijayanti menyatakan Anggito menyerahkan surat permohonan izin pengunduran diri sebagai pengajar UGM dan sejumlah dokumen tulisannya tentang tema asuransi bencana ke Rektor UGM, Pratikno. “Untuk persisnya dokumen apa saja, saya belum tahu banyak,” kata dia.

…dst

4 ) Alumni Aussie? Ini Tempatmu Cari Kerja!

Sabtu, 22 Februari 2014 11:02 wib
JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Australia Jakarta ada kegiatan seru nih buat para pencari kerja khususnya para alumni mahasiswa Australia. Datang saja ke Bursa Kerja Alumni Australia 2014, hari ini. Sekira 300 alumni perguruan tinggi dari negeri Kanguru tersebut telah mendaftar untuk hadir. Pada bursa kerja tersebut, para pencari kerja dapat melamar ke lebih dari 30 perusahaan, baik dari Indonesia maupun Australia. Job fair juga akan dimeriahkan oleh delapan perguruan tinggi dari Australia. Komisaris Perdagangan Senior Kym Hewett menyatakan, pengalaman yang didapat saat menuntut ilmu dan bekerja di Australia terus menjadi gabungan yang ampuh bagi alumni baru yang berupaya untuk membangun karier mereka sepulangnya ke Tanah Air.

…dst

5 ) IPK Jelek, Bidikmisi Dihentikan

Jum’at, 21 Februari 2014 17:01 wib
JAKARTA – Memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi mahasiswa Bidikmisi adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan bantuan studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah mempertahankan prestasi akademik.  Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Idrus A Paturusi menjelaskan, mahasiswa penerima Bidikmisi harus mempertahankan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) agar tetap baik. Jika nilai IPK mereka merosot, maka beasiswanya akan dihentikan. “Hal tersebut dilakukan supaya merangsang mereka untuk belajar dengan serius,” kata Idrus, seperti disitat dari laman Kemendikbud, Jumat (21/2/2014). Persyaratan mempertahankan IPK ini diterapkan selama satu tahun. Jika pada semester ini mahasiswa penerima Bidikmisi mengantongi IPK buruk tetapi bisa dia perbaiki pada semester berikutnya, maka dia masih bisa mendapatkan beasiswa. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan, bahkan prestasinya menurun, maka Bidikmisinya dihentikan.

…dst

6 ) Mahasiswa Dapat Keringanan, UKT Sejumlah Mahasiswa UNSRI Diturunkan

Sabtu, 22 Februari 2014
OGAN ILIR, KOMPAS —  Manajemen Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, memverifikasi ulang data untuk menentukan besaran uang kuliah tunggal milik 113 mahasiswa yang mengaku tak mampu membayar UKT. Setelah verifikasi ulang, besaran UKT sejumlah mahasiswa diturunkan, sedangkan lainnya belum mendapat kepastian.Berdasarkan pantauan Kompas, verifikasi ulang dimulai sejak Jumat (21/2) pagi, di Gedung Rektorat Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Sejak pukul 09.00, para orangtua mahasiswa sudah datang ke tempat verifikasi. Mereka lalu menunggu giliran diwawancarai oleh pihak kampus.Mulai tahun akademik 2013- 2014, seluruh biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) disatukan ke dalam UKT yang dibayar per semester. PTN tidak boleh memungut iuran selain UKT kepada mahasiswa reguler. Adapun besaran UKT di Unsri mulai Rp 500.000 sampai Rp 28 juta.

…dst

7 ) Internasionalisasi, PTS Jangan Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Februari 2014 08:02 wib
JAKARTA – Derasnya arus globalisasi tidak hanya menyentuh aspek perdagangan dan ekonomi, namun telah memasuki ranah pendidikan. Keadaan tersebut tentu harus mendapat respons cepat dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Sebab, seperti tertuang dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), pendidikan telah dimasukkan sebagai komoditas jasa yang dapat diintegrasikan dalam arus global. Dengan konsekuensi, persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan ke depan akan semakin ketat karena tak hanya melibatkan aktor lokal namun juga global. Untuk itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menggelar Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-5 dengan tema “Internasionalisasi PTS di Indonesia.” Pada kegiatan yang diikuti oleh para pengurus APTISI dari seluruh Indonesia itu juga hadir sejumlah duta besar dari berbagai negara dan perwakilan kampus-kampus asing, serta perwakilan pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti.

…dst

8 ) Mahasiswa Kedokteran ini Nyaleg

Jum’at, 21 Februari 2014 | 20:00 WIB
TEMPO.CO, Purwokerto – Dibalut baju terusan berwarna biru tua, Dyah Handayani Nastiti, 22 tahun, terlihat anggun. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, ini, sedang sibuk-sibuknya. Hampir tak ada jeda waktu baginya untuk berkampanye menjelang pemilihan umum April nanti. “Darah politik mengalir dalam tubuh saya,” ujar Dyah, saat ditemui di rumahnya di Purwokerto, Jumat 21 Februari 2014. Saat ini Dyah sedang menyelesaikan skripsinya. Sehingga di sela kesibukannya berkampanye, ia masih menyempatkan diri untuk mengerjakan skripsi. Pagi hingga malam, ia blusukan bertemu calon pemilih. Dari mulai pengajian, pertemuan PKK dan Posyandu, Dyah mencoba merayu calon pemilih untuk memilihnya. Mendapat nomor urut enam dari PDI Perjuangan, Dyah harus bersaing ketat dengan dua calon inkumben. Belum lagi dari calon lain. Namun ia optimis bisa melenggang ke kursi DPRD Banyumas.

…dst

9 ) Unej Buka Prodi Teknologi Industri Pertanian

22 Peb 2014 11:15:48
Jember (Antara Jatim) – Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, membuka program studi (prodi) baru Teknologi Industri Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang agroindustri. “Tahun ini, Prodi Teknologi Industri Pertanian menerima mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur mandiri melalui Ujian Masuk Unej,” kata Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unej, Dr Yuli Witono, Sabtu. Menurut dia, pengembangan industri pertanian menjadi suatu hal yang sangat strategis untuk mengembangkan industri yang berbasis lokal maupun nasional, sehingga kedepan lulusan teknologi industri akan sangat dibutuhkan karena sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. “Prodi ini dipersiapkan untuk dapat mendidik dan mencetak para calon pengusaha tangguh di bidang technopreneur agroindustri, serta melengkapi program studi yang sudah ada di FTP Unej,” tuturnya.

…dst

10 ) UII dirikan pusat studi internasional pendidikan kesehatan

Sabtu, 22 Februari 2014 19:11 WIB
Yogyakarta (ANTARA News) – Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta mendirikan pusat studi internasional di bidang pendidikan kesehatan (ICHE) sebagai upaya mendidik masyarakat untuk lebih memahami pentingnya perilaku hidup sehat. “Perilaku hidup sehat penting dijalankan baik di level individu, organisasi maupun bermasyarakat,” kata ketua tim pendiri International Center for Health Education (ICHE), Wiryono Raharjo, di Yogyakarta, Sabtu. Menurut dia, perilaku hidup sehat sering diabaikan masyarakat, padahal saat ini jumlah kasus gangguan kesehatan akibat gaya hidup yang tidak sehat prevelansinya terus meningkat, dan sering disebut sebagai pembunuh sunyi (silent killer). “Beberapa penyakit, seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes mellitus merupakan gangguan kesehatan akibat gaya hidup. Penyakit tersebut justru menjadi pembunuh sunyi di tengah masyarakat,” katanya.

…dst

11 ) Panselnas: Tak ada pengumuman susulan CPNS K2

Jum’at, 21 Februari 2014 ? 19:42 WIB
Sindonews.com – Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS menegaskan, tidak ada pengumuman susulan untuk kelulusan CPNS dari tenaga honorer Kategori 2 (K2). Pengumuman yang sudah dipublikasikan di situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan dua media partner, merupakan hasil kelulusan yang bersifat tetap. Hal itu ditegaskan kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PANRB, Herman Suryatman menanggapi rumor yang berkembang di sementara kalangan. “Rumor itu tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi. Pengumuman kelulusan yang benar adalah yang kami muat di empat situs tersebut,” kata Herman di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

…dst

12 )  Data Bodong, Tenaga Honorer K2 Tidak Akan Peroleh NIP CPNS

Jumat, 21 Februari 2014 – 16:02 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengingatkan kepada para kepala daerah agar benar-benar memastikan, data honorer kategori dua (K2) yang dikirimkan ke pusat tidak bodong, sebelum sampai ke tahap pemberkasan. “Kalau K2  bodong ditemukan saat pemberkasan yang akan berlangsung hingga April 2014, bisa berdampak ganda. Selain tidak dikeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau dianulir, pejabat yang menandatangani persetujuan K2 akan dikenai sanksi pidana, karena melakukan pemalsuan data,” tegas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2). Karena itu, Tasdik meminta pemerintah daerah agar segera melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, atau honorer bodong.

…dst

13 ) Pemberkasan K.II Hingga Akhir April 2014

Jumat, 21 Februari 2014 13:33
Jakarta-Humas BKN, Rencananya usul penetapan NIP PNS dari jalur tenaga honorer Kategori II (K.II) sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kanreg BKN paling lambat pada 30 April 2014. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Eko Sutrisno, saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Rabu (19/2/2014) di kantor Pusat BKN Jakarta. Pernyataan tersebut, menurut Eko Sutrisno, sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Formasi PNS dari tenaga Honorer K.II untuk tahun anggaran 2013 oleh Menteri PAN & RB. Eko Sutrisno menyampaikan bahwa  dasar hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tetap harus sesuai regulasi kepegawaian. Ditambahkan Eko Sutrisno, regulasi kepegawaian dimaksud, diantaranya: PP Nomor 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 78/2013, PP Nomor 48/2005 tentang Pengankatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang terakhir dirubah dengan PP Nomor 56/2012, Permen PAN & RB Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013, dan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

…dst

14 ) Jatah 3.000 Dokter CPNS Tanpa Tes, Baru Terisi 1.000

Sabtu, 22 Februari 2014 , 19:20:00
JAKARTA–Pemerintah masih memberikan peluang bagi tenaga dokter baik Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun non PTT untuk menjadi CPNS tanpa tes. Tapi ini khusus bagi dokter yang ingin mengabdi di daerah terpencil maupun perbatasan. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah menyiapkan 3.000 formasi khusus dokter. Yang baru terisi hanya 1.000 orang sehingga masih kurang dua ribu lagi. “Khusus dokter peluangnya masih terbuka karena ada formasi khusus. Selain itu, masih banyak daerah yang butuh tenaga dokter,” kata Setiawan kepada JPNN, Sabtu (22/2). Dia mencontohkan di Kabupaten Sumedang, ada dokter PTT yang dalam pengumuman honorer K2 tidak lulus. Namun yang bersangkutan dimasukkan dalam formasi khusus.

…dst

15 ) Kisah Shandra Waworuntu, WNI korban perdagangan manusia di AS

Selasa, 4 Februari 2014 16:46 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Shandra Waworuntu (27), perempuan warga Indonesia, tidak pernah menyangka kedatangannya ke New York untuk mencari nafkah pada 1998 berujung pada hal sangat tragis. Dia jadi korban perdagangan manusia, di negara yang dikenal menjunjung tinggi HAM itu.  Situs voaindonesia.com dua hari lalu, mengungkap sekelumit kisah dia menjadi korban sindikat perdagangan manusia di New York pada 2001. “Tidak ada satu orang pun yang ingin terjebak. Tidak ada seorang manusia pun ingin mengalami hal ini, tetapi itu di luar daya upaya kita,” ujarnya melalui telefon kepada jurnalis VOA di Washington, Eva Mazrieva, Minggu waktu setempat (2/2). Waworuntu mengatakan, dia tertarik mengadu nasib ke Amerika setelah melihat iklan pekerjaan di beberapa media Indonesia. Ketika itu ia sedang menganggur setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai analis keuangan di bank akibat krisis moneter pada pertengahan 1998.

…dst

16 ) UGM: DPR Tak Usah Buru-buru Bahas RUU KUHP

Sabtu, 22 Februari 2014 | 17:58 WIB
TEMPO.CO, Yogyakarta – Aktivis dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hasrul Halili mendesak DPR RI mengendapkan terlebih dahulu proses pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Dia bermaksud mendesak anggota dewan tidak terburu-buru mengesahkan kedua RUU itu. “Tidak perlu dibatalkan, tapi kaji ulang,” kata dia. Menurut Hasrul cara anggota dewan menanggapi kritik terhadap isi materi RUU KUHP dan KUHAP, yang sebagian pasalnya berpotensi menghambat pemberantasan korupsi, tidak tepat. Menurut dia dewan tidak bisa melemparkan kesalahan ke pemerintah yang mengajukan draft kedua RUU itu. “Ini tontonan tidak mendidik untuk publik,” kata dia. Hasrul mengatakan dewan sebaiknya menanggapi kritik dengan menghentikan dulu proses pembahasan.

…dst

17 )  Revisi KUHAP, Busyro: KPK Coba Digorok Lagi

Sabtu, 22 Februari 2014 | 11:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menuding pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berkongkalikong menggembosi KPK dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. “Jika presiden dan DPR jujur, sejak awal tidak main di ‘lorong gelap,'” ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu, 22 Februari 2014. (baca: Bambang Widjojanto: Revisi KUHAP Bisa Habisi KPK) Menurut Busyro, kalau pemerintah dan DPR jujur, mereka seharusnya meminta masukan KPK sejak dulu. Terlebih, ini bukan pertama kali KPK terancam dilemahkan. Dulu, ada rencana pemerintah merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya, kata Busyro, ada pasal yang bisa mematikan KPK. “Setelah kami teriak, distop, tidak jadi diajukan ke DPR. Eh, sekarang dicoba menggergaji leher KPK. Kami dan ratusan dosen hukum teriak lagi, malah akan diteruskan,” tutur Busyro.

…dst

18 ) Menkumham: RUU KUHP Tak Bisa Dicabut

Sabtu, 22 Februari 2014 | 15:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mengatakan pemerntah tak bisa memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencabut draft revisi Undang-Undang KUHP dan KUHAP yang sudah dikirimkan ke KPK ke presiden. Alasannya draft RUU itu kini sudah mulai dibahas DPR.  “Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas di komisi hukum tak bisa ditarik sepihak oleh presiden,” kata Amir, dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 21 Februari 2014.  Menurut Amir bila sudah masuk tahap pembahasan, penarikan draft harus dilakukan atas persetujuan DPR. Apalagi saat ini masing-masing fraksi sudah menyampaikan daftar inventaris masalah yang mulai dibahas di komisi hukum.

…dst