1 ) Sah! RUU Keinsinyuran “Menjelma” Jadi UU

Selasa, 25 Februari 2014 12:50 wi
JAKARTA – Sebanyak 317 anggota DPR dari sembilan fraksi partai yang hadir dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Keinsinyuran mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi Undang-Undang (UU). Kesembilan fraksi partai tersebut adalah Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Demikian disampaikan oleh Pimpinan Komisi X DPR Rully Chairul yang memimpin rapat tersebut, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014). Rapat Paripurna tersebut merupakan agenda masa persidangan III tahun sidang 2013-2014 dengan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang keinsinyuran. Dalam Rapat Paripurna ini, Rully mengatakan, keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

…dst

2 )  Dibahas 10 Tahun, RUU Keinsinyuran Disahkan jadi UU

Selasa, 25 Februari 2014 , 18:27:00
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran disahkan menjadi UU melalui sidang Paripurna DPR yang digelar Selasa (25/2). Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU tentang Keinsinyuran, Rully Chairul Azwar mengatakan,  proses pembahasan RUU ini memakan waktu lebih 10 tahun. “Semenjak negara ini terbentuk, baru pertama kali kita memiliki UU tentang Keinsinyuran. Prosesnya cukup lama, yakni 10 tahun lebih, setelah DPR menjadi inisiator atas RUU ini. Adanya UU Keinsinyuran, sekaligus menjadikan Indonesia negara kedelapan dari 10 negara ASEAN yang memiliki UU Keinsinyuran,” kata Rully Chairul Azwar, usai rapat paripurna DPR, di press room DPR, Selasa (25/2). Dikatakannya, secara substansif, RUU ini sangat luas cakupannya sehingga pembahasannya melibatkan enam kementerian yakni, Kemendikbud, Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenakertrans dan Kemenristek serta Kemenkumham. UU ini dianggap penting, menurut Rull, karena telah terjadi  peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri dalam 10 tahun terakhir, rasio insinyur terhadap populasi Indonesia yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, serta ada kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan profesi pekerjaan.

…dst

3 ) UU Keinsinyuran Buka Peluang Non-Sarjana Teknik

Selasa, 25 Februari 2014 15:08 wib
JAKARTA – Undang-Undang (UU) Keinsinyuran nantinya akan melindungi insinyur demi menghindari malpraktik. Sebab, kompetensi insinyur dijamin, begitu pula mutu kerja mereka.Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Keinsinyuran, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).”Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada DPR atas inisiatif pembuatan UU Insinyur. Ada bentuk kelembagaan seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang merupakan organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia,” ujarnya. M. Nuh melanjutkan, UU menjadi payung hukum profesi keinsinyuran. Selain itu, UU Keinsinyuran juga memberikan peluang bagi mereka yang bukan sarjana teknik.

…dst

4 ) Tren Universitas di Dunia Berubah

Selasa, 25 Februari 2014
JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama universitas-universitas di dunia dengan kalangan industri di bidang riset kini kian erat. Jika industri membutuhkan riset suatu persoalan, mereka mendatangi universitas karena universitas punya banyak tenaga ahli dan mahir melakukan riset. ”Tren universitas dunia kini sudah berubah. Universitas tidak sekadar mengutamakan pendidikan, tetapi mengembangkan riset melalui jalinan kerja sama dengan kalangan industri,” kata Ketua Dewan Pembina Forum Rektor Indonesia Laode M Kamaluddin, saat mengunjungi Kompas, Senin (24/2). Rombongan dipimpin Ketua Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi yang diikuti Rektor Universitas Mataram Sunarpi dan pendiri Tanri Abeng University, Tanri Abeng. Kerja sama yang semakin erat antara universitas dan kalangan industri tersebut, kata Laode, menguntungkan kedua belah pihak. Ia menguraikan berbagai contoh di Korea Selatan. Di sana, kalangan industri sangat diuntungkan oleh riset-riset yang dilakukan perguruan tinggi di bidang teknologi informasi, otomotif, energi, ataupun riset lainnya. Sebaliknya, perguruan tinggi juga sangat diuntungkan karena hasil-hasil riset mereka bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. ”Melihat tren dunia inilah dalam Konvensi Forum Rektor Indonesia, beberapa waktu lalu, kami salah satunya merekomendasikan agar perguruan tinggi tidak lagi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, di bawah Kementerian Riset dan Teknologi,” kata Ravik Karsidi, yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret Solo.

…dst

5 ) Penerima Bidikmisi Akan Terima Amanah dari Presiden

Selasa, 25 Februari 2014 20:09 wib
JAKARTA – Setiap tahun, 95 ribu pelajar tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Beruntung ada program beasiswa bidikmisi besutan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga impian para pelajar tersebut bisa tetap terwujud. “Bidikmisi memperluas akses pendidikan dari sisi sosial. Setiap tahun, 95 ribu lulusan SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena masalah ekonomi. Kami menginginkan agar mereka bisa mengikuti pendidikan tinggi lewat bidikmisi ini,” kata Dirjen Dikti Djoko Santoso, di Gedung D, Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2014). Untuk mengikuti program tersebut, kata Djoko, syarat utama yang harus dipenuhi ialah benar-benar tidak memiliki biaya untuk kuliah. Namun, yang tidak kalah penting, para pelajar tersebut harus memiliki prestasi akademis yang sangat baik.Dia mengungkapkan, beasiswa bidikmisi merupakan program beasiswa terlengkap. Artinya, kebutuhan para mahasiswa baik biaya kuliah maupun biaya hidup menjadi tanggungan dari beasiswa tersebut.

…dst

6 ) Kemendikbud Siapkan 60 Ribu Beasiswa Sarjana

Selasa, 25 Februari 2014 | 20:18 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyiapkan sekitar 60 ribu beasiswa untuk lulusan SMU yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Beasiswa ini dikucurkan melalui program Bidikmisi.  “Alokasi beasiswa bisa untuk melamar di Perguruan Tinggi Negeri ataupun swasta,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso, di kantornya, Selasa, 25 Februari 2014.  Menurut Djoko sampai 2013, kemendikbud sudah memberi dukungan biaya pendidikan pada 149.768 mahasiswa. Mereka tersebar di 98 Perguruan Tinggi Negeri, dan 590 Perguruan Tinggi Swasta. Pada 2012 program Bidikmisi yang sudah berjalan lima tahun ini, menghasilkan lulusan sebanyak 1.732 mahasiswa.Pendaftaran beasiswa bidikmisi kali ini terbuka untuk siswa lulusan SMU dan sederajat tahun 2013 dan siswa yang akan lulus pada 2014. “Pendaftaran secara online dan berlaku nasional.”

…dst

7 ) Unpand Tak Selenggarakan Kelas Jauh

25 Feberuari 2014
SEMARANG – Tahun 2014 diprediksi akan bermunculan regulasi baru dari Dirjen Dikti Kemdikbud. Terkait munculnya regulasi tersebut diharapkan disikapi secara kooperatif oleh penyelenggara PTS di Jateng dalam bentuk kepatuhan. Demikian sambutan tertulis Koordinator Kopertis VI yang dibacakan Sekretaris Pelaksana, Dra Sri Sujanti pada Wisuda Ke-14 Universitas Pandanaran di Patra Convention Hotel Semarang, baru-baru ini. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun keterbukaan informasi, Ditjen Dikti menginstruksikan kepada Kopertis seluruh Indonesia untuk melakukan publikasi PTS dan program studi legal dan tidak bermasalah secara serentak, pada media cetak lokal di daerah masing-masing.  ”Pelaksanaannya nanti akan dilakukan menjelang penerimaan mahasiswa baru.” katanya. Rektor Universitas Pandanaran, Erwin Dwi Edi Wibowo menyatakan, Unpand berusaha taat pada regulasi Dikti dan memenuhi aturan normatif. Komitmen terhadap hal itu antara lain diwujudkan dengan tidak menyelenggarakan kelas jauh,  selalu mengedepankan proses pembelajaran, dan melaporkan data akademik mahasiswa secara periodik ke Dikti.

…dst

8)  UNS Kukuhkan Guru Besar Etnolinguistik Pertama

Selasa, 25 February 2014 | 12:44 WIB
Metrotvnews.com, Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS) mengukuhkan Sahid Teguh Widodo sebagai guru besar pertama ilmu etnolinguistik dengan bidang keahlian onomastika.Pengukuhan dilakukan Rektor UNS, Ravik Karsidi, dalam sidang senat terbuka di auditorium kampus tersebut, Selasa (25/2).
Akademisi kelahiran Grobogan, 7 Maret 1970, itu meraih gelar tersebut berkat meneliti nama-nama orang Jawa sejak abad IV Masehi hingga 2010. Hasil penelitian itu ia tuangkan dalam disertasi yang berjudul Perkembangan Nama Orang Jawa Sebagai Model Akulturasi Antaretnik di Indonesia.Dalam pidato pengukuhannya, Sahid mengatakan bahwa nama yang digunakan orang Jawa tidak hanya sebagai identitas diri, tetapi juga menggambarkan perkembangan kehidupan masyarakat pada periode tertentu.
“Nama dalam tradisi Jawa berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Yakni, waktu, tempat, suasana, atau peristiwa, tujuan, harapan, doa, status sosial, sejarah, dan tradisi lain yang khas. Nama merupakan produk masyarakat yang mampu menjelaskan berbagai hal tentang masyarakat itu sendiri,” katanya.

…dst

9 ) “Kemendikbud Tak Berhak Beri Sanksi ke Anggito”

Selasa, 25 Februari 2014 18:13 wib
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada Anggito Abimanyu terkait kasus plagiat yang dilakukannya.Terhadap masalah tersebut, Kemendikbud pun menyerahkan seluruhnya kepada Universitas Gadjah Mada (UGM). Demikian hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso. “Kalau kasus itu diserahkan ke pihak UGM,” ujarnya saat berbincang kepada Okezone, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014). Djoko menambahkan, pihak kementerian tidak punya hak untuk memberikan sanksi kepada dosen karena yang mengurus kasus ini bukan kementerian, tapi lebih perguruan tingginya.

…dst

10 ) Rektor UGM Harus Terima Pengunduran Diri Anggito

Selasa, 25 Februari 2014 16:02 wib
JAKARTA – Desakan terhadap Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno untuk menerima pengunduran diri Anggito Abimanyu kian besar. Baru-baru ini, sebuah petisi yang menegaskan desakan tersebut hadir di platform online. Dikutip dari laman change.org, Selasa (25/2/2014), petisi yang diinisiasi pemilik akun Aris Kancil tersebut berbunyi:
Publikasi Karya tulis yang berunsur Plagiat, apapun latar belakang dan alasannya adalah tindakan yang merusak integritas akademik. Dukungan terhadap tindakan itu sama tidak bermoralnya dengan pelaku  PLAGIAT.” Oleh karena itu kami mengusulkan agar Rektor UGM dan Senat UGM untuk:
1. Menerima pengunduran diri Anggito Abimanyu dari posisi akademis di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
2. Bersikap dan bertindak tegas kepada Prof. Sofyan Effendy yang memberi legitimasi terhadap plagiarisme Anggito Abimanyu. sebagaimana dinyatakan kepada media massa dan sampai saat ini tidak pernah dikoreksi oleh yang bersangkutan.

…dst

11 ) Sederet Kasus Plagiarisme di Kampus

Selasa, 25 Februari 2014 13:39 wib
JAKARTA – Kasus plagiat yang menimpa dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan. Namun, Anggito tidak sendiri, banyak beberapa dosen bahkan profesor diketahui tersangkut kasus plagiarisme. Mengutip Koran Sindo, Selasa (25/2/2014), berikut beberapa kasus plagiarisme di lingkungan kampus:
25 Maret 2000
1. Universitas Gadjah Mada (UGM) mencabut gelar doctor Ipong S Azhar. Disertasinya yang diterbitkan menjadi buku berjudul “Radikalisme Petani Masa Order Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah” pada pertengahan 1999 ternyata menjiplak karya peneliti LIPI bernama Mochammad Nurhasim.

…dst

12 ) Plagiarisme Runtuhkan Reputasi Akademisi

Selasa, 25 Februari 2014 11:29 wib
JAKARTA – Dunia akademik tercoreng skandal plagiarisme, dan bukan yang pertama kalinya hal ini terjadi. Kali ini, kondisi tersebut mengguncang civitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM). Anggito Abimanyu mengundurkan diri sebagai dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM akibat tuduhan plagiarisme sebuah artikel. Anggito saat itu diperkirakan telah memplagiat artikel Asuransi Bencana milik Dosen Manajemen Risiko dan Asuransi Universitas Indonesia (UI) Hotbonar Sinaga. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kasus “kejahatan intelektual” ini terjadi hampir di semua kampus dan berulang setiap tahunnya. Reputasi hebat seorang akademik pun lenyap dalam sekejap mata akibat ini. Mengutip Koran Sindo, Selasa (25/2/2014), jumlah plagiarisme di kampus terjadi pada, 100 dosen setingkat guru besar, lector, dan lector kepala perguruan tinggi melakukan plagiarisme pada 2012. Sanksi pun dijatuhkan mulai penurunan pangkat hingga pemecatan.

…dst

13 ) Senin, Hakim Keluarkan Penetapan Pencabutan Gugatan

Senin, 24/02/2014 – 16:55
BANDUNG, (PRLM).- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akhirnya mengeluarkan penetapan pencabutan gugatan mahasiswa terhadap Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hakim pun memerintahkan panitera pengganti agar perkara No. 02/G/2014/PTUN-BDG dicoret dari register PTUN. Demikian hal tersebut terungkap dalam sidang penetapan yang digelar di PTUN Bandung, Senin (24/2/2014). Sidang tersebut dipimpin oleh Edi Firmansyah dan dua hakim anggota, Agus Budi Susilo dan Indah Mayasari. Dan dihadiri oleh penggugat mahasiswa Bambang dan kawan-kawan. Sedangkan dari pihak tergugat kuasa hukum Yayasan Pendidikan Unswagati Harmono dan Dudung Hidayat. Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan, penetapan ini dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti adanya perdamaian di antara penggugat para mahasiswa dan tergugat dalam hal ini pihak Yayasan Pendidikan Unswagati. Perdamaian tersebut dibuat dinotaris Edi Haryadi Cirebon akta no 52, Sabtu, 22 Februari 2014. Atas pertimbangan tersebut akhirnya mengabulkan permohonan tergugat yakni untuk mencabut gugatan. Kemudian memerintahkan panitera pengganti untuk mencoret perkara No. 02/G/2014/PTUN-BDG. Dan membebankan biaya perkara kepada tergugat. Atas pencabutan ini perkara gugatan tersebut dianggap selesai.

…dst

14 ) RS PKU Muhammadiyah II Akan Dikembangkan Jadi RS Pendidikan

Selasa, 25 Februari 2014, 10:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA – Rumah Sakit  PKU Muhammadiyah II Yogyakarta menargetkan akhir tahun 2015 menjadi rumah sakit pendidikan. ”Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi RS Pendidikan Tipe B,”kata Direktur Oprasional RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Faisol pada Republika. Untuk menjadi RS Pendidikan dengan tipe B harus terakreditasi dengan klasifikasi rumah sakit tipe B. ”Dengan menjadi RS Pendidikan keuntungannya bisa melakukan tiga tiga pilar yakni pelayanan, pendidikan dan penelitian,”kata dia. Karena itu dalam setahun ini RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Yang menjadi kendala, kata dia, sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sub spesialis. Kalau dari segi peralatan sudah lengkap, tutur Faisol.

…dst

15 ) Wilmar Gandeng ITB Kembangkan Pendidikan Berbasis Kewirausahaan

Selasa, 25 Februari 2014, 14:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wilmar Group melaui Yayasan Murni Sadar mengandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship, upaya tersebut dituangkan dengan penandatangan MoU antara Yayasan Murni Sadar dengan Rektor ITB, di Ruang Rapim A Gedung Rektorat ITB Kota Bandung, Selasa. “Diharapkan dengan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship), anak didik mampu melakukan inovasi secara kritis dan produktif. Ini merupakan investasi jangka panjang yang paling baik dalam menyiapkan SDM berkualitas,” kata salah satu Komisaris Wilmar MP Tumanggong, di Bandung, Selasa.Ia menuturkan, salah kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pentas global, terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang mumpuni. “Wilmar sangat concern di bidang pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang akan menghasilkan SDM andal, terlatih dan berpendidikan.

…dst

16 )  Unila seminarkan “Matematika untuk Indonesia Bebas Korupsi”

Selasa, 25 Februari 2014 03:05 WIB
Bandarlampung (ANTARA News) – Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung kembali mengadakan Dies Natalis Jurusan Matematika atau DINAMIKA XV dalam rangka memperingati hari jadi jurusan. Olimpiade Matematika tingkat SD, SMP, dan SMA se-Lampung, Lomba Cerdas Cermat Matematika (LCCM) tingkat SMA, Lomba mewarnai tingkat PAUD, TK, SD, Pelatihan Guru Pembimbing (PGP), Bazar dan Seminar Nasional Matematika lengkap akan mengisi kegiatan DINAMIKA XV diselenggarakan Himatika FMIPA Unila ini, kata ketua pelaksana DINAMIKA XV, Joko Rudianto, di Bandarlampung, Selasa. Acara yang mengangkat tema “Mathematics is The Beginning Of Technological Advancement” ini akan dilaksanakan pada 8–16 Maret 2014 di FMIPA Universitas Lampung (Unila). Menurut Joko Rudianto, pada 8 Maret nanti akan dilaksanakan Olimpiade Matematika (OM) tingkat SD dan SMA.

…dst

17 ) Integrasi Vertikal, Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN

Selasa, 25/02/2014 – 10:40
Jakarta, Kemdikbud — Mulai tahun ini, nilai ujian nasional (UN) akan menjadi salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, setelah dilakukan pendekatan dengan perguruan tinggi negeri, tahun 2013 lalu dicapai kesepakatan untuk menggunakan nilai UN sebagai salah satu syarat penerimaan masuk PTN.
“Konsep dasar yang kami siapkan mulai tahun 2010, yaitu integrasi vertikal, di mana hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga dengan demikian ada integrasi secara vertikal,” jelasnya di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (24/2/2014). Ia mengatakan, integrasi vertikal tersebut memiliki makna yang luar biasa, karena ada pengakuan terhadap prestasi yang dicapai seseorang di jenjang pendidikan sebelumnya. Pengakuan itu, katanya, menjadi hal yang sangat mendasar. Menyatunya konsep integrasi vertikal memunculkan rasa saling percaya antarjenjang pendidikan.

…dst

18 ) Mekanisme Pelaksanaan Ujian Nasional

Selasa, 25/02/2014 – 12:02
Jakarta, Kemdikbud — Master naskah soal ujian nasional (UN) telah diserahkan ke lima perusahaan pemenang lelang penggandaan naskah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Senin (24/02/2014). Selanjutnya, naskah tersebut akan digandakan hingga 18 Maret mendatang. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Dadang Sudiyarto, mengatakan, setelah digandakan, naskah soal dan lembar jawaban ujian (LJU) akan didistribusikan ke ibu kota provinsi. Pendistribusian dijadwalkan tanggal 19-31 Maret 2014 dengan pengawasan dari perguruan tinggi, LPMP, dan Polri. “Distribusi dari percetakan hingga provinsi menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan,” kata Dadang pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) UN, di Jakarta, Senin (24/02/2014).

…dst

19 )  Politik Profesi Guru

Oleh: H A L I L I – Selasa, 25/02/2014
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan bahwa pemerintah akan menempatkan profesi guru layaknya dokter atau apoteker. Seorang sarjana pendidikan tidak otomatis menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional, lulusan fakultas keguruan dengan gelar sarjana pendidikan (SPd) tetap wajib mengikuti pendidikan profesi guru. Demikian pernyataan Mendikbud yang dirilis situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (11/2/2014). Mendikbud menyamakan profesi guru dengan dokter dan apoteker. Sarjana kedokteran (SKed) untuk menjadi dokter harus menempuh pendidikan profesi. Begitu pula dengan sarjana farmasi, tak otomatis jadi apoteker. Dengan analogi tersebut, di kesempatan yang lain Mendikbud menyatakan guru akan diberi gelar formal ”gr” (guru), similar dengan ”dr” atau ”apt”. Cara pandang demikian amat problematik dan cenderung misleading.

…dst

20 ) Pusat Tindaklanjuti Reaksi K2

Selasa, 25 Februari 2014 16:04
Jakarta-Humas BKN, Menindak lanjuti pengumuman test kelulusan Tenaga Honorer Kategori (K2) yang banyak menuai protes dari masyarakat pemerhati kepegawaian, Panitia Seleksi Ujian Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil menggelar Rapat Kerja (Raker), Selasa (25/2/2014) di Ruang Sriwijaya  Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Jakarta. Raker dipimpin langsung oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar. Terkait ketidakpuasan dan banyaknya aduan bahwa banyak tenaga honorer K2 yang tidak berhak tetapi lolos seleksi, Azwar Abubakar menyampaikan bahwa seharusnya data K2 sudah clear sebelum pelaksanaan ujian.  Bahkan menurut Azwar, Data K2 tersebut pernah dilakukan uji publik. Namun demikian jika disinyalir masih ada honorer ‘bodong’, Pihaknya menunjuk BPKP sebagai Koordinator Investigasi Bersama utuk menyelelidiki data K2 ‘bodong’ tersebut.

…dst

21 ) Banyak Bodong, Sesama Honorer Saling Melaporkan

Selasa, 25 Februari 2014 , 13:08:00
JAKARTA—Pasca pengumuman kelulusan CPNS dari honorer kategori dua (K2), protes kini makin gencar dilakukan masyarakat. Mereka mempertanyakan kelulusan honorer K2 yang banyak diisi oleh tenaga bodong. Seperti yang terpantau JPNN di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Puluhan honorer K2 dari Bulukumba, Sumatera Barat, Riau, Bantaeng, berbondong-bondong datang memprotes hasil kelulusan. Mereka  membawa bukti-bukti kalau yang lulus bukan honorer asli. “Aneh saja Panselnas malah meluluskan honorer palsu. Malah ada yang baru bekerja tahun 2009 tapi lulus karena SK pengangkatannya tertulis 2004. Kami tidak rela kalau kami yang honorer asli malah tidak lulus dan dikalahkan honorer bodong,” ketus salah satu honorer yang enggan menyebutkan namanya itu, Selasa (25/2). Menanggapi itu, Kasubag Informasi Publik KemenPANRB Suwardi mengatakan, tidak hanya di daerah ditemukan honorer bodong, pusat pun demikian. Bahkan persentasenya juga tak kalah banyaknya.”Pusat tidak akan membiarkan masalah ini. Tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap lolosnya honorer bodong,” tegasnya.

…dst

22 ) Ribuan Honorer K2 Tiba di Jakarta untuk Demo

Selasa, 25 Februari 2014 , 11:04:00
JAKARTA–Sebanyak lima ribu honorer kategori dua (K2) dari wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali besok pagi (Rabu, 26/2) bakal mengepung Istana Presiden RI.Demo yang diikuti berbagai organisasi honorer antara lain Front Honorer Indonesia, Front Pembela Honorer Indonesia, Perhimpunan Honorer Sekolah Negeri Indonesia, dan lain-lain juga akan mendatangi gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Sementara ini diperkirakan massa yang akan turun sekitar 5 ribu orang. Itu hanya perwakilan-perwakilan saja,” kata Korlap Nasional FHI Pusat Jamaludin Malik kepada JPNN, Selasa (25/2).Ditambahkannya, saat ini massa sudah mulai merayap dari daerah masing-masing. Dari Nganjuk, 10 bus yang menampung honorer K2 gagal sudah tiba di Jakarta. Demikian juga honorer wilayah Jatim lainnya semua sudah di Jakarta menyiapkan diri untuk demo besok.

…dst