Integrasi Vertikal, Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN


Selasa, 25/02/2014 – 10:40

Jakarta, Kemdikbud— Mulai tahun ini, nilai ujian nasional (UN) akan menjadi salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, setelah dilakukan pendekatan dengan perguruan tinggi negeri, tahun 2013 lalu dicapai kesepakatan untuk menggunakan nilai UN sebagai salah satu syarat penerimaan masuk PTN.

“Konsep dasar yang kami siapkan mulai tahun 2010, yaitu integrasi vertikal, di mana hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga dengan demikian ada integrasi secara vertikal,” jelasnya di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (24/2/2014).

Ia mengatakan, integrasi vertikal tersebut memiliki makna yang luar biasa, karena ada pengakuan terhadap prestasi yang dicapai seseorang di jenjang pendidikan sebelumnya. Pengakuan itu, katanya, menjadi hal yang sangat mendasar. Menyatunya konsep integrasi vertikal memunculkan rasa saling percaya antarjenjang pendidikan.

“Kita bisa membayangkan kalau antarjenjang pendidikan di antara kita satu sama lain tidak  mengakui apa yang dihasilkan jenjang di bawahnya. Ketidakpercayaan akan menimbulkan pemborosan biaya finansial maupun biaya nonfinansial,” ujar Mendikbud.

Namun ia menegaskan, tidak ada aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan nilai rapor sebagai persyaratan masuk PTN. Penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi, sehingga Kemdikbud tidak mengeluarkan aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan rapor untuk syarat masuk PTN. Meskipun begitu, jelasnya, setiap perguruan tinggi memiliki common sense atau logika umum dalam menentukan komposisi tersebut.

“Tidak mungkin misalnya, nilai UNnya 10 persen lalu nilai rapornya 90 persen. Tapi ada sesuatu yang namanya common sense. Oleh karena itu saya tidak buka itu,” tutur Mendikbud.

Apalagi, tambahnya, ada variasi nilai di mana setiap sekolah memiliki indeks nilai masing-masing. Ia mencontohkan, nilai rapor 7 di SMA X bisa berbeda dengan nilai rapor 7 di SMA Y. Karena itulah Kemdikbud tidak mengeluarkan ketentuan baku mengenai komposisi antara nilai UN dan nilai rapor sebagai syarat masuk PTN. (Desliana Maulipaksi)

Mekanisme Pelaksanaan Ujian Nasional


Selasa, 25/02/2014

Jakarta, Kemdikbud — Master naskah soal ujian nasional (UN) telah diserahkan ke lima perusahaan pemenang lelang penggandaan naskah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Senin (24/02/2014). Selanjutnya, naskah tersebut akan digandakan hingga 18 Maret mendatang.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Dadang Sudiyarto, mengatakan, setelah digandakan, naskah soal dan lembar jawaban ujian (LJU) akan didistribusikan ke ibu kota provinsi. Pendistribusian dijadwalkan tanggal 19-31 Maret 2014 dengan pengawasan dari perguruan tinggi, LPMP, dan Polri.

“Distribusi dari percetakan hingga provinsi menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan,” kata Dadang pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) UN, di Jakarta, Senin (24/02/2014).

Setelah sampai di provinsi, tanggal 1 April dijadwalkan naskah UN akan diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi melalui panitia pelaksana hasil pekerjaan (PPHP) dan disaksikan oleh perguruan tinggi, LPMP, dan Polri.  Dari dinas, naskah tersebut akan didistribusikan kembali ke penyimpanan sementara di kabupaten/kota. Pendistribusian tahap ini melibatkan panitia dari Kanwil Kemenag dan diawasi oleh perguruan tinggi, LPMP, dan Polri.

Dadang menjelaskan, setelah berada di titik penyimpanan sementara naskah UN dijaga oleh perguruan tinggi, LPMP, dan Polri. Pengambilan semua naskah soal dan LJUN oleh satuan pendidikan yang lokasinya jauh dari tempat penyimpanan sementara pada 13 April 2014, satu hari sebelum pelaksanaan ujian nasional dengan pengawalan pihak kepolisian.

“Bagi satuan pendidikan yang berada di sekitar lokasi penyimpanan sementara, pengambilan naskah UN dilakukan setiap hari selama UN berlangsung sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan,” kata Dadang.

Setelah siswa mengerjakan soal UN, perguruan tinggi mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan. Pengawas memastikan amplop LJUN dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan. “Soal dan LJUN tidak dikumpulkan terlebih dulu di ruang kepala sekolah, agar tidak ada dugaan kecurangan,” katanya.

Proses pemindaian LJUN dilakukan dengan menggunakan software yang ditentukan oleh pelaksana UN tingkat pusat. Panitia menjamin, keamanan proses pemindai LJUN terjaga dan akan disampaikan hasil pemindaian ke pelaksana tingkat pusat. (Seno Hartono)