1 ) Dirjen Dikti Ingin Membinasakan PTS?

Sabtu, 08/03/2014 – 15:58
YOGYAKARTA, (PRLM).- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menentang kebijakan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) agar Kopertis I-XIV mengumumkan PT legal dan tidak bermasalah. Kebijakan Dirjen Dikti itu sama halnya menghancurkan dan membinasakan PTS. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang publikasi perguruan tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Dikti Nomor 1207/E.E2/HM/2013 tentang Kopertis I-XIV mengumumkan PT legal dan tidak bermasalah di media cetak lokal. Ketua Umum APTISI Prof Dr Edy Suandi Hamid menyatakan kebijakan tersebut berdampak fatal bagi PTS. PTS yang bermasalah akan makin dalam masalahnya karena masyarakat akan menjauh dari PT yang bersangkutan. “Ini sangat bertentangan dengan tugas Dikti Kemendikbud sebagai lembaga pemerintah yang harus membina PTS agar berkembang lebih baik. Kebijakan yang demikian justru dapat membinasakan PTS yang seharusnya dibina dan dikembangkan oleh pemerintah, khususnya Ditjen Dikti Kemendikbud,” kata dia, Sabtu (8/3/2014).

…dst

2 ) Besar, Peluang Siswa Masuk SNMPTN 2014

Minggu, 09/03/2014 – 06:59
BANDUNG, (PRLM).- Peluang siswa untuk diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) cukup besar. PTN memberi porsi 50 bahkan 60 persen bagi siswa yang diterima dari jalur ini. Sedangkan melalui ujian tulis atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau hanya menyediakan kuota 30 persen dan dari jalur mandiri hanya 20 persen. Manajer Pelayanan Siswa Bimbingan Belajar Ganesha Operation (Bimbel GO) Ir Junianto, MSc menyampaikan hal itu pada acara “GIFTS X Gathering Intimacy for Students SMAN 8 with GO” yang diselenggarakan Bimbel GO dan SMAN 8 Bandung, di Aula STSI Bandung, Jln. Buah Batu, Bandung. Dikatakan, sistem seleksi SNMPTN menggunakan rumus indeks siswa ditambah indeks sekolah ditambah indeks wilayah sampai hasil akhirnya nasional. Untuk indeks siswa meliputi nilai rapot kognitif mata pelajaran UN semester 1,2,3,4,5, prestasi siswa lainnya KKM per mata pelajaran, dan rata-rata nilai UN.

…dst

3 ) Stop Diskriminasi Masuk PTN Bagi Difabel

Senin, 10 Maret 2014 , 18:26:00
JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi bagi penyandang difabel untuk memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014. Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti mengatakan, persyaratan SNMPTN telah melanggar hak konstitusional difabel. Dalam website resmi yang dikelola Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia(https://web.snmptn.ac.id/ptn/36), dinyatakan seorang calon peserta SNMPTN 2014 disyaratkan tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan, dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. “Bagi kami persyaratan yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor PTN itu merupakan bentuk diskriminasi hak atas pendidikan. Ini pelanggaran atas konstitusi,” ujar Retno Listyarti, di kantor LBH Jakarta, Senin (10/3).

…dst

4 ) Ketua SNMPTN: PTN Akan Kaji Lagi Syarat yang Diskriminatif

Senin, 10 Maret 2014, 21:19 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Ketua Umum Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 segera berkomunikasi dengan para pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan meminta agar setiap PTN mengkaji kembali berbagai persyaratan yang dinilai diskriminatif bagi penyandang disabilitas. “Pak Ganjar Kurnia (Ketua Umum SNMPTN 2014-red) telah meminta pimpinan PTN untuk mengkaji persyaratan yang dinilai diskriminatif dan melaporkan hasilnya dalam kesempatan pertama,” kata Humas Panitia Nasional SNMPTN 2014 Bambang Hermanto di Jakarta, Senin. Hingga Senin sore tanggal 10 Maret, Pokja Sekretariat telah menerima informasi bahwa masing-masing PTN telah membahasnya dengan pimpinan program studi/Dekan Fakultas bahkan  Senat Universitas sesuai dengan ketentuan dan tradisi di masing-masing PTN dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Panitia Nasional, katanya.”Insya Allah Panitia Nasional akan segera menyampaikan perkembangannya di laman Panitia,” tambahnya.

…dst

5 ) Majelis Rektor PTN: Tidak Ada Aturan Diskriminatif di SNMPTN

Senin, 10 Maret 2014, 20:20 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, tidak ada aturan atau syarat diskriminatif dalam SNMPTN. “Tiada ada kebijakan itu. Kalau semua yang mendaftar SNMPTN mempunyai kemampuan, yang lolos saja termasuk difabel,” kata Idrus, Senin, (10/3). Menurut Idrus, tidak ada peraturan yang melarang difabel ikut SNMPTN. “Tidak ada diskriminasi,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Kerja Panitia Nasional SNMPTN 2014 Bambang Hermanto mengatakan, memang ada aturan di jurusan tertentu yang mensyaratkan aturan khusus untuk difabel. Sebab PTN tidak ingin seseorang masuk hanya kuliah saja tanpa ada jaminan orang tersebut bisa menjalani profesi yang dipelajarinya saat kuliah. “Misalnya saja, seseorang yang mendaftar kedokteran, harus ada jaminan bisa menjadi dokter. Jangan hanya dikasih kesempatan masuk tapi tidak bisa menjadi profesinya,” kata Bambang.

…dst

6 ) UNY Kembangkan Kampung Emas di Gunung Kidul

Minggu, 09 Maret 2014, 22:44 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Yogyakarta mengembangkan Kampung Emas Dewi Sri di Plumbungan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Pengembangan kampung emas itu diharapkan dapat memotivasi masyarakat Plumbungan di Desa Putat, Kecamatan Patuk, menjadi elok, mandiri, maju, aspiratif, dan sejahtera,” kata pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sardiman di Yogyakarta, Ahad (9/3).

…dst

7 ) Tertarik Beasiswa Dahlan Iskan?

Minggu, 9 Maret 2014 | 14:23 WIB
KOMPAS.com – Saat ini tersedia beasiswa bagi siswa-siswi SMA/SMK sederajat yang tahun ini akan melanjutkan pendidikan S-1. Beasiswa ini adalah hasil kerjasama Dahlan Iskan Foundation dan Surya University. Program beasiswa S-1 di Surya University ini terbuka bagi siswa/I berprestasi lulusan SMA dan sederajat, jurusan IPA/IPS di seluruh Indonesia, untuk tahun akademik 2014-2015. Beasiswa yang digagas oleh Menteri BUMN RI Dahlan Iskan ini bekerjasama dengan Surya University dengan syarat dan ketentuan meliputi:

…dst

8 ) Selandia Baru Berikan 50 Beasiswa S-2 & S-3

Senin, 10 Maret 2014 13:22 wib
JAKARTA – Pemerintah Selandia Baru kembali menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa di Asia Tenggara. Tahun ini, beasiswa bertajuk New Zealand ASEAN Scholarship (NZAS) itu diberikan untuk 50 mahasiswa program master dan doktoral. Program beasiswa tersebut tidak hanya merujuk pada prestasi akademis calon mahasiswa tapi juga melihat kepemimpinan mereka. Selain itu, NZAS juga diprioritaskan bagi para wanita dan mereka yang berada di Indonesia timur. “Kami mencari mereka yang bisa berkontribusi baik bagi pembangunan Indonesia dilihat dari jiwa kepemimpinannya. Itulah kenapa kami sediakan program pascasarjana. Kalau SMA, kami belum bisa lihat tujuan hidup mereka, cita-cita, kadang mereka pun masih bingung ingin kuliah jurusan apa,” tutur Education New Zealand (ENZ) Market Development Manager Indonesia Yenny Chen di Kedutaan Besar Selandia Baru, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2014).

…dst

9 ) Korupsi, Mantan Rektor Unsoed Dituntut 4 Tahun Penjara

Senin, 10 Maret 2014 | 20:47 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com — Mantan Rektor Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah, Prof Edi Yuwono, PhD, dituntut hukuman penjara empat tahun terkait kasus korupsi. Dia juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara. Tuntutan serupa berlaku pada mantan dua anak buah Prof Edi, yakni mantan Pembantu Rektor IV Unsoed, Budi Rustomo, dan Kepala UPT Percetakan Winarto Hadi. Ketiganya didakwa bersalah karena menyalahgunakan dana corporate social responsibility (CSR) PT Aneka Tambang (Antam) Persero senilai Rp 2,1 miliar. “Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu,” kata Hasan Nurodin Ahmad, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (10/3/2014) sore.

…dst