Tanggapan Panitia SNMPTN Terkait Persyaratan Pendaftaran SNMPTN 2014 yang Dipandang Diskriminatif

Posted Tue, 03/11/2014 – 11:20 by sidiknas
Tanggal: Selasa, 11/03/2014

Sehubungan dengan pandangan sejumlah pihak yang menilai bahwa Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 diskriminatif, khususnya bagi penyandang disabilitas dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Panitia Nasional SNMPTN 2014 menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tanggapan, kritik , koreksi dan harapan yang disampaikan. Tidak ada maksud melakukan diskriminasi  melalui penerapan sejumlah syarat  yang ditetapkan oleh masing-masing PTN untuk dapat memasuki  berbagai program studi yang ditawarkan, termasuk syarat bebas dari ketunaan.
  2. Penetapan syarat  lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan pada program studi yang diminatinya, karena faktanya mahasiswa dengan berbagai keterbatasan banyak dijumpai di PTN dan meraih prestasi baik.
  3. Sejak Panitia Nasional pertama kali (Jumat sore,  7 Maret 2014) mendapat pertanyaan tentang hal ini, Ketua Umum segera berkomunikasi dengan pimpinan PTN dan meminta agar setiap PTN mengkaji kembali berbagai  persyaratan dimaksud dan melaporkan hasilnya dalam kesempatan pertama.
  4. Hingga Senin sore tanggal 10 Maret,  Pokja Sekretariat telah menerima informasi bahwa masing-masing PTN  telah membahasnya dengan pimpinan program studi/Dekan Fakultas bahkan Senat Universitas sesuai dengan ketentuan dan tradisi di masing-masing PTN dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Panitia Nasional.
  5. InsyaAllah Panitia Nasional akan segera menyampaikan perkembangannya di laman panitia.

Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh seluruh masyarakat, rekan media dan pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Panitia Nasional SNMPTN 2014

Syarat Masuk PTN Dinilai Diskriminatif
Calon Mahasiswa Tidak Boleh Tunarungu dan Tunanetra

Selasa, 11 Maret 2014
JAKARTA, KOMPAS — Syarat penerimaan bagi calon mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dinilai diskriminatif. Akses penyandang disabilitas untuk masuk PTN melalui jalur prestasi dihambat di hampir semua PTN dan program studi.Di laman resmi SNMPTN, yang dikelola panitia pelaksana bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), yakni http://snmptn.ac.id, disebutkan, calon mahasiswa disyaratkan tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, tidak tunadaksa, dan tidak buta warna keseluruhan ataupun sebagian.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Feby Yonesta, Senin (10/3), mengatakan, persyaratan diskriminatif SNMPTN itu melanggar konstitusi. Untuk itu, pihaknya akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak terkait. Syarat diskriminatif SNMPTN itu dinilai ironi mengingat Indonesia baru saja meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui UU Nomor 11 Tahun 2011.

Ratifikasi ini merupakan janji negara tidak akan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai manusia tidak setara dengan manusia pada umumnya. Di konvensi itu juga negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan.

”Kebijakan ini langkah mundur dan melanggar begitu banyak prinsip hukum yang sudah disepakati. Ini perbuatan melawan hukum dan merugikan penyandang disabilitas,” kata Feby.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai, pemerintah sengaja menutup akses dan pemerataan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas. Jika anak didik memiliki kapasitas intelektual yang memadai, memiliki kesehatan mental yang normal, dan mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi dilarang melanjutkan dengan alasan kekurangan fisik, maka itu sama saja mengkhianati konstitusi.

”Cabut persyaratan yang menghambat penyandang disabilitas ikut SNMPTN. Beri kesempatan yang sama kepada siapa pun untuk bisa masuk ke PTN,” kata Retno.

Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 Ganjar Kurnia menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak berusaha menghambat akses penyandang disabilitas untuk masuk PTN. Jalur SNMPTN terbuka bagi siapa saja tanpa kecuali. Hanya, beberapa program studi tertentu tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama di program studi eksakta.

Meski demikian, Ganjar berjanji akan mengecek kembali syarat penerimaan yang dinilai diskriminatif hanya bagi penyandang disabilitas yang ada di 62 PTN peserta SNMPTN. ”Harusnya hanya di program studi tertentu saja. Tidak di semua program studi,” kata Ganjar. (LUK)

Sumber Kompas Cetak terbitan tanggal 11 Maret 2014

Mendikbud: Tidak Benar Ada Diskriminasi Dalam SNMPTN

Selasa, 11 Maret 2014 – 10:02 wib oleh DESK INFORMASI SETKAB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, kembali menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Hanya saja, ada sejumlah jurusan dan program studi yang membutuhkan kemampuan seseorang untuk mengenali warna dan melakukan kegiatan tertentu.

“Misalnya saja untuk jurusan teknik elektro. Dia nggak boleh buta warna. Ini bukan berarti diskriminasi. Bisa dibayangkan, kalau dia buta warna, dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Padahal kalau dia belajar resistor, dibedakan dengan kode warna. Kalau dia tidak bisa mengenali warna, justru membahayakan,”kata Mendikbud usai membuka kegiatan “Penyegaran Narasumber Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD”, Senin (10/3), di Jakarta.

Pernyataan tersebut ia sampaikan, menyusul tudingan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk mendaftar pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Bukan tidak boleh mendaftar, tapi persyaratan teknis itu memang dibutuhkan dalam proses pembelajaran selama di kampus. Percuma saja boleh mendaftar, tapi tidak bisa lolos, ya lebih baik disebutkan di awal,” katanya.

Sementara itu, lanjut Mendikbud, untuk bidang-bidang tertentu yang tidak memerlukan persyaratan khusus, penyandang disabilitas ini tetap bisa mendaftar. Misalnya fakultas sastra, meskipun sebenarnya untuk bidang yang membutuhkan ekspresi, tetap dibutuhkan kemampuan tertentu. “Tetapi kan bisa dituangkan dalam bentuk lainnya, misalnya tulisan.

Namun, Mendikbud menambahkan, kebijakan menerima mahasiswa penyandang disabilitas diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. “Ada perguruan tinggi yang sudah siap dengan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas, seperti Universitas Brawijaya, tetapi ada juga yang belum siap untuk itu. Kalau kampusnya tidak siap, bagaimana dosen-dosennya menjelaskan? Apa iya mau dipaksakan?” tanyanya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan bahwa peraturan dasar menyebut, persyaratan yang terkait dengan keterbatasan dikaitkan dengan profesi itu yang memang membutuhkan kemampuan tertentu. Namun, untuk profesi-profesi lain yang sifatnya umum, tidak boleh dilakukan pembatasan. “Oleh karena itu, mereka bisa diarahkan ke perguruan tinggi yang sudah siap,” imbuh Mendikbud. (Humas Kemdikbud/ES)